Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Among the various types of non-tariff barriers to trade, standards andtechnical regulations measure imposed by trading partners is one ofthe determinants to Indonesia's export activities that often have beenneglected. Probiem in meeting the standards (the terms “standards”and technical regulations” are used interchangeabiy throughout thisstudy) has always been on the top three of developed countries’complaints to the agriculture-based imports from Indonesia. On theother hand, stricter imposition of standards has now also being appliedby several importing countries, including the European Union (EU),which have been the main importers of Indonesian agriculturalproducts.This study covers Indonesia's export activities to four partner countriesin EU, on four selected agricultural commodity groups during theperiods of 1990-2005. Export activities were analyzed with a singie-country Gravity Modei approach (Chevassus-Lozza, et ai., 2005) whichuses the constant elasticity of substitution (CES) utility function inderiving an operationai gravity model. Standards are included as thevariabies of trade restrictiveness, parameterized by stocks ofstandards developed both by the Indonesia as exporter, and EUcountries as importers. Estimation for the model was done through theSeemingiy Unreiated Regression (SUR) for disaggregated pooied data.The results of analysis shows that a single-country gravity model usedin this study is able to assess the impacts of standards measures onIndonesias export activities in the selected commodity groups. Anincrease of foreign specific standards imposition reduces Indonesiasexports by 0.07 per cent, thus, act as trade deterrence and lead tocompetition disadvantage for Indonesia. On the other hand, anincrease of Nationai Standards of Indonesia imposition gives roie tocompetitive advantage and increases Indonesias exports by 0.03 percent."

"Keterbatasan akses terhadap air berslh akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada berbagai dimensi kemiskinan, diantaranya pengurangan pendapatan, sanitasi yang buruk, derajat kesehatan yang rendah, bahkan ketimpangan jender. Harga yang harus dibayar oleh rumah tangga miskin untuk mendapatkan air umumnya mempunyai share yang besar (Iebih dari 20%) dalam pengeluaran rumah tangga miskin.Mengapa kaum miskin membayar Iebih banyak untuk mendapat air? Starting-point untuk menjawab pertanyaan tersebut adaiah karena adanya kelangkaan air di suatu wilayah. Pada hampir semua wilayah yang mempunyai problem keterbatasan air berslh, perjuangan rutin untuk akses air bersih merupakan upaya yang dapat menguras keuangan, aset fisik, serta kehidupan bagi rumahtangga miskin.Sebagai salah satu kabupaten yang terluas di Propinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Gunungkldul mempunyai masalah yang terkalt dengan kekeringan dan kemiskinan. Dua masalah tersebut bahkan menjadi cirikhas untuk menggambarkan kondisi Kabupaten Gunungkidul. Implikasi dari kondisl tersebut maka upaya pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin merupakan salah Satu prioritas kebijakan yang harus diatasi terutama oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.Analisis kebijakan pemenuhan air berslh bagi masyarakat miskin ciriakukan dengan menggunakan metode AHP. Untuk menentukan kebijakan yang akan dipilih dilakukan dengan menyusun hirarki model perencanaan. Agar perencanaan Ieblh efektif digunakan penggabungan hira rki bentuk standar dari forward-backward process. Dalam kerangka modet perencanaan dengan metode Ai-IP, untuk memperluas akses air bersih bagi masyarakat miskin di Gunungkidul diperoleh lima pilihan kebijakan yang optimal, yakni : fasilitasi teknologi tepat guna, pembangunan sarana air bersih, penguatan kelemoagaan, pemoerian oantuan/suosicii, Serta teraimir pengelolaan air berslh skaia Iokai."

"ABSTRAKSejak Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijaksanaan dalam bidang keuangan terutama yang berkaitan dengan pasar modal pada tahun 1988 seperti deposito dikenakan pajak, pihak asing dapat membeli saham di Bursa Efek Jakarta, dan keringan dalam pendaftaran di Bursa Efek Jakarta (Usman, 1989), maka Bursa Efek Jakarta sangat berkembang. Saat ini perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta ada sekitar 240 perusahaan dengan Kapitalisasi Pasar sekitar Rp. 150 trilliun. Bagi para ekonom, pengusaha dan analis indeks BEJ telah menjadi sebuah leading indikator dalam perekonomian Indonesia. Disamping itu, perdagangan Bursa Efek Jakarta hampir 70 persen berasal dari investor asing. Bahkan kenaikan dan penurunan BEJ selalu dikaitkan dengan situasi bursa yang sudah maju yang terdapat di negara-negara maju bahkan diduga bahwa keterkaitan tersebut akan berlangsung dalam jangka panjang. Ketiga hal tersebut menjadi pembahasan dalam studi ini.Dalam menganalisis hal tersebut, studi ini akan menggunakan teknik akar-akar unit untuk melihat keacakan dari variabel makro tersebut. Metode regressi digunakan dalam menganalisis variabel makro yang menjelaskan indeks BFJ dan juga faktor investor asing tersebut. Keterkaitan antar bursa dalam jangka pendek atau jangka panjang menggunakan model kesalahan koreksi (error correction model).Variabel makro merupakan variabel yang selalu diperhatikan pemerintah dalam rangka memutuskan kebijakan untuk memperbaiki situasi ekonomi. Dalam hal bursa saham, pemerintah perlu meniperhatikan variabel makro tingkat bunga, kurs dollar, transaksi beijalan, perubahan uang beredar dan inflasi. Karena kelima variabel tersebut yang signifkan menjelaskan indeks BEJ. Variabel pedapatan perusahaan juga signifikan menjelaskan indeks BEJ.Pengaruh investor asing cukup mempunyai peranan besar dalam perdangan di BEJ. Pemerintah sebaiknya melepas kebijakan 49 persen asing dapat membeli saham di BEJ. Neto volume saham pembelian asing pada bulan akan mempunyai dampak negatif empal bulan kemudian.Bursa saham New York yang menggunakan indeks Dow-Jones dan bursa saham Hongkong dengan indeks Hangseng signifikan menjelaskan variasi indeks BEJ. Tetapi, indeks Nikkei tidak signifikan menjelaska variasi indkes BEJ. Ketiga indeks bursa yang maju tersebut mempunyai kointegrasi dalam jangka pendek.Studi ini menggunakan periode waktu yang cukup pendek yaitu January 1989 sampai dengan September 1995. Oleh karenanya, hasilnya kemungkinan akan berbeda bila menggunakan periode yang lama lagi. Pada sisi lain, studi ini belum memasukkan faktor volatility dimana dapat menggunakan metode GARCH dan ARCH dalam analisisnya. Walaupun demikian hasil studi ini sudah memberikan titik awal mengenai penelitian pasar modal yang mengkaitkannya dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah."

"Lemuru merupakan jenis ikan utama di Selat Bali. Sekitar 80% dari hasil tangkapan nelayan di Selat Bali adalah ikan Lemuru. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan perikanan mencapai sekitar 61%. Dengan demikian, analisis mengenai perekonomian di Selat Bali sangat erat kaitannya dengan analisis mengenai perekonomian Lemuru.Analisis ekonomi dinamis dapat dilakukan dengan menghitung tangkapan optimum yang memaksimumkan keuntungan bersih dari pengusahaan Lemuru. Kondisi biologis ikan Lemuru yaitu sifat reproduksi dan pertumbuhan ikan Lemuru serta keterkaitan antara produksi Lemuru muda dan Lemuru dewasa menjadi kendala dalam persoalan maksimisasi di atas. Persoalan optimasi ini diselesaikan dengan menggunakan pengganda LAGRANGE dan kondisi KUHN TUCKER. Metode KUHN TUCKER merupakan salah satu teknik dalam menyelesaikan persoalan nonlinear programming.Dalam menggambarkan kondisi biologisnya, Lemuru dibagi menjadi Lemuru muda dan Lemuru dewasa. Dalam satu tahun, Lemuru muda bertumbuh menjadi Lemuru dewasa dan Lemuru dewasa melakukan reproduksi menghasilkan Lemuru muda. Di pasar, Lemuru muda mempunyai harga jual lebih rendah- dibandingkan ikan Lemuru dewasa.Populasi Lemuru diperkirakan mencapai keseimbangan pada tahun 2010 pada tingkat 245,634.395 ton untuk ikan Lemuru dewasa dan 110,070.564 ton untuk ikan Lemuru muda. Untuk mencapai kondisi keseimbangan, maka tingkat tangkapan yang harus dilakukan adalah 95,309.640 ton untuk ikan Lemuru dewasa dan 29,768.135 ton untuk ikan Lemuru muda."

"Pada tahun 1982 ekonomi Indonesia mengalami resesi sebagal dampak dari resesi yang dialami banyak negara maju. Kenaikan produk domestik bruto rill pada tahun 1982 hanya 2,2%, suatu penurunan dibandingkan dengan tahun 1981 yang mencapai kenaikan 7% dan tahun 1980 mencapai kenaikan 9,9%. Sementara itu, neraca pembayaran dan transaksi berjalan sejak tahun 1981 terus mengalami defisit. Tahun 1982 defisit neraca pembayaran mencapai nilai US$ 1,9 milyar dan deflsit transaksi berjalan mencapai nilai US$ 5,5 milyar. Permasalahan ekonomi Ini dicoba untuk diperbaiki oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan."

"Dari studi Langoni (1987) diketahui bahwa bagi negara-negara yang tergolong memiliki utang luar negeri yang relatif besar dan ketergantungan ekonomi dalam negcrinya terhadap ekonomi dunia relatif tinggi, upaya pengendalian nilai tukar mata uang negara agar temp stabil sangat penting dalam menunjang kestabilan ekonomi negara secara keseluruhan menurun. Menurut World Bank (1996), lima negara yang memiliki utang luar negeri melebihi 100 miliar US dollar pada tahun 1995. adalah Meksiko. Brazil. Cina, India. dan Indonesia.Untuk kasus Indonesia, pada tahun 1995, persentase ekspor ditambah impor dalam PUB (produk domestik bruto) relatif mencapai sekitar 62 pcrsen. Memperhatikan keadaan perekonomian Indonesia serta mengacu pada studi Langoni. maka pengendalian nilai tukar rupiah sangat penting dalam nienciptakan kestabilan perekonomian negara secara keseluruhan."

"Tesis meneliti hubungan penganggaran berbasis kinerja terhadap reformasi birokrasi di Indonesia. Data untuk variabel reformasi birokrasi diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Kementerian dan lembaga pemerintah pusat menjadi objek penelitian ini karena merupakan objek utama yang mempengaruhi perbaikannya tata kelola pada pemerintah Indonesia. Variabel utama dalam penelitian ini adalah variabel penganggaran berbasis kinerja yang diwakili oleh variabel penyerapan anggaran, capaian keluaran/output, dan efisiensi penggunaan anggaran sedangkan variabel kontrol dalam penelitian ini adalah variabel pagu anggaran/alokasi anggaran dan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) per Kementerian dan Lembaga. Berdasarkan data periode 2014-2018, hasil dari estimasi panel fixed effect ini menunjukkan bahwa adanya hubungan langsung penganggaran berbasis kinerja terhadap Reformasi Birokrasi di Indonesia. Kementerian atau Lembaga dengan nilai indeks keluaran/output yang meningkat, penyerapan yang tinggi, jumlah ASN yang rendah, serta konteks historis efisiensi penganggaran, cenderung juga mengalami peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (RB).

---

The thesis examines the relationship between performance-based budgeting and bureaucratic reform in Indonesia. Data for bureaucratic reform variables are measured through the Bureaucratic Reform Index (RB). Ministries and central government agencies are the object of this research because they are the main objects that influence the improvement of governance in the Indonesian government. The main variable in this research is the variable of performance-based budgeting which is represented by the variable of budget absorption, output/output achievement, and efficiency of budget use, while the control variables in this study are the variable of the budget ceiling/budget allocation and the number of State Civil Servants (ASN) per Ministry and Institution. Based on data for the 2014-2018 period, the results of this fixed effect panel estimate indicate that there is a direct relationship between performance-based budgeting and Bureaucratic Reform in Indonesia. Ministries or institutions with increased output/output index values, high absorption, low number of ASN, and the historical context of budgeting efficiency, also tend to experience an increase in the Bureaucratic Reform Index (RB)."

"Skripsi ini ingin melihat pengaruh dari preferensi risiko dan preferensi waktu terhadap intensi pensiun pada pekerja sektor formal yang berusia 50 tahun keatas di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data cross-section dengan analisis data sekunder menggunakan regresi logistik dari Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga (SAKERTI) gelombang 5 (2014). Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa preferensi risiko dan preferensi waktu secara signifikan berkaitan dengan intensi pensiun seseorang. Selain itu, terdapat faktor lain yang juga memengaruhi intensi pensiun seperti faktor kesehatan dan karakteristik individu.

---

This thesis wants to see the effect of risk preferences and time preferences on retiment intentions of formal sector workers aged 50 years and above in Indonesia. This study uses cross-section data with secondary data analysis using logistic regression of wave 5 (2014) of the Indonesian Family Life Survey (IFLS). The results of this study found that risk preferences and time preferences are significantly associated with retirement intentions. In addition, there are other factors that also affect the intention to retire such as health factors and individual characteristics."

"Infrastruktur merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi. Secara makro, infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital dan secara mikro, infrastruktur mempengaruhi biaya produksi. Dalam keuangan negara & daerah belanja infrastruktur dikelompokkan dalam jenis belanja modal. Alokasi belanja modal memiliki konsekuensi meningkatnya belanja pemeliharaan di tahun anggaran ke depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi belanja pemeliharaan, dan hubungannya dengan belanja modal serta bagaimana pengalokasian belanja pemeliharaan. Sebagai sebuah penelitian kuantitatif yang didukung dengan pendekatan kualitatif penulis menganalisa realitas dan membandingkannya dengan teori yang ada. Data yang diolah adalah data keuangan dengan alat analisis correlation matrix yang dipadukan dengan observasi data dokumen dan teori.Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi belanja pemeliharaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni, alokasi belanja modal tahun sebelumnya, metode penghitungan belanja pemeliharaan, dan jumlah aset yang ada. Belanja pemeliharaan juga memiliki hubungan yang kuat terhadap belanja modal tahun sebelumnya. Koefisien korelasi tertinggi ditunjukkan oleh hubungan belanja pemeliharaan dengan belanja modal satu tahun sebelumnya yakni sebesar 0,94. Besaran alokasi belanja pemeliharaan menggunakan metode actual expenditure. Ke depan, sebaiknya pemerintah mulai menerapkan konsep multi-term expenditure framework (MTBF) dalam pengalokasian belanja modal dan belanja pemeliharaan, mulai dari planning, executing, monitoring dan evaluating. Pemerintah juga sudah harus mulai menerapkan sistem akumulasi penyusutan dalam menghitung neraca daerah sehingga aset yang tercantum dalam neraca daerah lebih realistis.

---

Infrastructure is the engine of economic growth. On the macroeconomics, infrastructure affecting the marginal productivity of private capital and microeconomics, infrastructure affect production costs. In the state and local finance infrastructure expenditures are grouped in this type of capital expenditures. Allocation of capital expenditures have increased consequences of maintenance expenditures in the next budget year. This study aims to determine the factors that affect the maintenance expenditure, and its relation to capital expenditure and how the allocation of maintenance expenditure. As a quantitative research supported by the qualitative approach, the authors analyze the reality and compare it with existing theories. The data is processed financial data with the correlation matrix analysis tools combined with observational data and theoretical documents.The results showed that the allocation of maintenance expenditure is influenced by several factors namely, the allocation of the previous year capital expenditure, maintenance expenditure method of calculation, and the amount of existing assets. Maintenance expenditures also have a strong relationship to the previous year capital expenditure. The highest correlation coefficient indicated by the relations of maintenance expenditures with capital expenditure of the previous year for 0.94. Maintenance expenditure allocation quantities using actual expenditure. For the future, the government should begin to apply the concept of multi-term expenditure framework (MTBF) in the allocation of capital expenditure and maintenance expenditure, ranging from planning, executing, monitoring, and evaluating. The government also must begin to implement the system in calculating accumulated depreciation balance of the region so that the assets listed in the regional balance is more realistic."