Hasil Pencarian

Ditemukan 21 dokumen yang sesuai dengan query

Ani Purwanti

Perkembangan politik hukum pengaturan partisipasi perempuan di bidang politik pada era reformasi periode 1998-2014 (studi partisipasi politik perempuan dalam undang-undang tentang partai politik dan undang-undang tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD) = The development of legal policy regulations concerning women participation in politics in reformation area study in woman participation in act of political party and act of parliament election

" Affirmative Action (tindakan khusus sementara) untuk perempuan di bidang politik, pertama kali termuat dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR RI, DPD dan DPRD. Regulasi tersebut berlanjut pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

D1469

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Titik Daryani

Perwujudan hak asasi manusia dalam pelaksanaan hak-hak tersangka dan terdakwa menurut KUHAP dalam konteks negara hukum (studi tentang perlindungan hak asasi manusia bagi tahanan di rutan Salemba dalam perspektif hukum tata negara)

" Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP sejalan dengan pengakuan hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan demikian seorang tersangka dan terdakwa tidak dapat dianggap bersalah sebelum dinyatakan oleh keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti. Perlindungan tersangka dan terdakwa dari kesewenangan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus dapat dilaksanakan dalam peradilan pidana. Namun kesenjangan hak tersangka dan terdakwa dapat terjadi baik secara normative maupun empiris, hal ini dapat disebabkan rumusan undang-undang yang tidak jelas, atau ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

T36940

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yifani Andi Soekrisno

Sistem pemerintahan Indonesia masa orde baru dan pascaamandemen UUD 1945: tarik ulur antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer dalam sistem ketatanegaraan Indonesia = Governmental system of Indonesia in new order era and post amendment of the 1945 Constitution: the trade off between presidential governmental system and parliamentary governmental system in constitutional system of Indonesia / Yifani Andi Soekrisno

" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai tarik ulur antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masa Orde Baru dan pascaamandemen UUD 1945 ditinjau dari hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengolah data dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, UUD 1945 ataupun UUD NRI 1945 sama-sama belum memberikan gambaran yang utuh mengenai sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia sehingga menimbulkan tarik ulur antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, khususnya ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39214

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Indah Harlina

Kedudukan dan kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam penegakan hukum

" Korupsi bukanlah kejahatan yang baru, melainkan kejahatan yang lama yang sangat pelik. Di Indonesia korupsi sudah ada sejak dulu. Korupsi bertentangan dengan konsep negara hukum, Menurut Sri Soemantri unsur negara hukum salah satunya adalah jaminan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu negara harus mengatasi korupsi karena korupsi tidak hanya meruugikan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak sosial masyarakat luas. Untuk mengatasi korupsi, pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan dan membentuk lembaga ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2008

D1084

UI - Disertasi Open Universitas Indonesia Library

Aisyah Lailiyah

Konsepsi tanggung jawab pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 dan perubahan UUD 1945

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T36816

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

W. Sigit Pudjianto

Pembangunan politik Indonesia: studi tentang eksistensi dan peranan organisasi kemasyarakatan 1998-2005

" Kebebasan berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat merupakan hak asasi manusia, yang dijamin oleh UUD 1945. Dalam perkembangannya diwujudkan sebagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Kiprahnya dalam memberdayakan masyarakat sangat berperan, lebih dari itu dalam era reformasi telah memberikan kontribusi yang besar untuk pembangunan politik. Melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan publik yang dianggap merugikan masyarakat. Bahkan seringkali Ormas melakukan uji materiil terhadap perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Namun demikian tidak dapat dipungkiri ada beberapa Ormas yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T36918

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Wyka Ari Cahyanti

Perlindungan terhadap hak atas pangan di Indonesia : studi terhadap instrumen hukum nasional dan hukum internasional yang mengatur tentang hak atas pangan dalam periode 1996-2013 = The protection of the right to food in Indonesia : study of national legal instruments and international legal instruments that regulate on the right to food in period 1996-2013

" Tesis ini membahas tentang perlindungan terhadap hak atas pangan di Indonesia ditinjau dari instrumen hukum nasional dan instrumen hukum internasional peridoe 1996-2013. Hal ini karena hak atas pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Penelitian ini merupakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak atas pangan ditinjau dari instrumen hukum nasional dan hukum internasional diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan ratifikasi konvensi hukum internasional. Konsekuensinya negara mempunyai ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35987

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Zainal Arifin Hoesein

Pengujian Peraturan Perundang-Undangan menurut Konstitusi Indonesia Studi tentang Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaannya oleh Mahkamah Agung RI dalam Kurun Waktu 1920-2003

" ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pembatasan objek pengujian peraturan perundang-undangan hanya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagai mekanisme kontrol normatif agar terjadi konsistensi dan harmonisasi normatif secara vertikal, sebagai upaya untuk mewujudkan tertib hukum dan kepastian hukum. Penelitian ini juga hendak menjelaskan dan menganalisis perkembangan pengaturan, pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung RI kurun waktu 1970 - 2003. Selanjutnya, penelitian ini juga ... "

2006

D1092

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Raharusun, Yohanis Anton

Desentralisasi asimetrik dalam negara kesatuan Republik Indonesia (Studi terhadap format pengaturan asimetrik di Yogyakarta, Aceh dan Papua dalam periode 1950-2012) = An asymmetrical decentralization in the unitary state of indonesia viewed from the Indonesian constitutional development perspectives : A study on the format asymmetrical arrangements in Yogyakarta, Aceh and Papua during the period of 1950 through 2012

" Disertasi ini membahas mengenai desentralisasi asimetrik dalam negara kesatuan ditinjau dari perspektif perkembangan ketatanegaraan Indonesia: studi terhadap format pengaturan asimetrik di Yogyakarta, Aceh dan Papua dalam periode 1950 sampai 2012. Dalam penelitian ini, dikaji dan dianalisis mengenai penerapan desentralisasi asimetrik di Yogyakarta, Aceh dan Papua ditinjau dari perspektif elemen-elemen dasar pemerintahan daerah meliputi: (1) urusan dan kewenangan, (2) kelembagaan (3) personil (4) sumber keuangan (5) perwakilan (6) pelayanan publik, (7) pembinaan dan pengawasan. Permasalahan yang ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2014

D-Pdf

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Gaussyah

Hak memilih anggota Polri dalam pemilihan umum untuk mewujudkan Negara Indonesia yang demokratis = Right to vote the police officer in general election towards Democratic State of Indonesia

" Anggota Polri sebagai bagian dari warga negara memiliki hak yang dilindungi oleh konstitusi. Salah satu hak yang mereka miliki adalah hak politik (political rights), yang dalam hal ini adalah hak memilih dan dipilih. Memang tugas utamanya tidak bisa dipisahkan dari apa yang telah ditentukan oleh konstitusi dan undang-undang. Namun, hak-hak yang melekat pada diri Polri tidak bisa diabaikan. Kenyataannya hak memilih bagi anggota Polri dalam pemilihan umum masih dibatasi oleh undang-undang. Berdasarkan latar belakang penelitian ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

D1173

UI - Disertasi Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian