Hasil Pencarian

Ditemukan 35 dokumen yang sesuai dengan query

Yulita Assamadi

Wanprestasi terhadap perjanjian kredit pada Bank BNI

" Pembiayaan merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Salah satu sumber dana untuk pembiayaan tersebut, yang sejak beberapa tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan, adalah kredit perbankan. Kredit yang selektif dan terarah akan dapat menunjang terlaksananya pembangunan suatu negara yang bermanfaat bagi masyarakat. Mengingat pentingnya hubungan bank dengan nasabah dalam pemberian kreditnya, sangat diperlukan adanya suatu perjanjian kredit. Hal ini berkaitan dengan kemungkinan adanya wanprestasi, dimana pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993

S20550

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Manurung, Rista Q.

Jaminan personal (personal guarantee) dalam pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi

" Peran aktif lembaga perbankan menyalurkan dana masyarakat (kredit) sangat dibutuhkan dalam upaya memacu partisipasi sektor swasta menopang pertumbuhan ekonomi negara, Namun karena adanya paket peraturan likuiditas bank dari otoritas moneter, maka bankbank harus bekerja sama membentuk sindikasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan sejumlah besardana usaha. Sehubungan dengan hal itu, UU Perbankan 1992 antara lain menegaskan larangan bagi bank untuk member! kredit kepada siapapun yang tidak diyakininya mampu dan sanggup melunasi pada waktu yang diperjanjikan. Meskipun ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996

S20675

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Engkus Kusnandar

Asas subgrosi dalam praktek usaha jasa anjak piutang (Suatu tinjauan dari dari segi hukum perikatan perdata barat)

" Transaksi jual-beli yang dulu dilakukan secara tunai saat ini nampaknya sudah mulai bergeser. Sekarang semakin banyak transaksi jual-beli yang dilakukan dengan sistem kredit. Pola transaksi seperti ini jelas akan berpengaruh terhadap sirkulasi dana dari pengusaha penyelenggara sistem transaksi kredit ini. Mereka akan kesulitan mengatur kelancaran usahanya seandainya pada tengah-tengah waktu pembayaran yang belum lagi jatuh tempo timbul masalah pendanaan mendesak, yang memerlukan dana tunai dengan segera. yang Masalah kebutuhan akan dana segar saat ini tidak ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992

S20551

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Limbong, Dessy Rosalyn

Pertanggungjawaban ganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak (analisis kasus gugatan ganti kerugian akibat tindak pidana dengan terdakwa Rudy Thimandalle

Depok: Universitas Indonesia, 2003

S22156

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Arief Dewanto

Suatu tinjauan yuridis terhadap penjamin di dalam indemnity agreement (praktek dalam surety bond)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991

S20546

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Simorangkir, Rully Messaya

proses pelaksanaan parate eksekusi dalam perjanjian gadai saham pt Adaro Indonesia (studi kasus terhadap penetapan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor 332.pdt.p.2001/PN.Jaksel., 11 Desember 2001 nomor 333/pdt.p/2001/PN.Jaksel.m nomor ii Desember 2001, dan nomor 36/pdt.p/2002/PN.Jaksel, 19 Pebruari 2002)

Depok: Universitas Indonesia, 2007

S22458

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dwimas Andila

Pemanggilan pihak pengadilan terhadap tergugat terkait lahirnya putusan verstek: Studi kasus putusan pengadilan negeri No.258/Pdt.G/2005/PN.Jak-Sel

" Skripsi ini membahas proses pemanggilan tergugat oleh pihak pengadilan dikaitkan dengan lahirnya putusan verstek. Pemanggilan harus dilakukan menurut tata cara yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Sah tidaknya pemanggilan yang dilakukan oleh pihak pengadilan sangat menentukan proses pemeriksaan persidangan di pengadilan serta hasil putusan dari perkara tersebut. Kesalahan dalam melakukan pemanggilan dapat membuat pemanggilan menjadi tidak sah dan tidak patut. Pemanggilan yang tidak sah dan tidak patut dapat memicu lahirnya putusan yang merugikan pihak yang dipanggil ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2009

S22529

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Riki Susanto

Kompensasi peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dalam memutus sengketa kepemilikan atas tanah dan membatalkan sertfikat tanah sebagai keputusan tata usaha negara (studi kasus putusan pengadilan negeri Bogor No. 63/PDT.G/2008/PN.BGR jo.putusan pengadilan tinggi Bandung No 115/PDT/2009/PT.BDG dan putusan pengadilan tata usaha negara No. 32/G/2008/PTUN-BDG)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S22483

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Dewi Paramita

Kesalahan pemeriksaan bedah mayat forensik di tinjau dari segi perbuatan melangar hukum (studi kasus marsinah)

" Pemeriksaan bedah mayat forensik harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesi bagi pemeriksaan bedah mayat forensik. Bila tidak dilakukan sesuai dengan Standar Profesi maka berarti dokter yang melakukan pemeriksaan tersebut telah melakukan kesalahan. Kesalahan ini dapat mengakibatkan adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan. Undang-undang Kesehatan telah mengatur dalam pasal 55, bahwa setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kerugian yang ditimbulkan oleh tenaga kesehatan dan ganti rugi tersebut dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berarti ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995

S20638

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ken Wedhayanti DA

Perjanjian kontrak production sharing patungan antara pertamina dengan Kodeco ditinjau dari segi hukum perdata barat

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990

S20405

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian