Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas Polri sebagai institusi penegakan hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks dalam penanganan tindak pidana, termasuk kendala dalam pengumpulan bukti, peningkatan transparansi, dan evaluasi kinerja penyidik. Untuk mengatasi tantangan ini, Polri telah mengadopsi aplikasi " Eksus Smart " sebagai alat bantu dalam penyidikan. Namun, meskipun ada potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyidikan, implementasi aplikasi ini masih menghadapi hambatan, seperti kurangnya pemahaman personil penyidik dan masalah teknis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kinerja Aplikasi Eksus Smart dalam mendukung kinerja penyidik Mabes Polri dalam penanganan tindak pidana, menganalisis hambatan utama pemahaman masyarakat terhadap aplikasi Eksus Smart dalam penanganan tindak pidana, dan menganalisis strategi komunikasi untuk memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat tentang manfaat aplikasi Eksus Smart dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas penanganan tindak pidana.Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: teori DOI, TAM, dan teori pelayanan publik, dan beberapa konsep yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggambarkan status fenomena yang dikategorikan untuk memberikan gambaran dalam memperoleh kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi Eksus Smart memiliki fitur- fitur inovatif yang penting dalam penanganan tindak pidana oleh Polri. Namun, kendala inklusivitas, kurangnya akses publik, serta masalah komunikasi internal dan eksternal mempengaruhi adopsi dan efektivitas aplikasi. Solusi yang disarankan termasuk peningkatan survei pengguna, dokumentasi yang lebih rinci, dan peningkatan fitur untuk meningkatkan aksesibilitas. Penekanan pada inklusivitas, partisipasi publik, dan keamanan pesan menjadi fokus penting, sementara pengembangan fitur dan pengawasan norma juga diperlukan. Langkah-langkah holistik seperti meningkatkan transparansi, memberikan pelatihan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan aplikasi diharapkan dapat mengatasi hambatan implementasi. Strategi komunikasi yang lebih luas, termasuk optimalisasi fitur inovatif, pengembangan fitur baru untuk akses publik, serta perbaruan sistem secara berkala, juga direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas dan penerimaan aplikasi ini.

---

This thesis explores the Indonesian National Police (Polri) as a law enforcement institution facing various complex challenges in handling criminal acts, including constraints in evidence collection, increased transparency, and investigator performance evaluation. To address these challenges, Polri has adopted the " Eksus Smart " application as an investigative tool. However, despite the significant potential to enhance investigative effectiveness and efficiency, the implementation of this application still encounters obstacles, such as the lack of understanding among investigative personnel and technical issues. Therefore, this research aims to analyze the performance implementation of the Eksus Smart Application in supporting the performance of the Polri Central Investigation Unit in handling criminal acts, analyze the main barriers hindering public awareness and understanding of the Eksus Smart application in handling criminal acts, and analyze communication strategies to introduce and educate the public about the benefits of the Eksus Smart application in promoting transparency and accountability in handling criminal acts.

The theories utilized in this research include DOI theory, TAM, Analysis of public service standards theory, and several relevant concepts. The research method employed is qualitative, descriptive in nature, categorizing phenomena to provide an overview in drawing conclusions.

The findings indicate that the Eksus Smart application fitures crucial innovations in handling criminal acts by Polri. However, inclusivity constraints, limited public access, and internal and external communication issues impact the adoption and effectiveness of the application. Recommended solutions include enhancing user surveys, detailed documentation, and fiture improvements to enhance accessibility. Emphasizing inclusivity, public participation, and message security becomes a vital focus, while fiture development and norm supervision are also necessary. Holistic steps such as increasing transparency, providing training, and actively engaging the public in application development are expected to overcome implementation barriers. Broader communication strategies, including optimizing innovative fitures, developing new fitures for public access, and regular system updates, are also recommended to enhance the effectiveness and acceptance of this application."

"Penelitian ini membahas pola penanganan demonstrasi omnibus law oleh Sat Brimob Polda Metro Jaya Tahun 2020. Sebagai aparat penegak hukum sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Polri memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dimana pada demonstrasi omnibus law ini, berpotensi menimbulkan kekacauan di masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Data Primer pada penelitian ini didapatkan melalui wawancara langsung yang dilakukan kepada narasumber,data sekunder didapatkan melalui hasil penelitian jurnal tentang demonstrasi, buku-buku terkait serta dokumentasi yang terkait demonstrasi.Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, Penanganan faktual dinamika demonstrasi omnibuslaw dilakukan dengan BKO dengan jumlah personel Korbrimob dan Satbrimob Polda yang melaksanakan tugas BKO berjumlah 6.688. Kedua, Pola penanganan Demonstrasi Omnibus Law Tahun 2020 yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya dilakukan dengan strategi-strategi yang dilakukan Sat brimob Polda Metro Jaya antara lain; meningkatkan kegiatan penggalangan, sambang dan silaturahmi dengan Tokoh-Tokoh. Menggunakan peran media massa melalui Humas Polri. Satuan Kewilayahan terus melakukan monitor, deteksi kantong-kantong massa Demonstrasi omnibus law. Ketiga, Faktor-faktor yang menjadi kendala Sat Brimob Polda Metro Jaya dalam penanganan Demonstrasi Omnibus Law Tahun 2020 antara lain; keterbatasan Sumber Daya Manusia, Metode Pengamanan yang tidak semua anggota pahami, minimalnya Sarana Prasarana

---

This research discusses the pattern of handling omnibus law demonstrations by the Mobile Brigade Unit of Polda Metro Jaya in 2020. As law enforcement officers as mandated in Law Number 2 of 2002 concerning the National Police, the National Police has the duty and responsibility to maintain security and order in society. Where this omnibus law demonstration has the potential to cause chaos in society. This research method uses qualitative research. Primary data in this research was obtained through direct interviews conducted with resource persons, secondary data was obtained through research results from journals about demonstrations, related books and documentation related to demonstrations. The results of this research explain that First, the factual handling of the dynamics of omnibuslaw demonstrations was carried out with BKO with The number of Korbrimob and Satbrimob Polda personnel carrying out BKO duties is 6,688. Second, the pattern of handling the 2020 Omnibus Law Demonstration which occurred in the jurisdiction of Polda Metro Jaya was carried out using strategies carried out by the Mobile Brigade Unit of Polda Metro Jaya, including; increase fundraising activities, meetings and friendships with prominent figures. Using the role of mass media through Police Public Relations. The Regional Unit continues to monitor and detect mass pockets of the omnibus law demonstration. Third, the factors that become obstacles for the Mobile Brigade Unit of Polda Metro Jaya in handling the 2020 Omnibus Law Demonstration include; limited human resources, security methods that not all members understand, minimal infrastructure."

"Penelitian ini dilatarbelakangi perkembangan transportasi di DKI Jakarta, menghadapi tantangan serius yang terkait dengan kemacetan, pelanggaran lalu lintas, dan kecelakaan. Permasalahan ini disebabkan oleh pertumbuhan dinamis wilayah perkotaan, konsentrasi penduduk tinggi, infrastruktur yang belum memadai, dan perilaku berkendara yang kurang disiplin. Dit Lantas Polda Metro Jaya telah menerapkan berbagai strategi, termasuk pemolisian prediktif, untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas. Data statistik menunjukkan tren kecelakaan yang meningkat, mengindikasikan bahwa tantangan kompleks seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang belum memadai masih mempengaruhi efektivitas upaya tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi dampak masalah lalu lintas, perlu adanya transformasi budaya berkendara, peningkatan infrastruktur, dan investasi dalam sumber daya manusia dan sistem pemantauan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan dinamika pencegahan kecelakaan lalu lintas di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang dipergunakan untuk menjelaskan berbagai persoalan tersebut antara lain: Teori Kontruksi Sosial, Konsep Dinamika Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas, Konsep Keselamatan Lalu Lintas, Konsep Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas dan Konsep Dinamika Kecelakaan Lalu Lintas.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dit Lantas Polda Metro Jaya menempatkan pencegahan kecelakaan lalu lintas sebagai fokus utama dalam menjaga keselamatan pengguna jalan di DKI Jakarta. Hasil penelitian mencerminkan dampak kurangnya kepatuhan dan kompleksitas pembentukan norma berkendara. Untuk mengatasi hal ini, Dit Lantas Polda Metro Jaya perlu mengadopsi pendekatan komprehensif yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap budaya lokal, kerjasama lintas-sektor, dan edukasi masyarakat. Selain itu, keselamatan di jalan dikaitkan erat dengan perubahan budaya berkendara, melibatkan infrastruktur, hukum, dan kesadaran publik. Di Indonesia, tantangan utamanya meliputi kesulitan mengubah perilaku pengguna jalan dan kurangnya dukungan politik. Konsep piramida keselamatan jalan memberikan pandangan yang komprehensif untuk merencanakan program keselamatan, melibatkan lintas- sektor dan berbagai otoritas. Peningkatan keselamatan jalan memerlukan koordinasi lintas-sektor, dukungan dari berbagai lembaga terkait, dan integrasi program keselamatan jalan.

---

This research is motivated by the transportation development in DKI Jakarta, facing serious challenges related to congestion, traffic violations, and accidents. These issues are caused by the dynamic growth of urban areas, high population concentration, inadequate infrastructure, and undisciplined driving behavior. The Traffic Directorate of Metro Jaya Regional Police has implemented various strategies, including predictive policing, to enhance traffic safety. Statistical data indicates an increasing trend in accidents, indicating that complex challenges such as limited resources and inadequate infrastructure still affect the effectiveness of these efforts. Therefore, to address the impact of traffic issues, there is a need for a cultural transformation in driving, infrastructure improvement, and investment in human resources and monitoring systems. This research aims to analyze the dynamics of traffic accident prevention at the Traffic Directorate of Metro Jaya Regional Police.

The method used is a qualitative approach. The theories employed to explain various issues include Social Construction Theory, the Concept of Traffic Accident Prevention Dynamics, Traffic Safety Concept, Violation and Traffic Accident Concept, and the Concept of Traffic Accident Dynamics.

The results of this research show that the Traffic Directorate of Metro Jaya Regional Police places the prevention of traffic accidents as the primary focus in ensuring road user safety in DKI Jakarta. The research results reflect the impact of low compliance and the complexity of forming driving norms. To address this, the Traffic Directorate of Metro Jaya Regional Police needs to adopt a comprehensive approach involving a deep understanding of local culture, cross- sector collaboration, and community education. Additionally, road safety is closely related to changes in driving culture, involving infrastructure, law, and public awareness. In Indonesia, the main challenges include the difficulty of changing road user behavior and the lack of political support. The safety pyramid concept provides a comprehensive view to plan safety programs, involving cross-sector collaboration and various authorities. Improving road safety requires cross-sector coordination, support from various relevant institutions, and the integration of road safety programs."

"Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya kejahatan TPPO di seluruh dunia khususnya Indonesia. Korban TPPO memiliki karakteristik tertentu, dengan mayoritas adalah perempuan dewasa. Kejahatan ini diidentifikasi sebagai kejahatan terorganisir dan transnasional, memerlukan perhatian khusus terutama pada kerentanan potensial korban. Pemerintah Indonesia memiliki kerangka hukum yang mencakup perlindungan korban TPPO, tetapi implementasinya dinilai belum efektif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ditujukan untuk Menganalisis pelayanan yang diberikan oleh Sat Reskrim Polres Cianjur dalampenanganan dan pemberian dukungan kepada korban TPPO, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan yang diberikan oleh Sat Reskrim Polres Cianjur dalam penanganan dan pemberian dukungan kepadakorban TPPO, dan merumuskan strategi keberlanjutan dalam pemberian dukungan bagi korban TPPO yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Cianjur.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian eksploratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh SatReskrim Polres Cianjur dalam penanganan dan pemberian dukungan kepada korbanTPPO dilakukan dengan membentuk Satgas TPPO Polres Cianjur yang dilakukan oleh perwakilan 2 orang dari masing-masing Unit yang ada di Sat Reskrim Polres Cianjur, yang mana pelaksanaan tugas ini berada dalam lingkup Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum, yang terwujud dalam bentuk kegiatan penyidikan dan perlindungan terhadap saksi dan korban TPPO. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan mencakup aspek internal seperti ketersediaan sumber daya dan koordinasi internal tim, serta aspek eksternal seperti perencanaan kerja sama antar lembaga, jenis kemitraan, kepemimpinan, struktur kerja sama, dan dinamika kemitraan. Strategi keberlanjutan dalam memberikan dukungan kepada korban TPPO dilakukan melalui pendekatan holistik, yang tidak hanya menangani kasus secara hukum tetapi juga memperhatikan kebutuhan perlindungan terhadap korban.

---

This research is motivated by the rise of Human Trafficking In crimes throughout the world, especially in Indonesia. The victims of Human Trafficking have certain characteristics and the majority are adult women. These crimes are identified as organized and transnational crimes, which is requiring specific attention especially to the potential vulnerabilities of victims. The Indonesian government has a legal framework that includes protection for the victims of Human Trafficking, but its implementation is considered ineffective. Therefore, this research is aimed to analyze the services provided by Criminal Investigation Department Of Cianjur Police Resort in handling and providing support for the victims of Human Trafficking, analyzing the factors that influence the services provided by the Criminal Investigation Department Of Cianjur Police Resort in handling and providing support for the victims of Human Trafficking, and formulating a sustainability strategy in providing support for the victims of Human Trafficking which is carried out by the Criminal Investigation Department Of Cianjur Police Resort.

The method used in this research was a qualitative research method with an exploratory research type. The results of this research showed that the services provided by the Criminal Investigation Department Of Cianjur Police Resort in handling and providing support to the victims of Human Trafficking were carried out by forming the Cianjur Police Human Trafficking Task Force which was carriedout by 2 representatives from each unit in the Criminal Investigation Department of Cianjur Police Resort, where the implementation of this task is within the scope of the Law Enforcement Sub-Task Force and it is realized in the form of investigation and protection activities for witnesses and victims of Human Trafficking. Factors which are affecting services include internal aspects such as resource availability and internal team coordination, as well as external aspects such as inter-institutional collaboration planning, type of partnership, leadership, collaboration structure, and partnership dynamics. The sustainability strategy in providing support for the victims of Human Trafficking is carriedout through a holistic approach, which is handling cases legally as well as considering the protection needs of victims."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan pelatihan teknis yang diperlukan oleh Batalyon Pelopor Brimob Polda Metro Jaya dalam konteks pengamanan Ibu Kota Negara. Pengamanan Ibu Kota Negara merupakan tantangan yang kompleks dan membutuhkan kesiapan serta kompetensi yang tinggi dari aparat kepolisian, khususnya Batalyon Pelopor. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis Training Need Analysis (TNA) yang melibatkan kuesioner dan studi pustaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa Batalyon Pelopor secara luas terlibat dalam berbagai tugas pengamanan yang meliputi penanganan ancaman kejahatan intensitas tinggi hingga pengurusan bencana alam. Pelibatan Batalyon Pelopor umumnya berperan dalam mendukung polisi kewilayahan ketika intensitas ancaman mencapai eskalasi yang tinggi. Penelitian selanjutnya membahas pelatihan teknis yang sudah diterima oleh Batalyon Pelopor. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan beragam dan meliputi berbagai aspek keamanan. Namun, pelatihan tersebut belum direncanakan secara optimal dan seringkali terkendala oleh tugas mendadak dan keterbatasan fasilitas. Meskipun pelatihan sudah mencakup isu-isu yang tercantum dalam modul pedoman pelatihan yang diterbitkan oleh Foster Police Department, masih ada potensi untuk meningkatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan aktual dalam pengamanan Ibu Kota Negara. Dalam analisis ini, penulis menekankan kebutuhan aktual untuk pengamanan Ibu Kota Negara, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan persiapan menghadapi ancaman di masa depan.  Kesimpulannya, penelitian ini mengidentifikasi pentingnya pelatihan teknis dalam pengamanan Ibu Kota Negara oleh Batalyon Pelopor Brimob Polda Metro Jaya. Pelatihan teknis penting mengingat banyaknya pelibatan tugas lapangan bagi Batalyon Pelopor. Berdasarkan analisis, masih suda hada pelatihan yang diberikan sesuai dengan modul pelatihan polisi Foster Police yang menjadi dasar analisis. Namun masi hada pelatihan yang belum diberikan, untuk itu, direkomendasikan untuk memberikan pelatihan yang tidak hanya terkait dengan tupoksi khusus Batalyon Pelopor. Namun, temuan paling penting dalam penelitian ini adalah perencanaan pelatihan harus dilakukan secara matang. Pengembangan dan peningkatan pelatihan teknis yang relevan dengan kebutuhan aktual pengamanan Ibu Kota Negara akan memperkuat kesiapan dan kompetensi anggota Batalyon Pelopor dalam menjalankan tugas-tugas pengamanan yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek keamanan.

---

This research aims to analyze the technical training needs required by the Mobile Brigade Pioneer Battalion of Polda Metro Jaya in the context of securing the National Capital City. Securing the National Capital is a complex challenge and requires high readiness and competence from the police, especially the Pioneer Battalion. In this research, we used a qualitative approach with the Training Need Analysis (TNA) analysis method which involved questionnaires and literature study. The results of the analysis show that the Pioneer Battalion is widely involved in various security tasks which include handling high-intensity crime threats to managing natural disasters. The involvement of the Vanguard Battalion generally plays a role in supporting regional police when the intensity of the threat reaches a high escalation. The next research discusses the technical training that the Pioneer Battalion has received. Research findings show that the training provided is diverse and covers various aspects of security. However, this training has not been planned optimally and is often hampered by sudden assignments and limited facilities. Although the training already covers the issues listed in the training manual modules published by the Foster Police Department, there is still potential to improve the training to suit actual needs in securing the National Capital City. In this analysis, the author emphasizes the actual need for securing the National Capital, improving services to the community, and preparing to face future threats. In conclusion, this research identifies the importance of technical training in securing the National Capital by the Mobile Brigade Pioneer Battalion of Polda Metro Jaya. Technical training is important considering the large number of field assignments involved in the Pioneer Battalion. Based on the analysis, there is still no training provided in accordance with the Foster Police police training module which is the basis of the analysis. However, there is still training that has not been provided, for this reason, it is recommended to provide training that is not only related to the special duties and functions of the Pioneer Battalion. However, the most important finding in this research is that training planning must be done carefully. The development and improvement of technical training that is relevant to the actual needs for securing the National Capital will strengthen the readiness and competence of Pioneer Battalion members in carrying out complex security tasks involving various security aspects."

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan mengenai fungsi Satuan Tugas Khusus Operasi Madago Raya terkait dengan operasi Madago Raya di Poso, dan upaya preventif untuk menjaga stabilitas dalam gangguan kejahatan terorisme. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran dan fungsi satuan tugas khusus terhadap tindak pidana terorisme. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Data diperoleh dari sumber primer melalui observasi dan wawancara dan sumber sekunder melalui penelusuran berbagai dokumen seperti peraturan perundang-undangan, dokumen rencana operasi, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Operasi Madago Raya adalah untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah operasi. Penanganan dilakukan dengan mengedepankan kegiatan preventif. Pendekatan lunak yang dilakukan, penggalangan masyarakat dan pembinaan masyarakat, terkait dengan tindakan preventif terhadap kelompok MIT. Operasi Madago Raya dapat berjalan lebih optimal dengan adanya sinergitas antara penegakan hukum, strategi yang tepat, dukungan masyarakat, dan manajemen sumber daya manusia yang efektif. Manajemen operasional yang efektif dari Polri dan Brimob sangat diperlukan. Upaya preventif menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan mencegah terulangnya aksi terorisme. Kemampuan sumber daya manusia dilihat dari kemampuan organisasi jelas sudah mempersiapkan aturan dan juga persiapan mulai dari pelatihan, pendidikan personel, taktik dan tehnik, keterampilan lain, alutsista yang digunakan dalam Operasi Madago Raya termasuk juga alokasi anggarannya.

---

This research is motivated by problems regarding the function of the Special Task Force Operation Madago Raya related to the Madago Raya operation in Poso, and preventive efforts to maintain stability in terrorism crime disorders. The purpose of this study is to determine and analyze the role and function of the special task force against the crime of terrorism. The method used is qualitative method. Data is obtained from primary sources through observation and interviews and secondary sources through searching various documents such as laws and regulations, operation plan documents, books, journals, and so on. The results showed that Operation Madago Raya was to create a safe and conducive situation in the operation area. Handling is done by prioritizing preventive activities. The soft approach taken, community mobilization and community development, is related to preventive action against the MIT group. Operation Madago Raya can run more optimally with the synergy between law enforcement, the right strategy, community support, and effective human resource management. Effective operational management from Polri and Brimob is needed. Preventive efforts are key to maintaining stability and preventing the recurrence of acts of terrorism. Human resource capabilities seen from organizational capabilities have clearly prepared the rules and also preparations ranging from training, personnel education, tactics and techniques, other skills, defense equipment used in Operation Madago Raya including the budget allocation."

"

Penelitian ini mengkaji pemolisian kolaboratif dalam penanganan konflik antara perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) di wilayah hukum Polres Jombang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya konflik secara berkelanjutan, dinamika kolaborasi internal antar satuan di Polres Jombang, serta partisipasi stakeholder dalam penanganan konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik antara PSHT dan IKSPI disebabkan melalui tiga tahap yaitu tahap kotradiksi yang dipicu oleh doktrin seduluran, tahap sikap yang berkaitan dengan identitas sosial dan tahap perilaku berupa kekerasan dan dendam yang berkelanjutan. Kolaborasi internal di Polres Jombang melibatkan koordinasi antar satuan seperti Intelkam, Binmas, Sabhara, Lantas dan Reskrim, dengan Bagops sebagai koordinator utama. Partisipasi stakeholder mencakup berbagai upaya seperti pembentukan forum komunikasi, operasi gabungan, dan program pemberdayaan masyarakat. Meskipun telah ada upaya kolaboratif, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan evaluasi program penanganan konflik. Tantangan tersebut meliputi mekanisme evaluasi yang terstruktur dan kurangnya komunikasi antara satuan Polres. Selain itu, koordinasi antar lembaga masih perlu ditingkatkan dengan cara distribusi tugas dan rencana aksi yang jelas untuk memastikan pendekatan yang lebih terintegrasi dalam penanganan konflik. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pemolisian kolaboratif, termasuk peningkatan partisipasi instansi terkait dalam perencanaan dan implementasi program, serta penguatan strategi penanganan akar masalah konflik secara holistik.

---

This research examines collaborative policing in handling conflicts between the Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) and Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) in the jurisdiction of Polres Jombang. Using a qualitative approach and case study method, this research aims to analyse the causes of ongoing conflict, the dynamics of internal collaboration between units in Jombang District Police, and stakeholder participation in conflict handling. The results showed that the conflict between PSHT and IKSPI was caused through three stages, namely the cotradiction stage triggered by the seduluran doctrine, the attitude stage related to social identity and the behavioural stage in the form of violence and ongoing grudges. Internal collaboration at Polres Jombang involves coordination between units such as Intelkam, Binmas, Sabhara, Lantas and Reskrim, with Bagops as the main coordinator. Stakeholder participation includes various efforts such as the establishment of communication forums, joint operations, and community empowerment programmes. Despite collaborative efforts, challenges remain in the implementation and evaluation of conflict management programmes. These challenges include a structured evaluation mechanism and a lack of communication between Polres units. In addition, inter-agency coordination still needs to be improved by way of a clear distribution of tasks and action plans to ensure a more integrated approach to conflict management. This research provides recommendations to improve the effectiveness of collaborative policing, including increased participation of relevant agencies in programme planning and implementation, as well as strengthening strategies to address the root causes of conflict holistically

"

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penururan produktivitas penyelesaian perkara korupsi di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, sehingga hal ini memerlukan evaluasi kinerja anggota dan mekanisme penempatan yang efektif dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan efektivitas dalam penanganan kasus korupsi. Untuk itu, penelitian ini ditujukan menganalisis implementasi Placement dalam pembinaan karir anggota di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Placement dalam pembinaan karir anggota di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen SDM, teori manajemen karir, teori job Placement, teori produktivitas. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian eksplorati, yang dilaksanakan di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Placement dalam pembinaan karir anggota di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri diterapkan melalui mekanisme dan proses yang cukup singkat, yaitu melalui rekomendasi pimpinan tanpa melalui seleksi yang komprehensif. Faktor-faktor yang mempengaruhi Placement dalam pembinaan karir anggota di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri berasal dari ketiadaan Tim Assessment, metode penempatan yang didasarkan pada hubungan personal daripada evaluasi kinerja yang objektif dan keterbatasan dalam penggunaan kriteria yang jelas dalam penilaian kinerja anggota, keterbatasan sarana evaluasi kinerja anggota, keterbatasan prasarana untuk koordinasi yang sinergi, ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan pembinaan dan penempatan jabatan tidak diketahui secara pasti karena tidak terpublikasi, dan terkendala oleh keterbatasan anggota terkait kemampuan, minat, atau potensi individu untuk ditempatkan di  Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

---

This research is motivated by the decline in the productivity of corruption case resolutions in the Directorate of Corruption Crime at the Indonesian National Police Criminal Investigation Department (Bareskrim Polri). This necessitates an evaluation of members' performance and effective Placement mechanisms to enhance motivation, productivity, and effectiveness in handling corruption cases. Therefore, this study aims to analyze the implementation of job Placement in the career development of members in the Directorate of Corruption Crime at Bareskrim Polri and to analyze the factors influencing job Placement in the career development of members in the Directorate of Corruption Crime at Bareskrim Polri.

The theories utilized in this research include human resource management theory, career management theory, job Placement theory, and productivity theory. This qualitative research employs an exploratory research method conducted within the jurisdiction of the Jakarta Metropolitan Police.

The findings of this study indicate that job Placement implementation in the career development of members in the Directorate of Corruption Crime at Bareskrim Polri is carried out through a relatively brief mechanism and process, primarily through leadership recommendations without comprehensive selection procedures. The factors influencing job Placement in the career development of members in the Directorate of Corruption Crime at Bareskrim Polri stem from the absence of an Assessment Team, a Placement method based on personal relationships rather than objective performance evaluation, limited use of clear criteria in member performance assessments, limited evaluation resources, infrastructure constraints for synergistic coordination, uncertain budget availability for career development and job Placement due to lack of public information, and constraints related to members' capabilities, interests, or potential for Placement in the Directorate of Corruption Crime at Bareskrim Polri."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi pemolisian dalam pencegahan kejahatan perjudian online. Fokus penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik dan perkembangan tindak pidana perjudian online, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap implementasi strategi pencegahan kejahatan tersebut di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, serta strategi pemolisian yang ideal dalam melakukan pecegahan kejahatan tersebut. Prespektif teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Sittuational Crime Prevention dan Teori Kemitraan Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, dimana Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara: (1) Observasi; (2) wawancara tidak terstruktur dan, (3) studi literatur. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasannya dalam upaya pencegahan kejahatan perjudian online, diperlukan pengembangan terkait berbagai strategi dan pendekatan dalam mencegah kejahatan tersebut, hal itu dikarenakan perkembangan perjudian online yang telah terjadi saat ini belum dapat diimbangi dengan upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh Polri dan Lembaga Pemerintahan terkait.

---

This research aims to explore policing strategies in the prevention of online gambling crimes. The focus of this paper is to identify the characteristics and development of online gambling crimes, the factors that contribute to the implementation of the crime prevention strategy at the Directorate of Cyber Crime of the Criminal Investigation Unit of the National Police, and the ideal policing strategy in preventing such crimes. The theoretical perspectives used in this research are Sittuational Crime Prevention theory and Partnership Theory. In this study the authors used qualitative research, where the data collection techniques that the authors did were by: (1) Observation; (2) unstructured interviews and, (3) literature study. The results of this study explain that in efforts to prevent online gambling crimes, development is needed related to various strategies and approaches in preventing these crimes, this is because the development of online gambling that has occurred today has not been able to be matched by crime prevention efforts carried out by the Police and related Government Institutions."

"Masalah utama yang dihadapi adalah identifikasi pelanggaran etika yang sulit, tantangan dalam menangani pelanggaran yang berkembang, serta keterbatasan sarana, prasarana, prosedur, dan mekanisme penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum yang ada dan merumuskan langkah-langkah ideal untuk meningkatkan proses tersebut.. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci dari internal dittipidsiber, studi dokumen, dan observasi lapangan. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data, termasuk triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme penegakan hukum kasus cyber crime di media sosial dalam pelanggaran etika siber oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri dimulai dengan pemantauan aktivitas di media sosial dan menerima laporan dari masyarakat. Setelah verifikasi laporan, penyelidikan awal dilakukan untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan. Penyelidikan ini melibatkan analisis digital dan forensik untuk menemukan bukti relevan dan mengidentifikasi pelaku. Jika bukti cukup kuat, penyidikan lebih mendalam akan dilakukan, termasuk memanggil saksi dan pelaku untuk dimintai keterangan. Proses ini melibatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kominfo dan penyedia layanan internet. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara disusun dan diajukan ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Mekanisme ini juga mencakup peningkatan kompetensi penyidik, perbaikan fasilitas dan infrastruktur, serta penyempurnaan prosedur operasional. Upaya ideal dalam penanganan kasus penegakan hukum pelanggaran etika siber di media sosial oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri mencakup beberapa langkah penting. Pertama, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan untuk menghadapi berbagai ancaman siber. Kedua, pengembangan dan penggunaan teknologi canggih untuk mendeteksi dan menganalisis aktivitas siber dengan lebih cepat dan akurat. Ketiga, penyempurnaan prosedur operasional standar untuk memastikan setiap tahap penanganan kasus dilakukan dengan tepat dan sesuai regulasi. Keempat, peningkatan kerja sama dengan instansi lain serta masyarakat untuk membangun ekosistem yang mendukung penegakan hukum di ranah siber.

---

The main problems faced are difficult identification of ethical violations, challenges in dealing with growing violations, and limited facilities, infrastructure, procedures, and law enforcement mechanisms. This research aims to analyze the existing law enforcement mechanism and formulate ideal steps to improve the process. This research used a descriptive qualitative research method with a case study approach. Data were collected through interviews with key informants from the internal DTI, document studies, and field observations. Triangulation techniques were used to ensure data validity, including triangulation of sources, techniques, and time. The results showed that the law enforcement mechanism of cyber crime cases on social media in violation of cyber ethics by Dittipidsiber Bareskrim Polri begins with monitoring activities on social media and receiving reports from the public. After verification of the report, an initial investigation is conducted to collect the necessary evidence. This investigation involves digital analysis and forensics to find relevant evidence and identify the perpetrator. If the evidence is strong enough, a more in-depth investigation is conducted, including summoning witnesses and perpetrators for questioning. This process involves coordination with relevant agencies such as Kominfo and internet service providers. Once the investigation is complete, a case file is compiled and submitted to the prosecutor's office for further legal proceedings. This mechanism also includes improving the competence of investigators, improving facilities and infrastructure, and improving operational procedures. The ideal effort in handling cases of law enforcement of cyber ethics violations on social media by Dittipidsiber Bareskrim Polri includes several important steps. First, increasing the competence of human resources through continuous training to deal with various cyber threats. Second, the development and use of advanced technology to detect and analyze cyber activities more quickly and accurately. Third, improving standard operating procedures to ensure that every stage of case handling is carried out appropriately and according to regulations. Fourth, increasing cooperation with other agencies and the community to build an ecosystem that supports law enforcement in the cyber domain."