Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan Kota Palembang yang merupakan Ibukota Propinsi Sumatera Selatan sangat didukung oleh sektor sektor komersil yang sangat membantu perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Seiring dengan perkembangan arah yang diinginkan maka diperlukan kebijakan kebijakan pemerintah kota dalam mendukung proses tersebut.Untuk itu, sebagai upaya mengantisipasi permasalahan perkembangan pajak daerah khususnya pajak hiburan dan pajak reklame maka diperlukan arahan yang baik, sehingga dapat mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. Sementara perkembangannya, baik itu pajak hiburan ataupun pajak reklame sangat dipengaruhi oleh beberapa factor, salah satunya faktor pendapatan per kapita penduduk Kota Palembang.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tujuan penelitian dalam tesis ini adalah mendiskripsikan kebijakan pajak hiburan dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dengan cara rnenelaah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hiburan dan pajak reklame sebagai sumber penerimaan pernerintah daerah Kota Palembang.Penelitian ini menggunakan alat analisa kuantitatip dan kualitatip dengan mencoba memberikan suatu gambaran secara garis besarnya. Alat analisa regresi dalam upaya melihat arah kebijakan dari pajak tontonan, dan pajak atas papan nama, dan juga dihubungkan dengan perkembangan Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan data relevan yang dikaitkan dengan teori dan alat analisa yang sudah baku yang digunakan dalam penelitian ekonomi.Dari hasil antara pajak hiburan dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dari tahun 1998 sampai tahun 2001. Hasil analisanya dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan rata-rata Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang sebesar 17,96 persen, Pajak Hiburan sebesar 5,52 persen, dan Pajak Reklame sebesar 17,14 persen. Pajak Hiburan menunjukkan kontribusinya yang terus menurun terutama pada tahun 1997 menunjukkan tingkat pertumbuhannya sebesar - 40,14 persen dan tahun 1998 sebesar -11,53 persen. Maka kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asti Daerah Kota Palembang menunjukkan hubungan yang tidak signifikan sementara pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan hubungan yang signifikan. Dengan menggunakan data time series selama 14 tahun dengan tingkat keyakinan 95 persen diperoleh tingkat perkiraan model koefisien R2 sebesar 79,86 persen,dan model secara keseluruhan dengan menggunakan Uji F dengan nilai F Statistik sebesar 21,809dan F Label sebesar 3,48 dengan level of confidence sebesar 5 persen maka secara keseluruhan model itu signifikan dapat menjelaskan variabel pajak hiburan, pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.Dari hasil analisis ini tentang pajak tontonan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan pertama, dengan menggunakan metode persamaan regresi berganda dengan pengamatan 40 (empat puluh) responden dengan level of confidence sebesar 95 persen dengan menggunakan faktor-faktor yang mernpengaruhi penerimaan pajak tontonan secara signifikan dengan tingkat ketepatan perkiraan model melalui Uji F dan nilai F statistik sebesar 3,052 persen, sementara F label sebesar 2,49 berarti modelnya cukup signifikan. Sementara struktur pajak tontonan bersifat regresip yang ditunjukkan nilai elastisitas sebesar 0,4136 dan melihat korelasi beberapa faktor yang mempengaruhi pengeluaran tontonan sebagai berikut : pendapaan perkapita, usia, pendidikan, status dan pekerjaan. Kedua, berdasarkan elastisitasnya dapat disimpuikan bahwa variabel yang berpengaruh positip terhadap pengeluaran tontonan yaitu variabel pendapatan perkapita, pekerjaan sementara variabel yang berpengaruh negatip terhadap pengeluaran tontonan yaitu variabel usia, pendidikan dan status.Analisa tentang pajak reklame yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : pertama, dengan menggunakan metode persamaan regresi berganda dengan data time series dengan pengamatan selama 13 tahun dan tingkat keyakinan sebesar 95 persen dan ditinjau secara makro faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame secara signifikan dengan tingkat ketepatan perkiraan model ditinjau Koefisien detenninasi (R2) sebesar 0,949 dan pengujian secara keseluruhan diperoleh F statistik sebesar 37,656 dan F Label sebesar 3,49 berarti model tersebut signifikan dalam pengujian pajak reklame yang dihubungkan dengan beberapa variabel yaitu variabel pendapatan perkapita, tingkat pertumbuhan, penduduk dan lain-lain.Analisa tentang pajak atas papan nama tersebut menunjukkan korelasi positip terhadap beberapa faktor yang mernpengaruhinya yaitu pendapatan perusahaan, ukuran papan nama dan lokasi. Struktur pajak atas papan nama bersifat regresip, ditinjau dari angkat elastisitasnya sebesar 0,246. Berarti kebijakan penetapan pajak papan nama di Kota Palembang bersifat regresip.

---

"

"Jenis alat transportasi banyak tersedia di ibukota Jakarta, misalnya bus kota PPD. Bus ini merupakan salah satu jenis alat transportasi milik pemerintah. Oleh karena itu, saking banyak jenis alat transportasi di Jakarta, maka penumpang akan lebih selektif memilih angkutan umum yang cocok bagi mereka. Kecocokan penumpang berdasarkan atas kualitas pelayanan yang lebih baik.Dengan demikian, Perum PPD dapat segera meningkatkan kualitas pelayanan bus kota, karena persaingan di bidang trasnportasi akan semakin ketat, apalagi persaingan itu akan dihadapi oleh era perdagangan bebas. Jika bus kota PPD tidak segera memperbaiki kualitas pelayanan bus kota, maka Perum PPD akan ketinggalan zaman, terutama dibidang teknologi dan informasi yang semakin canggih. Bahkan Perum PPD tidak akan mampu bertahan hidup dari kompetitif baik disegala bidang maupun hanya dibidang transportasi. Untuk itu, Penelitian ini akan memberi masukan kepada Perum PPD untuk membuat suatu strategi peningkatan kualitas pelayanan bus kota. Strategi ini harus sejalan dengan visi, misi, dan budaya perusahaan Perum PPD.Strategi Perum PPD dalam meningkatkan kualitas pelayanan bus kota disusun dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode "SWOT". Tahap pertama dari strategi ini adalah melakukan analisis faktor-faktor eksternal dan internal Perum PPD. Analisis ini diperoleh dari wawancara dengan dirut Perum PPD, karyawan, staffteknis dan non teknis. Berikutnya, dalam tahap kedua melakukan metode "Matrik Internal-Eksternal (IE -- Matrix)", matrik "SWOT". Pada tahap ketiga sebagai tahap terakhir melakukan pilihan strategi yang tepat bagi Perum PPD dalam meningkatkan kualitas pelayanan bus kota.Analisis dengan IE - Matrix memperlihatkan Perum PPD berada pada posisi kuadran V yang berarti perusahaan tersebut direkomendasikan untuk menerapkan strategi memelihara dan mempertahankan. Mempergunakan matrik SWOT berarti Perum PPD berada posisi kuadran II yaitu perusahaan menghadapi tantangan yang cukup berat, karena perusahaan tidak mempunyai peluang untuk tumbuh, pangsa pasar mulai menurun, dan kondisi internal lemah, maka perlu penciutan kegiatan usaha.Mempertimbangkan hasil yang diperoleh dari analisis dengan mempergunakan IE - Matrix, SWOT - Matrix, maka Perum PPD akan mempergunakan Strategi WT yaitu : menciptakan strategi yang dapat meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Strategi ini diuraikan masing-masing, sebagai berikut :Strategi memperkuat kerjasama dengan pihak terkait dan bus-bus kota swasta.Strategi memanfaatkan teknologi untuk memperkuat sistem keuangan dan logistik. Strategi menyusun SOP yang baku.Pelaksanaan strategi Perum PPD dalam meningkatkan kualitas pelayanan bus kota terus dipantau dan dievaluasi oleh pembuat kebijakan perusahaan yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan jangka panjang perusahaan yang telah dicanangkan."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) atas rumah, rusunawa dan rusunami dengan NJOP s.d. Rp. 1 Miliar dalam rangka membantu beban masyarakat golongan ekonomi lemah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dampak pelaksanaan kebijakan pembebasan PBB-P2 serta menghitung dan menganalisa besaran objek PBB-P2 yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau pembebanan kembali atas PBB-P2 ditahun mendatang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan PBB-P2 berdampak pada penurunan jumlah SPPT terbit dan pokok ketetapan PBB-P2 tahun 2016 namun di sisi lain juga meningkatkan collection rate penerimaan PBB-P2. Selain itu terdapat masih banyaknya jumlah objek pajak yang diberikan fasilitas pembebasan PBB-P2 dibandingkan jumlah objek pajak yang dibebankan kembali PBB-P2 pada tahun mendatang dengan asumsi kenaikan NJOP BUMI per tahun sebesar 10% dan asumsi kenaikan NJOP BUMI per tahun berdasarkan kenaikan harga pasar rata-rata maksimum sebesar 20%.

---

Jakarta Provincial Government issued Land and Property Tax exemption policies for houses, rusunawa, and rusunami that valued up to IDR 1 Billion to help weak economy class society that regulated in Governor Regulation No. 259 Year 2015. The study aims to calculates the impact of Land and Property Tax exemption policies and calculates and analyze the PBB-P2 objects which have to be not imposed or to be imposed PBB-P2 in the coming years. This study using descriptive analysis method.

The results showed that PBB-P2 exemption policies impact to decreased SPPT issued and the tax assessments of PBB-P2 on 2016, but the collection rate of PBB-P2 revenue has been increase. In addition there are still many objects that is granted PBB-P2 exemption compared to the objects that is charged with the PBB-P2 on the upcoming years with the assumptions NJOP rise by 10% per year and the assumptions NJOP based on average market price rise by 20% per year."

"Tesis ini menganalisis pemanfaatan layanan rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas, rumah sakit umum/pemerintah, dan rumah sakit swasta untuk responden yang memiliki kartu Askeskin dan tidak memiliki kartu Askeskin. Selain itu, juga akan diperhatikan perbedaan periode sebelum dan setelah adanya program Askeskin, sehingga akan terlihat dampak program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) terhadap pemanfaatan layanan rawat jalan dan rawat inap. Permasalahan dianalisis dengan menggunakan dua metode analisis. Pertama, statistik deskriptif untuk menggambarkan kepemilikan kartu Askeskin dan pengguna kartu Askeskin untuk pemanfaatan pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Pada tahap ini, pembagian dan penamaan kelompok responden terbatas pada kriteria pengelompokan data yang digunakan dalam penelitian ini dan tidak bisa dikaitkan dengan kriteria yang dikenal dalam konsep kemiskinan Indonesia. Metode kedua menggunakan analisis regresi logistik untuk menjelaskan probabilitas responden (yang memiliki maupun yang tidak memiliki kartu Askeskin) dalam memanfaatkan layanan rawat jalan dan rawat inap dengan berbagai variabel penjelas. Hasil analisis menunjukkan bahwa program Askeskin mampu mendorong pemanfaatan layanan rawat jalan di Puskesmas. Kepemilikan kartu Askeskin juga merupakan faktor dominan dengan peluang terbesar ketika responden memutuskan akan memanfaatkan layanan rawat jalan di Puskesmas. Sedangkan faktor ekonomi, yaitu penggunaan listrik dalam rumah tangga merupakan faktor dominan dengan peluang terbesar ketika responden memutuskan untuk memanfaatkan layanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit umum/ pemerintah, ketika akan memanfaatkan layanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit swasta, dan ketika akan memanfaatkan layanan rawat jalan anak di Puskesmas.

---

This thesis analyzes the utilization of outpatient and hospitalization service at health centers, public/government hospitals, and private hospitals to respondents who have Askeskin cards and those who do not have Askeskin cards. In addition, it also consider the period of implementation before and after Askeskin program to find out the impact of Askeskin program on the utilization of outpatient and hospitalization service. The problem is analyzed by using two analysis methods.

First method is descriptive statistics to describe the Askeskin card holder and Askeskin card user to the services. At this stage, the division and naming the group of respondents is limited to criteria of data grouping used in this study and could not be attributed to the known criteria in the concept of poverty in Indonesia.

The second method is logistic regression analysis to explain the probability of respondents (the Askeskin card holder and non card holder) in utilizing the facilities of outpatient and hospitalization services with various explanatory variables.

The analysis shows that the Askeskin program can improve the use of outpatient services at the health center. It also shows that the ownership of Askeskin card is a dominant factor with the greatest probabilities. While economic factors, namely electricity usage in the household, is the dominant factor with the greatest probabilities when respondents decided to use outpatient and hospitalization services in public/government hospitals, and private hospital, and when they use outpatient services at the child health center."

"[ABSTRAKPenelitian ini menganalisis pengaruh modal finansial dan modal sosial dalam bentuk resiprocity, kohesivitas serta trust di masyarakat terhadap status gizi khususnya status gizi anak balita. Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari Indonesia Family Life survey (IFLS) tahun 2007. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional. Data dianalisis dengan dua cara yaitu analisis deskriptif dan metode statistik inferensial dengan menggunakan metode Regresi Logistik, tepatnya dengan Model Multinominal Logit.Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara modal finansial dan status gizi balita. Responden dengan modal finansial atau pendapatan keluarga yang tinggi memiliki peluang terjadinya kasus balita gizi buruk lebih kecil dibandingkan pada responden dengan modal finansial atau pendapatan keluarga yang rendah. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka pemenuhan kebutuhan gizi pada anak balita akan semakin baik.Variabel modal sosial yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel keimbal-balikan, partisipasi jaringan dan rasa saling mempercayai. Dari ketiga komponen modal sosial tersebut dapat terlihat bahwa semua variabel berpengaruh terhadap status gizi balita. Secara keseluruhan tingkat modal sosial yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan status gizi dalam masyarakat. Secara bersama-sama seluruh variabel dalam penelitian ini menunjukkan hubungan yang signifikan, artinya status gizi balita dipengaruhi oleh modal finansial orang tua dan modal sosial ibu, Semakin tinggi modal finansial dan modal sosial ibu maka tingkat status gizi balita akan semakin baik.

---

ABSTRACTThis research analyzed the influence of financial capital and social capital in the form of resiprocity, cohesion and trust in the community with nutritional status of infants. This study uses primary data derived from the Indonesian Family Life Survey (IFLS) in 2007. This study is a cross sectional analytic approach. The data were analyzed in two ways: a descriptive analysis and inferential statistical methods using logistic regression, specifically the multinominal logit model.The results of this study show there is a significant relationship between financial capital and nutritional status of infants. Respondents with financial capital or high family income opportunities for children malnutrition cases is smaller than the respondents with financial capital or low family income. More higher level of income, the nutritional needs of infants will get better.Social capital variables used in this study is resiprocity, network participation and mutual trust. By the three components of social capital it can be seen that all the variables affect the nutritional status of infants. Overall a high level of social capital can lead to an increase in the nutritional status of the community. Taken together all of the variables in this study showed a significant relationship, which mean that nutritional status of infants affected by parental financial capital and mother social capital, the more higher financial capital and social capital, the level of infants nutritional status will be better., This research analyzed the influence of financial capital and social capital in the form of resiprocity, cohesion and trust in the community with nutritional status of infants. This study uses primary data derived from the Indonesian Family Life Survey (IFLS) in 2007. This study is a cross sectional analytic approach. The data were analyzed in two ways: a descriptive analysis and inferential statistical methods using logistic regression, specifically the multinominal logit model.The results of this study show there is a significant relationship between financial capital and nutritional status of infants. Respondents with financial capital or high family income opportunities for children malnutrition cases is smaller than the respondents with financial capital or low family income. More higher level of income, the nutritional needs of infants will get better.Social capital variables used in this study is resiprocity, network participation and mutual trust. By the three components of social capital it can be seen that all the variables affect the nutritional status of infants. Overall a high level of social capital can lead to an increase in the nutritional status of the community. Taken together all of the variables in this study showed a significant relationship, which mean that nutritional status of infants affected by parental financial capital and mother social capital, the more higher financial capital and social capital, the level of infants nutritional status will be better.]"

"Untuk mengatasi kebutuhan akan perumahan yang semakin meningkat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 1980-an telah mulai membangun Rumah Susun Sederhana (Rusuna) dengan konsep milik atau sewa. Seiring dengan semakin banyaknya persoalan dalam pengelolaan rusunami, maka mulai tahun 2001, Pemprov. DKI Jakarta hanya membangun rusunawa untuk pemenuhan hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Saat ini telah terbangun sekitar 14ribu unit Rusuna yang tersebar di lima wilayah kota adminstrasi Jakarta. Dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR hasilnya terkadang tidak memberi dampak kepuasan terhadap penyewa. Beberapa kasus yang terjadi akibat lokasi rusunawa yang jauh dari kegiatan penghuni. Begitu juga kekurangan beberapa fasilitas rusunawa yang tidak dilengkapi atau dipenuhi oleh pengelola rusunawa.Penelitian ini secara umum dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemprov. DKI Jakarta dalam pembangunan rusunawa untuk pemenuhan perumahan orang miskin sedangkan secara khusus dilakukan untuk mengetahui persepsi tingkat kepuasan penghuni rusunawa terhadap 23 variabel rusunawa yang mempengaruhi kepuasan tinggal penghuni. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif dengan melakukan wawancara semi terstruktur dan kuisioner.Dari hasil penelitian terungkap bahwa: Pemprov. DKI Jakarta saat ini sedang meningkatkan pembangunan rusunawa sebanyak 50 ribu unit hingga tahun 2017 dengan penyediaan anggaran pembangunan rusunawa yang maksimal, melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pihak swasta serta berbagai upaya dilakukan dalam penyediaan lahan untuk pembangunan Rusunawa. Secara keseluruhan persepsi penghuni rusunawa puas dengan layanan rusunawa yang ditunjukkan dengan nilai CSI 79%. Ada enam variabel rusunawa yang perlu ditingkatkan layanannya, yaitu: kamar mandi/toilet; layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah; layanan listrik; pasar; sekolah dan angkutan umum.

---

To address the need for housing is increasing, Jakarta Provincial Government since the 1980s have begun to build simple Flats (Rusuna) with the concept of ownership or lease. Along with the many problems in the management of rusunami, starting in 2001, the provincial government. Jakarta only build residential high-rise apartments for the fulfillment of Low-Income Communities (MBR). When this has been awakened around 14ribu Rusuna units in 13 locations across five regions of Jakarta city administration. In meeting the needs of low-income homes are sometimes the result does not give effect to the tenant satisfaction. Some cases that occur due rusunawa location away from the activities of residents. So is the shortage of public housing facilities that are not equipped or met by the manager rusunawa.This study is generally performed to determine how the provincial government policy. DKI Jakarta in the construction of public housing for the poor housing fulfillment while specifically conducted to determine the perception of the level of occupant satisfaction rusunawa rusunawa to 23 variables that affect the living occupant satisfaction. The method used in this research is qualitative and quantitative methods to conduct semi-structured interviews and questionnaires.From the results of the study revealed that: the provincial government. Jakarta is currently increasing public housing development of 50 thousand units by 2017 with the provision of public housing development budget maximum, cooperating with the central government and the private sector as well as the efforts made in the provision of land for the construction of Rusunawa. Overall perception of the occupants rusunawa satisfied with the service rusunawa indicated by the value of 79% CSI. There are six variables that need to be improved rusunawa services, namely: bathroom / toilet; garbage collection and transportation services; electrical services; market; schools and public transit."

"Studi ini bertujuan untuk menganalisa hubungan pengeluaran publik pemerintah daerah dan angka kematian bayi. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus pengeluaran publik kesehatan dengan menggunakan data panel Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 ? 2008. Pendekatan model data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Fixed Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran publik kesehatan memiliki hubungan yang signifikan secara statistik terhadap penurunan angka kematian bayi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel kontrol lain memiliki hubungan yang signifikan secara statistik terhadap penurunan angka kematian bayi.

---

This study aims to analyze the relationship between local spending and infant mortality rate in the Province of West Java from the year of 2005 to 2008. The model developed for this study is fixed effect model of panel data regression. The result show that local spending on health and control variables have a statistically significant in reduce infant mortality rate.;This study aims to analyze the relationship between local spending and infant mortality rate in the Province of West Java from the year of 2005 to 2008. The model developed for this study is fixed effect model of panel data regression. The result show that local spending on health and control variables have a statistically significant in reduce infant mortality rate."

"The present of social facilities and public utility at real estate housing is an important component. Basically, government has published the rule to control implementation of social facilities development. The rule makes the developers of housing concerning to social facilities and public utility, which is needed by society. The intention of this study is to find out and to identify the constraints that are happened in social facility and public utility development process at real estate housing for middle to lower class by the private developer inappropriate to the needs that appear on case study object.To aim the purpose, this study identifies the factors that make social facility and public utility on study case object developed not following the rules; we also analyze social facilities and public utility development processes that are running. This analysis also touches the actors who have playing role in the development process that effect to the result housing social facilities and public utility development physically. The problems that happen in policy and control aspects can be known by comparing the rule with their implementation. To know perception, this study will explore dominant factors or issues in social facilities and public utility development process as the rule run.This study finds out that there are some problems in government and developer that occur in every single step connected with policy, control and perceptions aspects in such process. This study find out too that social facility and public utility development process can be run well if it is dependant on government support by creating clear policy including any punishment for all mistakes. Also, it is important to make clear the role of all stakeholders such as government, developer and society participation to create positive synergy in providing social facilities and public utility. Basically this study has proven that there are some problems that do not make social facility and public utility development process run well especially in middle and lower housing class that caused negative implication to the society.

---

Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam lingkungan perumahan sangatlah penting. Pada dasarnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan pembangun perumahan dan pemda untuk menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dibutuhkan warganya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengidentifikasi dan menemukan kendala-kendala yang timbul dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkaitan dengan aspek kebijakan, pengawasan, dan pengendalian serta pandangan pengembang dalam pengadaannya.Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengidentifikasi proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dari mulai tahap perencanaan sampai tahapan pengelolaan dan pemeliharaan dan mengidentifikasi peranan para aktor/pelaku dalam setiap proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada perumahan. Kendala yang terjadi berkaitan dengan aspek kebijakan, penyerahan, pengawasan dan pengendalian diketahui dengan membandingkan proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan tahapan pengadaannya melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak di Pemerintah DKI Jakarta yang terkait dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan peraturan proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum di DKI Jakarta. Persepsi pengembang diketahui dengan meneliti faktor-faktor atau isu-isu dominan dalam pengadaan fasilitas sosial sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai kendala yang dialami baik oleh pengembang dan pemerintah daerah sendiri dan terjadi pada tiap tahapan proses pengadaan tersebut dalam kaitannya dengan aspek kebijakan, pengawasan dan pandangan/persepsi dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa kelancaran proses pengadaan fasos sangat tergantung pada dukungan yang diberikan pemerintah melalui kebijakan, termasuk adanya sangsi yang tegas bagi tiap pelanggaran. Selain itu, penting sekali untuk memperjelas peran masing-masing pihak dan melaksanakannya secara konsisten dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum baik itu pemda, pengembang dan partisipasi masyarakat sendiri sehingga dihasilkan sinergi yang bisa menciptakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang mencukupi baik kuantitas dan kualitasnya bagi kepentingan masyarakat banyak."

"Tesis ini membahas tentang sinergi antara lembaga penelitian dan pengembangan dengan industri dalam upaya mendorong pemanfaatan hasil-hasil penelitian agar dapat dijadikan produk yang dapat dimanfaatkan oleh industri / masyarakat. Penelitian ini akan menggali pandangan dan persepsi dari pihak-pihak yang terlibat langsung yaitu industri dan lembaga / pusat penelitian dan pengembangan di kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) Serpong, Kabupaten Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan disain deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Puspiptek belum maksimal dalam mensinergikan kompetensi iptek yang dimiliki antar laboratorium-laboratorium / pusat penelitian yang berada di kawasannya dan antara laboratorium-laboratorium / pusat penelitian yang berada di kawasannya dengan industri yang terkait. Sehingga para pelaku litbang belum maksimal dalam mengembangkan inovasi teknologi yang dimiliki untuk menciptakan produk baru berbasis teknologi. Dalam penelitian ini, peneliti merekomendasikan alternatif kebijakan Resource Management (back-office) yang berfungi membentuk jaringan sumber daya yang dimiliki oleh laboratorium-laboratorium di kawasan Puspiptek dan Business Management (front-office) yang berfungsi untuk menyusun strategi serta mengembangkan dan memasarkan berbagai potensi yang dimiliki Puspiptek.

---

This thesis discusses the synergy between research institutions and development with industry in effort to encourage the utilization of research results in order to be a product that can be utilized by the industry / community. This study will explore the views and perceptions of the parties directly involved and the institutions of industrial / research and development center in the Research Center for Science and Technology (Puspiptek) Serpong, South Tangerang Regency. This study used a qualitative approach with a descriptive design. The analysis showed that Puspiptek not maximized in science and technology competencies synergize inter-owned laboratories / research center located in the region and between the laboratories / research center located in the region with related industries. So that the perpetrators have not been maximize up in R & D to develope technological innovations that have to create new technology-based products. In this study, researchers recommend policy alternatives Resource Management (back-office) that form a functioning network of resources owned by the laboratories in the region Puspiptek and Business Management (front-office) that serves to strategize and develop and market a range of potential Puspiptek owned."

"Pengembangan pariwisata internasional adalah salah satu sektor dunia yang paling dinamis dengan pertumbuhan signifikan, dimana sektor tersebut sangat penting dalam perkembangan ekonomi. Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengkaji pasar permintaan pariwisata internasional di Indonesia yang berfokus pada tiga negara Eropa yang memepunyai distribusi besar sebagai wisatawan di Indonesia yang kemudian di relasikan kepada dampak dari pandemic COVID-19. Penelitian ini menggunakan dua jenis metodologi, yaitu, regresi OLS dan panel data untuk menganalisa adanya signidikasi determinasi peremintaan pariwisata internasional berdasarkan panel data. Kemudian, data dalam penilitian ini diambil dari Perancis, Jerman, dan Belanda dari tahun 2000 hingga 2021, dimana data tersebut diambil berdasarkan data tahunan pariwisata baik untuk  variable tangible dan intangible. Dalam penilitian ini menunjukan bahwa turis dengan pendapatan tinggi mempunyai kemungkinan lebih besar dalam melakukan kegiatan pariwisata, namun biaya transportasi yang lebih tinggi memberikan efek sebaliknya, turis asing akan mengurangi kemungkinan berpergian ke luar negeri.

---

The development of international tourism is one of the world's most dynamic and fastest-growing sectors, crucial to promote economic prosperity. This study aims to examine the demand for international tourism in Indonesia from three European tourists travelling to Indonesia and investigate how the COVID-19 pandemic impacted the tourism sector. The study implements two types of methodology were used in this study, OLS and panel data regression, in order to analyze the significance of the determinants of international tourism demand based on the panel data. The research consist data from France, Germany, and Netherland from year 2000 to 2021, using annual datasets for both dependent variable and independent variable. The result indicated that a tourist with higher income will mostly likely travel but a higher cost of transportation will discourage these foreigners from traveling abroad. "