Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah, Aceh. Sebagai sebuah pemerintahan yang mempunyai karakteristik transisional adalah penting untuk melihat bahwa apapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada titik itu akan sangat menentukan pola penyelesaian yang akan dikembangkan pada tahap dan waktu selanjutnya.Penelitian ini memfokuskan dirinya faktor perbedaan tindakan antara militer dan nonmiliter, reaksi mahasiswa terhadap langkah penyelesaian yang dikeluarkan oleh Habibie dan situasi reformasi yang menjadi situasi yang dominan dalam pemerintahan Habibie. Ketiga faktor inilah yang diduga menjadi faktor yang menghambat penyelesaian konflik di Aceh dalam masa pemerintahan Habibie. Dengan menggunakan teori kelompok yang menganalisa kelompok elit yang memerintah (the governing elites), elit yang berada di luar (the non-governing elites) dan massa (non-elites), penelitian ini berupaya untuk melihat interaksi antar kelompok yang berbeda dalam penyelesaian konflik yang berada di Aceh.Penelitian ini menggunakan metode analisa data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah adanya situasi reforma.si yang menyebabkan perbedaan tindakan antara militer dan non-militer di Aceh. Perbedaan tindakan ini memperkuat reaksi oposisional mahasiswa yang juga turut mempengaruhi upaya penyelesaian konflik di Aceh di masa pemerintahan Habibie."

"Tesis ini membahas tentang interaksi antar fraksi di DPR-RI dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasannya yakni hak mengadakan penyelidikan. Sedangkan kasus yang diselidiki adalah kasus penggunaan Dana Yanatera Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam yang terjadi pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan kasus Buloggate-Bruneigate atau kasus Buloggate I.Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana penyelidikan yang dilakukan Panitia Khusus/Pansus Bulog-Brunei di DPR-RI. Lebih spesifik penelitian ini hendak menjawab permasalahan bagaimana struktur dan mekanisme yang berlangsung dalam Pansus Bulog-Brunei dan bagaimana interaksi politik antar fraksi yang terjadi dalam Pansus tersebut. Interaksi politik yang menjadi fokus penelitian ini dilihat dari tiga variabel, yaitu kepentingan, orientasi terhadap norma dan prosedur, serta sikap.Untuk menganalisa masalah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan tingkah laku. Sedangkan dari metode penelitiannya, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan studi kasus sebagai strategi penelitiannya. Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan tentang "bagaimana", sehingga penelitian ini termasuk dalam penelitian eksplanatoris. Dengan demikian penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus yang eksplanatoris.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa struktur yang terbentuk dalam Pansus penyelidikan tersebut adalah munculnya polarisasi kubu-kubu yakni pro-Pansus, kontra-Pansus dan kubu yang netral. Masing-masing kubu tersebut memunculkan aktor-aktornya sendiri. Sedang mekanisme yang melandasi beroperasinya Pansus tersebut adalah bahwa penyelidikan kasus itu dilakukan secara tertutup dan rahasia, serta pola pengambilan keputusannya dengan menggunakan mekanisme voting, setelah menggunakan cara musyawarah mufakat dan lobby tidak mencapai titik temu.Sementara dilihat dari tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini, menggambarkan adanya peta sebagai berikut; dari variabel kepentingan, maka mayoritas fraksi mempunyai kepentingan ideal menciptakan good governance dan memberantas KKN, serta kepentingan praktis menginginkan terjadinya perubahan dari kondisi politik pada waktu itu khususnya menyangkut gaya kepemimpinan Presiden Wahid. Dari variabel orientasi terhadap norma dan prosedur, maka disamping menggunakan mekanisme sesuai peraturan, juga ditengarai ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota-anggota Pansus sendiri. Sementara dari variabel sikap, maka mayoritas fraksi menerima hasil kerja Pansus dan menginginkan tindak lanjut secara politis maupun yuridis."

"Masalah Dasar Negara hampir menjadi isu yang "tidak pernah selesai" dalam sejarah politik Indonesia. Mekanisme politik yang diambil oleh Soekarno maupun oleh Soeharto, membuktikan bahwa soal ini tidak pernah tuntas begitu saja. Pada kenyataannya, selalu saja ada pihak yang merasa tidak puas dan berupaya memunculkannya dalam banyak kesempatan. Wacana dan gerakan yang mendominasi masalah ini sepanjang sejarahnya adalah konfrontasi antara kelompok Sekuler atau Agama (Islam). Dua kecenderungan inilah yang bergulir di BPUPKI 1945 dan kemudian memuncak di Majelis Konstituante 1956-59. Bahkan sampai saat ini.Peneiitian ini bersifat deskriptif analitis, menjelaskan dan menganalisa gejala politik dengan menjelaskan kecenderungan apa yang mengkondisikan hubungan konfliktual antara partai politik yang mewakili dua tendensi tersebut yaitu PKI (sekuler) dengan Masyumi (Islam) di Majelis Konstituante. Untuk keperluan itu data dikumpulkan melalui analisis dokumen dan sejumlah bahan kepustakaan lainnya, serta melalui wawancara dengan beberapa nara sumber terpilih.Kerangka pemikiran yang melandasi penelitian ini antara lain teori konflik Ralf Dahrendorf, tipologi konflik Maurice Duverger, klasifikasi ideologi partai politik Herbert Faith dan Lance Castles, sistem kepartaian dari Maurice Duverger, dan interaksi antar unit partai dalam sistem kepartaian dari Daniel Dhakidae.Wacana yang meliputi masalah ini misalnya soal tentang "tujuh kata" di Piagam Djakarta Juni 1945, negara Islam, negara sekuler, dan lain sebagainya. Baik organisasi massa maupun partai politik yang memperjuangkannya mengambil pilihan karakter gerakan antara yang moderat dan radikal. Solusi dari masalah ini adalah pentingnya membuat konsensus untuk menyelesaikannya melalui mekanisme konstitusional.Karena, radikalisasi atau pemaksaan kehendak secara sepihak diluar mekanisme tadi, justru hanya akan menimbulkan kerawanan-kerawanan sosial-politik yang tajam dan spesifik.Temuan penelitian ini antara lain adanya dua arus kuat yang mendorong partai politik untuk mengambil sikap dan posisi, atau terlibat dalam sebuah keadaan tertentu, yaitu ideologi dan pragmatisme. Pertarungan mengenai Dasar Negara di Majelis Konstituante 1956-59 mencerminkan keberlakuan dua hal tersebut. Terjadi faksionalisasi partai-partai politik di majelis kedalam tiga faksi : Pancasila, Islam, dan Sosial-Ekonomi. Hal pertama yang melandasi faksionalisasi itu adalah kecenderungan ideologi. Partai-partai berideologi sekuler (nasionalis, sosialis, komunis) memilih Faksi Pancasila atau Faksi Sosial-Ekonomi. Kedua, partai-partai itu juga mempertimbangkan aspek-aspek pragmatis. Terlebih lagi ketika Pemilu 1955 tidak berhasil memunculkan parpol yang dominan di majelis. Walhasil, beberapa partai politik yang dalam keadaan normal berjauhan jarak politiknya, seperti antara PNI-PSI-PKI atau antara NU-Masyumi tampak berhasil saling mendekatkan jarak politiknya untuk kemudian bergandengan dalam satu barisan untuk memperjuangkan kepentingan yang sama dan fundamental, Dasar Negara.Namun, mekanisme demikian ternyata tidak cukup memadai ke arah tercapainya kesepakatan mengenai masalah itu. Jebakan konstitusional yaitu dua pertiga suara di majelis, justru menggiring mereka ke arah jalan buntu. Baik PKI maupun Masyumi menyadari benar adanya kemungkinan seperti itu. Namun, dalam kalkulasi politik pragmatis mereka hasil akhir demikian mungkin jauh lebih baik daripada ada satu pihak yang berhasil memenangkan pertarungan itu. Karena itu, persoalan ini mungkin saja masih akan tersisa di masa mendatang. Sehingga, perhatian dan kearifan kita bersama untuk mensikapinya selalu diperlukan. Semoga."

"Gerakan mahasiswa 1998 telah menjadi sebuah sejarah yang merubah suatu pemerintahan otoriter di bawah kekuasaan rezim Orde Baru melalui suatu gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia atas nama reformasi. Studi terhadap gerakan mahasiswa 1998 ini menjadi menarik karena sebagaimana pepatah selalu mengatakan bahwa sejarah selalu berulang, yang berarti mahasiswa pada akhirnya menjadi faktor penggerak suatu perubahan dalam suatu sistem politik di banyak negara, di mana mahasiswa selalu menjadi pelopor penggeraknya, demikian pula halnya di Indonesia.Tesis ini meneliti keterlibatan mahasiswa dalam gerakan 1998. Adanya agen-agen atau sarana-sarana dalam sebuah proses sosialisasi politik dianggap dapat mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa dalam gerakan 1998 itu. Banyaknya kelompok-kelompok mahasiswa yang melibatkan diri dalam gerakan tersebut amat mewamai berjalannya gerakan itu sendiri. Diantara banyaknya kelompok-kelompok mahasiswa yang terlibat, kelompok mahasiswa yang menamakan dirinya Forum Kota (Forkot) terlihat intens dalam melancarkan aktivitas aksi-aksinya, oleh karena itu kelompok mahasiswa Forum Kota (Forkot) menjadi fokus dalam penelitian tesis ini.Sikap dan pola gerakan radikal dan militan yang menjadi ciri dari setiap aksi Forum Kota (Forkot) merupakan alasan utama untuk memilih kelompok ini menjadi fokus dalam penelitian ini. Artinya akan timbul suatu pertanyaan apakah keterlibatan mereka dalam gerakan 1998 dengan ciri pola gerakan yang radikal dan militan dari setiap aksi Forum Kota (Forkot) merupakan pengaruh dari adanya agen-agen atau sarana sebuah proses sosialisasi politik.Ada tiga agen/sarana sosialisasi politik yang menyerapkan nilai-nilai politik kepada mahasiswa Forum Kota (Forkot) yang dianggap mempengaruhi mereka hingga terlibat dalam gerakan 1998, yaitu Sekolah, Media massa dan Kontak-Kontak politik Langsung. Ketiga agen sosialisasi politik ini dianggap berperan dalam mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa Forum Kota (Forkot).Sepanjang keterlibatan dan aktivitas mahasiswa Forum Kota (Forkot) dalam gerakan 1998 terlihat bahwa mereka dilandasi oleh nilai-nilai Demokrasi, nilai Etika Pembebasan dan nilai Sosial Demokrat. Nilai-nilai ini dijadikan dasar pemikiran dalam gerakan untuk mencapai tujuan reformasi, meskipun nilai-nilai tersebut bukanlah mempakan sebuah ideologi bagi kelompok Forum Kota.Agen Sekolah, agen Media massa dan agen Kontak-Kontak politik langsung temyata mempunyai peran yang berbeda dalam menyerapkan nilai-nilai politik terhadap mahasiswa Forum Kota (Forkot). Ketiga agen sosialisasi politik ini tidak berada dalam posisi yang setara untuk membuat mahasiswa Forum Kota berpartisipasi politik. Artinya agen Media Massa merupakan sarana dari sebuah proses sosialisasi politik yang paling berperan menyerapkan nilai-nilai politik, sehingga mempengaruhi mahasiswa Forum Kota (Forkot) terlibat secara intens dalam gerakan 1998."

"Selama dua dasawarsa terakhir ini, telah terjadi perubahan yang mendasar tentang cara pandang Ilmu Politik terhadap negara dimana negara dianggap merupakan struktur yang otonom, suatu struktur dengan logika dan kepentingannya sendiri yang tidak harus sama dan selaras dengan kepentingan kelas dominan dalam masyarakat ataupun negara bukanlah sekedar arena tempat konflik kepentingan sosial ekonomi saling berbenturan satu sama lain. Dalam kenyataannya negara jauh lebih mandiri dan cenderung bersifat ekspansionis atau penetratif terhadap masyarakat. Studi ini mempelajari implikasi dari penetrasi negara di Riau Kepulauan, suatu kawasan yang memiliki pengalaman historis bernegara jauh ke masa lampau, tetapi relatif terbatas dalam interaksinya dengan negara dan kepolitikan nasional Indonesia. Keterbatasan interaksi dengan negara nasional ini berlangsung sampai paruh pertama Orde Baru. Sedangkan pada paruh kedua, negara telah melakukan penetrasi secara politik dan ekonomi bersamaan dengan intervensi ekonomi kapitalis dunia. Untuk mempelajari implikasi penetrasi negara ini, dipergunakan teori Bureaucratic Capitalist State dari Richard Robison, Negara Otoriter Birokratik Rente dari Arief Budiman dan Rent Capitalism State dari Olle Tarrnquist. Sedangkan untuk menjelaskan dimensi kapitalisme yang menyertai penetrasi negara tersebut, dipergunakan perspektif Sistem Dunia dari Immanuel Wallerstein. Dalam kondisi dimana suatu kawasan interaksinya dengan negara dan kepolitikan nasional relatif terbatas, sedangkan pada sisi lain kawasan tersebut memiliki pengalaman bernegara yang jauh berakar ke masa lampau, kuatnya pengaruh negara tetangga dari segi budaya (Malaysia) dan ekonomi (Singapura), serta terdapatnya kepincangan dalam tingkat kesejahteraan dan kepemilikan sumber-sumber ekonomi, maka penetrasi negara yang dilakukan pada masa Orde Baru tersebut seharusnya membuat kawasan ini semakin terintegrasi ke negara nasional. Akan tetapi dalam kenyataannya, penetrasi negara tersebut telah membuat (1) ekonomi kawasan ini semakin terintegrasi ke ekonomi global, (2) status quo kepincangan struktur sosial-ekonomi, (3) sentripetalisasi atau allienasi masyarakat dari negara, (4) sentralisasi pemerintahan dan pembangunan, serta (5) marginalisasi masyarakat lokal. Hal yang demikian itu terjadi disebabkan penetrasi negara yang dilakukan itu lebih dimotivasi untuk kepentingan kapitalisme internasional dimana sebagai akibat krisis harga minyak, Indonesia terpaksa beralih dari strategi Industri Substitusi Impor (ISI) kepada ekonomi berorientasi ekspor atau pembangunan Industri Berorientasi Ekspor (IBE), menyusul merosotnya kemampuan negara sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Disamping itu, negara terpaksa membuka pintu lebar-lebar bagi modal asing. Dalam hubungan inilah kapitalisme internasional masuk ke Riau Kepulauan melalui program kerjasama Sijori. Dengan demikian modal negara sentral beralih ke negara semi pinggiran, dalam hal ini Riau Kepulauan, bukan melalui mekanisme surplus ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis dunia sebagaimana dikatakan oleh Wallerstein, melainkan diundang oleh pemerintah atau negara semi pinggiran. Jika Wallerstein berpendapat peralihan arus modal akan terjadi dengan sendirinya, tak terelakkan, sebab sistem ekonomi kapitalis dunia itu merupakan satu jaringan ekonomi yang utuh yang terdiri dari berbagai macam struktur produksi, yang terintegrasi dari berbagai wilayah yang tidak sederajat tahap perkembangannya, untuk Riau Kepulauan hal tersebut tidak terbukti. Dengan demikian teori Wallerstein tentang sistem ekonomi kapitalis dunia mengandung kelemahan pada aspek peranan negara nasional dalam arus perpindahan modal dari negara sentral ke negara semi pinggiran. Sebagaimana halnya perspektif yang berskaia makro (global) cenderung mengabaikan dimensi mikro (negara nasional), demikian juga teori Wallerstein. Analisis sistem dunia tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap perkembangan yang khas dari suatu lokalitas tertentu, atau dengan kata lain lead sistem dunia dalam usahanya untuk mengamati dinamika global, mengabaikan bahkan melupakan analisis sejarah perkembangan lokal yang kongkrit, dalam studi tentang Riau Kepulauan, terbukti kebenarannya. Perhatian Wallerstein yang selalu dicurahkan pada ?totalitas" telah menghalanginya untuk terlibat dalam analisis sejarah yang kongkrit dan spesifikasi dari suatu masyarakat tertentu, studi tentang penetrasi negara di Riau Kepulauan, membuktikan kebenaran kritikan terhadap teori Wallerstein tersebut."

"ABSTRAKAristoteles yang dikenal sebagai bapak ilmu politik, lebih dari dua ribu tahun yang lalu telah membandingkan tidak kurang dari 158 (seratus lima puluh delapan} negara-negara kota di Yunani. Negara-negara kota tersebut dibanding-bandingkan dan kemudian dipelajari konstitusinya masing-masing. Dalam studi ini Aristoteles melaksanakan lima tahapan studi, yaitu 1. merumuskan permasalahan, 2.mengumpulkan kasus-kasus serta data dari masing-masing negara kota tersebut, 3. mengklasifikasikan kasus atas jumlah penguasa, 4. mengkorelasikan jumlah penguasa dengan kadar stabilitas, 5. menganalisa tipe-tipe pemerintahan yang stabil. Pada waktu mengklasifikasikan kasus atas jumlah penguasa, Aristoteles sampai pada perumusan konsep-konsep pemerintahan yang pada saat sekarang dikenal. Konsep-konsep tersebut adalah Monarkhi, Oligarkhi dan Demokrasi. Tujuan Aristoteles memperbandingkan negara-negara kota tersebut adalah untuk mencari bentuk dan model pemerintahan yang memadai dalam rangka memecahkan masalah-masalah politik dengan lebih tepat. Studi perbandingan politik yang dilaksanakan Aristoteles memberikan arah bagi studi perkembangan politik negara-negara, baik negara di zaman Aristoteles hidup maupun negara-negara yang ada pada saat sekarang. Studi perkembangan politik ini kemudian dijadikan acuan untuk mengamati perkembangan politik negara-negara dengan memperbandingkan antara satu negara dengan negara-negara lainnya. Studi perkembangan politik ini, menurut pendapat saya merupakan studi pembangunan politik, yaitu studi mengenai proses dinamika sistem politik kearah yang lebih baik, yang meliputi penataan infra dan suprastruktur politik. Dalam kerangka itulah, maka studi ini di arahkan, khususnya pada penataan infrastruktur politik, dalam hal ini penataan partai-partai politik di Indonesia."