Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rumah Sakit Atma Jaya tidak mempunyai suatu bentuk penilaian kinerja yang komprehensif dan data Rumah Sakit Atma Jaya menunjukkan bahwa 75% pasien Inslalasi Rawat Inap berasal dari Instalasi Gawat Darurat, untuk menjadikan Instalasi Gawat Darurat sebagai andalan Rumah Sakit Atma Jaya maka Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Atma Jaya perlu dievaluasi kinerjanya yang selanjutnya menjadi bahan masukan bagi Rumah Sakit Atma Jaya dengan memakai pendekatan balance scorecard maka kinerja Instalasi Gawat Darurat dapat dievaluasi dari komitmen dan kepuasan kerja sumber daya manusia di Instalasi Gawat Darurat, pelayanan pasien di Instalasi Gawat Darurat, kepuasan pasien di Instalasi Gawat Darurat dan kinerja keuangan Instalasi Gawat Darurat.Penelititan ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan responden sebanyak 23 orang sumber daya manusia di Instalasi Gawat Darurat, 288 orang pasien yang datang berobat di Instalasi Gawat Darurat selama bulan Mel tahun 2002 yang dipilih secara random. Alat penelititan yang digunakan yaitu : wawancara mendalam, kuesioner, dan check list. Data yang dikumpulkan dianalisa secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator sumber daya manusia di Instalasi Gawat Darurat belum baik yaitu mereka tidak puas dan tidak komitmen terhadap Instalasi Gawat Darurat. Akibat dari indikator sumber daya manusia yang belum baik tersebut mempengaruhi proses pelayanan pasien di Instalasi Gawat Darurat. Indikator proses pelayanan yang belum baik tersebut mempengaruhi proses kepuasan pasien Instalasi Gawat Darurat terutama terhadap waktu tunggu rawat dan pelayanan dokter. Pasien yang tidak puas terhadap pelayanan yang diterima di Instalasi Gawat Darurat memberi dampak kurang baik terhadap pemasukan keuangan Instalasi Gawat Darurat ke rumah sakit sehingga rumah sakit tidak mampu memberi subsidi sebesar yang diharapkan sumber daya manusia di Instalasi Gawat Darurat. Hendaknya Direktur Rumah Sakit Atma Jaya menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar penilaian kinerja selanjutnya dan meninjau ulang kebijakan yang ada untuk meningkatkan kinerja di rumah sakit.

---

Performance Evaluation of Emergency Department at Atma Jaya Hospital in May 2002 Atma Jaya hospital doesn't have the comprehensive performance evaluation. There are 75% patients of in patient department come from emergency department, therefore emergency department need to become Atma Jaya hospital priority for performance evaluation then it will become an input in Atma Jaya hospital strategic planning. By using balanced scorecard approach, the performance of emergency department can be evaluated through its commitment and the work satisfaction of human resource in the emergency department, the process of patient service in the emergency department, the satisfaction of the emergency department?s patient, and the performance of the financial of the emergency department.

This research was carried out by qualitative and quantitative descriptive, by using 23 respondents? human resources of emergency department, 288 patients who came to be cared in the emergency department during May 2002. The research was done by in depth interview, questioner, and checklist. The collected data were analyzed by qualitative and quantitative descriptive.

The result of the research shows that human resource indicator in emergency department is not so good i.e. they are not satisfied and they do not commit to emergency department. The effect of that not so good human resource indicator influences the patient?s service process to the patient in emergency department. That not so good service process indicator influences the satisfaction of the emergency department's patient. The unsatisfaction of emergency department's patients especially about waiting time of care and the doctor's services. The unsatisfied patients to the service in emergency department causes not so good effects to the emergency department's earning to the hospital, so the hospital can not give subsidy as much as subsidy hoped by the human resource of emergency department. Atma Jaya Hospital can uses this research to be hospital foundation for next becoming performance evaluation, and Board of Director must observe at a distance about Atma Jaya Hospital policy that uses to raise performance of emergency department."

"Selalu meningkatnya jumlah kepesertaan PBI APBD Kota Tangerang dengan rata-rata per tahun sebesar 8,85% yang berdampak pada peningkatan jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh Pemda Kota Tangerang untuk membiayai iuran JKN setiap tahunnya, sedangkan kepesertaan PBPU dan BP yang membayar iuran secara mandiri sejak tahun 2017 – 2022 rata-rata mengalami penurunan kepesertaan sebesar 0,7% per tahun. Hal ini tentu memerlukan evaluasi dan penilaian tersendiri untuk melihat implikasi terhadap hal tersebut. Salah satu implikasi yang saat ini dapat dilihat adalah bahwa anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk membiayai iuran JKN peserta PBI APBD Kota Tangerang jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk program lainnya. Pada tahun 2020 pembayaran iuran JKN peserta PBI APBD Kota Tangerang sebesar 57,81%, tahun 2021 sebesar 75,32%, dan pada tahun 2022 sebesar 77,09% dari total anggaran Dinas Kesehatan Kota Tangerang diluar belanja pegawai dan tata kelola pemerintahan. Tujuan: menganalisis dan mengetahui besaran ATP dan WTP iuran JKN masyarakat Kota Tangerang tahun 2023 serta variabel yang mempengaruhi. Metode: penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional melalui pendekatan kuantitatif dengan sampel sebanyak 400 orang peserta PBI yang dipilih secara random accidental. Pengambilan data dilakukan di 2 rumah sakit wilayah Kota Tangerang pada bulan Juni 2023 menggunakan instrumen kuesioner. Hasil: Rata-rata ATP sebesar Rp 54.904 per bulan per orang. Rata-rata WTP sebesar Rp 49.464 per bulan per orang. ATP Rp 35.000 sebesar 61,25%. WTP Rp 35.000 sebesar 69%, < Rp 35.000 sebesar 10%, dan Rp 0 sebesar 21%. Dari 61,25% yang memiliki ATP Rp 35.000 didapati 72,24% WTP Rp 35.000, sebesar 9,80% WTP < Rp 35.000, dan 17,96% tidak mau membayar. Hasil analisis multivariat ATP: Variabel yang signifikan berhubungan adalah jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, pendapatan, pengeluaran pangan dan pengeluaran non pangan. Variabel yang dominan adalah pengeluaran non pangan. Hasil analisis multivariat WTP: Variabel yang berhubungan signifikan adalah jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. Variabel yang dominan adalah pendidikan.

---

Always increasing the number of PBI APBD Tangerang City membership with an annual average of 8.85% which has an impact on increasing the amount of budget needed by the Regional Government of Tangerang City to finance JKN contributions every year, whereas PBPU and BP membership have paid contributions independently since 2017 – 2022, on average, membership has decreased by 0.7% per year. This certainly requires a separate evaluation and assessment to see the implications of this. One of the implications that can be seen at this time is that the budget issued by the Regional Government to finance JKN contributions for participants in the Tangerang City APBD PBI is much larger than the budget for other programs. In 2020 the payment of JKN contributions for participants in the Tangerang City APBD PBI is 57.81%, in 2021 it is 75.32%, and in 2022 it is 77.09% of the total Tangerang City Health Office budget excluding personnel spending and governance.

Objective: to analyze and find out the amount of ATP and WTP JKN contributions for the people of Tangerang City in 2023 and the influencing variables.

Methods: this study used a cross-sectional study design through a quantitative approach with a sample of 400 PBI participants who were selected incidentally randomly. Data collection was carried out in 2 hospitals in the Tangerang City area in June 2023 using a questionnaire instrument.

Results: The average ATP IDR 54,904 per month per person. The average WTP is IDR 49,464 per month per person. ATP > IDR 35,000 are 61.25%. WTP > IDR 35,000 are 69%, < IDR 35,000 are 10%, and IDR 0 are 21%. Of the 61.25% who had ATP IDR 35,000, 72.24% found WTP IDR 35,000, 9.80% WTP < IDR 35,000, and 17.96% did not want to pay. Results of ATP multivariate analysis: Variables that were significantly related were gender, number of family members, income, food expenditure and non-food expenditure. The dominant variable is non-food expenditure.  Results of multivariate analysis of WTP: Variables that are significantly related are gender, education, occupation and income. The dominant variable is education."

"Di Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) , malaria masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang sudah berlangsung lama dan sampai saat ini belum bisa diatasi. Salah satu kabupaten di NAD yaitu Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah endemis malaria. Selama 5 (lima) tahun terakhir (2003-2007) AMI (Annual Malaria Jndeks) di Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan dibandingbn tahun-iahun sebelumnya. Pada tahun 2007 angka AMI sebesar 3,67 per 1000 penduduk. dengan jumlah penderita klinis yang diobati pada puskesmas mencapai 1.555 orang. Aogka tersebut tidak termasuk: kasus-bsus malaria pada rumah saldt pemerintah maupun swasta.. Tinggi AMI di Kabupaten Aceh utara tersebut tidak hanya memberikan dampak terhadap sektor kesehatan saja, tetapi juga berdampak: terbadap sektor ekonomi masyarakat. Tingginya kasus malaria tersebut menyebabkan banyaknya waktu yang hilang karena sesorang tersebut sakit sehingga dia tidak produktif dan harus kehilangan penghasilannya. Selain itu penderita malaria juga meugelwukan biaya untuk pengobatan. tnmsportasi, konswnsi dan sebagainya. Kerugian tersebut tidak banya dirasakanoJeh penderita tetapi juga o1eh pemerintah karena adanya pengeluaran dalam angka penanggulangan penyalit malaria. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran kerugian ekonomi akib&t malaria di Kabupaten Aceh tfurra Tahun 2007. Tujuan kuhusus adalab untuk mengetahui karakteristik penderita malaria tahun 2007, berapa besar biaya Jangsomg dan fidak 1angsung yang dilrelwukan oleh peoderita baik sebelum., selama dan sesudah pengobatan perawatan di puskesmas, faktor-faktor apa Saja yang mempengaruhi total biaya yang dilkeluarkan penderita malaria, juga untuk mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan pemerintah baik preventif maupun kuratif dalam jangka penanganan penyakiAceh Utara mengenai biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah selama Tahun 2007 dalam rangka penanganan penyakit malaria. Hasil Penelitian menuqjukkan bahwa penderita malaria di Kabupaten Aceh Utara tahun 2007 sebagian besar laki-laki mencapai 92.3% dari total seluruh sampel penelitian. Dari segi umur responden, didapatkan bahwa sebagian besar penderita berumur 26 tahun - 35 tahun yang sebagian besar bek.erja di daemh pen.ggummgan sebagai petani atau buruh lac!ang. Biaya tidak langsung yang dikeluarlam oleh responden beJjumlah rata-rata sebesar Rp. 948.009,- atau 82,5% dari total biaya keselurulum. Sementara biaya l.mgsuog sdalah Rp. 195.000,- atau 17,5 % dari total biaya keseluruhan. Rata-rata total biaya yang dikeluarlam oleh setiap responden pada Tahun 2007 karena sakit malaria adalah Rp. Rp. 1.565.922,?Jumlah penderita klinis Tahun 2007 menurut laponm dinas kesehatan adalah 1.555 orang sehingga total pengeluaran penderita malaria Tahun 2007 adalah sebesar Rp.2.435.008.710,­ Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2007 untuk penanganan penyakit malaria berdasarkan laporan dinas kesehatan adalah sebesar 566.555.000,­ atau naik 25 kali lipat dari tahun 2006 yang hanya sebesar Rp. 22.800.000,- Total kerugian ekonomi alaOat malaria (Economic Loss) di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2007 adalah sebanyak Rp. 3.001.563.710,-.Total kerugian ini hanya mencakup nilai perhitungan dari pasien yang datang ke puskesmas dan pengeluaran pemerintah selama Tabw 2007. Hasil analisis bivariat menemukan, hanya satu variabel yang tidak menunjukan hubungan dengan total biaya, yaitu lama hari tidak produk1if penderita, sedangkan variabel lain seperti jenis plasmodium, jenis kelamin, pendidikan, pengbasilan. hari rawat dan jenis pekerjaan menuqjukkan adanya hubungan dengan total bi.aya yang dikeluarlam penderita selama sakit malaria Tahun 2007. Saran yang disampaikan adalah perlu dilakukan penelitian yang lengkap tentang bahaya yang di timbulkan oleh penyakit malaria, baik dari sisi pasein maupun dari pemerintah serta dampak ekonomi secara luas terbadap perekonomian masyarakat.Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara perlu mengupayakan kerjasama dengan dinas perkebunan yang mempunyai akses langsung dengan perusahaan tempat buruh bekeJja untok pemberantasan malaria. Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara perlu meningkatkan upaya.upaya promotif dan preventif dengan tidak mengabaikan upaya buratif yang tepat dan efesien, terutama yang menyangkut tentang upaya pencegahan dari masyarakat sendiri sebingga dapat menurunkan kasus malaria. Dan bagi pemerintah Kabupataten Aceh Utara diharapkan dapat memberikan perhatian yang khusus terhadap berbagai faktor risiko yang bekaitan dengan penyebaran penyakit malaria. Dengan demikian diharapkan adanya intervensi yang berkelanjutan untuk dapat menurunkan kasus malaria sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

---

Malaria is still one of public health problems for a long time and it can not be overcame yet until now in Province of Nanggroe Ac:eh Darussalam. One of districts in Nanggroe Aceh Darussalam is North Aceh which is a place with malaria endemic. Annual Malaria Index (AMI) improved for five years (2003-2007) in North Aceh district. AMI level is 3,67 of 1000 population with amount of clinic patients which are medicated at Primary Health Care are 1.555 peoples. These numbers do not include malaria cases at private and government hospital. High number of AMI in North Ac:eh district does not only give impact for health sector, but it also gives impact for economic sector.This high malaria case caused of many missing times because someone is ill so they are not productive and they have to lose their income. Besides, malaria patient must spend more expenses for medication, transportation, consumption and others. Loss is not only felt by patient but also by government because there are expenses for overcoming malaria disease. This study aim generally to get describing of economic loss which is caused of malaria at North Ac:eh district in 2007. Specific aim is to know how big expenses directly and indirectly which are spent by patient before, during and after medication at Primary Health Care. It is also to know how big expenses which are spent by government for promotion, prevention, and curative for handling malaria disease in 2007. This study don't cover the expenses which are spent by malaria patient who are looking for medication beside to Primary Health Care at North Aceh district in 2007. This study used a descriptive exploitative method with a cross sectional design which has been done from March until June in 2008 by 91 samples. Primary data was got from patient or family who got health service both of outpatient and inpatient with malaria in 2007. While secondary data was got from Health Department at North Ac:eh district concerning the expenses which have been spent by government during 2007 for handling of malaria disease Study result indicated that malaria patient at North Aceh district in 2007, most of them were men. They were 92,3% from total sample of this study. From respondent age got that most patient age 26 - 35 years old who most of them worked as farmer and farm worker at mount area. The expenses which were spent indirectly by respondents were Rp. 948.009 or 82,5% of total costs entirely.While direct costs were Rp. 195.000 or 175% of total costs entirely. Average of total costs which were spent by every respondent with malaria in 2007 were Rp. 1.565.922.Amount of clinic patient in 2007 based on report of Health Department were l.SSS patient so total expenses of malaria patient in 2007 were Rp. 2.435.008.710. The expenses of North Aceh district government in 2007 for handling of malaria disease based on report of Health Department were 566.555.000 or increased 25 times from 2006 which they were only Rp. 22.800.000. Total economic loss which was caused of malaria in North Aceh district in 2007 were Rp. 3.001.563.710. This total loss was only including of calculation value from patient who came to Primary Health Care and government expenses during 2007. From Bivariate analysis result indicated that it was only one variable which didn't indicate a relationship?with total cost including total day of unproductive patient, while other variables like typos of plasmodium, gender, education, income, care day and job indicated the eXistence of relationship with total costs which were spent by patient during malaria sick in 2007. It was suggested to do a compreliensive study concerning the expenses which were spent by malaria disease both of patient and government side and also economic impact for public economic. Health Department ofNorth Aceh District must strive cooperation by Plant Department which has direct access with company where labors work for overcoming malaria. Primary Health Care of North Aceh District must improve the efforts of promotion and prevention without disregarding correct and efficient curative effort, especially concerning prevention effort of public its self so it can reduce malaria case. It was also suggested to government of North Aceh District to give a special attention of various risk factors related to spreading of malaria disease. It was expected a comprehensive intervention to be able to reduce malaria case so it can increase public income and prosperity."

"Administrasi klaim merupakan proses penting yang dilakukan sebelum klaim dibayarkan oleh tertanggung. Komplain klien juga dapat mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan pihak klien dan pihak perusahaan asuransi. PT Mitra Iswara & Rorimpandey (PT MIR) merupakan perusahaan pialang asuransi tertua di Indonesia yang bertindak atas nama tertanggung untuk memberikan nasihat dan kebijakan asuransi yang disesuaikan untuk mengelola risiko. Penelitian in membahas faktor-faktor yang memicu komplain klien dalam administrasi klaim pada produk asuransi emplovee benefit di PTMIR. Penelitian in menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan berjumlah 10 orang, yaitu Asisten Manajer Klaim dan Staf Analis Klaim PT MIR, serta Klien PT MIR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi, koordinasi, sumber daya manusia, kelengkapan dokumen klaim, serta pemahaman pemegang polis berperan dalam timbulnya komplain dalam proses administrasi klaim produk asuransi employee benefit di PT Mitra Iswara & Rorimpandey (PT MIR).

---

Claim administration is an essential step that must be completed before the insured pays the claim. Client complaints can also disrupt the relationship between the client and the insurance company. PT Mitra Iswara & Rorimpandey (PT MIR) is the oldest insurance brokerage company in Indonesia that acts on behalf of the insured to provide customized insurance advice and policies tomanage risk. This study discusses the factors that trigger client complaints in administering claims on employee benefit insurance products at PT MIR. This study uses a qualitative approach with a case study design. There were ten informants: Claim Manager Assistant, PT MIR Claim Analyst Staff, and PT MIR Clients. The results showed that communication, coordination, human resources, claim documents' completeness, and policyholders' understanding played a role in the emergence of complaints in the claims administration process for employee benefits insurance products at PT Mitra Iswara & Rorimpandey (PT MIR)."

"ABSTRAKSurat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) adalah suatu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diberikan kepada keluarga miskin dan kurang mampu melalui pendekatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JKPM). Pada kesempatan ini penulis melakukan penelitian mengenai gambaran pelayanan pasien SKTM di RSUD Budhi Asih. Adapun penelitian ini dilaksanakan pada periode Bulan Februari sampai dengan Bulan April 2011. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui pengamatan langsung pada proses pelayanan pasien SKTM, telaah dokumen dan wawancara dengan petugas terkait.Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa RSUD Budhi Asih memiliki Unit khusus yaitu Unit Pihak Ketiga yang bertugas mengurus administrasi pasien SKTM. Mekanisme pelayanan pasien maupun persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan rumah sakit yang mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin dan Bencana di Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Mengenai pendanaan, pihak RSUD Budhi Asih tidak menyiapkan dana khusus karena semua pembiayaan dijamin oleh Pemerintah DKI Jakarta dengan menggunakan sistem cost sharing.

---

ABSTRACTCertificate of Disadvantaged is a health care insurance provided to the poor and underprivileged families through public health care insurance (JKPM–Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat). On this thesis, the author conducted research about the description of patient care services with certificate of disadvantages at Budhi Asih general hospital. The research was conducted in the period February to April 2011. This research used descriptive method with qualitative approach through direct observation of patient care processes with certificate of disadvantaged, document review, and interviews with relevant officers.Based on the results, obtained that Budhi Asih general hospital has a special unit which is the unit from third parties in charge of taking cares the administration of patients with certificate of disadvantaged. Mechanism of patient care and the necessary requirements in accordance with procedures established by the hospital that refers to the implementation guidelines and technical instructions poor family health care insurance and planning in the province of DKI Jakarta, established by DKI Jakarta provincial health office. Regarding about the funding, Budhi Asih general hospital are not set up a special fund because all the financing is guaranteed by the government of DKI Jakarta by using cost-sharing system."

"Penyelenggaraan program Administration Service Only (ASO) terus mengalami perkembangan. Selain disebabkan oleh meningkatnya kekecewaan terhadap sistem dan pelayanan perusahaan asuransi kesehatan komersial, perkembangan ini juga dikarenakan adanya kebutuhan dalam rangka pengelolaan benefit kesehatan karyawan secara tepat guna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran keikutsertaan program ASO pada perusahaan oil & gas dan mengetahui apakah terdapat hubungan antara faktor-faktor yang terkait dengan program ASO, faktor individu dan faktor organisasi dengan keikutsertaan program ASO. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional. Analisis dilakukan adalah analisis univariat dan bivariat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan keikutsertaan program ASO antara lain : cakupan benefit, harga kepesertaan, provider network, fasilitas pelayanan, image perusahaan, tingkat pengetahuan, Kebutuhan (need), dan jumlah karyawan. Saran dalam penelitian ini adalah pada penelitian selanjutnya digunakan juga studi kualitatif guna menggali informasi lebih baik lagi, gunakan sampel lebih besar dan diharapkan menggunakan variabel-variabel lain yang belum digunakan dalam penelitian ini.

---

The Implementation of Administration Service Only (ASO) program continues to increase. Beside was caused by the disillusionment with the system and commercial health care insurance companies, ASO program is needed in order to manage the employee health benefits as well. This research aims to know the distribution of ASO program participation in oil & gas companies and to determine the correlation between the ASO product, individual factors and organizational factors with the participation of ASO program. Research is a quantitative approach with a cross sectional study design. Analysis is were performed through univariate and bivariate analysis. The final conclusion is that there are factors related to the participation of ASO program: coverage benefit, the price of membership, providers network, facilities service, corporate image, the level of knowledge, needs, and number of employees. Suggestions for further research is using qualitative study to explore better information, large number of sample and using other variables that have not been used in this study."

"Latar Belakang: Peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan setiap tahunnya tidak sejalan dengan tingkat kepatuhan Pekerja Bukan Penerima Upah dalam membayar iuran. Terjadi peningkatan PBPU yang tidak aktif pada tahun 2023 sebesar 32,58 juta jiwa (25%) yang menyebabkan defisit anggaran. Metode: Metode penulisan pada penelitian ini menggunakan literature review.Tujuan: Mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kepatuhan Pekerja Bukan Penerima Upah dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Hasil: Didapatkan 8 artikel yang memenuhi kriteria inklusi untuk disertakan dalam penelitian ini. Definsi kepatuhan adalah perilaku peserta yang secara konsisten membayar iuran tepat waktu, yaitu pada tanggal 1-10 setiap bulannya. Persentase kepatuhan PBPU dalam membayar iuran BPJS Kesehatan berkisar antara 29,5%-84,7% dengan rata-rata sebesar 67,72%. Pengetahuan yang tinggi mengenai manfaat asuransi kesehatan terbukti meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pembayaran, sesuai dengan teori Lawrence Green dan John Nyman. Pendapatan yang lebih tinggi juga meningkatkan kepatuhan. Persepsi positif terhadap layanan dan manfaat BPJS Kesehatan mendorong pembayaran rutin. Usia kepala keluarga yang lebih tua, tarif iuran yang terjangkau, jarak tempuh yang lebih dekat ke tempat pembayaran, dan motivasi yang tinggi juga berkontribusi pada kepatuhan pembayaran iuran. Rekomendasi: BPJS Kesehatan perlu melakukan upaya sosialisasi dan edukasi menyesuaikan karakteristik wilayah dan kerjasama dengan stakeholders, melakukan perbaikan secara berkelanjutan melalui transformasi mutu layanan, dan menjalin kerjasama dengan berbagai kanal layanan serta memberikan edukasi untuk menyediakan sarana layanan pengaduan.

---

Background: The increase in the number of BPJS Health participants each year is not in line with the level in compliance of independent participants to pay contributions. There was an increase of inactive independent participants in 2023 by 32.58 million people (25%) which caused a budget deficit.

Methods: The writing method in this study is using literature review. 

Objective: To identify factors related to compliance of independent participants to pay BPJS Health contributions. 

Results: There were 8 articles that fulfilled the inclusion criteria to be included in this study. The definition of compliance is the behavior of participants who consistently pay contributions on time, namely on the 1st-10th of each month. The percentage of PBPU compliance in paying BPJS Health contributions ranged from 29.5%-84.7% with an average of 67.72%. High knowledge of health insurance benefits is proven to increase awareness and payment compliance, in accordance with Lawrence Green and John Nyman's theory. Higher income also increases compliance. Positive perceptions of BPJS Kesehatan services and benefits encourage regular payments. Older age of the head household, affordable contribution rates, closer distance to the payment center, and high motivation also contribute to the compliance of contribution payment. 

Recommendation: BPJS Kesehatan needs to make socialization and education efforts according to regional characteristics and cooperation with stakeholders, make continuous improvements through service quality transformation, and cooperate with various service channels and educate them to provide complaint service facilities."

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan suatu program pemerintah yang sudah disiapkan dari tahun 2004. Implementasi atau pelaksanaannya di Januari 2014 ini menjadi tantangan besar bagi seluruh aktor didalamnya.Salah satu actor penting yaitu rumah sakit sebagai provider. Berdasarkan data empiris, pengeluaran obat berkisar antara 35% - 40 % dari total pembiayaan. Oleh karena itu diperlukan kendali mutu dan kendali biaya dalam pengelolaannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh peresepan oleh dokter terhadap total biaya obat sebelum dan saat JKN dilaksanakan di RS PMI Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kuantitatif cross sectional. Penelitian ini melihat perubahan perilaku dokter dalam menuliskan resep khususnya pada kasus thypoid. Karakteristik dokter yang cukup berpengaruh yaitu masa bekerja dokter dan pelatihan yang diikuti dokter itu. Penulisan obat paten >4 item dalam 1 pengobatan memiliki 36,72% terhadap total biaya obat. Demikian pula dengan dokter dengan masa bekerja <12 tahun memiliki 36,9% terhadap total biaya obat, lebih tinggi 6,9% dibandingkan dokter dengan masa bekerja >12 tahun. Dokter yang mengikuti pelatihan > 5 kali memiliki proporsi biaya obat yang lebih kecil dibandingkan dokter yang hanya mengikuti pelatihan < 5 kali. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu secara keseluruhan, hasil penelitian ini menggambarkan tidak adanya perbedaan yang signifikan baik pada karakteristik pasien, karakteristik dokter maupun jenis obat sebelum dan saat JKN dilaksanakan. Penelitian ini menyarankan adanya proporsi biaya yang jelas bagi obat-obatan dan layanan kesehatan.

---

The National Health Insurance (JKN) is a government program that is set up from 2004. Implementation or implementation in January 2014 is a major challenge forall actorsin it. One of the important actors that hospital as aprovider. Based on empirical data, drug spending ranged between35% -40% of the total financing. It is therefore necessary quality control and cost control in its management. The purpose of this study was to determine the effect of prescribing by physicians to the total cost of drugs before and while JKN implemented in RSPMI Bogor.

The method used in this study is cross-sectional quantitative. The research looked at changes in the prescribing behavior of physicians, especially in the case of typhoid. Physician characteristics, namely the influential work of doctors and doctor training followed it. Writing patent medicine >4 item in 1 treatment had 36.72% of the total cost of the drug. Similarly, a doctor working with the <12 years had 36.9% of the total cost of the drug, 6.9% higher compared with the physicians working> 12 years. The doctor who attended training> 5 times the proportion of drug costs less than the physicians who trained only <5 times.

The conclusion of this study is overall, the results of this study illustrate the absence of significant differences both in patient characteristics, physician characteristics and the type of service before and during JKN implemented. This study suggests the existence of a clear proportion of costs for medicines and health services. The conclusion of this study is overall, the results of this study illustrate the absence of significant differences both in patient characteristics, physician characteristics and the type of drug before and during JKN implemented. This study suggests the existence of a clear proportion of costs for medicines and health services."

"Skripsi ini membahas mengenai pengembangan strategi pemasaran produk InHealth Managed Care di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada PT. Asuransi Jiwa InHealth Indonesia. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyarankan bahwa tim pemasaran InHealth untuk mengembangkan strategi nya dengan meningkatkan manfaat yang dijamin oleh produk dan memodifikasi prosedur pelayanan kesehatan, melakukan riset pasar mengenai kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap asuransi kesehatan, dan riset pasar untuk mengetahui target pasar InHealth, serta memperluas segmentasi pasar ke bidang pemerintahan.

---

This research explained about the development of marketing strategy on InHealth Managed Care product in the era of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) at PT. Asuransi Jiwa InHealth Indonesia. This research used qualitative method with descriptive design study. The results of this research is suggested that marketing InHealth team to develop their strategy by improving the benefits guaranteed in the product and modify the health care procedures, doing market research about public needs and demand for health insurance, doing market research to find out the targeted market InHealth, and expanding the market segmentation into areas of government."