Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas dampak kebijakan transfer tunai bersyarat, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) pada pola konsumsi yang mengarah pada percepatan pembangunan manusia dalam lingkup keluarga. Secara spesifik, skripsi ini menganalisis pengaruh PKH pada pengeluaran untuk makanan, pendidikan dan kesehatan oleh keluarga penerima manfaat (KPM). Dengan menggunakan data panel longitudinal hingga tahun ke-6 berjalannya program, penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain quasi-eksperimental. Hasil studi ini menunjukkan bahwa dengan adanya PKH, pengeluaran KPM untuk makanan dan kesehatan semakin sensitif terhadap perubahan pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya PKH masih sangat dibutuhkan oleh rumah tangga penerima manfaat untuk membantu membiayai pengeluaran-pengeluaran mendasar yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini menyarankan agar program transfer tunai bersyarat ini untuk terus dilanjutkan. Lebih dari itu, perbaikan dalam pelaksanaan program juga perlu dilakukan agar PKH lebih mampu mengentaskan kemiskinan dari KPM. Fakta bahwa pengeluaran KPM untuk makanan dan kesehatan masih terus sensitif (bahkan meningkat sensitivitasnya) terhadap perubahan pendapatan, mengindikasikan makanan dan kesehatan masih dianggap mewah dan belum menjadi kebutuhan pokok KPM.

---

This study discusses the impact of the conditional cash transfer program called the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan-PKH) on the program beneficiaries’ consumptions which are related to human development within the family sphere. Specifically, this thesis is to look at the impact of PKH on the beneficiary households’ spending on food, education and health. Using a longitudinal panel data up to the 6th year of the program, this study uses a quantitative approach with a quasi-experimental design. The results of the study show that with PKH, beneficiaries’ spendings on food and health were increasingly sensitive to changes in income. This result indicate that PKH is still very much needed by beneficiary families. For this reason, this research suggests the need for program sustainability. More than that, improvement of program implementation also needs to be done so that PKH is more able to alleviate poverty from KPM. The fact that KPM spending on food and health is still sensitive (even more sensitive) to changes in income, shows that food and health are still classified as luxury goods and have not become basic needs for KPM."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengestimasi hubungan antara digitalisasi dengan produktivitas tenaga kerja di sektor industri manufaktur. Kami menggunakan data 33.577 perusahaan industri berskala besar dan sedang di Indonesia Tahun 2017 yang diperoleh dari hasil Survei Industri Besar Sedang, Badan Pusat Statistik RI. Kami menggunakan metode regresi linier berganda terhadap data cross-section dengan variabel dependen yaitu produktivitas tenaga kerja dan variabel independen utama yaitu proporsi nilai aset ICT terhadap total aset barang modal sebagai variabel digitalisasi. Hasil estimasi menunjukkan bahwa digitalisasi berasosiasi positif dan signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja industri besar dan sedang di Indonesia.

---

ABSTRACTThis study aimed to estimate the relationship between digitalization and labor productivity in manufacturing sector. We used data of 33.577 large and medium industrial firms in Indonesia in 2017 obtained from Annual Manufacturing Survey 2017 database, Statistics Indonesia. We used multiple linear regression on cross-sectional data with labor productivity as dependent variable and ICT asset proportion as our main independent variable, represented the digitalization variable. Our estimation results show that digitalization is positively and significantly associated with labor productivity in large and medium industries in Indonesia."

"Dengan menggunakan data panel 505 kabupaten/kota di Indonesia selama periode pelaksanaan desentralisasi dari tahun 2001-2017, penelitian ini bertujuan untuk menguji tentang indikasi konvergensi perekonomian antar daerah di Indonesia dan untuk mengetahui pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap konvergensi pendapatan perkapita antar daerah di Indonesia. Indikator desentralisasi fiskal menggunakan indikator pendapatan dan indikator belanja daerah. Indikator pendapatan daerah terdiri dari pendapatatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana transfer. Indikator belanja daerah fokus pada belanja sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor infrastruktur. Menggunakan analisa konvergensi statis, penelitian ini menemukan bukti bahwa terjadi konvergensi pendapatan perkapita antar kabupaten/kota di Indonesia. Analisa konvergensi dinamis dengan model absolute convergence dan conditional convergence. Hasil estimasi model absolute convergence menunjukkan terjadinya konvergensi pendapatan perkapita antar kabupaten/kota di Indonesia dengan tingkat konvergensi sebesar 7 persen. Sedangkan hasil estimasi model conditional convergence menghasilkan tingkat konvergensi sebesar 19 persen ketika tenaga kerja, investasi, angka partisipasi pendidikan, dan indikator desentralisasi fiskal disertakan dalam model.

---

Using panel data of 505 regency/municipality in Indonesia during the implementation period of decentralization from 2001-2017, this study aims to examine indications of economic convergence between regions in Indonesia and to determine the effect of fiscal decentralization policies on the convergence of per capita income between regions in Indonesia. Fiscal decentralization indicators use income indicators and regional expenditure indicators. Regional income indicators consist of local revenue, revenue sharing funds and transfer funds. Regional expenditure indicators focus on spending on the education sector, the health sector, and the infrastructure sector.

Using a static convergence analysis, this study found evidence that there was a convergence of per capita income between regency/municipality in Indonesia. Analysis of dynamic convergence with absolute convergence and conditional convergence models. The absolute convergence model estimation results show the convergence of per capita income between regency/municipality in Indonesia with a convergence rate of 7 percent. While the estimation results of the conditional convergence model produce a convergence rate of 19 percent when labor, investment, education participation rates, and indicators of fiscal decentralization are included in the model."

"ABSTRAKProducer Support Estimate diakui sebagai indikator proteksi sektor agrikultur terbaik karena karakteristiknya yang memungkinkan untuk melihat proteksi secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Namun demikian, indikator ini tidak memperhatikan dampak penyimpangan nilai tukar terhadap tingkat proteksi sehingga dapat menimbulkan bias pada analisa proteksi negara bersangkutan. Penelitian ini dibuat untuk menganalisa tingkat proteksi pada sektor agrikultur Indonesia dengan memperhitungkan dampak penyimpangan nilai tukar pada perhitungan PSE. Penelitian ini dilakukan dengan menghitung nilai tukar riil ekuilibrium untuk Indonesia pada tahun 1993-2009 dengan menggunakan model Montiel (1999). Variabel yang digunakan adalah proxy dari nilai tukar riil, komponen konsumsi dalam pengeluaran pemerintah, Balassa-Samuelson Effect, Terms of Trade, arus modal bersih, dan liberalisasi ekonomi. Dampak penyimpangan lalu dihitung dengan melihat selisih nilai tukar nominal dan nilai tukar nominal ekuilibrium untuk kemudian dimasukkan ke dalam perhitungan PSE baru. Penelitian ini menemukan bahwa dampak penyimpangan nilai tukar rupiah signifikan pada PSE untuk Indonesia, khususnya saat ekonomi sedang stabil. Nilai PSE akan semakin bias saat penyimpangan semakin besar. Dapat disimpulkan bahwa usaha pemerintah untuk melakukan proteksi atau disproteksi pada sektor agrikultur dapat terganggu dengan adanya penyimpangan nilai tukar.

---

ABSTRACTProducer Support Estimate is an indicator that is approved by many researchers as the best measure to estimate the level of agriculture protection because of its ability to include protection at all levels of production. However, the current PSE indicator does not include the effect of exchange rate alignment and can result to a bias in the analysis of a country's protection. This study is written to provide an analysis of Indonesia?s agricultural protection using a modified PSE that takes into account the effect of exchange rate misalignment as a source of reference. The study uses Montiel?s (1999) model to determine Indonesia?s equilibrium real exchange rate from 1993-2009. The variable used are a proxy of Real Exchange Rate, Balassa-Samuelson Effect, Government Consumption Expenditure, Terms of Trade, Net Capital Inflow, and Economic Liberalization. The gap between the model?s nominal?s exchange rate and observed nominal exchange rate is used to calculate the new PSE. The study shows that exchange rate alignment is significantly affecting the level of protection measured by PSE. Result shows that a higher misalignment would lead to a higher bias in PSE calculation. The government?s effort to protect or diprotect the agricultural sector may be hampered by the exchange rate alignment effect."

"Penyaluran kredit di Indonesia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya suku bunga kredit, suku bunga SBI, lending capacity, GDP, Indeks Produksi, Indeks Harga Konsumen, rasio modal terhadap asset, NPL. Data yang digunakan adalah data triwulan yang berasal dari BPS, Bank Indonesia, dan CEIC. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat variabel yang memiliki pengaruh terkuat dari tingkat koefisiennya. Regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square. Dari hasil yang didapat ternyata GDP dan lending capacity memiliki koefisien yang terbesar yaitu 1,873 dan 0,7084.

---

Credit distribution in Indonesia can be influenced by several factors, including interest rates, SBI, lending capacity, GDP, Production Index, Consumer Price Index, the ratio of capital to assets, NPL. The data used are quarterly data is derived from BPS, Bank Indonesia, and CEIC. The purpose of this study is to look at the variables that have the strongest influence on the rate coefficient. Regression were used in this study is the Ordinary Least Square. From the results obtained it turns out GDP and has a lending capacity of the largest coefficient is 1.873 and 0.7084."

"ABSTRAK

Fakta kesehatan menunjukan bahwa konsumsi minuman beralkohol dapat menghasilkan agresivitas yang dapat memicu tindakan kejahatan kekerasan bagi penggunanya. Studi ini bertujuan melihat pola pesebaran serta bukti empiris hubungan antara konsumsi minuman beralkohol dan tingkat kejahatan kekerasan. Dengan menggunakan data Susenas dan Podes 2011, studi ini melihat pola bahwa daerah dengan tingkat konsumsi alkohol tinggi ternyata juga memiliki tingkat kejahatan kekerasan yang tinggi. Hasil regresi menunjukan bahwa konsumsi minuman beralkohol berpengaruh secara statistik terhadap tindak penganiayaan, Sedangkan konsumsi minuman beralkohol tidak berpengaruh terhadap tindak pembunuhan dan pemerkosaan. Dalam studi ini pun terdapat variabel – ariabel kontrol yang berpengaruh terhadap tindak penganiayaan seperti perbedaan etnis dan jumlah warung yang berpengaruh secara statistik terhadap tindak penganiayaan begitu juga jumlah tempat hiburan malam dan pendidikan memiliki pengaruh terhadap pembunuhan. Studi ini bermanfaat untuk memberi landasan dalam perancangan Peraturan Daerah akibat dari penghapusan Keputusan Presiden No.3 tahun 1997 oleh MA pada 18 Juni 2013 tentang pengendalian minuman beralkohol di Indonesia.

---

ABSTRACT

Health facts show that the alcohol consumption can result in aggression which can lead to violent crime fotr its users. This study aims to look at the pattern of distribution as well as empirical evidence of the relationship between alcohol consumption and violent crime. Using data Susenas and Podes 2011, this study shows the pattern that regions with high alcohol consumption rate have high violent crime rate too. The result of regression describes that alcohol consumption statistically has influence to persecution activity, while alcohol consumption has no influence to homicide and sexual abuse activities. Inthis study, there are also control variables that significantly influence for the persecution activity such as, ethnicity, and availability of mini market/convinience store. Night entertainment spots and education also have influence for homicides. This study provides a basis for the design of local rules as a result of the elimination of the President‟s Decision No. 3/1997 by the Supreme Court on 18 June 2013 about the control of alcohol beverage in Indonesia.

"

"Perkembangan teknologi informasi memberikan kesempatan dan tantangan. Salah satu tantangannya adalah semakin mudahnya penyebaran produk digital yang melanggar hak cipta. Salah satu produk hak cipta yang didistribusikan secara ilegal dengan masif adalah manga. Perdebatan mengenai pengaruh penyebaran scanlation (manga bajakan) masih ramai diperbincangkan. Penelitian ini bertujuan mencari tahu pengaruh scanlation terhadap pembelian manga legal, dengan sampel Mahasiswa Universitas Indonesia. Hasil kesimpulan dari penelitian ini, tidak ditemukan cukup bukti yang menyatakan scanlation memiliki pengaruh negatif terhadap pembelian manga.

---

The development of information technology gives us opportunities and challenges. One of the challenge is the distribution of illegal content. One of the illegal content that is massively distributed is scanlation. Scanlation is the pirated version of manga. The debate of the real impact of scanlation on manga sales is still unclear.

This study tries to find the impact of scanlation on the sales of legal manga in Indonesia. The study then concludes that there is not enough evidence on the hypothesis that scanlation harms manga sales."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mandatory spending pemerintah yang terdiri dari kewajiban penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN-D, penyediaan dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), penyediaan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD, dan penyediaan Dana Otonomi Khusus untuk provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis data panel melalui perhitungan Random Effect Model (REM) dengan memasukkan unsur time lag atau jeda waktu. Berdasarkan hasil analisis regresi, diketahui bahwa anggaran pendidikan belum memiliki pengaruh terhadap IPM Indonesia, selanjutnya pada komponen dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif, sementara Dana Bagi Hasil (DBH) belum memiliki pengaruh terhadap IPM Indonesia. Untuk anggaran kesehatan, anggaran melalui belanja pemerintah pusat memiliki pengaruh positif, sementara anggaran daerah belum memiliki pengaruh terhadap IPM Indonesia. Sementara itu Dana Otonomi Khusus (DOK) belum memiliki pengaruh terhadap IPM Indonesia.

---

The objectives of the study is to determine the effect of government mandatory spending which consists of the obligation to provide education budget by 20 percent of APBN-D, providing equalization funds in the form of the Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), and Dana Alokasi Khusus (DAK), provision on health budget by 5 percent of APBN and 10 percent of APBD, then the provision of Dana Otonomi Khusus (DOK) for Aceh, Papua and West Papua on Indonesia?s Human Development Index ( HDI ). This study uses panel data analysis through the calculation of Random Effects Model (REM) by incorporating the elements of time lag.Based on regression analysis results, it is known that the education budget has not had an influence on Indonesia's HDI, then the component of balance funds consisting of the Dana Alokasi Umum (DAU) and Dana Alokasi Khusus (DAK) has a positive impact, while Dana Bagi Hasil (DBH) do not yet have impact on Indonesia?s HDI. For the health budget, the budget through central government spending has a positive effect, while local government budgets have not had an influence on Indonesia's HDI. Meanwhile Dana Otonomi Khusus (DOK) has not had an influence on Indonesia's HDI."

"[Seiring dengan pembangunan yang dilakukan di berbagai bidang oleh pemerintah Indonesia, khususnya di Kementerian ESDM, yang merupakan salah satu Kementerian penyumbang pendapatan negara terbesar, jumlah Barang Milik Negara terus bertambah baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Barang Milik Negara merupakan sumber daya penting bagi pemerintah sebagai penopang pendapatan Negara. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan Barang Milik Negarayang baik dan optimal untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaruh faktor implementasi pengelolaan Barang Milik Negara, akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara serta monitoring dan evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara terhadap efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara, 2) pengaruh peran Sumber DayaManusia terhadap efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara dan 3) pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap hubungan antara faktor implementasi pengelolaan Barang Milik Negara, akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara serta monitoring dan evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara dengan efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara. Populasi penelitian adalah 27 unit Satuan Kerja dan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian ESDM dengan jumlah responden sebanyak 115 orang. Data yang didapat diolah denganmenggunakan Software SPSS 19.0 dan Lisrel 8.7 dan dianalisis dengan path analysis model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia merupakan moderasi murni (pure moderation) dimana Implementasi, Akuntabilitas, serta Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara yang dimoderasi oleh Sumber Daya Manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Negara. Dimana semakin baik Implementasi, Akuntabilitas, serta Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BarangMilik Negara yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang handal maka semakin efektif juga Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian ESDM.;As the Government of Indonesia grows and develops, the amount of government assets continue to grow both quantitatively and qualitatively. This numbers grows exceptionally high in Ministry of Energy and Mineral Resource of Indonesia which is one of the largest contributors to the government incomes. Therefore, agood government assets management is required since it is a vital aspect to government incomes. An optimal government assets management will aid Indonesia to achieve good governance. This study aimed to determine: 1) the effect of implementation, accountability andmonitoring and evaluation of government assets management to the effectiveness of government assets management, 2) the role of human resources to the effectiveness of government assets management and 3) the influence of human resources role on the interaction of implementation, accountability and monitoring and evaluation of government assets management to the effectiveness of government assets management. In order to find out the outcome, this studyconducted a survey to 115 respondents from 27 different units within The Centre Management of Government Assets in the Ministry of Energy and Mineral Resources. The data acquired from the survey was processed using SPSS 19.0 software for the descriptive analysis and Lisrel 8.7 software for path analysis model. The study indicated that Human Resource is a pure moderation which has significant effects on the relation between implementation, accountibility, monitoring, and evaluation of government assets to government assets management. This mean better implementation, accountibility, monitoring andevaluation of government assets which supported by great human resource will lead to a better government assets management within Ministry of Energy and Mineral Resource of Indonesia, As the Government of Indonesia grows and develops, the amount of governmentassets continue to grow both quantitatively and qualitatively. This numbers growsexceptionally high in Ministry of Energy and Mineral Resource of Indonesiawhich is one of the largest contributors to the government incomes. Therefore, agood government assets management is required since it is a vital aspect togovernment incomes. An optimal government assets management will aidIndonesia to achieve good governance.This study aimed to determine: 1) the effect of implementation, accountability andmonitoring and evaluation of government assets management to the effectivenessof government assets management, 2) the role of human resources to theeffectiveness of government assets management and 3) the influence of humanresources role on the interaction of implementation, accountability and monitoringand evaluation of government assets management to the effectiveness ofgovernment assets management. In order to find out the outcome, this studyconducted a survey to 115 respondents from 27 different units within The CentreManagement of Government Assets in the Ministry of Energy and MineralResources. The data acquired from the survey was processed using SPSS 19.0software for the descriptive analysis and Lisrel 8.7 software for path analysismodel.The study indicated that Human Resource is a pure moderation which hassignificant effects on the relation between implementation, accountibility,monitoring, and evaluation of government assets to government assetsmanagement. This mean better implementation, accountibility, monitoring andevaluation of government assets which supported by great human resource willlead to a better government assets management within Ministry of Energy andMineral Resource of Indonesia]"

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya pengaruh iklan gambar seram & iklan jantan terhadap konsumsi & willingness to pay pada perokok aktif di Universitas Indonesia. Masalah ini berimplikasi pada dampak iklan gambar seram mempengaruhi konsumsi yang memiliki pemikiran untuk berhenti merokok pada perokok aktif & pada dampak iklan jantan mempengaruhi preferensi perokok karena merokok jantan. Selain itu, Iklan gambar seram mempengaruhi willingness to pay dapat dilihat preferensi rokok yang buruk & iklan jantan mempengaruhi willingness to pay dapat dilihat preferensi rokok jika merokok jantan. Skripsi ini menganalisis implikasi tersebut dengan menggunakan data primer yang dilakukan dengan cara survei perokok aktif di Universitas Indonesia. Hasil estimasi menunjukan bahwa terdapat hubungan negatif pada iklan gambar seram terhadap konsumsi & willingness to pay dan terdapat hubungan positif pada iklan jantan terhadap konsumsi & willingness to pay.

---

ABSTRACT

This paper studies effect of pictorial health warnings advertising & manly advertising on consumption and willingness to pay cigarette by smoker in University of Indonesia. The implies that effect pictorial health warnings on consumption have thought for quit cigarette to smoker & effect manly advertising on consumption have preference smoker because manly smoker. Moreover, pictorial health warnings on willingness to pay that smoker can look preference cigarette is bad & effect manly advertising to willingness to pay can look preference cigarette because manly smoker. This paper analiysis use primary data to collected by customer survey in University of Indonesia. The estimation have negatif relationship between pictorial health warnings advertising on consumption & willingness to pay and positif relationship between manly advertising on consumption & willingness to pay."