Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perlindungan personil diplomatik dan tanggung jawab negara terhadap kekerasan fisik yang diderita oleh personil diplomatik di negara-negara konflik, khususnya di negara Afghanistan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hal ini patut untuk dibahas melihat maraknya penyerangan-penyerangan serta kerugian fisik yang diderita oleh personil diplomatik di banyak negara, terutama di negara yang sedang berada di dalam konflik bersenjata. Skripsi ini akan membahas mengenai praktek perlindunganperlindngan personil diplomatik di beberapa negara konflik dan membahas konvensi-konvensi yang mengatur mengenai perlindungan personil diplomatik itu sendiri. Dengan hal tersebut, maka akan terlihat bahwa negara konflik memiliki tendensi untuk terjadinya penyerangan terhadap personil diplomatik lebih tinggi dibandingkan negara yang tidak dalam konflik bersenjata. Adapun demikian, skripsi ini akan membahas mengenai negara konflik itu sendiri dan berusaha mengkategorisasi kondisi-kondisi apa saja yang dapat dipenuhi sehingga suatu negara dapat dikatakan sebagai negara konflik. Lalu, setelah melihat pola perlindungan personil diplomatik di beberapa negara konflik, maka akan jugadilihat respon yang dikeluarkan oleh negara penerima dan pengirim. Tentunya, skripsi ini juga akan membahas kasus-kasus penyerangan terhadap personil diplomatik di Afghanistan beserta respon yang dikeluarkan oleh pihak yang berkaitan, dan juga akan dilakukan analisis terkait perlindungan personil diplomatik serta tanggung jawab negara Afghanistan dihubungkan dengan doktrin dan konvensi-konvensi yang mengatur. Dalam menindaklajuti keadaan ini, pihakAfghanistan harus melakukan kewajibannya untuk melindungi personil diplomatik dengan lebih baik dan memperhatikan kewajiban-kewajiban yang tertera di konvensi-konvensi diplomatik serta jika dalam hal negara yang dirugikan menuntut Afghanistan untuk bertanggung jawab, maka Afghanistan dapat bertanggung jawabberdasarkan konvensi dan doktrin yang ada.

---

ABSTRACTThis thesis explains about protection of diplomats and state responsibility of physical suffered by diplomats in conflict countries, especially in Afghanistan using juridical normative methodology. This concern has to be discussed because there are a lot of attacks and physical harms suffered by diplomats in many countries, especially in armed-conflict countries. This thesis will analyze the practices ofprotection of diplomats in some conflict countries and explain the conventions that include protection of diplomats as a part of the conventions. Thus, conflict countries have more tendency than non-conflict countries in terms of numbers of attacks and physical harms suffered by diplomats. Therefore, this thesis will analyze the conflict country and try to categorize terms and conditions which are included as conflict country. After seeing the pattern of protection of diplomats in some countries, then this thesis will analyze the response shown by the receiving and sending state. This thesis will also discuss about the attacked diplomats cases in Afghanistan and the responses issued by related parties. Then, protection of diplomats and state responsibility will be analyzed based on the related doctrine andconventions. Changes in protection of diplomats in Afghanistan should be done and Afghanistan should be more concerned about this matter and based on the diplomatic convention, sending state could file dispute settlement to an arbitrary organ and International Court of Justice to claim state responsibility. Based on the conventions and doctrine related, Afghanistan could be charged as the full responsible party."

"Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa melarang penggunaan kekuatan atau use of force. Pengecualian terhadap prinsip tersebut adalah apabila penggunaan kekuatan telah mendapatkan otorisasi dari Dewan Keamanan PBB atau dalam rangka pembelaan diri. Namun demikian, penggunaan hak bela diri tidak perlu didahului oleh persetujuan dari Dewan Keamanan PBB sehingga kerap kali disalahgunakan oleh negara untuk melakukan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. Skripsi ini akan membahas pengaturan hukum internasional mengenai hak bela diri serta penerapannya melalui praktik negara-negara, dan secara spesifik akan menganalisis penggunaan hak bela diri oleh Israel dalam Operation Pillar of Defense yang dilakukannya terhadap Palestina pada November 2012. Pembahasan permasalahan ini menggunakan penelitian hukum normative dengan analisis pendekatan yuridis normatif. Pada akhirnya, diungkapkan bahwa tindakan bela diri yang dilakukan oleh Israel sebagai negara anggota PBB tidak sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB maupun hukum kebiasaan internasional karena tidak memenuhi semua ketentuan yang mengatur tentang syarat dapat digunakannya hak bela diri tersebut.

---

The United Nations Charter explicitly prohibits the use of force. The exceptions to this principle are (i) if use of force has been authorized by the UN Security Council and (ii) self-defense. However, the right of self-defense has been abused by states as a justification to use of force against another state‘s territorial integrity and political independence since it does not need a prior authorization from the UN Security Council. This thesis examines how international law regulates the right of self-defense along with how states apply it in their practices, and in particular analyses how Israel uses its right of self-defense against Palestine during Operation Pillar of Defense, conducted in November 2012. This thesis uses normative legal method of research as well as juridical normative analysis in addressing the issue. This study reveals that the self-defense done by Israel as a state member of the UN is not in compliance with Article 51 of the UN Charter nor customary international law because it did not fulfill all of the provisions concerning the requirements to use the right of self-defense."

"ABSTRACTInternational Center for Settlement of Investment Dispute (ICSID) merupakan forumpenyelesaian sengketa investasi antara investor asing dengan negara penerimainvestasi (host state). Lembaga ini didirikan atas prakarsa dari International Bank forReconstruction and Development (IBRD) pada tanggal 18 Maret 1965 denganmembentuk Convention on the Settlement of Investment Disputes between States andNationals of Other States (Konvensi ICSID). Pada perkembanganya, prosespenyelesaian sengketa di ICSID menuai banyak kritik terutama dari negara-negaraberkembang. Kritik tersebut meliputi permasalahan arbiter yang dapat memiliki peranganda sehingga menimbulkan isu konflik kepentingan, permasalahan tidak adanyabatasan waktu sehingga mengakibatkan durasi waktu yang lama, permasalahan biayayang mahal untuk biaya penasihat hukum, biaya prosedural (legal cost) dan biayainsidentil lainya, dan implikasi adanya mekanisme pembatalan yang menyebabkantimbulnya isu kepastian hukum pada putusan. Permasalahan-permasalahan tersebutmerupakan permasalahan yang menjadi isu bagi negara berkembang termasukIndonesia. Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait peninjauan Bilateral InvestmentTreaties (BIT) merupakan momentum yang tepat untuk mengkaji ulang keanggotaanIndonesia di ICSID, terkait Indonesia harus melakukan penarikan diri dari ICSIDataukah Indonesia harus tetap menjadi anggota ICSID dengan melakukan tindakantindakanyang sesuai.

---

ABSTRACTInternational Center for Settlement of Investment Dispute (ICSID) is an investmentdispute resolution forum between foreign investors and host state. ICSID wasestablished by initiative of the International Bank for Reconstruction andDevelopment (IBRD) on March 18, 1965 to form the Convention on the Settlementof Investment Disputes between States and Nationals of Other States (ICSIDConvention). In its development, the process of dispute resolution in the ICSID gets alot of criticism, especially from developing countries. The criticisms include concernsthat the arbitrator may have a dual role which rise an issue of conflict of interest; nolimitation time which is stipulated in ICSID Convention resulting in long duration oftime; cost problems including cost of legal counsel, procedural costs (legal costs) andother expenses incidental cost; and implications of annulment mechanism that causesthe issue of legal certainty in the decision. These problems have become an issue fordeveloping countries, including Indonesia. Indonesian government's policy to reviewthe Bilateral Investment Treaties (BIT) is an appropriate moment to reviewIndonesia's membership in ICSID: either Indonesia must withdraw from ICSID orIndonesia should remain its membership by performing the appropriate actions."

"ABSTRAKPemanfaatan dan penggunaan selat oleh negara-negara di dunia telah menunjukkan eksistensinya dalam berbagai manfaat diantaranya perdagangan internasional dan pertahanan militer. Sebelum terbentuknya UNCLOS 1982, ketentuan penggunaan laut (termasuk selat) tunduk pada hukum kebiasaan internasional dan konvensi internasional lainnya. Setelah terbentuknya UNCLOS 1982, rezim hak lintas diatas selat mulai diberlakukan. Urgensi ditentukannya hak lintas diatas selat merupakan agenda yang hangat saat Konferensi Hukum Laut III yang pada akhirnya salah satu hak yang diatur adalah hak lintas kapal asing pada selat yang diatur oleh perjanjian khusus. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana pengaturan dan penerapan hukum hak lintas kapal asing dan bagaimana negara-negara tepi selat menjamin pelaksanaan keselamatan pelayaran diatas selat.Berdasarkan metode yuridis-normatif dengan bentuk deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai hak lintas kapal asing diatas tiga selat yaitu the Turkish Straits, the Danish Straits, dan the Strait of Magellan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga selat diatas tunduk pada pengaturan yang sangat rinci dalam bentuk peraturan nasional (legislative regime). Ketiga selat ini juga menunjukkan persamaan yaitu penggunaan dan pemanfaatannya yang sudah sejak lama sebelum UNCLOS 1982 terbentuk sehingga selat-selat ini dapat dikategorikan sebagai “selat tua”.

---

ABSTRACTThe utilization and application of straits around the world has been existed in international trade and military defenses amongst nations. Before the establishment of UNCLOS 1982, the provisions of using marine areas (including straits) were based on customary international law and other international conventions. After the establishment of UNCLOS 1982, the regime of straits began to apply. The urgency of establishing the regime of straits was one of the most noteworthy agenda during the Third Law of the Sea Conference. In the end, one of the provision of such regime ruling about the legal regime in straits in which passage is regulated in whole or in part by long-standing international conventions. The purposes of this research are to acknowledge provisions under those international regulations and to study state practices of coastal states of related straits.Using juridical-normative method and descriptive form, this research is addressed for serving a comprehensive description of the regime of straits on the Turkish Straits, the Danish Straits, and the Strait of Magellan. The conclusions of this research are these three straits are governed thoroughly by legislative regime of coastal states and these three straits are utilized since long ago before UNCLOS 1982 hence these straits could be categorized as “Old Straits.”"

"ABSTRAKSeiring dengan berkembangnya hukum internasional, prinsip kedaulatan kini tidak lagi dipandang dapat memberikan impunitas kepada pemerintah negara untuk tidak memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia penduduknya. Doktrin intervensi humaniter kemudian hadir namun masih banyak meresahkan komunitas internasional sebab hal tersebut dirasa melanggar hukum internasional. Berangkat dari gagasan tersebutlah doktrin responsibility to protect R2P hadir untuk memberikan justifikasi baru bagi komunitas internasional melalui Dewan Keamanan untuk melakukan intervensi kepada suatu negara yang telah nyata gagal melindungi penduduknya dari empat kejahatan, yakni genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Doktrin ini dengan intervensi militernya pada praktiknya telah diterapkan di Libya dan Pantai Gading, namun pada kenyataannya keberhasilan penerapan doktrin R2P tersebut belum kembali terulang pada kasus Suriah. Penelitian ini lantas mencoba untuk menganalisis kemungkinan penerapan doktrin R2P di Suriah berdasarkan kriteria penerapan doktrin R2P pada kasus-kasus terdahulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan data sekunder. Adapun penelitian ini kemudian menemukan bahwa kemungkinan penerapan doktrin R2P dengan intervensi militernya pada kasus perang sipil Suriah adalah sangat kecil oleh karena adanya faktor-faktor di luar kriteria doktrin R2P yang ternyata menjadi faktor penentu penerapan doktrin R2P. Pada akhirnya, penelitian ini menyarankan bahwa terlepas dari sulitnya penerapan doktrin R2P oleh Dewan Keamanan pada kasus Suriah dan juga kasus-kasus serupa lainnya di masa yang akan datang, hendaknya negara-negara tidak lantas mengambil tindakan sepihak untuk melaksanakan intervensi militer kepada negara lain namun tetap berpegang teguh untuk selalu mencoba menerapkan doktrin R2P dengan lebih baik lagi.

---

ABSTRACTAs the international law develops, sovereignty now cannot be deemed as granting impunity for the government to not protect their citizens rsquo human rights. Humanitarian intervention doctrine then came but still lacks of support from the international community as it is deemed as a violation of international law. Departing from that, the responsibility to protect R2P doctrine came to serve as the new justification for international community through the United Nations Security Council to intervene in countries who manifestly fail to protect their citizens from four specific crimes, namely genocide, ethnic cleansing and crimes against humanity. In practice, R2P doctrine with its military intervention had been implemented in Libya and C te d rsquo Ivoire, but the aforementioned success is still far from being implemented in Syria. This study thus seeks to analyze the possibility of implementing R2P in Syria based on the criteria used in the previous cases. The method used in this study is juridical normative by using secondary data. This study then found that the possibility to implement R2P with its military intervention in Syria is very little for there are other factors that do not fall to the doctrine rsquo s criteria but are determining factors to its implementation. At the end, this study advises that despite the difficulty to implement R2P through the Security Council in Syria, individual countries shall refrain from taking unilateral military intervention to deal with the case at hand and shall rather always try to strengthen the doctrine rsquo s implementation for the better. "

"ABSTRAKPengakuan terhadap rezim negara kepulauan oleh hukum internasional melalui UNCLOS 1982 menimbulkan pertentangan kepentingan antara negara maritim dan negara kepulauan. Negosiasi oleh negara-negara tersebut menghasilkan suatu pengaturan yang menimbulkan beberapa perbedaan interpretasi, termasuk perihal alur laut kepulauan yang diatur dalam Pasal 53 UNCLOS. Akibatnya berbagai permasalahan muncul dalam penerapan hukum di rezim Alur Laut Kepulauan. Indonesia yang merupakan satu-satunya negara kepulauan yang telah menetapkan Alur Laut Kepulauannya dengan sebutan ALKI, tidak lepas dari permasalahan-permasalahan tersebut. Hal ini berujung kepada dilema keberlakuan ALKI yang bersifat parsial, yang mana negara-negara maritim menuntut Indonesia untuk menetapkan rute timur-barat sebagai bagian dari ALKI. Berdasarkan penelitian yuridis normatif yang telah dilakukan, Indonesia belum siap untuk menetapkan ALKI rute timur-barat, namun memiliki kewajiban hukum untuk menetapkan alur yang demikian cepat atau lambat.

---

ABSTRAKRecognition of archipelagic state regime by International Law through the UNCLOS 1982 inflicted conflict of interest between archipelagic states and maritime states. Negotiation by these countries resulted provisions that raised some differences of interpretation, including the Archipelagic Sea Lanes provisions under the Article 53 UNCLOS. As a result, various issues arised in the law enforcement within the Archipelagic Sea Lanes regime. Indonesia as the only state that had designated its Archipelagic Sea Lanes namely ALKI, is not release from such issues. This led to the enforceability dilemma of ALKI which is also partially adopted, in which martime states demanded Indonesia to establish the east-west route to be a part of ALKI. Based on normative juridicial research that has been carried out, Indonesia is not yet ready to establish the east-west as ALKI, but it has a legal obligation to designate such route sooner or later"

"ABSTRACTSkripsi ini menggambarkan gagasan hak untuk beribadah sebagai isu hak asasi manusia. Contoh yang digunakan dalam skripsi ini adalah situasi di Indonesia dan Turki, yang dianalisa melalui gagasan ?laisisme? di Turki dan ?Agama Resmi? di Indonesia, dan hubungan kedua gagasan tersebut dengan instrumen hukum internasional, regional dan nasional yang diimplementasikan oleh kedua Negara tersebut. Kurangnya penegakan hukum, undang-undang dan peraturan yang bertolakbelakang, perkembangan ideologi intoleran dan pendekatan apatis pemerintah di satu sisi seperti yang dicontohkan oleh Indonesia, serta monopoli pemerintah atas suatu agama dan pembatasan yang didukung secara konstitutional di lain pihak seperti yang dicontohkan oleh Turki, memiliki efek negatif terhadap pelaksanaan hak untuk beribadah di kedua Negara tersebut. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analysis.Hasil dari penulisan skripsi ini menyatakan bahwa secara kerangka domestik hak asasi manusia, peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia di Indonesia lebih menyeluruh dibandingkan dengan di Turki. Namun, dilihat secara praktis, pelaksanaan perlindungan hak untuk beribadah Turki lebih efektif daripada di Indonesia.

---

ABSTRACTThe thesis describes the notion of right to worship as an human rights issue. The example used in this thesis is the situation in Indonesia and Turkey, analysed through the notion Turkey?s ?laicism? and Indonesia?s ?established Church of the State?, pertaining to their relationship with international, regional and national legal instruments that both countries implement or ratify. Through the descriptive-analysis method, this thesis analyses the concerns which may affect one?s right to worship. The lack of law enforcement, conflicting regulations related to the protection of citizen rights, the proliferation of intolerant ideologies and the government?s apathetic approach to religious persecution on one hand (epitomised by Indonesia), and constitutionally-rigid state monopoly over a particular faith on the other hand (epitomised by Turkey) ? all of which have an undesireable effect to the implementation of the protection of right to worship.This thesis stipulates that while the domestic human rights framework in Indonesia is more comprehensive to that of the domestic framework in Turkey, in practice, Turkey is implementing the right to worship more inclusively."

"ABSTRAKPrinsip-prinsip perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata merupakanprinsip-prinsip lama yang telah dikodifikasikan dalam berbagai ketentuan hukumperang dan hukum humaniter internasional yang saat ini berlaku seperti Convention(IV) respecting to the Laws and Customs of War on Land 1907 dan The HagueConvention for the Protection of the Cultural Property in the Event of Armed Conflict1954. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum tersebutdiaplkasikan dalam berbagai lembaga-lembaga peradilan internasional seperti TheInternational Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia.(ICTY) Salah satu kasusyang ditangani ICTY adalah kasus Jadranko Prlic et al yang berkaitan denganpenghancuran benda budaya Stari Most di Mostar, Bosnia-Herzegovina.

---

ABSTRACTThe principles of the protection of cultural property during armed conflict is anold principles that have been codified in various provisions of the laws of war andinternational humanitarian law currently in force such as the Convention (IV)respecting to the Laws and Customs of War on Land in 1907 and The HagueConvention for the Protection of the Cultural Property in the Event of ArmedConflict, 1954. The principles set forth in the provisions of the law in variousinternational judicial institutions such as the International Criminal Tribunal forthe Former Yugoslavia (ICTY). One of the cases handled by the ICTY is JadrankoPrlic et al case relating to the destruction of cultural property Stari Most inMostar, Bosnia-Herzegovina."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pelaksanaan terhadap kewajiban negara dalam Pasal 6 Outer Space Treaty 1967 untuk melakukan otorisasi dan pengawasan terhadap aktivitas peluncuran yang dilakukan oleh lembaga non-pemerintah. Pada tahun 2013, PBB mengeluarkan General Assembly Resolution 68/74 untuk memberikan rekomendasi terhadap legislasi nasional di bidang hukum angkasa, termasuk arahan terhadap otorisasi dan pengawasan yang bagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Outer Space Treaty 1967. Beberapa negara telah melakukan legislasi nasional untuk pelaksanaan kewajiban tersebut, termasuk Indonesia. Perbedaan pelaksanaan kewajiban tersebut berbeda di beberapa negara, menjadi pembahasan utama dalam skripsi ini.

---

ABSTRACTThis thesis discuss the exercise of state obligation on Article 6 of Outer Space Treaty 1967 to authorize and supervise launch acitivity carried out by non-governmental entity. In 2013, United Nation adopt General Assembly Resolution 68/74 to give recommendation for national legislation on space law, including guidance for which authorize and supervise mean on Article 6 of Outer Space Treaty 1967. Some states are adopt national legislation to exercise that obligation, include Indonesia. The Difference in exercising that obligation being the main discussion on this thesis."