Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPara manajer masa kini, khususnya manajer-manajer pun-cak, membutuhkan laporan-laporan yang dapat dimengerti, dapat diandalkan, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat di-bandingkan. Disamping itu, para manajer juga memerlukan saran-saran mengenai prinsip-prinsip manajemen, pandangan-pandangan objektif atas perkara yang bersifat teknis, dan evaluasi program-program berkelanjutan. Auditor intern modern dapat raeme-nuhi kebutuhan-kebutuhan ini melalui hasil pemeriksaan terhadap laporan-laporan manajemen dan pemberian saran-saran seperti di atas.Kebutuhan-kebutuhan di atas semakin mendesak bagi manajemen perusahaan yang harus lebih meningkatkan profesionalismenya, sebagaimana yang sedang dialami manajemen PT Garuda Indonesia. Manajemen maskapai penerbangan ini harus membuat kebijakan-kebijakan untuk menjawab peluang dan tekanan lingkungan ekstern, menyelesaikan sejumlah masa1ah yang telah dialami perusahaan, dan mempersiapkan perusahaan untuk go public.0leh sebab itu, auditor intern PT Garuda Indonesia perlu untuk senantiasa menyesuaikan peran dan tanggung jawabnya agar mutu layanannya sesuai dan optimal untuk memenuhi kebutuhan manajemen. Sebagai unit pengawasan yang dapat melapor langsung kepada manajemen puncak, auditor intern berpeluang membawa hasil yang besar bagi perusahaan melalui kinerja yang dicerminkan oleh peran dan tanggung jawab yang tepat. Sebagai langkah pertama, peran dan tanggung jawab auditor intern perlu dipaharoi terlebih dahulu, baik di kalangan manajemen maupun di jajaran auditor intern sendiri.Karya tulis ini memuat penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan peran dan tanggung jawab auditor intern pada PT Garuda Indonesia. Penelitian ini terbatas pada peran dan tanggung jawab auditor intern secara formil dan pelaksanaan peran dan tanggung jawab ini atas kegiatan dan pengendalian per-wakilan setempat (PS) untuk tahun 1995.Metode penelitian yang digunakan meliputi telaah kepustakaan, telaah data sekunder, dan wawancara. Kepustakaan yang dikaji mencakup buku-buku teks, artikel majalah, pidato tertulis , proposal pengembangan sistem informasi, surat edaran beserta 1ampiran, dan bahan cetakan kuliah.Data sekunder mencakup surat keputusan Direktur utama mengenai pedoman kerja Satuan Pengawasan Intern (SPI) beserta I ampiran, surat keputusan Direktur utama tentang organisasi, Program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT) 1995, Laporan triwu-lan kegiatan SPI kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pem-bangunan (BPKP), Audit program PS sesuai PKPT 1995 , Laporan hasil pemeriksaan at as PS sesuai PKPT dan non-PKPT 1995 , surat keluar dari SPI untuk manajemen PS, dan berkas pemeriksaan dan berkas administrasi lainnya. Wawancara dilakukan terbatas dengan para auditor intern.Hasil penelitian menunjukkan peran dan tanggung jawabauditor intern perusahaan secara formil terbatas sebagai penilai dan pemberi saran perbaikan at as sistem pengendalian manajemen . Auditor intern hanya bertanggung jawab menjalankan pemeriksaan sesuai dengan norma pemeriksaan yang tereanturn dalam pedoman kerjanya.Auditor intern perusahaan bekerja dengan konsep-konsep pengendalian yang tidak berinteraksi secara langsung dengan lingkungan ekstern. Padahal, perusahaan harus bersaing dengan maskapai penerbangan domestik BUMN maupun swasta dan berhadapan dengan maskapai penerbangan luar negeri.Manajemen puncak juga tidak punya visi lain sehubungan dengan peran dan tanggung jawab auditor internnya yang perlu dicantumkan dalam pedoman kerja SPI yang melampiri surat kepu-tusannya.Komitmen auditor intern untuk melayani manajemen yang tercermin dari pedoman kerjanya masin secukupnya. Hal ini karena pedoman kerjanya hanya sebatas menjalankan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk BPKP.Pada tataran kegiatan dan pengendalian perwakilan setem-pat, auditor intern belum memiliki pedoman kerja formil yang khusus untuk PS. Peran dan tanggung jawab yang dijalankan auditor intern adalah sebagai pencari kelemahan aspek-aspek pengendalian manajemen, pencari penyimpangan terhadap prosedur/kebijakan yang telah ditetapkan, dan sebagai konsultan.Auditor intern tidak menilai sistem pengendalian manajemen perwakilan setempat sebagai suatu keseluruhan.Sistem pengendalian intern yang dikaji hanya meliputi penerimaan kas/bank, pengeluaran kas/bank, penerimaan penjualan melalui bank settlement plan, piutang, dan persediaan dokumen angkutan berharga. Akuntansi manajemen, sistern pengendalian pemasaran, dan airline reservation control yang berkaitan dengan PS sangat sedikit dikaji. Peraeriksaan tidak menghasil-kan pemetaan jaringan sistera pengendalian PS, baik pada PS yang diperiksa maupun posisinya dalam sistera pengendalian korporat.Meskipun dengan peran dan tanggung jawab secukupnya, auditor intern masih belum sepenuhnya menjalankannya dalam pemeriksaan terhadap PS. Laporan hasil pemeriksaan PS sesuai PKPT 1995 yang diterbitkan SPI tidak memuat pernyataan bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan norma pemeriksaan yang dimaksud dalarn pedoman kerja SPI .Peran dan tanggung jawab auditor intern juga belum sesuai dengan Standar Audit Pemerintahan yang juga diberlakukan BEPEKA kepada auditor intern BUMN terhitung tanggal 1 April 1995.Sumber-sumber lain yang menggambarkan tentang perkem-bangan peran dan tanggung jawab auditor intern juga belum mem-pengaruhi pelaksanaan peran dan tanggung jawab pemeriksa. Pernyataan-pernyataan dan standar-standar yang diterbitkan the Institute of Internal Auditors (IIA), COSO report, pendapat para ahli pemeriksaan intern, dan pengalaman KLM belum dipantau dengan baik sebagai sumber-sumber gagasan untuk meningkatkan ataupun memperluas peran dan tanggung jawab auditor intern perusahaan.Bagusnya, potensi auditor intern yang ada cukup mendukung."

"ABSTRAKGaruda Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa transportasi udara sekarang ini tengah menghadapi tingkat persaingan yang tajam, baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Adanya deregulasi kebijaksanaan pemerintah di sektor perhubungan udara yang meliputi jetisasi perusahaan swasta nasional dan kebijaksanaan limited open sky semakin menambah tingginya persaingan. Persaingan juga diwarnai dengan perang tarif baik oleh maskapai penerbangan nasional maupun maskapai penerbangan asing, disamping adanya tuntutan penumpang terhadap layanan yang memuaskan dan maskapai penerbangan.Agar bisa bertahan dan unggul dalam kondisi persaingan tersebut, tidak ada jalan lain bagi setiap airline untuk berusaha menjadi airline yang efisien (low-cost airline) untuk bisa memperoleh keuntungan yang wajar. Salah satu upaya yang ditempuh Garuda Indonesia dalam menghadapi persaingari tersebut adalah dengan melakukan pembenahan dalam jajaran armada. Perencanaan armada ditinjau kembali dengan tujuan untuk merampingkan jenis armada yang dimiliki dan melalui peremajaan armadanya.Strategi pengadaan pesawat yang sebelumnya dilakukan melalui pembelian secara langsung, sekarang ini cenderung dirubah menjadi pembiayaan secara leasing dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja laporan keuangannya yang dimana pada tahun-tahun belakangan ini tidak menunjukkan hasil yang baik.Oleh karena pengadaan pesawat melibatkan dana yang sangat besar dimana pembiayaannya dalam bentuk valuta asing maka Garuda Indonesia merencanakan untuk go publik di bursa internasional. Untuk kepentingan tersebut, maka Garuda harus mempunyai kinerja (performance) yang baik di mata para investor. Salah satu ukuran kinerja perusahaan tercermin dalam laporan keuangannya yang berkaitan dengan aspek akuntansi.Pembiayaan pengadaan pesawat dan sudut pandang lessee dapat dibedakan kedalam dua jenis, yaitu operating lease dan capital lease. Sehingga timbul permasalahan mengenai jenis leasing yang akan dipilih apabila dihubungkan dengan adanya tujuan untuk meningkatkan kinerja laporan keuangan.Perlakuan akuntansi untuk setiap jenis leasing mempunyai perbedaan dalam hal pencatatan, pelaporan dan penyajiannya. Sehingga dampak ditimbulkannya juga akan berlainan. Dalam capital lease manfaat dan resiko yang terjadi dalam pemakaian pesawat berada pada lessee (subtance over form), sehingga aktiva leasing, kewajiban yang timbul, biaya bunga dan biaya penyusutan harus diakui dan disajikan dalam laporan keuangan.Berbeda halnya dalam operating leasing, transaksi ini diperlakukan seperti halnya sewa menyewa biasa, sehingga hanya biaya sewa saja yang diakui dan dilaporkan. Sedangkan aktiva dan kewajiban tidak dilaporkan (off-balance sheet financing).Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dengan membandingkan perlakuan leasing terhadap kedua jenis leasing tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa kinerja laporan keuangan dengan pendekatan akuntansi operating lease Iebih baik dibandingkan dengan capital lease. Namun demikan rnanfaat operating lease yang disebabkan off balance sheet financing tersebut tidak dapat dinikmati selama jangka waktu leasing akan tetapi dengan berlalunya waktu manfaat yang diperoleh semakin menurun dan akhirnya hal sebaliknya terjadi.Dengan demikian para pemakai laporan keuangan baik pihak internal maupun eksternal harus berhati-hati dalam mengintrepretasi dan menilai kinerja laporan keuangan. Dengan harapan dapat digunakan sebagai salah satu dasar bagi pengambilan keputusan."

"Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang harus dipenuhi. Salah satu sarana akuntabilitas manajemen adalah informasi keuangan. Bagaimana kita dapat memahami proses pengelolaan perusahaan oleh manajemen tanpa didukung oleh transparansi dan sistem informasi yang dapat diandalkan. Informasi keuangan dan pengungkapan yang diberikan oleh manajemen sangat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan dan struktur keuangan perusahaan serta industri dimana perusahaan beroperasi. Skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan pengertian yang lebih mendalam mengenai struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan informasi akuntansi (dan informasi keuangan) yang dihasilkannya serta peranan informasi tersebut dalam penerapan good corporate governance dengan melakukan benchmarking dengan standar-standar unggulan yang berkaitan dengan pengungkapan informasi keuangan, misalnya dengan standar yang dikeluarkan oleh OECD, Calpers, dan lain sebagainya. Dengan proses ini diharapkan, dapat diperoleh gambaran mengenai seberapa jauh posisi perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam penerapan konsep good corporate governance."