Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
Gunawan Wibisono
"
ABSTRAK
Seringkali didapati kasus-kasus pelanggaran hukum di Indonesia yang sebenarnya belum tentu termasuk kategori pelanggaran Subversi. Namun oleh pemerintah selaku penguasa politik kepada para pelanggar pidana tersebut kerapkali dijerat dan dikenakan dengan isi pasal-pasal UU No.11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Kejadian ini telah terdapat pada masa Pemerintah Orde Lama, hingga diteruskan oleh Pemerintah Orde Baru sekarang ini, yang menimbulkan berbagai polemik di pihak yang pro maupun kontra.
Bahkan para Cendekiawan Politik dan Hukum (Dr. Burhan Magenda, Arbi ...
"
1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Gultom, Lodewijk
"
ABSTRAK
Kehidupan ketatanegaraan Indonesia sejak bergulirnya Reformasi tahun 1998 mengalami perubahan-perubahan yang mendasar, setelah disadari kegagalan penyelenggaraan ketatanegaraan terletak pada kerancuan terhadap pelaksanaan dan kurangnya materi muatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamr penyelenggaraan negara secara seimbang dan saling mengontrol guna mencapai cita-cita bemegara.
Salah satu penambahan materi muatan ke dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dibentuknya Lembaga Negara Mahkamah Konstitusi disamping Lembaga Negara Mahkamah Agung. Permasalahannya adalah seberapa ...
"
2003
D703
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Gultom, Lodewijk
"
ABSTRAK
ketatanegaraan Indonesia sejak bergulirnya Reformasi tahun 1998 mengalami perubahan-perubahan yang mendasar, setelah disadari kegagalan penyelenggaraan ketatanegaraan terletak pada kerancuan terhadap pelaksanaan dan kurangnya materi muatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamr penyelenggaraan negara secara seimbang dan saling mengontrol guna mencapai cita-cita bemegara.
Salah satu penambahan materi muatan ke dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dibentuknya Lembaga Negara Mahkamah Konstitusi disamping Lembaga Negara Mahkamah Agung. Permasalahannya adalah seberapa jauh ...
"
2003
D1115
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Syamsuhadi Irsyad
"
Disertasi ini mengkaji Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam [NAD] dan relevansinya dengan Sistem Peradilan Nasional. Fokus kajian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Analisis penelitian dengan paradigma kombinasi empat teori utama: Living law Ehrlich, Maslahah Mursalah Al-Syafi'i, Taqnin lbnu Muqaffa, Desentralisasi dan Distribution of Power sebelum perubahan dan Separation of Power dengan titik berat check and balances pasca perubahan UUD 1945.
Hasil penelitian ini menyarankan agar eksistensi Mahkamah Syar'iyah yang pernah berjaya ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
D1010
UI - Disertasi Open Universitas Indonesia Library
Saifudin
"
ABSTRAK
Gerakan reformasi 1998 telah melahirkan tuntutan demokratisasi dalam bentuk pemberdayaan rakyat di berbagai aspek kehidupan kenegaraan. Pembentukan UU sebagai bagian dari mengatur negara, dituntut pula adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Hal ini akan melahirkan produk UU yang demokratis dan berguna bagi penataan negara menuju texwujudnya good governance dengan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Dalam penelitian ini diajukan satu masalah pokok yaitu : bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU di era reformasi ?? Penelitian ini ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
D1052
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
