Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProyek konstruksi sesuai dengan sifatnya merupakan sesuatu yang unik dankompleks. Dimana faktor ketidaktentuan masih sangat berpengaruh besar, yangdapat mengarah pada timbulnya resiko yang menyebabkan kegagalan proyek.Salah satu cara dalam pengendalian resiko adalah pemilihan kontrak yang tepat.Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui faktor permasalahan dalampenerapan kontrak lumpsum pada pekerjaan konstruksi proyek pemerintahberbasis Perpres 54 Tahun 2010 serta langkah penanggulangannya. Metode yangdigunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, manajemen resiko dananalisa AHP. Hasil yang didapatkan adalah faktor masalah yang sangatberpengaruh pada kesuksesan penerapan kontrak lumpsum dan langkahpenanggulangan atau strategi yang diperlukan dalam memastikan kesuksesanpenggunaan kontrak lumpsum.

---

ABSTRACTConstruction projects in accordance with its nature is something unique andcomplex. Factors of uncertainty is still very influential, which can lead to theemergence of risks causing project failure. One out of many ways in riskmanagement is to implement the appropriate contract. The purpose of this paper isto determine the factors of lumpsum contract issues on govermenet projects basedon Perpres 54 year 2010 as well as the prevention methods. The methods that areapplied to this paper are descriptive analysis, risk management analysis dan AHPanalysis. The result obtained is an issue factor which influenses detailed structuresand implementation of the lumpsum contract."

"Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 mengatur proses pengadaan barang/jasa untuk penunjukan langsung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan dua tahap, teorisasi dan empirisasi. Penelitian dilakukan kepada dua kelompok responden, kelompok Auditor dan Auditee dengan menggunakan metode statistika deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan ada 6 faktor permasalahan aplikasi aturan keadaan darurat pada pengadaan barang/jasa secara penunjukan langsung, yaitu Tidak ada keharusan pemerintah daerah yang terdekat untuk wajib memberikan bantuan pada daerah yang terkena bencana, Tidak ada aturan yang memperbolehkan PPK menunjuk penyedia barang/jasa terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis, Lama waktu pelaksanaan pekerjaan, Tidak ada pengaturan besarnya denda keterlambatan pekerjaan, Rendahnya kualitas/mutu pekerjaan penanggulangan yang dikerjakan, dan Pemeriksaan BPK dalam setiap pekerjaan secara unit price.

---

Presidential Regulation No. 54 of 2010 regulates the process of procurement of goods / services, whether in the form of a direct appointment. The method used in this study is a two-stage survey, theorising and empirisation. The study was conducted to two groups of respondents, the Auditor and Auditee using descriptive statistics.

The results showed there were 6 factors issues in the application of the rules of emergency procurement of goods / services direct appointment, that No obligation of local government closest to shall provide assistance to the affected areas, There are no rules that allow the PPK designate providers of goods / services nearby who are conducting similar work, Work execution time, No amount of fine adjustment of delay, Poor quality / quality control work, and the BPK in every job in the unit price."

"Tujuan penelitian ini adalah mendalami skema pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur Rumah Konstruksi Tahan Gempa (RKTG) dan menganalisis kelayakan finansial pembangunan infrastruktur rumah konstruksi tahan gempa dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah Bangunan Rumah Konstruksi Tahan Gempa penelitian hasil inovasi dari BRIN (Ex BPPT).Penelitian mengarah pada skema pembiayaan yang sesuia dan analisis kelayakan ekonomi dan financial. Dari hasil penelitian ini memberi manfaat meliputi: menjadi acuan serta menambah ilmu baik bagi Penulis lain pada tinjauan yang terkait kerjasama pemerintah badan usaha sebagai penyedia infrastruktur yang lain.  Untuk bahan pertimbangan pemerintah dalam memberikan pengetahuan terkait kerjasama pemerintah badan usaha di pembangunan infrastruktur perumahan rakyat Rumah Kontruksi Tahan Gempa di daerah yang berpotensi tinggi terhadap gempa.Proses pengambilan data dan penelitian tesis ini dilakukan secara verbatim dan wawancara yang menunjukan bahwa skema pembiayaan KPBU sangat dibutuhkan dalam penanganan pembangunan infrastruktur dan kebutuhan rumah masyarakat pasca gempa.Hasil penelitian ini juga diharapkan digunakan untuk pembangunan infrastruktur perumahan rakyat rumah konstruksi tahan gempa dengan skema kerja sama Pemerintah – Swasta yang lain. Pada skema KPBU terdapat banyak metode pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah yang terdampak beserta dampak kerusakan yang diakibatkan oleh gempa tersebut. Dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi warga korban gempa terutama pada bangunan rumah yang rusak akibat bencana gempa tidak selalu harus membangun hunian baru. Melainkan mengklasifikasikan jenis kerusakan berdasarkan parahnya kondisi bangunan tersebut. Sehingga diperlukan kelanjutan pendalaman kembali terkait penyediaan infrastruktur perumahan rakyat terutama rumah tahan gempa dengan skema KPBU yang lain. Dalam perhitungan cashflow diperoleh IRR>MARR, NPV >0 PbP n (10) dan ROI > 0, dari hasil tersebut dapat dikatakan layak secara ekonmi. Jika masyarakat ikut dibebankan 0.4% terhadap harga rumah.

---

The aim of this research is to explore the financing scheme for providing Earthquake Resistant Construction House (RKTG) infrastructure and analyze the financial and economic feasibility of building earthquake-resistant construction house infrastructure with a Government and Business Entity Cooperation scheme. The subject of this research is Earthquake Resistant Construction House Buildings, research results of innovation from BRIN (Ex BPPT).Research leads to appropriate financing schemes and a financial feasibility. The results of this research provide benefits including: being a reference and increasing knowledge for other authors regarding reviews related to government cooperation with business entities as providers of other infrastructure. For consideration by the government in providing knowledge related to government cooperation with business entities in the construction of public housing infrastructure, Earthquake Resistant Construction Houses in areas with high potential for earthquakes.The data collection and research process for this thesis was carried out verbatim and interviews showed that the PPP financing scheme was really needed in handling infrastructure development and community housing needs after the earthquake.It is also hoped that the results of this research will be used for the development of public housing infrastructure, earthquake-resistant construction houses using other public-private cooperation schemes. In the PPP scheme, there are many financing methods that are adjusted to the fiscal capacity of the affected regions and the impact of the damage caused by the earthquake. In order to restore the economic condition of earthquake victims, especially houses damaged by the earthquake, it is not always necessary to build new housing. Instead, it classifies the type of damage based on the severity of the building's condition. So it is necessary to continue deepening the provision of public housing infrastructure, especially earthquake-resistant houses with other PPP schemes. In cash flow calculations, IRR>MARR, NPV >0 PbP n (10) and ROI > 0 are obtained, from these results it can be said to be economically feasible. If the public participates, they will be charged 0.4% of the house price."