Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kota Bogor adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia.Seperti kota-kota besar lainnya, Kota Bogor juga mengalami permasalahankepadatan lalu lintas yang antara lain disebabkan oleh tingginya jumlahkendaraan pribadi, angkutan umum, dan pola tata ruang Kota Bogor yangterkonsentrasi di pusat kota. Akibat dari pola tata ruang Kota Bogoryang terkonsentrasi di pusat kota antara lain adalah kepadatan lalu lintasdi kawasan pusat kota dan pergerakan internal-eksternal dan eksternal-internalyang terakumulasi di pusat kota.Seperti yang terjadi pada masyarakat yang tinggal di KecamatanBogor Barat, Tanah Sareal, dan Bogor Utara dalam melakukan perjalanan dariBogor ke Jakarta atau sebaliknya serta masyarakat luar Kota Bogor yang menujuKecamatan Bogor Barat, Tanah Sareal, dan Bogor Utara, yang melewatiTol Jagorawi, pada umumnya melalui pusat kota (Baranangsiang) terlebih dahulu.Hal tersebut mengakibatkan kepadatan lalu lintas di ruas jalan yang menujuBaranangsiang. Salah satu Jalan Utama di Kota Bogor yang terhubung denganTol Jagorawi adalah Jalan Pajajaran.Untuk mengurangi beban lalu lintas yang tinggi di kawasan pusatKota Bogor, khususnya Jalan Pajajaran, pada pergerakan internal-eksternal daneksternal-internal yang melintas dari dan ke Kota Bogor, salah satu cara yangdilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui BUMN bekerjasama denganPemerintah Daerah Kota Bogor adalah dengan pembangunan Jalan TolLingkar Luar yaitu Jalan Tol Bogor Ring Road yang diharapkan dapat menjadisolusi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan pusat kota.Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pembangunanJalan Tol Bogor Ring Road Seksi I dalam mengurai kepadatan lalu lintasdi kawasan Pusat Kota Bogor, khususnya Jalan Pajajaran denganMetode Regulatory Impact Assessment (RIA).

---

Bogor is one of the largest cities in the province of West Java, Indonesia.

As any other large cities in Indonesia, Bogor also has traffic congestion problem.

The most common causes of it are the high number of vehicles, public transport,

and the urban land use plan of Bogor that were concentrated in the city center.

It can be seen from the movement of internal-external and external-internal

of traffic that accumulates in the center area of the city.

The traffics that occur are concentrated at Baranangsiang area as the centre

of the city. It is regular for people who lives in West Bogor District, Tanah Sareal,

and North Bogor, to pass the road on their travel to Jakarta or vice versa.

Therefore, it causes heavy traffic on roads especially during rush hour at

Pajajaran Road that connected to the Toll of Jagorawi.

To reduce the traffic load at Bogor, particularly on Pajajaran, from

the movement of internal-external and external-internal of traffic that accumulates

in the center area of the city. Central Government and Local Government

have built construction of the Bogor Outer Ring Road. It is expected to be

a solution to reduce traffic congestion in the downtown area.

Objectives of the research is to examine the impact of the

construction of the Bogor Ring Road Section I in reducing traffic congestion

with Regulatory Impact Assessment (RIA) Method."

"Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan perilaku penerimaan wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi terhadap aplikasi e-SPT dalam melaporkan SPT di KPP Pratama wilayah Jakarta Pusat, dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan penggunaan e-SPT dan seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut. Penelitian ini menggunakan alat analisis SEM berbasis varians yaitu PLS-PM dengan sampel wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi di empat KPP Pratama di wilayah Jakarta Pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi e-SPT oleh Wajib Pajak Badan secara urut adalah keinginan menggunakan aplikasi e-SPT yang dipengaruhi oleh faktor ekspektasi performa, pengaruh sosial, ekspektasi usaha, dan kepekaaan seseorang terhadap teknologi informasi, dan kondisi yang memfasilitasi penggunaan aplikasi e-SPT. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi e-SPT adalah keinginan menggunakan aplikasi e-SPT yang dipengaruhi oleh faktor ekspektasi performa.

---

This study is conducted to describe the corporate taxpayer and individual taxpayer acceptance behavior of tax return by using e-SPT application in Jakarta Pusat Small Taxpayer Office Region. This research determines the factors that affecting the acceptance of e-SPT application and the how influencing they are. This research is examined by using PLS-PM that is SEM variance based. The research sample are the corporate taxpayer and individual taxpayer in four Small Taxpayer Office at Jakarta Pusat region.

The results showed the influencing factors to use behavior of e-SPT application for the coporate taxpayer are behavioral intention that are affected by in order of greatest influence performance expectancy, social influence, effort expectancy, and personal innovativeness in information technology, and also the facilitating conditions of using e-SPT application. For individual taxpayer, the influencing factor to use behavior of e-SPT application is behavioral intention of e-SPT application that is affected by performance expectancy."

"PT Holcim Indonesia Tbk (PT HIL Tbk) merupakan perusahaan semen terbesar di Indonesia yang menggunakan bahan baku utama batu gamping (limestone). Secara positif, perusahaan ini telah memberikan kontribusi dalam bentuk devisa bagi negara, pendapatan asli daerah (PAD), membuka kesempatan lapangan pekerjaan, meningkatkan roda perekonomian sektor dan sub sektor lain di sekitarnya, namun juga menimbulkan dampak pengaruh terhadap lingkungan dan sosial ekonomi khususnya bagi masyarakat yang berada di sekitar areal pengusahaannya. Sebagai tanggung jawab terhadap seluruh pengaruh negatif yang ditimbulkan dan komitmen untuk mengurangi/menghapus citra buruk, perusahaan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program-program CSR PT HIL Tbk yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di desa Nambo, Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program implementasi program-program CSR PT HIL Tbk masih didominasi kegiatan yang bersifat charity dan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat masih belum berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan.

---

PT Holcim Indonesia Tbk (PT HIL Tbk) is the largest cement company in Indonesia which uses limestone as the main raw materials. Positively, the company has contributed in the form of foreign exchange for the country, local revenue (PAD), employment opportunities, improve the economy sectors and subsectors around them, but also impacts on the environment and the influence of socio-economic, especially for community around the company area. As the responsibility of all the negative influences and commitment to reduce/remove the bad image, the company conduct the Corporate Social Responsibility (Corporate Social Responsibility/CSR).

This thesis aims to analyze the implementation of CSR programs of PT HIL Tbk related to community empowerment in Nambo Village, Klapanunggal Sub-District, Bogor District. This study used a qualitative descriptive approach. The results showed that the implementation of CSR programs of PT HIL Tbk still dominated activity that is related to charity and community empowerment is still not effective as expected."

"ABSTRAKUpaya pengentasan kemiskinan selalu menjadi salah satu indikator utama untuk menilai kinerja suatu pemerintahan di bidang kesejahteraan masyarakat. Persoalan kemiskinan di Indonesia terjadi di berbagai daerah, termasuk Kota Yogyakarta. Kompleksitas kemiskinan di Kota Yogyakarta bukan lagi mengenai rendahnya pendidikan. Masalahnya adalah bagaimana meningkatkan kemandirian dan pendapatan penduduk Kota Yogyakarta. Dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan, pemerintah Kota Yogyakarta mengamanatkan pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat BKM di tingkat Kelurahan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriftif. Didukung dengan diagram Ishikawa dalam analisa pemetaan tema-tema permasalahan dan SWOT untuk menyelaraskan pola-pola penyelesaian strategis. Penelitian ini difokuskan pada Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa perencanaan yang dihasilkan dengan model top down , membuahkan hasil yang tidak sesuai harapan masyarakat. Memicu potensi maladministrasi dan korupsi pengelolaan program oleh pelaksana kegiatan. Karena ada unsur tidak transparan. Sebaliknya, dengan menggunakan model bottom up dan partisipatori, pelaksanaan program BKM menjadi sinergis dan memiliki siklus yang mutual. Hal ini karena kegiatan-kegiatan program BKM merupakan representasi dari kebutuhan masyarakat.

---

ABSTRACTPoverty alleviation has always been one of the main indicators to assess the performance of a government in the public welfare field. The issue of poverty in Indonesia occurred in various areas, including the Yogyakarta city. The complexity of poverty in the Yogyakarta city is no longer about the lack of education. The problem is how to increase the independence and income residents of the Yogyakarta city. In implementing poverty alleviation programs, Yogyakarta city government mandated the establishment of the Community Self Reliance BKM at the village level in the entire territory of the Yogyakarta city. This study uses descriptive qualitative method. Powered by Ishikawa diagram for themes mapping analysis and SWOT issues to aligned strategic patterns. This study focused on Sorosutan Village Umbulharjo District of Yogyakarta city. The results of this study revealed that the plan generated by the model of top down , produced results that do not match the expectations of society. Potentially maladministration and corruption in the management activities by program executor. Because there is no element of transparency. In contrast, using the model of bottom up and participatory, BKM be synergistic implementation of the program and have a mutual cycle. This is because the BKM program activities is a representation of the community needs."

"Indonesia merupakan negara dengan potensi perikanan yang melimpah dengan garis pantai terpanjang terbesar kedua dunia setelah Kanada BPS . Dari potensi yang ada, potensi perikanan budidaya masih bisa terus dikembangkan karena pemanfaatannya yang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi yang ada yaitu baru sebesar 12 Kelautan Perikanan Dalam Angka, 2014. Program PUMP-PB merupakan terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya dan secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program PUMP-PB terhadap produksi perikanan budidaya dan untuk menganalisis kinerja kelompok penerima program PUMP-PB. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif menggunakan analisis deskriptif, penilaian kinerja kelompok penerima PUMP-PB dianalisis dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis IPA , sedangkan metode kuantitatif menggunakan analisa regresi linear berganda dengan data cross section. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, data primer dengan menggunakan kuisioner kepada kelompok penerima dan bukan penerima PUMP-PB sebanyak 120 kelompok responden. Berdasarkan hasil regresi dengan metode OLS, variabel benih, pakan, luas lahan dan PUMP-PB berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi perikanan, sementara pengalaman, tenaga kerja, komoditas dan kelas kelompok berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap produksi perikanan. Analisis kinerja kelompok menunjukkan bahwa aspek kinerja dan kualitas kinerja yang dinilai perlu dilakukan peningkatan kinerja adalah Pokdakan menyelenggarakan rapat/pertemuan pengurus secara rutin, pencatatan dan pembukuan.

---

Indonesia is a country with abundant fisheries potential of the longest coastlines world 39 s second largest after Canada BPS . Of the existing potential, potential for aquaculture can still continue to be developed because of its utilization is still very small compared to the potential that exists is about 12 of Marine Fisheries in Figures, 2014. PUMP PB program is a breakthrough Marine and Fisheries Ministry to boost aquaculture production and indirectly improve the welfare of the fish farmers.

This study aimed to analyze the influence of PUMP PB program on aquaculture production and to analyze the performance of the group receiving PUMP PB program. This study uses qualitative and quantitative methods. Qualitative methods using descriptive analysis, performance assessment PUMP PB recipient groups were analyzed using Importance Performance Analysis IPA , whereas quantitative methods using regression with Ordinary Least Square OLS analysis with cross section data. The data used are primary and secondary data, primary data using questionnaires recipients and non recipients PUMP PB total of 120 groups of respondents.

Based on the results of regression with OLS, variable seed, feed, land and PUMP PB positive and significant impact on fish production, while the experience, labour, commodities and the class group positive but not significant effect on fisheries production. Analysis shows that the group 39 s performance and the performance aspects of the quality of performance is considered necessary to improve performance is Pokdakan hold meetings committee meetings on a regular basis, recording and bookkeeping."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh subsidi kapal perikanan terhadap produksi perikanan tangkap di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data nasional time series dengan periode tahun 1985 s.d. tahun 2017 dan diolah menggunakan metode Ordinary Least Square OLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan anggaran subsidi kapal perikanan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah kapal perikanan. Hal ini berarti apabila pemerintah meningkatkan subsidi kapal perikanan sehingga jumlah kapal perikanan sebesar 1 , ceteris paribus, maka jumlah produksi perikanan tangkap akan meningkat sebesar 0,56. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan jumlah nelayan penuh dan biaya BBM masing-masing sebesar 1 akan meningkatkan produksi perikanan tangkap di Indonesia masing-masing sebesar 0,14 dan 0,64 . Peningkatan jumlah alat penangkapan ikan jenis jaring lingkar, perangkap, pancing dan jaring angkat masing-masing 1 akan meningkatkan produksi perikanan tangkap di Indonesia masing-masing sebesar 0,66 , 0,60 , 0,87 dan -0,66.

---

This study aims to analyze the effect of fishing vessel subsidies on Indonesia's capture fishery production. This study uses the time series national data with time period from 1985 to 2017 and process using Ordinary Least Square OLS method.

The results showed that the increase in fishery vessel subsidy budget significantly influenced the increase of the number of fishing vessels. This means that if the government increases the subsidy of fishing vessels so that the number of fishing vessels by 1 , ceteris paribus, the number of capture fishery production will increase by 0.56.

The results also show that the increasing number of full fishermen and fuel cost of 1 each will increase the production of capture fisheries in Indonesia by 0.14 and 0.64 , respectively. Increasing the number of fishing gears of fishing nets, traps, fishing rods and lift nets each 1 will increase the production of capture fisheries in Indonesia by 0.66 , 0.60 , 0.87 and 0, 66."

"Keputusan amandemen UUD 1945 pasal 31 tentang Pendidikan yang didalamnya menetapkan angka 20% sebagai angka minimal dalam pengalokasian anggaran pendidikan di APBN dan APBD, telah menimbulkan persepsi yang beragam di masyarakat. Dalam kesepakatannya, Pemerintah dan DPR mengalokasikan anggaran pendidikan nasional secara bertahap yang pada tahun 2009 akan terpenuhi alokasi 20% anggaran pendidikan dari APBN dan APBD. Hal ini yang akhirnya menimbulkan pro dan kontra yang berujung pada keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa UU APBN tahun 2005 dan 2006, dimana anggaran pendidikan belum mencapai angka 20%, dinyatakan tidak seseuai dengan konstitusi. Merujuk pada hasil rapat Panitia Ad-hoc I Badan Pekerja MPR RI ke ll tanggal 11 Maret 2002 s/d 27 Maret 2002 masa sidang Tahunan MPR RI tahun 2002, tersirat bahwa penetapan angka 20% untuk anggaran pendidikan lebih menitik beratkan pada kompromi politis bukan berdasarkan analisis kemampuan pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah. Hal ini yang menyebabkan sulitnya pemerintah dalam mengimplementasikan di APBN, karena jika memenuhi angka 20% untuk pendidikan itu berarti juga harus mengurangi anggaran disektor lain.

---

Decision of the amendment of UUD (Constitution) 1945 Article 31 concerning Education which set a 20% as a minimum figure in the education budget allocation in the state budget (APBN) and local budget (APBD), has raised a diverse perception in the community. In the agreement, Government and House of People Representative allocated the national education budget in stages, which in 2009 will be met 20% allocation of education budget from the state and local budget. At the end, this agreement raised pro and contra which culminate in the decision of the Supreme Court which states that the Law on State Budget for 2005 and 2006, where education has not reached 20%, stated is not in line with the constitution.

Referring to the meeting results of Ad-hoc Committee I of the Worker Body MPR RI to 11 dated from 11 March 2002 to 27 March 2002, the Annual session of MPR RI 2002, implied that the determination of 20% for the education budget is focussed more on a political compromise rather than financing capability analysis which is owned by the government. This is the main reason why government is difficult to implement the state budget consistently. if the government meets 20%for education budget, it also means that the government must reduce the other sector budget."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pola konsumsi dan pengeluaran rumah tangga untuk pangan sumber protein hewani khususnya produk perikanan yang dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesejahteraan rumah tangga masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan model LA/AIDS. Penerapan model AIDS untuk mengetahui pola konsumsi suatu komoditas, dikaitkan dengan harga komoditas itu sendiri, harga komoditas lain, pendapatan kepala rumah tangga, lokasi tinggal, pekerjaan kepala rumah tangga dan status miskin rumah tangga. Penelitian ini dilakukan terhadap 400 rumah tangga di Provinsi Sumatera Selatan yang diambil secara acak, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistika (BPS) serta Direktori Pengembangan Konsumsi Pangan tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, serta didukung oleh publikasi instansi terkait yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan. Pendugaan parameter dilihat dari elastisitas harga, elastisitas harga silang dan elastisitas pendapatan terhadap permintaan pangan protein hewani yang dikelompokkan menjadi tiga (3) komoditas yakni Daging, Telur, dan Ikan, diregresi dengan menggunakan model ekonometri LA/AIDS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi konsumsi protein hewani didominasi komoditas Ikan, elastisitas harga sendiri mempunyai tanda positif untuk semua komoditas, hal ini mengindikasikan bahwa semua komoditas bersifat inelastis terhadap permintaan yakni perubahan permintaan lebih kecil dari perubahan harga. Elastisitas harga silang bernilai lebih dari 0, mengindikasikan bahwa antar komoditas pangan berhubungan saling menggantikan (substitusi). Elastisitas pendapatan untuk komoditas Daging bernilai lebih dari 1, hal ini mengindikasikan bahwa Daging termasuk barang mewah, sedangkan komoditas Telur dan Ikan termasuk barang normal atau pokok sehari-hari (bernilai diantara 0 dan 1).

---

This thesis is intended to get information about consumption pattern and household expenditures from animal protein source food especially fish product, furthermore used as indicator for household prosperity level in South Sumatera Province using Model LA/AIDS. This Model AIDS used to find out consumption pattern one commodity, correlation with its own price, correlation with other commodity prices, household leader income, location, household leader job, and household poor status. This research took random data sample as many as 400 unit from population South Sumatera Province, using Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2010 by Badan Pusat Statistika (BPS), with data and publication from Direktori Pengembangan Konsumsi Pangan 2013 by Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, and supported with other publications from related institutions such as Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan. Indicated parameter seen from Price Elasticity of Demand, Cross Elasticity of Demand, and Income Elasticity of Demand toward animal protein food demand which grouped into three categories, Meat, Egg and Fish product, using model econometric LA/AIDS.

The result shows that animal protein consumption proportion dominated by Fish product, Price Elasticity of Demand has positive results for all commodities indicating that quality demanded change is smaller than price change. Cross Elasticity of Demand are more than 0 for Meat and Egg commodity compared to Fish product, indicated a substitional relation between food categories. Income Elasticity of Demand for Meat has value more than 1, which shows that Meat is categorized as luxury goods, meanwhile Egg and Food product are categorized as normal or necessities goods."