Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini membahas prosedur audit yang dijalankan oleh ABC Asosiasi dalam mengaudit pendapatan kontrak konstruksi jangka panjang pada PT A. PT A menggunakan persentase penyelesaian dengan basis unit-of-delivery dalam mengakui pendapatannya. Laporan ini menemukan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan PT A telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23 Pendapatan (revisi 2010) dan PSAK 34 Kontrak Konstruksi (revisi 2010). Laporan ini juga menemukan bahwa semua prosedur audit telah dijalankan oleh auditor ABC Asosiasi seperti PSA (Pernyataan Standar Audit) No. 2 Tanggung Jawab dan Fungsi Audit, PSA No. 5 Rencana dan Pengawasan, PSA No. 25 Resiko Audit dan Materialitas, PSA No. 26 Sampel Audit, and Standard Audit 300 Perencanaan Audit pada Laporan Keuangan. Berdasarkan hasil audit, auditor percaya bahwa pendapatan PT A telah disajikan secara wajar.

---

This internship report is aimed to explain audit procedures obtained by ABC Associate in auditing revenue on long-term construction contract of PT A. In recognizing its revenue, PT A uses percentage of completion method with unit-ofdelivery basis. This report found that revenue recognition and measurement PT A has complied with Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK) 23 Revenue (2010 revised) and PSAK 34 Construction Contract (2010 revised). In addition, this report also found that the audit procedures applied by ABC Associate have complied with the applicable standards such as PSA (Pernyataan Standar Audit) No. 2 Responsibility and Function Audit, PSA No. 5 Plan and Supervision, PSA No. 25 Audit Risk and Materiality, PSA No. 26 Audit Sampling, and Standard Audit 300 Planning an Audit on Financial Statement. Based on the result of audit, auditors believe that the revenue of PT A is fairly presented."

"Laporan magang ini membahas tentang penerapan pencatatan akuntansi berbasis akrual untuk siklus persediaan pada laporan keuangan Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2015. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual harus diterapkan oleh semua instansi pemerintahan mulai tahun 2015. Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu instansi pemerintah yang diwajibkan menggunakan pencatatan akuntansi berbasis akrual. Sebelum PP No.71 Tahun 2010 ini dikeluarkan, peraturan terakhir yang digunakan oleh pemerintah sebagai landasan dalam melakukan pencatatan akuntansi adalah PP No.24 Tahun 2005 tentang pencatatan akuntansi berbasis kas menuju akrual. Fokus dari penulisan ini adalah tentang bagaimana penerapan pencatatan akuntansi berbasis akrual di Kemenag Kab. Tapteng pada tahun 2015 khususnya akuntansi persediaan karena selama magang penulis lebih difokuskan di bagian akuntansi persediaan.

---

This internship report discusses about the implementation of accrual-based accounting record for the inventory cycle in the financial statements of the ministry of religion tapanuli district middle in 2015. Government regulation no.71 of 2010 on accrual-based government accounting standards must be applied by all government agencies in 2015. The ministry of religion tapanuli district middle is one of the government agencies that are required to use the accrual-based accounting records. Before the government regulation no.71 of 2010 was issued, the last rule used by the government as a cornerstone in making the accounting records are the government regulation no.24 of 2005 on a cash basis accounting towards the accrual. The focus of this paper is on how of the implementation of accrual-based accounting at the ministry of religion tapanuli district middle in 2015 especially for inventory cycle because during internship author of more focused in accounting for inventories."

"Laporan magang ini disusun untuk mengevaluasi prosedur audit substantif atas akun pendapatan penerbangan haji pada PT SNU yang dilakukan oleh KAP HOD untuk laporan keuangan yang berakhir pada periode 31 Desember 2023. PT SNU adalah perusahaan yang bergerak di bidang angkutan udara niaga. Kebijakan akuntansi atas pendapatan penerbangan haji PT SNU mengacu pada PSAK 72 mengenai kontrak dengan pelanggan. Prosedur audit yang dievaluasi merupakan tahap pengujian dan pengumpulan bukti audit dan terbatas pada aktivitas magang. Prosedur audit audit yang dilakukan KAP HOD meliputi pengujian substantif atas transaksi pendapatan penerbangan haji dan penilaian penerapan PSAK 72 melalui pengujian rinci dan prosedur analitis. Evaluasi dilakukan dengan menilai kesesuaian proses audit yang dilakukan KAP HOD dengan standar atau teori yang relevan. Berdasarkan evaluasi, KAP HOD belum melakukan pengujian asersi pisah batas atas transaksi pendapatan penerbangan haji. Selain itu, ditemukan perbedaan perhitungan atas pencatatan pendapatan yang melemahkan asersi akurasi. Atas ketidakcocokan tersebut, KAP HOD telah melakukan prosedur audit tambahan dan menilai kewajaran saldo pendapatan penerbangan haji. Dengan demikian, prosedur audit substantif yang dilakukan KAP HOD mampu memberikan bukti audit yang cukup dan tepat melalui pengujian rinci dan prosedur analitis serta telah sesuai dengan standar yang berlaku.

---

This internship report was prepared to evaluate the substantive audit procedures for the Hajj flight revenue account at PT SNU carried out by KAP HOD for financial reports ending on 31 December 2023. PT SNU is a company that operates in the commercial air transportation sector. The accounting policy for PT SNU's Hajj flight revenues refers to PSAK 72 regarding contracts with customers. The audit procedures evaluated are part of testing and audit evidence collection stages and the evaluation is limited to internship activities. Audit procedures carried out by KAP HOD include substantive testing of Hajj flight revenue transactions and assessing the application of PSAK 72 through test of details and analytical procedures. Evaluation is done by assessing the suitability of the audit process carried out by KAP HOD with relevant standards or theories. Based on the evaluation, KAP HOD did not test the cut-off assertion for Hajj flight revenue transaction. In addition, discrepancy in revenue calculation were found and weakened the accuracy assertion. However, KAP HOD has carried out additional audit procedures and assessed the reasonableness of Hajj flight revenue balance. Therefore, the substantive audit procedures conducted by KAP HOD are able to provide sufficient and appropriate audit evidence through test of details and analytical procedures and is in accordance with applicable accounting standards."

"This internship report evaluates the audit procedures used by KAP FF on the operating expense accounts of PT PLS, a construction company. The evaluation is carried out in accordance with relevant auditing standards and theories, including those outlined by SA 315, SA 500, and SA 530. KAP FF implemented audit procedures to ensure compliance with these standards and to test the assertions on PT PLS’s operating expenses namely, existence, accuracy, and classification. The absence of any identified material misstatements suggests that PT PLS' operating expenses are presented fairly and accurately in accordance with Indonesian accounting standards. In addition, this report includes a personal reflection on the internship experience and plans for future professional development.

---

Laporan magang ini mengevaluasi prosedur audit yang digunakan KAP FF pada akun beban operasional PT PLS, sebuah perusahaan konstruksi. Evaluasi dilakukan sesuai dengan standar dan teori audit yang relevan, termasuk yang diuraikan oleh SA 315, SA 500, dan SA 530. KAP FF menerapkan prosedur audit untuk memastikan kepatuhan terhadap standar tersebut dan untuk menguji asersi pada akun beban operasional PT PLS, yaitu, existence, accuracy, dan classification. Tidak adanya salah saji material yang teridentifikasi menunjukkan bahwa beban operasional PT PLS disajikan secara wajar dan akurat sesuai dengan standar akuntansi Indonesia. Selain itu, laporan ini memuat refleksi pribadi tentang pengalaman magang dan rencana pengembangan profesional di masa depan."

"Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis prosedur evaluasi kelengkapan pelaporan keuangan PT DBM tahun 2022 berdasarkan PSAK dan peraturan Bapepam-LK VIII.G7. Evaluasi kelengkapan pelaporan keuangan dilakukan dengan melakukan reviu tingkat kepatuhan PT DBM dalam menyusun pelaporan keuangan menggunakan kertas kerja yang disediakan yang berisi lebih dari 1.000 ketentuan pelaporan keuangan dengan prosedur reviu laporan keuangan yang diatur oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kertas kerja yang disediakan cukup untuk memberikan assurance terhadap pelaporan keuangan PT DBM karena sudah memuat seluruh ketentuan yang diatur dalam PSAK dan PERATURAN BAPEPAM-LK VIII.G7. Namun, dalam proses mengevaluasi, beberapa sumber acuan diperlukan untuk membantu memahami ketentuan pelaporan yang ada pada kertas kerja, seperti SEOJK Nomor 34 /SEOJK.03/2021, dan laporan keungan ilustratif. Tindak lanjut berupa penyediaan tangkapan layar untuk setiap ketentuan pelaporan keuangan yang dipenuhi oleh PT DBM juga diperlukan setelah mengevaluasi kelengkapan pelaporan keuangan untuk membantu auditor dalam menganalisis laporan keuangan di industri perbankan. Selain itu, laporan magang juga berisi refleksi diri dari pengalaman yang dilalui penulis selama mengikuti kegiatan magang, serta bentuk tindak lanjut yang akan dilakukan oleh penulis dalam rangka mengembangkan kepribadian penulis menjadi lebih baik.

---

This internship report aims to analyze the completeness evaluation procedures of PT DBM's 2022 financial reporting based on PSAK and Bapepam-LK Regulation VIII.G7. The evaluation was conducted by reviewing PT DBM's compliance using a provided worksheet containing over 1,000 financial reporting provisions according to the review procedures stipulated by the Indonesian Ministry of Finance. The results indicate that the worksheet sufficiently assures PT DBM's financial reporting as it includes all provisions in PSAK and Bapepam-LK Regulation VIII.G7. However, additional reference sources, such as SEOJK Number 34/SEOJK.03/2021 and illustrative financial reports, were needed for understanding the reporting provisions in the worksheet. Follow-up actions, including providing screenshots for each fulfilled financial reporting provision by PT DBM, are necessary to assist auditors in analyzing financial reports in the banking industry. Additionally, the report includes self-reflection on the author's internship experiences and outlines follow-up actions for personal development."

"ABSTRAKSalah satu hal yang diatur dalam PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi2006) yang diberlakukan secara efektif mulai 1 Januari 2010 adalah mengenaipenurunan nilai dan tidak tertagihnya aset keuangan di mana perusahaanmelakukan penilaian penurunan nilai secara individu dan kolektif. Laporanmagang ini membahas mengenai siklus penjualan dan pencatatan piutang usahaPT X, kebijakan akuntansi PT X, penentuan penurunan nilai piutang usaha yangdilakukan PT X dengan menggunakan tabel umur piutang dan penentuan yangseharusnya dilakukan PT X berdasarkan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55(Revisi 2006). Laporan ini juga membahas perbedaan jumlah cadanganpenyisihan piutang tidak tertagih menurut PT X dan menurut auditor. Karenajumlahnya tidak material maka tidak dilakukan penyesuaian atas jumlah tersebut.

---

AbstractOne of the things that is governed by SFAS No. 50 (Revised 2006) and SFAS No.55 (Revised 2006) which have been effectively started on January 1, 2010 is aboutimpairment and uncollectible of financial assets where the company has to doimpairment assessment individually and collectively. This internship reportdiscusses about sales cycle and recording of account receivable in PT X,accounting policy of PT X, determination of account receivable impairment that isdone by PT X with aging schedule and the determination that should have beendone by PT X according to SFAS No. 50 (Revised 2006) and SFAS No. 55(Revised 2006). This report also discusses about the difference in amount ofallowance for doubtful accounts according to PT X and auditor. Because theamount is not material therefore no adjustment is made for that amount."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah tahap siklus hidup perusahaan dan ukuran perusahaan memiliki korelasi terhadap pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pengelompokkan siklus hidup perusahaan dalam penelitian ini terbagi atas 3 tahap yaitu: growth, mature dan decline. Setiap tahap siklus hidup perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda, dilihat dari laba dan arus kasnya. Selain itu dalam penelitian ini juga diteliti apakah ukuran perusahaan dalam setiap tahapan siklus hidup perusahaan tersebut memiliki pengaruh terhadap pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Informasi laba dan arus kas diperlukan untuk kepentingan pajak penghasilan, begitu juga dengan ukuran perusahaan yang diharapkan semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar pembayaran pajak kepada Negara. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pada tahap growth: laba, arus kas operasional, arus kas pendanaan dan peredaran bruto berpengaruh secara signifikan terhadap pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pada tahap mature: laba, seluruh komponen arus kas, dan peredaran bruto berpengaruh secara signifikan terhadap pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Sementara pada tahap decline: hanya laba yang memiliki pengaruh signifikan tehadap pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Secara umum, penelitian memberikan bukti bahwa tahapan siklus hidup perusahaan memiliki pengaruh terhadap pembayaran pajak penghasilan perusahaan, sementara ukuran perusahaan tidak cukup berpengaruh terhadap pembayaran pajak penghasilan perusahaan.

---

The objective of this study is to examine the correlation between both of life cycles of the firms and firm size towards the corporate income tax payments. Life cycle of the firm in this study has been divided into three stages: growth, mature and decline. Each stage of the life cycle of the firms has different characteristics, according to their earnings and cash flows. This study also examined firm size in each stages of the life cycle of the firm towards the corporate income tax payments. Earnings and cash flow information are needed for income tax purposes, as well as the size of the firm which hoped to increase along with the tax payment to the Country.

Sample that being used in this study is a non-financial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2010. Results of this study prove that in the growth stage: earnings, cash flow from operating activities, cash flow from financing activities and gross income significantly influence the corporate income tax payments. In the mature stage: earnings, cash flows from all activities, and gross income significantly influence the corporate income tax payments. In the decline stage: only earnings significantly influence the corporate income tax payments. Generally, this study provides evidence that the life cycle of the firms influence the corporate income tax payments, while the firm size is not enough to affect the corporate income tax payment significantly."

"Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT. Arnott's Indonesia (PT. AI) pada umumnya merupakan objek PPh pasal 23 antara lain biaya iklan, biaya promosi, biaya perawatan gedung, biaya kebersihan, biaya outsourcing, professional fee, biaya sewa mesin fotokopi, biaya sewa pallet, biaya sewa kendaraan dan biaya catering. Sedangkan biaya yang merupakan objek PPh pasal 4 ayat (2) adalah sewa bangunan dan sewa space. PT. Arnott's Indonesia berkewajiban untuk memotong pajak kepada Vendor atas penghasilannya dan menyetorkannya kepada Pemerintah. Atas kewajiban tersebut, PT. AI perlu melakukan ekualisasi atas PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 (2) untuk dapat memastikan bahwa semua biaya yang merupakan objek PPh Pasal 23 dan PPh pasal 4 (2) telah dipotong dan disetorkan kepada negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada beberapa transaksi biaya PT. AI yang tidak teralokasi dengan benar, sehingga mengakibatkan proses ekualisasi menjadi lebih sulit untuk dilakukan.

---

Expenses incurred by PT. Arnott's Indonesia (PT AI) in general are objects of Income Tax Article 23, including, advertising expenses, promotion expenses, building maintenance expenses, cleaning expenses, outsourcing expenses, professional fees, copy machines rental expenses, rent pallet, vehicle rental fees and catering expenses. While objects of Income Tax Article 4 Paragraph (2), including, building rent and space rent. PT. Arnott's Indonesia is obliged to cut income tax to the vendor and deposit it to the government. For this obligation, PT. AI needs to make equalization on Income Tax Article 23 and Article 4 Paragraph (2) in order to ensure all expenses that are object of Income Tax Article 23 and Article 4 Paragraph (2) has been deducted and remitted to the Government. The analysis showed that there are some PT. AI?s transactions that are not allocated properly and makes this equalization process becomes more difficult to do."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap hasil lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Penelitian ini dibatasi pada lingkup pelayanan lelang yang dilakukan oleh DJKN Untuk menguji pengaruh tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap hasil lelang tersebut digunakan metode analisis regresi linier berganda dengan rentang waktu penelitian mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2012 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif atas tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap hasil lelang DJKN yang diukur dengan frekuensi pelaksanaan lelang baik pada periode saat ini maupun periode berikutnya Sedangkan terkait ukuran hasil lelang DJKN lainnya yaitu jumlah bea lelang hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh atas tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap pencapaian jumlah bea lelang tersebut.

---

The purpose of this research is to analyze the effect of service user satisfaction level to auction results of Directorate General of State Asset Management DGSAM This research is restricted to auction services provided by DGSAM In order to test the effect of service user satisfaction level to auction results this research uses multiple linear regression analysis with research time range starts from 2010 until 2012 The results show a positive relationship between service user satisfaction level to DGSAM rsquo s auction results that operationalized with auction frequencies The positive relationship between those variables is not only showed in same periode but also in a periode after the service was given Otherwise related to the other measurement of DGSAM rsquo s auction results called auction fee the research does not show any relationship between service user satisfaction level and total auction fee "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan temuan hibah dari tahun 2008 - 2011 dan menganalisis temuan serta memberikan saran rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan hibah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan telaah literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hibah di Indonesia dari tahun 2008 ke 2011 telah mengalami perbaikan cukup signifikan. Saran dan rekomendasi sebagai upaya yang bisa dilakukan untuk perbaikan pengelolaan hibah di masa depan diantaranya adalah menyempurnakan peraturan, meningkatkan koordinasi antara seluruh pihak terkait, dan menyusun aplikasi yang menunjang proses mekanisme hibah. Upaya tersebut diharapkan bisa mewujudkan pengelolaan hibah yang transparan dan akuntabel di Indonesia.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to map the findings related to grant for the year 2008 - 2011, to analyze the findings, and to provide suggestions and recommendations on improving the grant management in Indonesia. This study used a qualitative descriptive research method with interview techniques and the study of literature. The results showed that the grant management in Indonesia from 2008 - 2011 has been significantly improved. Suggestions and recommendations as an effort that can be done to improve the future grant management such as to improve the regulation, to improve coordination between all parties involved, and topreparethe application that supports the grant mechanism. That effort is expected to realize a transparent and accountable grant management in Indonesia."