Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Teori-teori dari studi regionalisme telah menjelaskan bagaimana dan mengapa kawasan berintegrasi. Salah satu perkembangan termutakhir dari studi ini adalah bahwa variabel interaksi sosial merupakan variabel kunci yang dapat meningkatkan kerekatan sebuah kawasan (regionness). Akan tetapi, penelitian yang ada masih belum mampu menjelaskan seperti apa dan dalam kondisi apa interaksi sosial yang diperlukan untuk mendukung integrasi kawasan. Dalam rangka menutupi kesenjangan teoritik tersebut, tesis ini membahas kemungkinan untuk mendesain integrasi kawasan dengan menginkorporasi pendekatan dari disiplin psikologi sosial. Secara khusus, penelitian ini menggunakan metode metateori untuk mengidentifikasi intertekstualitas antara teori tentang regionness dan teori pemahaman sosial. Temuan utama yang diperoleh dari upaya ini adalah bahwa konvergensi dan divergensi dalam integrasi kawasan tidak perlu dilihat sebagai oposisi biner, melainkan sebagai dua elemen yang memiliki fungsi esensial dalam menjamin integrasi kawasan. Dengan kata lain, peningkatan signifikan dari tingkat regionness di suatu kawasan hanya dapat dicapai dalam kondisi yang memungkinkan setiap aktor di kawasan untuk menjalani proses konvergensi dan divergensi dalam mengimajinasikan hasil akhir regionalisasi yang hanya dapat terbayangkan melalui proses kolektif tersebut.

---

Theories of regionalism have explained how and why regions are integrated. One of the most recent developments in this study is that social interaction is a key variable that can increase the regionness of a region. However, existing research has not been able to explain what kind of and under what circumstances social interactions are needed to support regional integration. In order to cover the theoretical gap, this thesis discusses the possibility of designing regional integration by incorporating approaches from social psychology. In particular, this study uses metatheory method to identify intertextuality between theories about regionness and theory of social understanding. The main finding of that approach is that convergence and divergence in regional integration need not be seen as a binary opposition, but rather as two elements that have an essential function in ensuring regional integration. In other words, a significant increase in regionness can only be achieved under a circumstance in which every actor in the region can undergo the process of convergence and divergence in imagining the final results of regionalization which can only be imagined through the collective process."

"Keputusan India untuk mengundurkan diri dari rangkaian perundingan (atau negosiasi) perjanjian perdagangan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) menjadi salah satu kebijakan yang mengejutkan dalam perkembangan perdagangan internasional. Selain menghambat pelbagai agenda regionalisme antara India dengan kawasan Asia Pasifik secara keseluruhan, keputusan tersebut juga dapat dianggap bertentangan dengan upaya-upaya India untuk mengarahkan kebijakan luar negerinya menuju kawasan timur terutama di wilayah Asia Timur dan Tenggara (terutama dengan tersusunnya pelbagai free trade agreement FTA yang dilaksanakan oleh India). Tulisan ini mencoba untuk mencari penyebab mundurnya India dari meja perundingan pembahasan RCEP, dengan menunjukkan bahwa tekanan domestik memberi dorongan bagi India untuk menarik diri dari negosiasi RCEP dibandingkan melalui faktor eksternal (baik melalui tekanan aktor negara lain maupun dari institusi internasional).Pada penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konsep yang disusun oleh Thomas Risse Kappen mengenai penggolongan aktor-aktor domestik penentu pada kebijakan luar negeri suatu negara melalui sistem politik (dan birokrasi) serta kelompok masyarakat dalam memahami aktor-aktor domestik yang memberikan pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap pengambilan keputusan pada kebijakan luar negeri India. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa selain kepentingan ekonomi India yang dianggap tidak menguntungkan jika bergabung dalam RCEP, tekanan kuat serta demonstrasi terutama dari aktor aktor kelompok nasionalis Hindu (terutama melalui Rashtriya Swayamsevak Sangh RSS) sebagai induk pendukung utama dari partai pemerintah yang dipimpin oleh perdana menteri Narendra Modi (Partai Bharatiya Janata BJP) menjadi pendorong dalam negeri utama untuk memahami akar mundurnya India dari perundingan RCEP."

"Tesis ini menganalisis kebijakan Indonesia terkait World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control, dengan pertanyaan penelitian yang diajukan adalah mengapa Indonesia masih belum menandatangani Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) meski telah menyatakan komitmennya dalam pemberantasan PTM akibat tembakau di forum internasional? Melalui teori state transformation, tesis ini memetakan sejarah perkembangan pertembakauan, dengan mengkaji transformasi politik domestik dan internasionalisasi yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, tesis ini menemukan bahwa terjadinya state transformation yang ditandai dengan adanya desentralisasi, fragmentasi negara dan internasionalisasi mengakibatkan Indonesia tidak lagi dapat dikatakan sebagai entitas yang tunggal. Kondisi ini kemudian mempengaruhi sikap ketidak konsistenan (kontradiksi) Indonesia terkait World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control.

---

The present work analyses Indonesia's policies toward World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control. The research question that this study employs is "what explains Indonesia's reluctance in signing Framework Convention on Tobacco Control despite its commitment to combat non-communicable diseases?". This thesis utilises State Transformation theory to contextualise tobacco-related issues within Indonesia's historical millieu. State Transformation theory analyses Indonesia's domestic transformation and its internationalisation process. The study finds that the state transformation process; in which fragmentation, decentralisation, and internationalisation occur; transforms Indonesia into a multifaceted entity. This "multifaceted entity" condition is what explains Indonesia's inconsistent and contrasting policies toward World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control."

"Neoliberalisme, sebuah pemikiran yang menekankan peran pasar dan meminimalisir intervensi pemerintah, berkembang pesat sejak dekade 1970 seiring berjalannya globalisasi. Neoliberalisme berkaitan erat dengan perkembangan institusi keuangan internasional seperti IMF, World Bank, dan institusi keuangan regional yang telah menjadi aktor penting dalam ekonomi politik internasional. Namun, pembahasannya cenderung berfokus kepada kebijakan-kebijakan atau dinamika tertentu daripada menjelaskan bagaimana pengaruh neoliberalisme terhadap perkembangan institusi keuangan internasional. Tinjauan pustaka ini mendalami dan menganalisis literatur-literatur yang membahas topik neoliberalisme dalam institusi keuangan internasional agar dapat menemukan pola-pola pembahasan dari 69 literatur yang penulis kaji khususnya dalam konteks hubungan internasional. Dalam proses penulisan tinjauan pustaka ini, penulis menggunakan metode taksonomi yang mengkategorisasikan literatur-literatur menjadi 3 tema besar yang mencakup teori dan konsep, implementasi kebijakan, dan evaluasi terhadap kebijakan. Setelah penulis menguraikan literatur-literatur sesuai dengan pemetaan temanya, penulis melakukan analisis yang mencakup konsensus dan perdebatan, refleksi, dan sintesis. Berdasarkan tinjauan pustaka ini, penulis menemukan bahwa neoliberalisme telah mengalami perkembangan menjadi pemikiran yang dominan dalam ekonomi politik internasional. Pembahasan topik ini berkaitan dengan dinamika ekonomi politik internasional khususnya krisis yang kerap mendatangkan kritik-kritik terhadap kebijakan neoliberal institusi keuangan internasional. Perubahan kebijakan dan gagasan alternatif yang timbul kemudian menjadi sebuah fokus bahasan tersendiri. Akan tetapi, penulis juga menemukan pembahasan topik ini masih didominasi oleh penulis negara-negara utara yang menjadi sebuah celah penelitian mengingat kebijakan institusi keuangan internasional memiliki dampak terbesar terhadap negara-negara selatan. Dengan demikian, dibutuhkan penelitian lebih lanjut agar dapat menghasilkan pembahasan yang lebih inklusif dan mendorong implementasi kebijakan institusi keuangan internasional yang lebih representatif.

---

Neoliberalism, a thought that emphasizes market roles and minimizing government intervention, has developed rapidly since the 1970s alongside globalization. Neoliberalism is closely linked to the rise of international financial institutions like the IMF, World Bank, and regional counterparts, which have become important actors in the international political economy. However, discussions often focus on specific policies or dynamics rather than on how neoliberalism influences the development of international financial institutions. This literature review delves into and analyzes literature that discusses the topic of neoliberalism in international financial institutions to find patterns from 69 literatures that the author reviewed, particularly in the context of international relations. In the process of writing this literature review, the author used the taxonomy method that categorizes the literature into three major themes encompassing theory and concepts, policy implementation, and policy evaluation. After outlining the literature according to the theme mapping, the author conducted an analysis encompassing consensus and debates, reflection, and synthesis. Based on this literature review, the author found that neoliberalism has developed into a dominant thought in the international political economy. The discussion of this topic is related to international political economy dynamics, particularly crises that often bring criticism to the neoliberal policies of international financial institutions. Policy changes and emerging alternative ideas then become a separate focus of discussion. However, the author also found that the discussion of this topic is still dominated by authors from northern countries, which is a research gap considering that the policies of international financial institutions have the greatest impact on southern countries. Thus, further research is needed to produce more inclusive discussions and promote the implementation of more representative international financial institution policies."

"Tugas Karya Akhir ini membahas berbagai faktor yang menentukan keberhasilan sanksi ekonomi. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan literatur ke dalam empat kelompok berdasarkan fokus kajiannya, yaitu sender-focused, target-focused, sender-target relations-focused, dan instrument-focused. Hasil analisis menunjukkan beragamnya faktor penentu keberhasilan sanksi ekonomi dari tiap kelompok literatur. Faktor-faktor penentu tersebut meliputi tipe rezim negara, jumlah negara yang terlibat sebagai sender, stabilitas ekonomi dan politik negara target, hubungan ekonomi dan politik sender-target sebelum penerapan sanksi ekonomi, preferensi dan persepsi sender dan target, tingkat kepentingan isu dan kepentingan politis, cost sanksi ekonomi bagi sender dan target serta durasi sanksi ekonomi.

---

This Final Assignment discusses the determining factors of economic sanctions effectiveness. The analysis is done by classifying relevant literatures into four groups namely sender-focused, target-focused, sender-target relations-focused, and instrument-focused. This Final Assignment recognizes diverse determining factors of economic sanctions effectiveness which includes political regime type, numbers of countries involved as sender, political and economic stability of target country, sender-target relations before economic sanctions takes place, sender?s and target?s preference and perception, issue salience and political interests, economic sanctions cost to sender and target, and duration of economic sanctions."

"ABSTRAKEfek dari krisis ekonomi semakin lama semakin meluas. Krisis Asia 1997-1998 dan Krisis Global 2008 adalah contoh nyata penyebaran krisis ekonomi. Melalui metode komparasi, tinjauan literatur ini melihat bagaimana perkembangan kanal penyebaran krisis saat Asia 1997- 1998 dan Krisis Global 2008. Terlihat adanya perbedaan signifikansi kanal antara Krisis Asia dan Krisis Global. Signifikansi kanal fundamental dan makroekonomi dipertanyakan oleh para akademisi karena sulit ditemukan bukti empiris bahwa krisis dapat menyebar melalui kanal tersebut. Pada kanal hubungan finansial, tren menunjukkan bahwa kanal hubungan finansial semakin dipercayai sebagai kanal yang sangat signifikan dalam penyebaran krisis, terbukti dari perkembangan tulisan ilmiah yang lebih banyak membahas tentang kanal tersebut. Untuk kanal hubungan perdagangan, signifikansinya dirasakan menurun dari Krisis Asia ke Krisis Global walaupun masih tetap penting untuk sebagian negara berkembang yang menggantungkan perekonomiannya kepada pasar luar negeri. Sedangkan kanal perilaku investor semakin disoroti oleh para akademisi mengingat hubungannya yang dekat dengan kanal hubungan finansial sehingga potensi penyebaran krisisnya juga semakin besar.

---

ABSTRACTThe financial crisis effects so many countries in the world. Asian Financial Crisis 1997- 1998 and Global Financial Crisis 2008 are the living examples of the contagion effect. By using contrasting method this literature review sees the evolution of the contagion channels from Asian Financial Crisis 1997-1998 to Global Financial Crisis 2008. There are some differences in the significance of the contagion channels between the Asian Financial Crisis and the Global Financial Crisis. The significancy of macroeconomic fundamentals channels are questioned by scholars because there is no empirical evidance that crisis can spread through that channels. Financial relationships channels are increasingly believed to be a more significance channels, proven by more academic research towards that channels. For trade relations channels, the significance are perceived to be declining although it is still important for some developing countries who have economic dependency towards foreign market. Investor behavior channels are increasingly highlighted by scholars considering its close relations with the financial relations channels."

"ABSTRAKTransparansi dan keterbukaan data dipercaya dan berkembang sebagai suatu best practice untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik good governance . Begitupun promosi transparansi bagi tata kelola sektor ekstraktif, khususnya minyak, gas, dan tambang telah diterima sebagai solusi yang paling efektif untuk lsquo;menyelamatkan rsquo; negara-negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam dari buruknya tata kelola mereka. Meskipun begitu, penerimaan bahwa transparansi industri ekstraktif merupakan sebuah hal yang baik tidak terjadi begitu saja melainkan melalui berbagai perdebatan hingga akhirnya membentuk suatu pandangan umum. Berbeda dengan perspektif literatur-literatur yang dominan berkembang, tulisan ini mencoba melihat dari sudut pandang kritis penyebaran gagasan transparansi industri ekstraktif hingga adopsi dan implementasinya di negara berkembang yang penulis fokuskan pada Indonesia. Penulis menggunakan perspektif Gramsci untuk melihat proses terjadinya hegemoni intelektual dalam penyebaran suatu gagasan oleh sebuah blok historis yang bergerak dari berbagai arah. Penulis memfokuskan analisis pada lima fitur hegemoni intelektual yang merupakan hasil pemikiran Robert Cox, kemudian melihat proses penyebaran gagasannya mulai dari pembentukan blok historis hingga perluasannya keluar blok historis. Tulisan ini akan memperlihatkan proses perkembangan gagasan transparansi industri ekstraktif serta peran berbagai aktor didalamnya hingga mencapai adopsi dan implementasi di Indonesia.Kata kunci: EITI, Extractive Industries Transparency Initiative, good governance, transparansi, transparansi industri ekstraktif, Gramsci, Hegemoni.

---

ABSTRACTTransparency through data disclosure has evolved as a best practice to achieve good governance. The promotion of transparency for extractive sector governance, particularly oil, gas and mining has been accepted as the most effective solution to 39 rescue 39 resource rich developing countries from poor governance. Nevertheless, the acceptance of the notion of extractive industry transparency should not be taken for granted as it went through various debates to finally win the general consensus that makes it has to be seen as a process. In contrast to the dominant perspectives of the spreading literatures, this paper attempts analyze the idea of extractive industry transparency through a critical perspective. This writing is focusing on the adoption and implementation of the notion in Indonesia. This writing uses Gramscian perspective to analyze the aspect of intellectual hegemony promoted by a historical bloc through different directions. This writing focuses on the five features of intellectual hegemony from Robert Cox, then sees the process of idea dissemination within the historical bloc to the actors outside of the historical bloc. This paper shows the dissemination of the notion of extractive industries transparency and the role of various actors within it to reach the adoption and implementation in Indonesia.Keywords EITI, Extractive Industries Transparency Initiative, good governance, transparency, extractive industries transparency, Gramsci, Hegemony."