Ditemukan 105 dokumen yang sesuai dengan query
Sitanggang, Chandra Anggiat L.
"
Pelanggaran HAM Berat Timor Timur yang terjadi dalam kurun waktu Januari-September 1999 pada saat pra dan pasca jajak pendapat menurut KPP HAM TIMTIM, berdasarkan fakta dokumen, keterangan dan kesaksian, dari berbagai pihak, pelanggaran tersebut tak hanya merupakan tindakan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia atau gross violation of human rights yang menjadi tanggung jawab negara (states responsibilities), namun dapat dipastikan, seluruh pelanggaran berat HAM tersebut dapat digolongkan sebagai universal jurisdiction. Yaitu mencakup ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T16509
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kholidin
"
Sistem Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) atau sering disingkat dengan MLA merupakan sistem kerjasama internasional dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan khususnya terhadap kejahatan lintas negara (transnasional crime). Sistem ini lahir dari kaidah-kaidah hubungan antarnegara yang telah diterapkan oleh Indonesia baik dengan perjanjian maupun tidak. Pada awal tahun 2006, Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Batik dalam Masalah Pidana, yang ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16642
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Riana Budi Mastuti
"
Tesis dengan judul "Penyelesaian Sengketa Partai Politik : Studi kasus terhadap sengketa partai politik setelah pemilu Tahun 2004" ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris dengan titik berat pada penelitian normatif. Seperti kita ketahui pembentukan Partai Politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga Negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan yang sangat tegas dalam hal ini.
Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi. Namun, apa yang ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16643
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Y. Riyana Anggraeni
"
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu hak asasi tersebut adalah "hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut" atau lebih dikenal dengan "asas legalitas". Akan tetapi, bila menyangkut pelaku pelanggaran HAM yang berat yang ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16623
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Endah Widyaningsih
"
Gerakan reformasi pada pertengahan tahun 1998 telah membawa dampak dan perubahan yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menyusul adanya penyesuaian struktur-struktur berbangsa dan bernegara seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan-tuntutan yang berkembang dalam masyarakat. Majelis Permusyawaratan Rakyat, ketika pertama kali didirikan pada tahun 1945, struktur parlemen Indonesia diidealkan berkamar tunggal (unikameral) dan dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat dan pemegang kedaulatan tertinggi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan"Kedaulatan adalah ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16640
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dian Aries Mujiburohman
"
Pasca pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Indonesia yang diakibatkan krisis multidimensi, jatuhnya Presiden Soeharto membuka kesempatan bagi berlangsungnya reformasi demokratis di Indonesia. Untuk memenuhi aspirasi rakyat dan tuntutan yang di suarakan masyarakat untuk memperbaiki kondisi dan struktur ketatanegaraan Pasca Orde bare, tuntutan tersebut antara lain sebagai berikut: Pertama, Amandemen DUD 1945. Kedua, Penghapusan Dwi Fungsi ABRI. Ketiga Penegakan Supremasi Hukum, Penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Keempat, Desentralisasi dan Hubungan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T17328
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Catherine Natalia
"
Pembicaraan mengenai keterwakilan perempuan kembali mengemuka menjelang Pemilu 2004, ketika Pasal 65 L]ndang-Undang Namor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mencantumkan ketentuan tentang keterwakilan perempuan untuk dicalonkan di lembaga legislatif sebagai berikut:
Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang kurangnya 30%.
Wacana ini menjadi berkembang mengingat ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T14517
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Miarni
"
Tesis ini meneliti tentang bagaimana politik hukum pemberlakuan syariat Islam bagi penduduk muslim di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, ditinjau dari sudut hubungan antara hukum adat dan hukum Islam, yakni Teori Receptio in Complexu, Teori Receptie dan Teori Receptio a Contrario, yaitu teori-teori yang berkaitan dengan hubungan antara pemberlakuan hukum Islam dan hukum adat setempat.
Untuk meneliti masalah tersebut diperqunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan permasalahan politik hukum pemberlakuan Syariat Islam di ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T17981
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Herjanto Widjaja Lowardi
"
Tesis ini meneliti tentang bagaimana perkembangan politik hukum Indonesia tentang bentuk negara Indonesia sampai dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dan apa pengaruh tiga perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap perkembangan politik hukum Indonesia tentang bentuk negara Indonesia.
Untuk meneliti masalah tersebut dipergunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan permasalahan perkembangan politik hukum Indonesia tentang bentuk negara sampai dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945.
Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa adanya tuntutan untuk perubahan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T17980
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rudi Rochmansyah
"
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945, yang diawali dengan Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat, secara fundamental telah mengubah format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.
Perubahan yang mendasar juga menandakan terjadinya perubahan sistem kekuasaan negara yang dianut dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yaitu dari paradigma dengan sistem pembagian kekuasaan (distribution/division of powers) secara vertikal sebelum perubahan UUD 1945, menjadi sistem pemisahan kekuasaan (separation of powers) secara horizontal setelah perubahan UUD 1945. ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T18222
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
