Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengaruh ekonomi global yang menimbulkan tekanan dan persaingan, membawa implikasi terhadap dinamika hukum ketatanegaraan yang terjadi di banyak negara, khususnya di Indonesia. Teori-teori tentang konstitusi maupun perundang- undangan diupayakan sedemikian rupa untuk menjawab tantangan kebutuhan masing-masing negara dalam menjawab relasi antara negara dan sitem ekonomi global. Perubahan yang terjadi terhadap negara tersebutlah yang memberi tugas bagi hukum tata negara pada khususnya untuk memberikan kepadanya bentuk dan ketertiban.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdaganan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang, telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi Undang-Undang, dan telah diundangkan menjadi UU Nomor 44 Tahun 2007. Keberadaan Perpu tersebut menarik untuk dikaji karena dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2007 terjadi pengalihan kewenangan dalam menentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dari yang sebelumnya menggunakan undang-undang yang merupakan domain DPR menjadi dengan Peraturan Pemerintah yang merupaan kewenangan Presiden. Tesis ini secara lebih khusus mengkaji setidaknya dua hal pokok dari Perpu Nomor 1 Tahun 2007, yakni dari sisi politik hukum dan penggunaan asas hal ikhwal kegentingan yang memaksa."

"ABSTRAKMenurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang N omor 24 Tahun 2003 yangberhak untuk menjadi Pemohon adalah pihak yang menganggap h ak dan/ataukewenangan konsitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, salahsatunya adalah perorangan warga negara Indonesia.Dalam perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang pengujian Undang-UndangNarkotika, 3 dari 5 orang Pemohonannya adalah warga n eg a ra asing (w a rg a n eg a raAustralia) yang turut mengajukan permohonan mengenai ketentuan pidana mati untu kperkara Narkotika. Pemohon warga negara asing ini turut me ra sa dirugikan denganpemberlakuan ketentuan pidana mati dalain Undang-Undang Narkotika.Yang akan diteliti adalah kedudukan hukum warga negara asing ini menurutMahkamah Konstutisi dan kedudukan hukum warga negara asing, te rk a it denganpenjatuhan hukuman pidana mati untuk perkara kejahatan narkotika.

---

ABSTRACTRequirements for someone who want to be an apllicant in ConstitutionalCourt o f Republic Indonesia is citizens of Indonesia, who aggrieved his standing tosue on an Act.In the matter o f application number 2-3/PUU-V/2007 about Judicial R ev iewo f Narcotics Act, 3 from 5 applicant are foreign citizens (citizens o f A ustralia) whichapply the provisions o f the criminal narcotic to death. The applicant foreign c itizensparticipated in this feel aggrieved with the provisions of criminal death in A c t dru gWhich will be discussed here is how the legal position o f foreign citiz en saccording to this Constitutional Court."

"Pengaruh ekonomi global yang menimbulkan tekanan dan persaingan, membawa implikasi terhadap dinamika hukum ketatanegaraan yang teijadi di banyak negara, khususnya di Indonesia. Teori-teori tentang konstitusi maupun perundangundangan diupayakan sedemikian rupa untuk menjawab tantangan kebutuhan masing-masing negara dalam menjawab relasi antara negara dan sitem ekonomi global. Perubahan yang teijadi terhadap negara tersebutlah yang memberi tugas bagi hukum tata negara pada khususnya untuk memberikan kepadanya bentuk dan ketertiban. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdaganan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang, telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi Undang-Undang, dan telah diundangkan menjadi UU Nomor 44 Tahun 2007. Keberadaan Perpu tersebut menarik untuk dikaji karena dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2007 terjadi pengalihan kewenangan dalam menentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dari yang sebelumnya menggunakan undang-undang yang merupakan domain DPR menjadi dengan Peraturan Pemerintah yang merupaan kewenangan Presiden. Tesis ini secara lebih khusus mengkaji setidaknya dua hal pokok dari Perpu Nomor 1 Tahun 2007, yakni dari sisi politik hukum dan penggunaan asas hal ikhwal kegentingan yang memaksa."