Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 26 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Laga Abdar
Implementasi Kebijakan Pemberian Imbalan Atas Bunga Dalam Pemenuhan Hak Wajib Pajak: Studi Pada KPP X = Implementation Of Policy On Interest Rewarding The Taxpayer Rights Fulfillment: Case Studies In KPP X
" Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Pemberian Imbalan Atas Bunga Dalam Pemenuhan Hak Wajib Pajak (Studi Pada KPP X). Dalam penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian imbalan bunga khususnya di KPP X menggunakan pendekatan C. III Edward George yang bertujuan untuk menentukan kebijakan yang telah dilaksanakan dan sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan. George C. Edward III menggunakan empat variabel dalam kebijakan publik sebagai berikut Komunikasi, Sumber daya,Sikap dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S45951
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Candra Nur Budiawan
Evaluasi Kebijakan Pajak Penghasilan Atas Bunga Obligasi Pada Industri Reksa Dana Di Indonesia = Evaluation of Income Tax Policy from Interest on Bond for Mutual Fund Industry in Indonesia
" Dicabutnya ketentuan fasilitas pembebasan pajak Industri Reksa Dana, yang berlanjut dengan dikeluarkan kebijakan pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi pada industri reksa dana. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai Evaluasi Kebijakan Pajak Penghasilan Atas Bunga Obligasi Pada Industri Reksa Dana dan permasalahan yang timbul akibat dari kebijakan perpajakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif didapatkan melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah adanya dampak ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S47558
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizky Afdillah P.
Implementasi Penghitungan Pajak Masukan Yang Harus Dibayar Kembali Oleh Perusahaan Stasiun Televisi: Studi Kasus PT. X = Implementation Analysis Of Re-Counting Input Tax Policy Which Should Be Repaid By TV Station Company: Case Study PT. X
" Skripsi ini membahas mengenai peraturan penghitungan kembali pajak masukan yang harus dibayarkan oleh perusahaan stasiun televisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mekanisme, menganalisis implementasi kebijakan penghitungan kembali pajak masukan yang harus dibayarkan kembali oleh perusahaan stasiun televisi ditinjau dari compliance cost, serta hambatan-hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis tenknik analisis melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bawa implementasi peraturan ini belum berjalan dengan baik. Adapun ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S47569
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Hilman
Analisis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Koin Emas Dinar = Analysis Of Value Added Tax On Delivery Of Gold Dinar Coins
" Penyerahan koin emas dinar merupakan penyerahan yang terhutang Pajak Pertambahan Nilai. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk menganalisa penghitungan PPN terhutang berdasarkan DPP Nilai Lain (Presumptive tax). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan apakah penyerahan atas komoditas investasi berupa koin emas dinar telah sesuai dengan teori Pajak Pertambahan Nilai khusunya asas netralitas, serta untuk menggambarkan aspek pajak Pertambahan Nilai atas transaksi koin emas dinar di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S47140
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Iga Harum Mutiara Ayu
Analisis formulasi kebijakan ekstensifikasi barang kena cukai pada pulsa = Formulation analysis of the extensification excise goods policy to cellular phone credits
" Saat ini, Pemerintah ingin meningkatkan fungsi cukai sebagai penerimaan dan pengatur barang konsumsi, untuk mewujudkannya dengan memperluas barang kena cukai pada pulsa yang beralasan pola konsumsi telepon seluler yang tinggi dan berakibat gangguan kesehatan pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangannya, analisis formulasi kebijakan serta dampak yang akan terjadi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ekstensifikasi barang kena cukai di industri telekomunikasi lebih cocok dikenakan ke ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S47371
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Endri Bekti Wiyoto
Analisis pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) oleh daerah pasca pelimpahan studi kasus Kota Depok = Analysis of Duty on Land and Building Acquisition Collection after the transfer of collection case study in city of Depok
" Pendekatan yang lebih baik dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal yang perlu dilakukan saat ini adalah memperkuat basis pajak daerah dengan menetapkan jenis pajak daerah yang secara teori dan praktik tepat sebagai pajak daerah disertai dengan kewenangan yang besar dalam menetapkan tarif. pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas belanja daerah (local spending quality). Peningkatan kualitas belanja daerah akan memperbaiki kualitas pelayanan publik dalam rangka ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2013
T33148
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muchammad Machrus
Analisis implementasi kebijakan pengenaan PPn atas kegiatan membangun sendiri di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo = Policy analysis implementation on value added tax on self supply of construction services in Jakarta Pasar Rebo tax service office / Muchammad Machrus
" ABSTRAK
Tesis ini membahas Analisis Implementasi Kebijakan Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Berdasarkan pendapat para ahli khususnya Edwards III, faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan antara lain faktor komunikasi, sumber daya, Disposisi/sikap dan struktur organisasi. Penelitian ini menggunakan kerangka tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan antar faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi terhadap implementasi pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

Pendekatan ... "
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2013
T32727
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tri Handono
Analisis implementasi aspek pajak atas transaksi yang mengadopsi skema SPV (Special Purpose Vehicle) dalam pelaksanaan tender pemerintah : studi kasus PT. AMZ = Analysis on implementation of tax aspect on transaction that adopted SPV (Special Purpose Vehicle) scheme for government auction procurement: case study AMZ Corp. / Tri Handono
" ABSTRAK
Salah satu penggerak terbesar roda perekonomian di Indonesia adalah kegiatan belanja negara melalui pelaksanaan pengadaan barang dan/ jasa pemerintah. Aspek perpajakan yang terkaitpun merupakan potensi penerimaan negara yang besar. Pelaksanaan pengadaan barang dan/ jasa pemerintah diatur dengan suatu keputusan presiden republik indonesia. Ada fenomena demi menghindari hambatan peraturan dan ketentuan dalam proses pelaksanaan tender, banyak pihak peserta proses tender menggunakan skema SPV (Special Purpose Vehicle) untuk memperoleh keuntungan dari pengadaan barang dan/ jasa pemerintah sesuai ... "
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2013
T33137
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Parulian, Ondis
Analisis hak mendahulu dalam perpajakan atas hutang pajak perusahaan pailit: studi kasus kepailitan pada PT. ABC dan PT. XYZ
" Endless Economic crisis knock over Indonesia since 1997 causing many companies cannot pay for the obligation and the creditor proposed it to be a bankrupt in Commercial Justice. This Condition for Tax General Directorate (DJP) become separate problems, because to the number of Taxpayers which is bankrupt cause DJP losing of Taxpayer and un-billed for tax debt. In bankrupt case there is interesting matter needing careful attention that is existence of different interpretation of Judge of ... "
2007
T 22927
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ria Mentari
Evaluasi kebijakan sunset policy ditinjau dari sudut pandang wajib pajak: studi kasus pada telkom group = Evaluation of sunset policy viewed from the perspective taxpayer (study cases on Telkom Group)
" Sunset Policy merupakan suatu bentuk pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berupa fasilitas penghapusan sanksi perpajakan dan hanya berlaku di tahun 2008. Konsep dasar yang mengatur sunset policy adalah self assessment system, dengan sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung sendiri kewajiban perpajakannya yang harus dibayar dan disampaikan melalui SPT Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 37A UU Nomor 28 Tahun 2007 dan peraturan terkait lainnya yang mengatur tata cara pelaksanaan ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
T25656
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>