Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem informasi material dan spare part yang berjalan saat ini di lingkungan PT. Pupuk Isakandar Muda (Persero) belum mendukung secara efektif keputusan-keputusan manjemen dalam perencanaan dan pengendalian inventory spare part, sehingga keputusan-keputusannya menjadi tidak akurat. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa sering terjadi pembelian barang yang akhirnya tidak terpakai, namun disisi lain sering juga terjadi stock out. Secara formal, perencanaan spare part didasarkan pada jumlah penggunaannya dalam periode yang berlalu dan kebutuhan sesaat, tanpa memperhatikan faktor teknis, ekonomis, dan tanpa melakukan antisipasi kebutuhan dimasa yang akan datang secara sistematis. Karya akhir ini mengajukan sebuah alternatif model sistem informasi perencanaan dan penegendalian spare part dengan mempertimbangkan semua faktor-faktor yang signifikan dalam manajemen inventory. Model ini diharapkan dapat mengatasi masalah yang dikemukan diatas. Sistem ini diawali dari keputusan keputusan manajemen puncak yang bersifat strategis, yaitu: kebijakan pemeliharan pabrik, service revel (probability ketersediaan barang), nilai total stock, dan klasifikasi barang menurut manajemen. Selanjutnya, keputusan keputusan strategis ini, dengan dukungan data lapangan (historis dan prediksi), diterjemahkan menjadi standar dan rencana inventory pada tingkat operasional dengan menggunakan model probabilitas. Data historis dan prediksi yang diperlukan adalah: MTBF (mean time between failure), life time, frekuwensi kerusakan, Lead time dan data ekonomis (harga, biaya pengiriman, asuransi, biaya penyimpanan dan pemeliharaan). Rencana inventory ini bersifat jangka pendek dan akan terus berubah dari satu periode ke periode berikutnya. Untuk tujuan pengendalian, sistem. informasi ini secara berkala atau insidentil menghasilkan laporan laporan penyimpangan antara rencana/standar dengan kejadian nyata (aktual). Penyimpangan-penyimpangan ini diolah sedemikian rupa sehingga menjadi umpan balik untuk memperbaiki mutu perencanaan periode berikutnya. Perlu ditekan disini, bahawa tindakan apa yang harus dimbil oleh manajemen ketika mendapatkan laporan penyimpangan adalah tidak termasuk dalam lingkup tugas akhir ini. Karya akhir ini membatasi tingkat analisa model sampai dengan rancangan model esensial (essential model) dengan tools data flow diagram (diagram aliran data). Untuk sampai pada rancangan rinci sebagai acuan pemrograman komputer, sistem ini perlu dianalisa lebih mendalam lagi. Sebagai penutup, karya akhir ini mengajukan beberapa saran yang dirasakan mendesak bagi PT. Pupuk Iskandar Muda (Persero). Dari semua saran tersebut, yang paling pokok adalah peningkatan kesadaran karyawan dan manajemen terhadap pentingnya perencanaan yang didasarkan pada informasi yang akurat sebagai salah satu alat pengendalian manajemen; dalam hal ini adalah manajemen inventory. "

"RS "X" sebagai suatu unit yang memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan mengembangkan pelayanannya baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Peningkatan kuantitas pelayanan antara lain dilakukan penambahan jumlah bed, kamar maupun unit-unit pelayanan baru. Sementara peningkatan kualitas dilakukan antara lain melalui program pendidikan dokter dan paramedis, penambahan peralatan kedokteran dan sebagainya. Konsekuensi dari tuntutan peningkatan pelayanan tersebut adalah bahwa RS "X" memerlukan dana yang besar. Kenyataannya, sebagai rumah sakit yang bernaung dibawah salahsatu BUMN, RS "X" dituntut untuk swadana dalam arti harus mampu membiayai sendiri semua kebutuhannya. Tanpa subsidi pemerintah maupun sumbangan dari para donatur menjadikan tarif yang dibebankan kepada pasien satu-satunya sumber dana penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Mengingat masalah rumah sakit menyangkut kepentingan rakyat banyak, maka tidaklah mengherankan apabila pemerintah masih memberikan pembatasan-pembatasan dalam hal penentuan tarif, khususnya bagi golongan masyarakat yang kurang mampu. Sebagai akibatnya RS "X" tidak dapat semaunya menentukan tarif yang dibebankan kepada pasien untuk masing-masing klas, khususnya untuk klas I, II, dan III. Untuk klas-klas tersebut oleh Kanwil Departemen Kesehatan telah ditentukan plafon tarif atas dasar masukan dari IRSJAM (Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan). Dari sini nampak adanya tantangan yang dihadapi oleh rumah sakit-rumah sakit swasta, khususnya RS "X", yaitu keterbatasan dana untuk menjalankan usahanya. Menghadapi tantangan dana tersebut, pihak manajemen rumah sakit harus pandai-pandai mencari dan memperbanyak alternatif sumber pendapatan, mengelola dana yang didapat, dan melakukan perencanaan dan pengendalian secermat mungkin dalam melakukan pengeluaran baik yang sifatnya investasi maupun yang bersifat operasional. Salah satu upaya yang salama ini dilakukan oleh RS "X" untuk mengatasi keterbatasan sumber pendapatan karena adanya pembatasan tarif dari pemerintah tersebut, pihak manajemen telah membebankan tarif yang relatif tinggi kepada pasien yang mampu, yaitu pasien yang dirawat di klas VIP dan klas Utama. Tujuannya, tentu saja diharapkan agar tarif yang dikenakan kepada pasien yang kurang mampu. Hanya sayang bahwa tarif-tarif selama ini ditentukan tidak berdasarkan besarnya biaya yang seharusnya diperhitungkan, melainkan dengan cara mengikuti tarif rumah sakit lain. Sehingga tidak bisa dihindarkan bahwa besarnya tarif kadang-kadang justru lebih rendah dari biaya yang seharusnya diperhitungkan. Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas tentu saja RS "X" membutuhkan perangkat manajemen yang dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Dan dengan menggunakan analisis CVP maka pihak manajemen akan dapat menentukan tarif minimum yang harus dibebankan kepada pasien, menentukan komposisi klas yang tidak dibatasi tarifnya dan yang dibatasi, atau minimal untuk alat pengendalian biaya. Sehingga diharapkan rumah sakit bisa berkembang atau minimal mempertahankan kelangsungan usahanya. "

"Salah satu kegiatan dari dunia perbankan adalah kegiatan dalam analisa kredit. Kegiatan ini menjadi penting oleh karena kesalahan dalam menganalisa kredit akan berdampak pada kemacetan kredit tersebut atau tidak terbayarnya kredit tersebut.Ada banyak pendekatan yang sudah dikembangkan untuk kegiatan analisa kredit tersebut. Pendekatan dengan 5.C (Collateral, Character, Capacity, Capital dan Condition) adalah yang paling banyak dipakai sebagai pedoman umum. Tentunya dalam kenyataan ada modifikasi dari pendekatan tersebut sesuai dengan pengalaman dari pemakainya.Berbagai informasi yang berkaitan dengan analisa kredit dari 5 C digali dalam studi ini untuk menjawab pertanyaan pokok penelitian yaitu informasi apa saja yang dipakai aleh pihak perbankan dalam kegiatan analisa kredit, adakah perbedaan penggunaan informasi antara bank swasta dengan bank pemerintah. Persoalan tersebut sekaligus menjadi tujuan dari studi ini.Untuk menjawab persoalan di atas telah dilakukan survey yang menggunakan daftar pertanyaan penelitian. Ada 20 bank swasta dan 20 bank pemerintah (kantor pusat dan cabang) di DKI Jakarta berpartisipasi dalam studi ini. 30 daftar pertanyaan penelitian telah dikembangkan dalam studi Pertanyaan penelitian tersebut nampak sebagai berikut :1. Bagaimanakah gambaran relevansi jenis informasi yang digunakan bank-bank dalam menganalisa suatu permohonan kredit?2. Bagaimanakah gambaran keterandalan sumber informasi yang digunakan bank-bank dalam menganalisa suatu permohonan kredit?3. Bagaimanakah gambaran mudah tidaknya memperoleh sumber informasi dari bank-bank dalam menganalisa suatu permohonan kredit?4. Bagaimanakah gambaran relevansi jenis informasi dalam rangka melihat 5 C dari pemohon kredit yang dilakukan bank-bank dalam menganalisa suatu permohonan kredit?5. Bagaimanakah gambaran penting tidaknya informasi yang berkaitan dengan 5 C yang dilakukan bank-bank dalam menganalisa suatu permohonan kredit?6. Bagaimanakah gambaran usulan pemberian kredit tanpa memperhatikan jaminan yang dilakukan bank-bank dalam menganalisa suatu permohonan kredit?7. Bagaimanakah gambaran bobot masing masing unsur 5 C dalam keputusan pemberian kredit?8. Apakah pengaruh faktor relasi dan koneksi dari bank-bank dalam keputusan pemberian kredit signifikan?9. Apakah penting peranan intuisi dari bank bank dalam keputusan pemberian kredit signifikan?10. Apakah penting suatu laporan keuangan yang diaudit dalam proses analisa kredit signifikan?11. Apakah sering pihak ketiga mempengaruhi bank-bank dalam keputusan pemberian kredit signifikan?12. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata jenis informasi yang digunakan antara bank swasta dengan bank pemerintah dalam menganalisa suatu permohonan kredit?13. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata dari keterandalan sumber informasi yang digunakan antara bank swasta dengan bank pemerintah dalam menganalisa suatu permohonan kredit?14. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata dari mudah tidaknya sumber informasi yang diperoleh antara bank swasta dengan bank pemerintah dalam menganalisa suatu permohonan kredit?15. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata kaitan antara jenis informasi dengan Collateral dilihat dari sudut relevansinya antara bank swasta dengan bank pemerintah?16. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata rata kaitan antara jenis informasi dengan Character dilihat dari sudut relevansinya antara bank swasta dengan bank pemerintah ?17. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata kaitan antara jenis informasi dengan Capacity dilihat dari sudut relevansinya antara bank swasta dengan bank pemerintah?18. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata kaitan antara jenis informasi dengan Capital dilihat dari sudut relevansinya antara bank swasta dengan bank pemerintah?19. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata kaitan antara jenis informasi dengan Condition dilihat dari sudut relevansinya antara bank swasta dengan bank pemerintah?20. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata dari informasi Collateral dilihat dari sudut kepentingannya antara bank swasta dengan bank pemerintah dalam melakukan kegiatan analisa kredit?21. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata rata dari informasi Character dilihat dari sudut kepentingannya antara bank swasta dengan bank pemerintah dalam melakukan kegiatan analisa kredit?22. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata dari informasi Capacity dilihat dari sudut kepentingannya antara bank swasta dengan bank pemerintah dalam melakukan kegiatan analisa kredit?23. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata dari informasi Capital dilihat dari sudut kepentingannya antara bank swasta dengan bank pemerintah dalam melakukan kegiatan analisa kredit?24. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata dari informasi Condition dilihat dari sudut kepentingannya antara bank swasta dengan bank pemerintah dalam melakukan kegiatan analisa kredit?25. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata bobot masing masing unsur 5 C antara bank swasta dengan bank pemerintah dalam melakukan kegiatan analisa kredit?26. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata antara bank swasta dengan bank pemerintah dalam melakukan analisa kredit tanpa memperhatikan unsur jaminan?27. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata peranan faktor relasi dan koneksi dalam keputusan pemberian kredit antara bank swasta dengan bank pemerintah?28. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata pentingnya intuisi dalam keputusan pemberian kredit antara bank swasta dengan bank pemerintah?29. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata penting tidaknya suatu laporan keuangan yang diaudit dalam proses analisa kredit antara bank swasta dengan bank pemerintah?30. Apakah ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata sering tidaknya pihak ketiga mempengaruhi pengambilan keputusan pemberian kredit antara bank swasta dengan bank pemerintah?Hasil dari studi ini dapat diringkaskan berikut ini: Jenis informasi yang digunakan dalam kegiatan analisa kredit sangat relevan. Jenis informasi yang digunakan dalam kegiatan analisa kredit tidak mempunyai perbedaan yang signifikan antara bank swasta dengan bank pemerintah kecuali untuk informasi bentuk hukum perusahaan, struktur organisasi dan keadaan produksi.Keterandalan sumber informasi yang digunakan dunia perbankan dalam kegiatan analisa kredit cukup penting. Hanya tiga sumber informasi yang berbeda secara signifikan antara bank swasta dengan bank pemerintah yaitu laporan Biro Pusat Statistik, laporan resmi dari lembaga pemerintah yang lain dan laporan resmi dari lembaga non pemerintah.Kemudahan meraperoleh sumber informasi dari perbankan untuk kegiatan analisa kreditnya mudah. Hanya ada tiga sumber informasi yang berbeda secara signifikan antara bank swasta dengan bank pemerintah dalam hal kenudahan memperoleh sumber informasi yaitu laporan resmi dari perusahaan, akte perusahaan dan laporan resmi dari lembaga pemerintah yang lain.Relevansi jenis informasi dalam rangka melihat unsur 5 C, dapat dikatakan mempunyai kaitan yang cukup relevan. Pada aspek Capacity, informasi struktur organisasi, jenis barang yang dieksport/import dan keadaan produksi berbeda secara signifikan.Pada aspek Capital informasi bentuk hukum perusahaan dan bentuk pemilikan berbeda secara signifikan. Pada aspek Condition informasi struktur organisasi, keadaan pemasaran dan kondisi ekonomi berbeda secara signifikan. Pada aspek Collateral dan Character tidak mempunyai perbedaan secara signifikan antara bank swasta dengan bank pemerintah.Informasi informasi dari unsur 5 C dalam analisa kredit sangat penting diperhatikan oleh perbankan. Pada aspek Collateral, informasi tanah, pihutang dan inventori mempunyai perbedaan yang signifikan antara bank swasta dengan bank pemerintah. Sedangkan untuk aspek Character, informasi kebiasaan selama ini sebagai nasabah mempunyai perbedaan yang signifikan. Pada aspek Capacity, informasi kemampuan sumber daya manusia, kemampuan produksi/teknis, kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar perusahaan, struktur organisasi yang dimiliki, jumlah karyawan yang dimiliki dan product life cycle mempunyai perbedaan yang signifikan. Pada aspek Capital dan aspek Condition semua informasinya tidak mempunyai perbedaan yang signifikan.Ranking dari 5 C dari perbankan sesuai dengan bobot yang diberikan yaitu (1) Character (2) Collateral (3) Capacity (4) Capital (5) Condition. Ranking 5 C untuk bank swasta adalah (1)Character (2) Collateral (3) Capacity (4) Capital (5) Condition. Sedang ranking untuk bank pemerintah adalah (1) Collateral (2) Character (3) Capacity (4) Capital (5) Condition. Hanya aspek Character dan Condition dari 5 C yang mempunyai beda yang signifikan antara bank swasta dengan bank pemerintah.Aspek jaminan perlu mendapat perhatian dalam kegiatan analisa kredit artinya setiap permohonan suatu kredit hendaknya selalu dengan mengikut sertakan jaminan. Dalam hal ini terdapat beda yang signifikan antara bank swasta maupun bank pemerintah.Faktor relasi dan koneksi dalam keputusan pemberian kredit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Namun antara bank swasta dengan bank pemerintah mempunyai perbedaan yang signifikan dalam hal ini.Peranan intuisi signifikan dalam keputusan pemberian kredit yang dilakukan oleh perbankan. Tidak ada beda yang signifikan antara bank swasta dengan bank pemerintah dalam melihat peranan intuisi dalam keputusan pemberian kredit.Suatu laporan keuangan yang diaudit dalam proses analisa kredit signifikan pentingnya. Dalam hal ini terdapat perbedaan yang signifikan antara bank swasta dengan bank pemerintah dalam melihat penting tidaknya suatu laporan keuangan yang diaudit.Pihak ketiga dalam keputusan pemberian kredit mempunyai pengaruh yang signifikan. Namun tidak ada perbedaan yang signifikan antara bank swasta dengan bank pemerintah.Implikasi umum dari penemuan penelitian adalah hampir tidak ada beda yang signifikan antara bank swasta dengan bank pemerintah dalam menggunakan informasi untuk keperluan analisa kreditnya baik jenis informasi, sumber informasi maupun informasi dari 5 C.Urutan dari unsur 5 C berbeda antara bank swasta dengan bank pemerintah sehingga akan menimbulkan penekanan yang berbeda pula dalam analisa kreditnya. Faktor relasi dan koneksi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam keputusan pemberian kredit sedangkan pentingnya intuisi, pentingnya laporan keuangan yang diaudit dan pengaruh pihak ketiga adalah signifikan dalam keputusan pemberian kredit."

"ABSTRAKPerkembangan Pasar modal di Indonesia telah mengalamiperkembangan yang pesat, terutama pada tahun 1981 sampaidengafl tahun 1983 serta tahun 1969. Sampai dengan tanggal 4 November 1989, tidak kurang dari 84perusahaan yang telah mengeluarkan saham dan obligasi, baikmerupakan emisi pertama maupun sisi lanjutan danperusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek Jakarta. Hal tersebut tidak terlepas dari peranan Pemerintah yangtelah mengeluarkan serangkaian kebijaksanaan deregulasidibidang moneter dan perbankan, termasuk pula mengenai pasarmodal dalain rangka Paket Desember 1987. Sejak paketkebijaksanaan tersebut, terbuka kesempatan bagi perananmodal asing untuk berpartisipasi aktif di pasar modal kita. Bersama itu pula Bapepam sebagai badan resmi pengelola pasarmodal tidak lagi turut campur dalam penetapan harga sahampada pasar perdana, dalam hal ini yang menetapkan adalahpenjamin emisi atau underwriter dari perusahaan yangmenerbitkan saham atau emiten. Tetapi Bapepam melalui satusurat keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Bapepam telahmenetapkan beberapa faktor yang nenjadi bahan pertimbangandalam penetapan harga saham dipasar perdana seperti nilaikekayaan bersih, perkiraan penghasilan proyeksi, aluran kas,perkiraan tingkat deviden serta terangan mengenai hasilkegiatan perusahaan untuk masa sekurang-kurangnya 2 tahunterakhir. Beberapa Pihak mengkhawatirkan kepatuhan Penjamindan emiten untukmemperhatikan faktor-faktor yang telah ditetapkan oleh Bapepam tersebut. Kekhawatiran ini bertitik tolak dari kenyataan, terutamaberhubungan dengan Perilaku Para pemodal dan karakteristikinvestasi Pada saham Perdefinisi investasi pada sahamadalah investasiyang beresiko, oleb sebab itu investordapat menperoleh keuntungan yang besar tetapi dapat pulamenanggung kerugian yang tidak kalah besarnya pula. pertanyaan yang kemudian diajukan adalah apakah parainvestor atau masyarakat menyadari karakteristik tersebut. Apakah tindakan yang mereka lakukan sekedar ikut-ikutanmembeli saham, tanpa memahami informasi yang menyangkutperusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Berbagaipertanyaan tersebut akhirnya mengarah kepada pertanyaantentang kewajaran harga saham. Menurut apa yang terjadi saat ini bahwa harga saham-sahamyang ditawarkan belakangan ini terkesan terlalu tinggi,apalagi jjka dibandingkan dengan harga penawaran saham yangsudah lama terdaftar di Bursa. Perusahaan-perusahaan yang gopublic di tahun 1984 kebawah, umumnya merupakan perusahaanperusahaan yang sudah mapan tetapi harga saham yang merekatawarkan relatif murah yaitu tidak ada yang sampai tiga kalinilai nominalnya. Berbagai model dan pendekatan bisa saja dipergunakanuntuk menaksir kewajaran harga saham. Bagi mereka yangpercaya akan modeltersebut kemudian akan membeli suatusaham kalau harganya dinilai masih terlalu rendah danmenjual suatu saham kalau dinilai harganya sudah terlalutinggi. Apakah dalam kenyataannya keputusan itu selalu dapatmemberikan hasilyang terbaik, dalam artian bisamenghasilkan tingkat keuntungan diatas tingkat keuntungannormal, masih merupakan suatu pertanyaan. Apapun model yang diPergunakan, maka model tersebut hanyabersifat membantu para analis dalam memperbaiki judgementmereka dan bukan menggantikannya. Hal ini disebabkan olehkarena harga saham saat ini sebenarnya merupakan cerminanprospek perusahaan dimasa yang akan datang yang dinilaidengan memperhatikan resiko dan opportunity cost yangdihadapi oleh para pemodal. Prospek perusahaan akanmempengaruhi penghasilan yang akan diterima pemilik sahamyaitu dalam bentuk dividen dan capital gain, sedangkanrisiko dan opportunity cost akan mempengaruhi biaya modalsendiri yang disyaratkan oleh pemodal. Perdefinisi tidak ada satupun investor yang dapat mengetahuiapa yang akan terjadi dengan perusahaan tersebut dimasa yangakan datang. Karena variabel-variabel yang mempengaruhiharga saham merupakan variabel-variabel yang bersifat acak. Berbagai alasan bagi perusahaan urituk go-public, tetapiUmumnya karena alasan keuangan. Suatu perusahaan yangstruktur modalnya terdiri atas hutang yang lebih besar danmodal sendiri, atau bila return lebih kecil dan biaya modalpinjamann maka Peruhashaan perlu untuk mengadakan restrukturisasi struktur Permodalannya. Salah satunya adalahmelalui penjualan saham kepada masyarakat atau go-public. Untuk Perusahaan yang go-Publik dengan motivasi mensubstitusi hutang menjadi modal saham mempunyai berbagai kemudahan,diantaranya tidak perlu dihadapkan kepada kesulitan membayarbunga dan angsuran hutang setiap waktunya. Selain itu pula lingkungan usaha saat ini mendukungPerusahaan-perusahaan untuk memilih alternatif go-public. Dalam ketentuan Pakto 1988 telah ditetapkan peraturanmengenai legal lending limit, hal tersebut menyebabkansumber dana yang berasal dari kredit perbankan mempunyaiketerbatasan sehingga tidak dapat diharapkan banyak. Jadi pilihan akan banyak jatuh kepada pemilihan go-public.Selain dengan melakukan go-public berarti ada modal yangdapat ditarik dari perusahaan sehingga pemilik saham lamadapat rienginvestasikan di proyek lain, juga didukung dengandaya tarik pasar modal itu sendiri. Perusahaan-perusahaandapat melihat dan merasakan betapa besar kemampuan danmurahnya dana yang dapat dihimpun dan pasar modal. Dividenyield telah inencapai tingkat serendah 5 %, jauh lebih rendahjika dibandingkan dengan suku bunga kredit perbankan yangsaat ini dapat inencapai 22 %. Dari keadaan tersebut baik dilihat dari sisi internperusahaan maupun keadaan lingkungan ekstern, telah mendorong pemilihan pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan"

"ABSTRAKEnergi panas bumi dikenal sebagai sumber energi yang bersih, ramah lingkungan danterharukan, namun perkembangannya di Indonesia menghadapi berbagai tantangan.Keterbatasan pemanfaatan energi panas bumi yang saat ini hanya digunakan untukpembangkitan listrik menyebabkan energi panas bumi sulit bersaing pada nilai ekonomisnya.Kebijakan Energi Indonesia, khususnya sektor kelistrikan hingga tahun 1998, belum adanyaperundang-uridangan / regulasi yang jelas dan kondusif, serta berlanjutnya subsidi pemerintahterhadap Bahan Bakar Minyak menambah deretan faktor-faktor yang menyebabkan energipanas bumi kehilangan daya saing. Indonesia memiliki hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia yang berpotensimemegang peranan penting sebagai sumber energi pilihan dalam keaneka ragaman energiuntuk memberi nilai tambah dalam menunjang pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.Potensi sebesar itu juga menjadi peluang untuk menjadikan Indonesia sebagai pusatkeutamaan dalam pengembangan industri panas bumi dunia. Kebijakan Umum Bidang Energi Indonesia 1998, restrukturisasi pasar kelistrikanIndonesia dan kenyataan akan adanya ketidak seimbangan antara pasokan dan permintaanlistrik dalam beberapa tahun mendatang yang harus segera diantisipasi, mendorong setupelemen yang terlibat dalam pengembangan Industri Kelistrikan Indonesia umumnya danIndustri Energi Panas Bumi pada khususnya untuk menciptakan nilai tambah, daya saing dandaya tarik dalam berkompetisi pada iklim usaha yang sangat dinamis. Melalui Karya Akhir ini diharapkan dapat memberi masukan tentang StrategiPenciptaan Daya Saing dan Daya Tarik Energi Panas Bumi Indonesia, baik yang telah, sedangdan akan dilakukan serta peluang-peluang dan tantangan-tantangan yang senantiasamempengaruhi pengembangan usaha ini di Indonesia. Keseluruhan strategi tersebut berfokuskepada peningkatan daya saing keekonomian Indonesia, pemanfaatan peluang restrukturisasisektor kelistrikan, mengamankan ketersediaan energi Indonesia serta melmdungi lingkunganhidup demi kepentingan generasi mendatang."

"Bisnis Eksplorasi dan Produksi Migas merupakan suatu bisnis yang memerlukan biaya investasi yang besar dan mengandung tingkat resiko yang tinggi. Kecepatan di dalam pengambilan suatu keputusan atau dalam suatu proses kerja, disertai dengan keakuratan data dan inforrnasi yang up-to date adalah mutlak diperlukan agar perusahaan dapat bertumbuh cepat dan meñjadi pelopor kemajuan di bidang industrinya.Masalah waktu merupakan suatu hal yang kritikal sifatnya, segala keterlambatan suatu proses karena kurangnya data informasi atau sistim informasi manajemen yang buruk tidak dapat ditolerir. Kegagalan dalam mempercepat suatu proses akan berakibat kerugian materi pada saat sekarang ini dan hilangnya kesempatan berkompetisi di masa depan. Untuk itu dukungan Sistim Informasi Manajemen yang baik, rapi dan terkoordínír merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk memperlancar suatu persetujuan kontrak.Analisis terhadap sistim informasi di Perusahaan Minyak "PSC" yang berhubungan erat sekali dengan kecepatan kerja di dalam suatu proses persetujuan kontrak masíh menunjukkan kelemahan-kelemahan dan sistem yang ada. Proses di tingkat internal dan di tíngkat eksternal atas persetujuan kontrak balk untuk pembelian barang atau jasa sering memakan waktu cukup lama karena kurangnya kelengkapan sistem informasí yang ada Analisís yang terinci atas sistem informasi yang beikaitan dengan prosedural kontrak telah dulakukan untuk perbaikan sistem yang ada."

"ABSTRAKRangkaian kebiiakan deregulasi dalam dunia perbankan dankeuangan - dimulai dengan dikeluarkannya kebijakan 1 Juni1983, Paket 27 Oktober 1988, Paket Desember 1988 dan PaketJanuari 1990 - menyebabkan terjadinya perubahan lingkunganusaha yang cepat dan drastis. Rangkaian kebijaksanaan inimenyebabkan persaingan antar bank makin tajam, sumber danamurah makin berkurang dan dunia perbankan dituntut untukbekerja secara profesional dan lebih efisien. Perubahan lingkungan ini mengharuskan bank melakukanpeninjauan kembali atas organisasi dan kebijakan-kebijakanoperasionalnya. Menghadapi lingkungan usaha yang makin tajarnpersaingannya perlu didelegasikan lebih banyak wewenang kepadapara manajer cabang. Dengan adanya pendelegasian ini cabangakan tanggap terhadap perubahan yang terjadi dan keputusanyang tepat dapat segera diambil. Kantor pusat akan lebihbanyak melaksanakan fungsi koordinasi dan pengawasan ataskegiatan kantor cabang. Salah satu tolak ukur yang dapatdipakai untuk menilai performansi kantor cabang dalam rangkapengawasan adalah Return on Equity. Dengan Return on Equitydapat dinilai kemampuan kantor cabang untuk menghasilkan labaatas aktiva atau kekayaan yang dipercayakan kepadanya. Konseplaba yang biayanya dipakai untuk pengukuran ini adalahDivision Controllable Profit. Konsep Division Direct Profitdapat dipertimbangkan untuk dipakai apabila manajer cabangdapat berperan aktif dalam penentuan budget atas biaya-biayayang berhubungan dengan cabangnya. Aktiva yang diperhitungkandalam pengukuran ini adalah aktiva-aktiva yang berhubunganlangsung dengan laba yang dihasilkan, tersedia untuk dipakalbagi keperluan produktif dan berada dibawah kontrol manaiercabang. Karakteristik geografis suatu cabang akan berpengaruhterhadap kempuan penghimpunan dan penyaluran dana. Agar lababank sebagai keseluruhan dapat dioptimalkan, kelebihan danapada suatu cabang ditransfer ke cabang lain yang banyakmeyalurkan kredit. Pentransferan dana ini mengharuskan adanyaperhitungan harga transfer dana yang terpercaya, sehinggapengukuran performansi kantor cabang dengan ROE tidakmenyesatkan. Harga transfer yang ditentukan ini sebaiknya dapatmenyajikan kontribusi cabang terhadap laba bank sebagai kesatuan; memotivasi manajer cabang untuk mengejarkepetingannya tanpa mengabaikan tujuan bank sebagai kesatuandan mendorong para manajer cabang untuk meningkatkan efisiensi.usahanya. PT Bank ?X? yang didirikan pada tahun 1957 berkembangdengan pesat pada dasawarsa 80?an. Perkembangan usaha yangPesat ini terlihat dan makin banyaknya cabang dan peningkatannilai asset yang dimiliki. Walaupun bank ?X? telah berkembangmenjadi besar dan makin kompieks, namun manajemennya masihtetap menganut pola sentralisasi. Wewenang pengambilankeputusan - terutama dalam persetuiuan kredit - terpusat dikantor pusat Jakarta dan Kepala kentor cabang hanya memilikiWewenang peresetujuan knedit yang terbatas. Akibat darikebjiakan ini banyak kantor cabang yang tidak dapatmenyalurkan dana yang berhasil dihimpun dan sesuai dengankebjiakan manajemen dana tersebut harus ditranefer ke kantorpusat. Dana yang ditransfer ke kantor pusat ditinggal sebagaideposito kantor cabang dan dIperhitungkan bunga sebagaimanasuku bunga deposito yang berlaku. Dampak dari kebijakan iniadalah : kantor cabang tidak memperoleh manfaat atas kelebihandana yang berhasil dihimpun, hllangnya motivasi untuk menggalipotensi sumber dana yang ada di wliayahnya dan metoda hargatransfer (atas dasar penggantian/biaya variabel)menyebabkan kontribusi kantor cabang terhadap laba banksebagai kesatuan tidak tercermin sebagaimana seharusnya. Untuk mengatasi kelemahan ini disarankan agar hargatransfer dana ditetapkan melalui negosiasi. Informasi yangdiperlukan dalam negosiasi ini adalah : biaya pemupukan danakantor cabang - yang lebih dikenal dengan Istilah ?Cost ofFund? ? dan tingkat suku bunga kredit.. Diharapkan melaluinegoiasi harga transfer dana dapat ditentukan dalam bataspersentase cost of fund dan tingkat suku bunga kredit. Walaupun secara teoritis penentuan harga transfer yangideal adalah atas dasar harga pasar; namun penerapannya dalampraktek perbankan akan menemui kesulitan. Hal ini disebabkanoleh terdapatnya berbagai macam harga pasar dengankarakteristik yang berbeda dan sangat sering berfìuktuasiserta tidak cocok untuk dipakai sebagai sumber dana kredit. Mengingat bahwa pengukuran performansi kantor cabangadalah untuk keperluan intern, maka konsep laba yang dipakaladalah laba sebelum pajak. Aktiva yang diperhitungkan dalaminvestment base adalah seluruh aktiva yang produktif dannilainya ditentukan atas dasar rata-rata triwulanan. DenganCara perhitungan rata-rata dapat dihindari dampak fluktuasisaldo aktiva."

"ABSTRAKTransmigrasi ialah salah satu program nasional dibidang kependudukan dan pembangurian daerah yang telah dimulai sejak zaman pemerintah kolonial Belanda yaitu dengan mengirirnkan sejumlah anggota keluarga ke luar Pulau Jawa.Pada umurnnya ditujukan untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja penggarap perkebunan. Program ini berkelanjutan hingga pemerintah Indonesia Merdeka dan mulai diintensifkan kembali sejak memasuki program Pembangunan Lima Tahun Pertama (Pelita 1).Sasaran utamanya ialah mendukurig program penanggulangan kepadatan penduduk di Pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok dan membantu pembangunan daerah yang penduduknya masih relatif jarang yaitu Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi Maluku dan lrianjaya.Penyelenggaraan program transmigrasi ini, dari tahun ke tahun semakin meningkat secara kwantitas dan kwalitas, dilain pihak ketersediaan lahan semakin berkurang, karena selain program transmigrasi terdapat pula program pembangunan sektor Iainnya. Selain itu program transmigrasi merupakan program lintas sektor dimana sejumlah instansi diluar Departemen Transmigrasi turut terkait, sejak daro pencadangan areal untuk transmigrasi, pengurusan lahan kehutanan sampai dengan penyerahan lokasi ke pemerintah daerah. Sehingga didalam pelaksanaannya dituntut suatu koordinasi yang baik dan mempunyai pola atau sistim yang sama dan sesuai untuk digunakan oleh masing-masing instansi yang berdasarkan kepada peraturan yang berlaku.Atas dasar hal tersebut diatas, maka Departemen Transmigrasi dalam penyelenggaraan Transmigrasi dituntut untuk dapat melakukan penyusunan program terpadu dan dapat mengantisipasi adanya usulan dari instansi/sektor Iainnya.Dengan berkembangnya teknologi informasi, maka ketersediaan informasi akan semakin dibutuhkan baik dalam membantu suksesnya program transmigrasi maupun untuk mengantisipasi belum diaturnya suatu Sistim Inforinasi Manajemen didalam Kep.Men 055A/Men/1983.Dalam kaitan ini telah banyak disusun suatu Sistim Informasi Manajemen Transmigrasi, yang telah diwujudkan dalarn loka karya SIM Transmigrasi tahun 1989. namun baru hersifat embrional dan telah mendapat dukungan dari pimpinan Departemen yaltu dengan telah diterbitkannya:1. Keputusan Menteri No.39/Men/1990, yaitu yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasarpengelolaan sistin informasi, dan membagi kedalam tiga sub sistim yau : Sistirnpengendalian , Sistim Administrasi dan Penyusunan Bank Data.2. Keputusan Menteri No.31/Men/1991 yaitu yang mengatur struktur organisasi dan tatakerja SIM Transmigrasi.Dan untuk selanjutnya untuk menunjang terlaksananya suatu sistim yang sesuai dengan isiKeputusan Menter¡ tersebut diatas, harus disusun suatu petunjuk pelasanaan maupun prosedurstandar yang dapat menjadi pedoman bagi pelaksana iernbaga SIM di pusat maupun daerah.Pengembangan suatu SIM dapat dilakukan dengan 3 (tiga) model, yaitu:- pembangunan SIM dilakukan dengan bantuan pihak konsultan- pembangunan SIM dibantuk dengan upaya sendiri.- pembangunan SIM dikembangkan berdasarkan gabungan diatas.Ketiga metoda tersebut diatas mernpunyai kelebihan dan kekurangan,- pelaksanaan oleh pihak konsultan, kelebihannya ialah bahwa pihak pelaksana mempunyai keahlian dibidang kesistiman, akan tetapi kurang menguasai bidang penyelenggaraan transmigrasi baik teknis maupun operasiorial, walaupun dapat dipelajari akan tetapi memerlukan waktu.- pelaksanaan dengan upaya sendiri mempunyai masaiah sebaliknya dan hal yang telahdiuraikan diatas.- kecenderungan yang dipilih ialah metoda gabungan dengan melibatkari kedua ahli, yaituahli sistim dan ahi masalah transmigrasi.Dalam pembangunan SIM transmigrasi sesuai dengan yang tersebut dalam Surat KeputusanMenteri Transmigrasi No. 391/Men/1990, bahwa SIM ditujukan untuk membantu pihak pimpinandalam mengambil keputusan.Pada saat ¡ni telah banyak sistim yang dikembangkan baik sistim pelaporan maupun peralatan pendukungnya akan tetapi struktur Iaporannya dan tidak konsisten dan duplikasi antara satu laporan dan laporan yang Iainnya.Untuk selanjutnya dalam usulan dan rancangan pengembangan sistim, maka pemecahan masalahnya dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat) bagian pengaturan ialah :- organisasi dan tata kerja- pembangunan perangkat keras - pembangunan perangkat lunak- pembangunan perangkat komputerDan dalam perwujudannya ada beherapa tahapan yang perlu dilakukan dalain pengebangan sistim inforrnasi transmigrasi sehingga dapat terwujud prosedur standar manual yang merupakan petunjuk pelaksanaan pemhangunannya."

"Perbankan dalam fungsinya sebagai financial intermediary selalu menghadapi permasalahan klasik yaitu timbulnya kredit bermasalah. Debitur mengalami kesulitan keuangan dan aliran kas yang negatif, sehingga sulit untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank. Ketidak mampuan debitur memenuhi kewajibannya, membuat kualitas kredit bank memburuk dan mengurangi pendapatan bunga bank. restrukturisasi kredit dan pengawasan. Bank telah mencoba menerapkan sistim manajemen kontrol dalam pelaksanaan restrukturisasi kreditnya mengenai pembentukan unit satuan tugas restrukturisasi kredit yang independen, penggunaan formulir-formulir standar, penyimpanan dokumen dengan pengawasan ganda, sistem klasifikasi kredit, pelaporan dan pengawasan. Pelaksanaan restrukturisasi kredit bank XYZ selama tahun 2005 ? 2006 tersebar dari berbagai cabangnya. Dari keseluruhan pelaksanaan restrukturisasi kredit, diambil 2 contoh debitur yang melakukan restrukturisasi kredit dimana salah satunya berpengaruh baik dan lainnya berpengaruh buruk dilihat dari klasifikasi kualitas aktiva produktif setelah dilakukan restrukturisasi kredit. Secara umum dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi kredit yang dilakukan bank dengan strategi, kebijakan akuntansi yang handal serta pelaksanaan yang sesuai aturan yang berlaku, dapat membantu perbaikan kualitas aktiva produktif bank.Meningkatnya kredit bermasalah akan mempengaruhi kelancaran operasional suatu bank karena akan menyebabkan terganggunya pendapatan operasional bank. Oleh karena itu setiap bank selalu berusaha untuk mengatasi munculnya kredit bermasalah. Berbagai macam upaya yang dilakukan bank dan salah satunya adalah cara restrukturisasi kredit yang dipilih penulis untuk dibahas lebih lanjut. Secara teoritikal restrukturisasi kredit merupakan salah satu strategi perbaikan kualitas aktiva produktif, diluar strategi pemutusan hubungan dengan debitur yang dapat dilakukan baik dengan penyelesaian melalui jalur hukum, penghapusan kredit maupun dengan tidak memperpanjang lagi kredit yang jatuh tempo. Restrukturisasi kredit yang dilakukan perbankan ini juga sejalan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang restrukturisasi kredit. Cara ini dapat dilakukan oleh bank dengan melihat itikad baik debitur, prospek usahanya dan jaminan yang diberikan. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan tinjuan terhadap keputusan restrukturisasi kredit bermasalah yang dipilih untuk menyelesaikan suatu kasus kredit bermasalah. Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah bank XYZ. Karya akhir ini mencoba menguraikan upaya restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh bank XYZ, salah satu bank pemerintah daerah, periode tahun 2005 dan 2006. Restrukturisasi dilakukan oleh bank ini dalam rangka memperbaiki kualitas aktiva produktifnya sekaligus mengurangi angka kredit bermasalah. Bank membentuk satuan tugas restrukturisasi kredit yang independen, melakukan evaluasi debitur yang akan direstrukturisasi dan mempunyai prospek yang baik. Bank telah memiliki peraturan restrukturisasi kredit tertulis yang merupakan bagian dari kebijakan perkreditan bank. Bank menerapkan kebijakan kredit secara berhati-hati dengan mengutamakan kepada prospek usaha debitur dan jaminan yang memadai. Kebijakan restrukturisasi kredit ini antara lain meliputi: jenis kredit yang dapat restrukturisasi, bentuk restrukturisasi kredit, pelaksana estrukturisasi kredit, penggolongan kualitas kredit setelah "