Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Tohadi

Pergeseran kekuasaan antara lembaga kepresidenan dan lembaga dewan perwakilan rakyat republik indonesia hasil pemilu 1995 pada masa pemerintahan presiden K.H. Abdurrahman Wahid

" Bila dibandingkan dengan masa Orde Baru, penyelenggaraan pemerintahan pasca Orde Baru relatif berjalan secara reformis dan demokratis. Pada masa Orde Baru, yaitu pemerintahan Presiden Soeharto, meskipun pada awalnya menunjukkan adanya praktik pemerintahan yang demokratis konstitusional, namun segera dalam waktu berikutnya Orde Baru menampilkan struktur dan praktik politik yang otoriter. Pemerintahan Orde Baru dibangun dan diselenggarakan dengan watak pemerintahan bersifat dominan, intervensionis, dan hegemonik. Seluruh sistem Orde Baru, dalam kenyataannya, kemudian menjadi sistem Soeharto. Dalam hubungan antara ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003

T12012

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Erwin Indradjaja

Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (periode 1987-1992) dalam pembuatan politik luar negeri Indonesia: kasus normalisasi hubungan diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus penyelesaian masalah Timor Timur di Fora Internasional pasca persitiwa Dili 1991

" Adanya pendapat yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tidak berperan dalam proses pembuatan politik luar negeri, menjadi latar belakang dipilihnya topik ini. Pertanyaannya adalah apakah benar bahwa DPR RI tidak ada peran ? Kalau benar, mengapa demikian ? Kalau ada, bagaimana peran DPR RI tersebut ? Jawaban-jawaban atas pertanyaan itu merupakan hal-hal yang dikaji dalam tesis ini. Sesuai dengan definisi politik luar negeri, yaitu tindakan-tindakan suata negara terhadap lingkungan luar dan ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1999

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nadeak, Hasoloan

Sistem administrasi dalam pengelolaan kawasan puncak di Kabupaten Dati II Bogor = The administration system in the management of puncak area in Bogor regency

" RINGKASAN
Kabupaten Dati II Bogor mempunyai luas wilayah 3.440,72 Km2 atau 344.072 Ha. Ada seluas ± 101.138 Ha atau 29,39% dari luas wilayah tersebut berada dalam Kawasan Puncak yaitu wilayah penanganan khusus penataan ruang dan penertiban serta pengendalian pembangunannya diatur dalam Keppres Nomor 48 Tahun 1983 dan Keppres Nomor 79 Tahun 1985. Wilayah penanganan khusus dimaksud secara administratif untuk Kabupaten Dati II Bogor terdiri atas 11 kecamatan (sekarang menjadi 13 kecamatan) yaitu:

Kecamatan Ciawi Kecamatan Cibinong Kecamatan Cimanggis Kecamatan Cisarua Kecamatan ... "

1996

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library