Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 121 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ivan Fauzaan Julisakti
Aplikasi SAKEDAP dalam E-Government Sebagai Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung = The Sakedap Application in E-Government as Public Service in the Administration Field by the Population and Civil Registration Office of Kabupaten Bandung
" Indonesia adalah negara yang menjamin hak warganya dalam mendapatkan pelayanan publik, termasuk pelayanan administrasi kependudukan. Pada situasi COVID-19, pelayanan publik memiliki tantangan untuk tetap melakukan pelayanan publik khususnya pelayanan publik administrasi kependudukan dengan sebisa mungkin mengurangi pertemuan tatap muka. Untuk mencegah hal tersebut maka dilakukan pelayanan publik jarak jauh untuk menjadi pilihan yang aman. Penelitian ini akan membahas mengenai upaya peningkatan serta bagaimana peluang dan hambatan dari sistem e-Government pada pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Priska Putri Andini
Pengenaan pajak penghasilan untuk bentuk usaha e-commerce di Indonesia = Imposition of income tax for business model of e-commerce in Indonesia
" Perkembangan perdagangan secara elektronik e-commerce) di Indonesia, dewasa ini, sangat cepat. Pemerintah melihat adanya pergerakan potensi penerimaan pajak yang signifikan dari usaha konvensional ke e-commerce. Untuk mencegah adanya potensi penerimaan yang hilang maka pemerintah melakukan usaha untuk lebih memahami kegiatan e-commerce itu sendiri serta segala potensi perpajakan didalamnya, khususnya terkait dengan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk usaha ini. Sayangnya, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan yang ada saat belum secara khusus mengatur mengenai besaran Pajak Penghasilan (PPh) ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wasis Wiryadi
Tinjauan kepastian hukum perpajakan angsuran PPh 25 BUMN masuk bursa berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 255/PMK.03/2008 dan penggunaan surat edaran tentang penegasan sebagai upaya penyelesaian sengketa pajak = Legal tax certainty review of income tax installments article 25 for public state-owned enterprise based on minister of finance regulation no. 255/PMK.03/2008 and the settlement efforts through circular letter about affirmation
" Dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai aspek kepastian hukum perpajakan mengenai Dasar Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi BUMN Masuk Bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 255/PMK.03/2008 (PMK 255). Dalam PMK tersebut, Dasar Perhitungan Angsuran PPh 25 bagi BUMN didasarkan atas RKAP, sementara untuk Perusahaan Masuk Bursa didasarkan atas Laporan Keuangan. Lantas, bagaimana pengaturan bagi BUMN yang telah Masuk Bursa Menggunakan RKAP atau Laporan Keuangan kah mereka? Berdasarkan permasalahan tersebut salah ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Intan Mahabah Nabila
Tinjauan kepastian hukum perpajakan atas upaya hukum sengketa terkait pengampunan pajak (tax amnesty) = Legal tax certainty review on legal remedies concerning tax amnesty disputes
" Masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh melaporkan dan membayar utang pajaknya, dengan diterapkannya sistem pemungutan pajak self assessment. Maka dari itu, lahirlah program pengampunan pajak 2016 dengan bentuk penghapusan pajak yang terutang, tidak dikenakan sanksi administrasi dan pidana bagi Wajib Pajak yang melaporkan harta yang belum dibayar pajaknya. Atas keringanan yang diberikan tersebut, sudah seyogianya pemerintah mengatur pelaksanaan pengampunan pajak dengan benar hingga pengaturan atas penyelesaian sengketa terkait yang timbul. Skripsi ini membahas pengaturan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syifa Ulhadira
Optimalisasi dana desa dalam rangka mewujudkan konsep desa membangun: studi kasus: Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor = Optimization of village fund in order to establish the concept of the village-to-develop: case study: Cileungsi Kidul Village, Cileungsi Sub-district, Bogor Regency
" Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan banyak perubahan kepada desa, salah satunya mengenai kedudukan desa sebagai subjek pembangunan atau yang dikenal dengan konsep Desa Membangun. Dalam rangka memperkuat kedudukan desa sebagai subjek pembangunan dan meningkatkan status desa, Pemerintah melakukan redistribusi ekonomi melalui dana desa. Namun pada pelaksanannya, dana desa belum mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan status desa. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keterkaitan pengaturan pengelolaan dana desa dalam peraturan perundang-undangan di ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Revia Adini
Kewenangan gubernur dalam pencabutan izin usaha pertambangan setelah berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah: studi kasus: pencabutan izin usaha pertambangan PT Sebuku Batubai Coal = Governor's authority in revoking mining permits after the enactment of law number 23 of 2014 concerning regional government: case study: revocation of PT Sebuku Batubai Coal Mining Permit
" Implikasi lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan perubahan kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan. Adanya perubahan kewenangan tersebut menimbulkan suatu kemungkinan terjadinya kesalahan dari pejabat pemerintah dalam melakukan kegiatan pengaturan dan pengurusan di sector pertambangan. Oleh karenanya, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kewenangan gubernur dalam hal pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) setelah berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan menganalisis keabsahan dari ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hillary Febryna Rosalia
Penyelesaian permasalahan utang pajak yang berasal dari warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak = The settlement of the tax liability problems from the undivided inheritance as the tax subject
" Pada hakikatnya subjek pajak adalah seseorang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Namun dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, warisan yang belum terbagi yang kedudukannya adalah sebuah harta waris, merupakan subjek pajak atau dapat dikatakan juga merupakan bagian dari subjek hukum. Di lain sisi, warisan yang belum terbagi ini juga berkedudukan sebagai harta peninggalan tidak terurus yang menjadi kewenangan dari Balai Harta Peninggalan. Sehingga seyogyinya Balai Harta Peninggalan akan melakukan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurul Asyrifah
Penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Perda no.8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan keolahragaan bagi penyandang disabiitas di Kota Depok = Human rights principles in Depok City regulations no.8 of 2014 about organizing sport for people with disabilities in Depok City
" ABSTRACT
Salah satu yang menjadi hak bagi penyandang disabilitas adalah hak atas olahraga, dimana dalam pemenuhan hak tersebut pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan sistem keolahragaan untuk penyandang disabilitas. Di Kota Depok, Salah satu langkah pemerintah kota Depok dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Hak atas olahraga bagi penyandang disabilitas merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dihilangkan, sehingga dalam penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia tersebut ... "
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aldeo Arifin
Kebijakan pelayanan publik kawasan tanpa rokok di Kota Depok = Public service policy for non-smoking areas in Depok City
" Hak atas pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan termasuk sebagai salah satu komponen kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945. Salah satu wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia terhadap kesehatan diiwujudkan dengan menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Konsumsi rokok yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadi permasalahan yang mengancam kesehatan, terlebih Indonesia telah menduduki peringkat ketiga dengan jumlah perokok tertinggi setelah Tiongkok dan India. Sebagai bentuk pengendalian dampak konsumsi rokok, penetapan KTR oleh ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andree Igor Sangap Darmawan
Kewenangan pemerintah dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan aplikasi atau konten layanan over the top (OTT) di Indonesia = Authority in managing and supervising by the government in the application or the content service over the top in Indonesia.
" Pelaksanaan kewenangan Pengaturan dan Pengawasan oleh Pemerintah terhadap Penyelenggara Over The Top (OTT) mencakup penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi infrastruktur, promosi dan edukasi terhadap masyarakat,dan pengawasan dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pengawasan dan pengaturan tersebut meliputi pemantauan, pengedalian, pemeriksaan penelusuran dan pengamanan terhadap Penyelenggaraan Over The Top (OTT). Permasalahan mengenai Pelaksanaan kewenangan Pengaturan dan Pengawasan oleh Pemerintah terhadap Penyelenggara Over The Top (OTT) dikarenakan belum memilikinya peraturan pelaksana khusus terkait penyelenggaraan tersebut sehingga menimbulkan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>