Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Swiss merupakan salah satu negara anggota Development Assistance Committee yang kerap melakukan bantuan luar negeri. Terkait pembangunan internasional berkelanjutan bidang manajemen air, Pemerintah Swiss juga telah melaksanakan berbagai program secara mandiri melalui badan-badan pemerintah yang mereka miliki seperti the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). Kehadiran aktor privat dalam hubungan internasional kemudian memicu dilaksanakannya public-private partnership (PPP) dalam program-program pembangunan internasional Pemerintah Swiss. Dalam bidang manajemen air itu sendiri, SDC melaksanakan PPP dengan Nestlé dalam program More Coffee Less Water di Vietnam dan program SuizAgua di Peru. Meskipun PPP dipercaya mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas suatu program, keterlibatan Nestlé menimbulkan sebuah pertanyaan karena adanya orientasi kebijakan dalam hal manajemen air yang cenderung berbeda dengan Swiss. Oleh karena itu, penulis menggunakan teori Rational Choice untuk memahami alasan di balik dilibatkannya Nestlé dalam program More Coffee Less Water dan SuizAgua. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode survei literatur terhadap sumber-sumber sekunder, penulis menemukan bahwa SDC dan Nestlé sama-sama memiliki kepentingan yang pada akhirnya menjadikan pelaksanaan PPP dalam kedua program tersebut pilihan yang paling rasional bagi mereka.

---

Switzerland is one of the Development Assistance Committee’s member countries which often provides international aid. In regards to sustainable international development within the water management field, the Swiss government has executed several independent programs through its federal bodies such as the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). Furthermore, the presence of private actors in international relations has triggered the use of public-private partnerships (PPP) in said programs. Within the water management field itself, SDC has conducted two PPPs with Nestlé in the More Coffee Less Water program in Vietnam and the SuizAgua program in Peru. Although PPPs are thought to be able to increase the efficiency and quality of a program, Nestlé’s involvement raises a question because of its generally opposing water management policy orientation. Consequently, this paper utilizes the Rational Choice theory to understand the reason behind Nestlé’s involvement in More Coffee Less Water and SuizAgua. While applying a qualitative approach and utilizing a literature survey method towards secondary sources, this paper finds that both SDC and Nestlé have converging interests and therefore making PPP the most rational choice for both parties in said programs."

"Skripsi ini menganalisis kepentingan ASEAN dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Analisis ini penting untuk dilakukan melihat masih terdapat pertanyaan besar akan keuntungan RCEP bagi negara anggota ASEAN. Selain itu, RCEP juga didirikan ketika integrasi ekonomi internal ASEAN dalam ASEAN Economic Community (AEC) masih belum selesai yang mempersulit ASEAN untuk mengkonsolidasikan suara dalam negosiasi RCEP. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi dokumen, dan wawancara dengan konsep competitive regionalism oleh Solis dan Katada sebagai alat analisis. Konsep ini melihat bahwa difusi FTA terjadi karena faktor eksternal kompetisi ekonomi, politik-keamanan, dan legal. Dalam pembahasannya penelitian ini akan dibagi menjadi dua periode utama yaitu inisiasi RCEP 2011-2017 dan AS keluar dari TPP 2017-2019. Berdasarkan data yang telah didapatkan dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa terdapat dinamika kepentingan ASEAN dalam RCEP pada dua periode ini. Pada periode awal, kepentingan ASEAN paling dominan pada sektor politik keamanan dan juga legal. ASEAN berusaha mempertahankan perannya yang sentral di kawasan melawan tekanan dari AS di TPP melalui pendirian RCEP. Selain itu, RCEP merupakan wadah bagi ASEAN untuk mewujudkan standar perdagangan yang ramah bagi negara berkembang. Pada periode kedua, kepentingan ASEAN dalam menyelesaikan negosiasi RCEP menonjol pada semua dimensi kompetisi ekonomi, legal, dan politik keamanan. Terutama karena gelombang proteksionisme dagang AS dan juga perang dagang AS Cina mengancam akses pasar dan juga investasi asing bagi negara berkembang. Di sisi lain, ASEAN memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menekankan sentralitasnya dan membentuk standar perdagangan baru di kawasan.

---

This thesis analyses the interests of ASEAN in Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). This analysis is very important to be conducted because there are many doubts about the advantages of RCEP for ASEAN member states. Moreover, RCEP was also founded when ASEAN economic integration through ASEAN Economic Community (AEC) is incomplete which makes it more difficult for ASEAN to consolidate their position in RCEP negotiations. This research is using qualitative methodology by gathering data, analysing documents, and conducting deep interview. This research is using competitive regionalism concept by Solis and Katada. This concept argues that FTA diffusion happens because of economic, political-security, and legal competition between countries or trade blocs. There will be two main periods in this research which are RCEP initiation period 2011-2017 and US withdrawal from TPP period 2017-2019. Based on the data gathered in this research, there is a shift in ASEANs interest in RCEP between the two period. In the initiation period, ASEANs interest is most dominant in political security and legal sector. ASEAN is holding on their centrality position by founding RCEP to counter the pressure from US participation in the TPP. RCEP is also a platform for ASEAN to realize a friendlier trade regime for developing nations. In the second period, ASEANs interest in finishing RCEP negotiations is present in all economic, legal, and political security dimension. Especially with the US protectionism wave and the US China trade war threatens market access and foreign investment for developing countries. On the other hand, ASEAN has a bigger chance in iterating their centrality and new trade standards in the region."

"Tugas Karya Akhir (TKA) ini akan membahas mengenai perkembangan praktik nasionalisme ekonomi Tiongkok melalui tinjauan literatur. Penulis melihat bahwa praktik nasionalisme ekonomi Tiongkok terus mengalami perkembangan, khususnya setelah Tiongkok hadir sebagai negara dengan laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang cepat sejak pembukaan ekonominya pada tahun 1978. Sejak bergabungnya Tiongkok ke World Trade Organization (WTO) pada tahun 2001 yang menandai terintegrasinya Tiongkok secara penuh ke tatanan ekonomi internasional, kajian praktik nasionalisme ekonomi Tiongkok terfokus pada dampak internasional yang diberikan atas perilaku Tiongkok di tatanan internasional. Dalam meninjau perkembangan literatur mengenai praktik nasionalisme ekonomi Tiongkok melalui metode analisis taksonomi, penulis melakukan tinjauan atas literatur yang membahas mengenai 1) motivasi praktik nasionalisme ekonomi Tiongkok; 2) karakteristik nasionalisme ekonomi Tiongkok; dan 3) dampak praktik nasionalisme ekonomi Tiongkok di lingkungan internal dan eksternal. Tinjauan literatur yang penulis lakukan kemudian memunculkan beberapa temuan, yakni 1) praktik nasionalisme ekonomi Tiongkok dikaji berdasarkan keberadaan tujuan nasional Tiongkok sebagai pedoman perilaku Tiongkok dalam merumuskan kebijakan; 2) akademisi melihat Tiongkok sebagai negara yang menerapkan nasionalisme ekonomi secara adaptif; 3) terdapat tantangan dalam kajian praktik nasionalisme ekonomi Tiongkok yang berada pada keterbatasan konteks historis; dan 4) adanya peningkatan tren kajian praktik nasionalisme ekonomi Tiongkok berdasarkan dampak praktik terhadap lingkungan eksternal pada abad ke-21.

---

This final paper will discuss the development of Chinese economic nationalism practice through a literature review. The author sees that the practice of Chinese economic nationalism is developing continuously, especially after China emerged as a country with a fast paced development and steady economic growth since its economic opening in Deng Xiaoping’s regime in 1978. Since China joined the World Trade Organization (WTO) in 2001 which marked China’s full integration into the international economic order, the study of Chinese economic nationalism practice focuses on the international impact China has in the international order. This literature review aims to understand the development of Chinese economic nationalism practice through a taxonomic analysis model, by selecting the literature that discusses 1) the motivation behind the Chinese economic nationalism practice; 2) the characteristics of Chinese economic nationalism; and 3) the impact of China’s economic nationalism practices on both internal and external environment. Finally, the literature review contributes to several findings, namely 1) the Chinese economic nationalism practice was studies based on the existence of China’s national goals as a guideline for China’s behavior and policies formulation; 2) researchers see China as a country that implements economic nationalism adaptively; 3) there are challenges in studying the Chinese economic nationalism practices mainly due to the limited historical context of China domestic economic development; and 4) there is an increasing trend in the Chinese economic nationalism practice study, which based on the practice’s impact on the external economic environment in the 21st century."