Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelenggaraan tender merupakan salah satu kegiatan yang di dalamnya wajib menjunjung tinggi nilai persaingan sehat. Dalam praktek, salah satunya dalam tender pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu ditemukan dugaan kegiatan persekongkolan guna mengatur dan menentukan pemenang tender. KPPU sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No. 5/1999) untuk menindak setiap dugaan praktek persaingan usaha tidak sehat memegang peranan penting dalam kasus ini. Akan tetapi, dalam melakukan analisis terhadap temuan dan fakta dalam kasus ini KPPU terkesan tidak konsisten dan mengabaikan metode analisa yang telah diamanatkan dalam UU No. 5/1999 yaitu metode rule of reason dan mengacu kepada Pedoman KPPU tentang Pasal 22 UU Np. 5/1999 sebagai acuan minimal KPPU dalam membedah setiap dugaan kasus persekongkolan.

---

Organizing a tender is one of the activities that must contain the value of fair competition. In the practice, there was one case where the tender for the project in the Ogan Komering Ulu District Public Works Department was suspected for conspiracy activities in order to regulate and determine the winning bidder. Commission for the supervision of business competition, as an institution that is authorized by Act No. 5 of 1999 to take action against any alleged unfair business practices, play an important role in this case. However analyzing the facts in this case, the Commission seemed to be inconsistent and ignored the methods of analysis that has been mandated in the Act No. 5 / 1999. The methods ignored are rule of reason and refer to the Commission Guidelines on Article 22 of Act No. 5 / 1999 as a minimum reference of the Commission in analyze every alleged case of conspiracy."

"Skripsi ini membahas mengenai putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang proses pemilihan mitra kerja atau beauty contest. Para Terlapor, yakni PT Pertamina, PT Medco Energi Internasional, dan PT Medco E&P Tomori Sulawesi melakukan proses beauty contest atau suatu proses pemilihan mitra kerja untuk menjalankan proyek gas Blok Donggi-Senoro secara bersama-sama. Mereka memilih dan menunjuk Mitsubishi Corporation dalam proses pemilihan mitra tersebut. Namun menurut KPPU, perkara ini merupakan salah satu bentuk persaingan usaha yang tidak sehat, karena PT Pertamina, PT Medco Energi Internasional dan PT Medco E&P Tomori Sulawesi dinilai telah melakukan tindakan persekongkolan tender yang merugikan peserta lainnya. Dalam memutus perkara ini, KPPU menjatuhkan hukuman kepada mereka dengan ketentuan pasal 22 dan 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Skripsi yang dibuat dengan metodepenelitian yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa KPPU tidak tepat dalam memutus bersalah para terlapor dengan ketentuan mengenai tender dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut, mengingat ketentuan tender tersebut tidaklah mengatur mengenai proses pemilihan mitra kerja sebagaimana yang dilakukan oleh para terlapor.

---

This thesis discusses about the decision of The Comission for The Supervision of Business Competition (KPPU) about the process of selecting partners or beauty contest. The Parties, PT Pertamina, PT Medco Energi Internasional, and PT Medco E & P Tomori Sulawesi did beauty contest process or a process of selecting project partners to run the gas project of Block Donggi-Senoro together. They select and appoint the Mitsubishi Corporation in this partner selection process. But according to the Commission, this case is one form of unfair business competition, because of PT Pertamina, PT Medco Energi Internasional and PT Medco E & P Tomori Sulawesi have been regarded as doing tender conspiracy which harm the other participants. In deciding this case, the Commission condemned them with the provisions of articles 22 and 23 of Act No. 5, 1999 about Competition Law. This thesis prepared by the method of juridical normative study concludes that the Commission is not accurate in deciding the guilt reported to the provisions of the tender in Act No. 5 of 1999, considering the provisions of the tender is not regulating the process of selecting partners as what the parties done."

"Skripsi ini membahas pengaturan hukum persaingan usaha mengenai penetapan tarif bawah taksi di DKI Jakarta dan dampak dari penetapan harga tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian menemukan bahwa untuk tarif bawah taksi di DKI Jakarta ditetapkan oleh DPD Organda (Organisasi Angkutan Darat) DKI Jakarta sebagai asosiasi pelaku usaha taksi di provinsi tersebut. Hal tersebut seharusnya melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.The purpose of this thesis is about the minimum price fixing agreement on taxi industry in Jakarta and the effect(s) from it, in the point of view in Indonesia?s antitrust regulation. This research is descriptive analytic. The result from this analysis found that the minimum price fixing agreement for taxi in Jakarta has been fixed by DPD Organda (Organisasi Angkutan Darat) DKI Jakarta, as an association for entrepreneurs of taxi industry in Jakarta. The minimum price fixing agreement must be violating Article 5, Law No. 5 Year 1999 about Anti-monopoly and Prohibition of Unfair Competition."

"Skripsi ini berisi tinjauan ekonomi dan hukum terhadap kebijkan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 tahun 2009 (Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri/ DMO/ Domestic Market Obligation) dan Pertauran MEnteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 (Penetapan Patokan Harga Batubara/ Penetapan Harga Batubara) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PErtambangan Mineral dan Batubara terhadap Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Indikasi permasalahan dalam skripsi ini adalah intervensi dari pemerintah yang melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar dalam industri batubara di Indonesia. Selain itu dalam skripsi ini juga terdapat pembahasan dari pemasukan negara akibat dari adanya mekanisme tersebut. Skripsi ini juga berisi pembahasan tentang penguasaan pasokan batubara yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) sebagai akibat dari hak monopolinya.

---

This thesis discusses about the economic and legal aspects from government regulation about Domestic Market Obligation as refer to Minister of Energy and Mineral Resiurces (MoEMR) Regulation No. 34 Year 2009 and Coal Price Benchmark as refer to Minister of Energy and Mineral Resources (MoEMR) Regulation No. 17 Year 2010. Both of this MoEMR are the Regulation under Law No. 4 Year 2009. This 2 MoEMR will be viewed from the perspective of Law No. 5 Year 1999 regarding prohibition on monopolistic practices an dunfair competition. The main problem of this thesis are the intervension from the government in the market of coal industry in Indonesia. Beside that, in this thesis also include cthe calculation of this nation income and also give an overviwew about the monopsony held by PT. PLN (Persero)."

"Perjanjian pemasokan bahan baku farmasi antara pelaku usaha dalam negeri dengan pelaku usaha asing dilatarbelakangi oleh minimumnya industri Penelitian dan Pengembangan (R & D), di mana Indonesia membutuhkan pasokan bahan baku mencapai angka 70%. Untuk mengatasi masalah tersebut, pelaku usaha lokal harus bekerjasama dengan pelaku usaha asing. Persaingan usaha di industri farmasi sangat rentan diakibatkan banyaknya industri-industri farmasi baik industri Dalam Negeri (DN), maupun industri Penanaman Modal Asing (PMA). Tidak hanya itu, perusahaan asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia juga menjadi pesaing berat kepada perusahaan lokal. Ketergantungan akan eksistensi perusahaan asing mengakibatkan hilangnya kekuatan perusahaan DN untuk bersaing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, diperoleh kesimpulan bahwa suatu perjanjian dikatakan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan monopoli, apabila perjanjian tersebut mengandung klausula yang menyatakan adanya keterbukaan informasi perusahaaan baik yang sifatnya confidential maupun tidak yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pengaturan produksi diantara para pihak. Akibat dari pengaturan produksi tersebut terhadap persaingan usaha adalah adanya kenaikan harga terhadap produk yang sama atau sejenis (relevant market). Perusahaan asing untuk dapat melakukan kegiatan di Indonesia pada dasarnya mengembangkan usahanya dengan membuka anak perusahaan sebagai alat untuk memasarkan produk asing tersebut. Sedangkan untuk melihat pertanggung jawaban pelaku usaha asing. Kedudukan holding company asing dalam UU Persaingan Usaha tidak diatur, sehingga diperlukan penerapan doktrin asing yang disebut dengan single economic entitiy doctrin (kesatuan entitas) yang meyatakan bahwa antara perusahaan holding, subsidiary company, dan anak perusahaan adalah satu kesatuan ekonomi sehingga kelompok usaha tersebut harus bertanggung jawab secara bersama-sama.

---

Agreement between the suppliers of pharmaceutical raw materials business in the country with foreign businessmen is backed by the industry minimum R & D, in which Indonesia's needs of supply of raw materials reached 70%. To overcome this problem, local businessmen should cooperate with foreign companies through raw materials supply agreement. Competition in the pharmaceutical industry is particularly vulnerable because many of the industry from both DN pharmaceutical industry, as well as PMA industry. Foreign companies who are doing business in Indonesia also has become a serious competitor to local companies. The dependency of the presence of foreign companies resulted in the loss of electrical company to compete DN. By using a normative juridical research methods, it is concluded that the agreement is said to result in unfair competition and monopoly, if it contains a clause stating whether the disclosure of company information is confidential and not used as a tool to create a production agreement between the parties. The result of setting the competition of production is the increased price on the same or similar products (relevant market). In order to be able to perform activities in Indonesia, foreign companies basically need to expand its business by opening a subsidiary as a means to market foreign products. Meanwhile, the statuses of foreign companies are not regulated Anti Competition Law. Thus, it requires the application of foreign doctrine called single economy entity which is said that between parent companies, subsidiaries, and its subsidiaries are a single economic entity that business groups must take responsibility together."

"Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Pengeluaran Pedoman KPPU tentang Pengecualian Penerapan Undang-Undang Persaingan terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba sudah tepat. Klausula dalam perjanjian yang memberi pengaruh buruk bagi persaingan tidak dikecualikan dari Undang-Undang Persaingan supaya tidak bertentangan dengan tujuannya. Ada klausula yang dikecualikan karena esensial untuk menjaga reputasi jaringan waralaba. Perjanjian Waralaba Kebab Turki Baba Rafi mengandung tiga klausula yang berpotensi bermasalah: 1)klausula pembatasan pasokan yang tidak dapat dikecualikan; 2) klausula pembatasan wilayah yang dapat dikecualikan; dan 3)klausula larangan melakukan usaha yang sama setelah berakhirnya perjanjian yang tidak dapat ditentukan dikecualikan atau tidak karena ketidakjelasan indikator waktu.

---

This thesis uses literature research method. Issuing KPPU Guidelines on Implementation of the Exemption of Competition Law on Agreements Related to Franchise is right. Clauses giving competition bad effect cannot be exempted by Competition Law due to not conflicting its purposes. Clauses that are essential to franchise network can be exempted. Kebab Turki Baba Rafi Franchise Agreement contains three potentially problematic clauses: 1)restriction of supply that cannot be exempted; 2)restriction of area that can be exempted; 3)prohibition to conduct the same business after the agreement ends that cannot be determined to be exempted or not because obscurity of time indicator."

"Persaingan yang semakin ketat dalam menjalankan kegiatan usaha, membuat timbulnya kecenderungan bagi pelaku usaha untuk melakukan tindakan apapun agar dapat memenangkan pasar. Tindakan-tindakan tersebut bahkan dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, khususnya pelaku usaha yang lain dan konsumen pengguna barang dan jasa. Salah satu tindakan yang dilakukan tersebut adalah tindakan monopoli, yaitu tindakan penguasaan produksi dan pemasaran barang dan jasa. Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak serta merta melarang tindakan monopoli, karena tindakan monopoli yang dilarang adalah tindakan monopoli yang memenuhi indikasi dan kriteria sebagai tindakan monopoli yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Indikasi adanya tindakan monopoli itu tertuang dalam pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Sedangkan kriteria yang harus dipenuhi tersebut adalah tindakan yang menghilangkan persaingan dan mengakibatkan kerugian bagi kepentingan umum. Indikasi dan kriteria dari tindakan monopoli sebagai kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 harus dipenuhi dalam penunjukkan Konsorsium Asuransi TKI bernama ?Proteksi TKI? yang diketuai PT Asuransi Central Asia Raya oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, untuk mengetahui apakah dalam penunjukkan tersebut telah terjadi tindakan monopoli yang dilarang atau tidak.

---

The increase of competition in conducting business activities raises the tendency for businessmen to perform any kind of action in order to win the market. Those actions may be detrimental to other parties, especially other businessmen and consumers. One of the actions as such is monopoly whereas the businessmen gain control over the production and marketing of goods and services. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat does not conclusively prohibit the act of monopoly provided that it does not meet the indications and criterias of the prohibited act of monopolistic practice as stated in Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Such indications of monopolistic practice are stipulated in article 17 paragraph (2) of Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Furthermore, the criteria that must be met is that such action results in the elimination of competition and causes major losses for the public interest. For the purpose of determining whether there is an occurence of monopolistic practice on the appointment of the Indonesian Labors Insurance Consortium ?Proteksi TKI? headed by PT Asuransi Central Asia Raya by the Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia, the indications and criterias as expressed in Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 must be met."

"Karya tulis ini membahas perihal penggunaan indirect evidence oleh KPPU dalam berbagai kasus kartel di Indonesia. Karena polah KPPU yang mendasarkan penggunaan bukti tersebut pada OECD Policy Brief, maka dilakukanlah analisis terhadap maksud sebenarnya dari brief tersebut dengan menjelaskan negara-negara yang dijadikan model dalam brief tersebut (Amerika dan Brazil), serta membandingkan polah KPPU dengan polah otoritas persaingan usaha di negara lain yang ?sama seperti Indonesia? bukan anggota maupun peserta OECD Roundtable terkait (Singapore). Kemudian, dibahas juga mengenai hukum acara yang berlaku untuk hukum persaingan usaha di Indonesia, serta pendapat para ahli mengenai penggunaan indirect evidence yang sepantasnya.

---

This thesis analyses the use of indirect evidence by KPPU in many of its effort to prove the conduct of cartel. Since KPPU has the tendency to base its use of indirect evidence on OECD Policy Brief, a thorough explanation on the legal reasoning and intention of the brief is provided by giving examples of some countries which were the models of the OECD Roundtable (United States and Brazil), as well as comparing KPPU?s conduct to other countries? anti-competition authorities (Singapore) which ?like Indonesia? is not a member of nor a party to such roundtable. The procedural law of competition law and the experts? opinions on the proper use of indirect evidence are also analyzed in relation to this matter."

"Skripsi ini membahas mengenai Filed Rate Doctrine yang berkembang di Amerika mengenai peranan peraturan sektoral dalam penentuan harga. Isu penting pembahasan Filed Rate Doctrine adalah pengaturan harga diserahkan kepada sebuah badan sektoral yang khusus ditunjuk oleh pemerintah dan pengadilan tidak memiliki kewenangan intervensi dalam persoalan terkait harga, meliputi penentuan excessive price atau penetapan pembayaran ganti rugi sehingga konsumen tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terkait harga yang dianggap excessive. Penelitian terhadap doktrin ini diperlukan, mengingat sangatlah sulit mengukur presisi harga yang dianggap excessive dan penghitungan ganti rugi dari KPPU. Filed Rate Doctrine dapat dijadikan contoh sebagai solusi permasalahan di atas.

---

This thesis discusses about Filed rate Doctrine that flourished in America on the role of the sectoral regulations of pricing. The important issue of Filed Rate Doctrine is that a specific sectoral body appointed by the government to sets the price, including the determination of excessive price nor compensation which causes the consumer not being able to file a claim for damages related to the excessive price considered. Research of this doctrine is essential, given the level of difficulty to measure the precise price that is considered excessive and calculation of damages from KPPU. Filed Rate Doctrine can be a form of solution for the aforementioned problem."

"Skripsi ini membahas mengenai rencana merger yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. dan PT Bakrie Telecom, Tbk. Kedua perusahaan ini mempunyai produk yaitu Flexi dan Esia yang sama-sama bersaing di dalam pasar penyelenggaraan layanan telekomunikasi telepon tetap nirkabel (fixed wireless access) yang berbasis teknologi CDMA. Merger yang akan dilakukan oleh kedua perusahaan ini berbentuk merger horizontal. Rencana merger yang dilakukan oleh kedua pesaing ini diindikasikan akan memberikan dampak pada persaingan di dalam pasar tersebut. Indikasi tersebut muncul karena tingginya pangsa pasar dari kedua pelaku usaha ini. Skripsi yang dibuat dengan metode penelitian yuridis normatif ini menganalisis mengenai potensi yang akan muncul dari merger ini terhadap persaingan di dalam pasar tersebut.

---

This thesis discusses the merger plan by PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk and PT Bakrie Telecom, Tbk. Both companies have products which Flexi and Esia are equally compete in fixed wireless access telecomunications service based on CDMA technology. The merger by two companies form a horizontal merger. This competitor merger plans indicated will have an impact on competition in that market. Indications are emerging due to the high market share of both companies. This thesis prepared by the method of juridical normative study analyzes the potential that would arise from this merger with competitor on that market."