Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kabupaten Blitar dikenal sebagai daerah seribu candi. Namun anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk sektor pariwisata dan budaya sangat kecil sekitar 0,1% dari total APBDnya. Hal ini tidak sebanding dengan arti pentingnya peninggalan cagar budaya bagi penguatan jatidiri bangsa. Selain itu, merawat dan melestarikan cagar budaya yang sering dianggap selalu menjadi beban bagi pemerintah. Sehingga diperlukan upaya untuk memberdayakan situs cagar budaya sehingga minimal menjadi suatu cagar budaya yang profit center bahkan membiayai dirinya sendiri yakni dengan peran serta masyarakat.Hasil analisis spasial dan ekonomi memperlihatkan peran serta masyakarakat berdampak adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar situs melalui distribusi pendapatan, perluasan lapangan pekerjaan dan lepas dari kemiskinan. Selain itu didapatkan bahwa dalam hal perencanaan tata ruang belum terlihat adanya kontribusi dari aspek budaya dalam proses penyusunan RTRW sehingga menyebabkan pentingnya potensi dari cagar budaya bagi suatu wilayah tidak terlihat dan alih fungsi lahan cagar budaya menjadi fungsi lain akan lebih mudah terjadi.

---

Blitar district is known as the thousand temples. However, the budget spent by the government for the tourism and culture sector is very small about 0.1% of the total APBD. It is not proportional to the importance of cultural heritage relics for strengthening the nation's identity. In addition, care for and preserve the cultural heritage that is often considered to always be a burden for the government. So it is necessary to empower cultural heritage sites so that the minimum be a profit center of cultural heritage even support himself namely with public participation.Spatial and economic analysis results show the role and impact of community in their increased prosperity around the site through the distribution of income, expand employment opportunities and escape poverty. In addition it was found that in terms of spatial planning have not seen the contribution of the cultural aspect in the process of drafting the RTRW, causing the potential importance of the cultural heritage of an area not visible and land conversion into other functions of cultural heritage would be more apt to occur."

"Kabupaten Blitar dikenal sebagai daerah seribu candi. Namun anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk sektor pariwisata dan budaya sangat kecil sekitar 0,1 dari total APBDnya. Hal ini tidak sebanding dengan arti pentingnya peninggalan cagar budaya bagi penguatan jatidiri bangsa. Selain itu, merawat dan melestarikan cagar budaya yang sering dianggap selalu menjadi beban bagi pemerintah. Sehingga diperlukan upaya untuk memberdayakan situs cagar budaya sehingga minimal menjadi suatu cagar budaya yang profit center bahkan membiayai dirinya sendiri yakni dengan peran serta masyarakat. Hasil analisis spasial dan ekonomi memperlihatkan peran serta masyakarakat berdampak adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar situs melalui distribusi pendapatan, perluasan lapangan pekerjaan dan lepas dari kemiskinan. Selain itu didapatkan bahwa dalam hal perencanaan tata ruang belum terlihat adanya kontribusi dari aspek budaya dalam proses penyusunan RTRW sehingga menyebabkan pentingnya potensi dari cagar budaya bagi suatu wilayah tidak terlihat dan alih fungsi lahan cagar budaya menjadi fungsi lain akan lebih mudah terjadi.

---

Blitar district is known as the thousand temples. However, the budget spent by the government for the tourism and culture sector is very small about 0.1 of the total APBD. It is not proportional to the importance of cultural heritage relics for strengthening the nation 39 s identity. In addition, care for and preserve the cultural heritage that is often considered to always be a burden for the government. So it is necessary to empower cultural heritage sites so that the minimum be a profit center of cultural heritage even support himself namely with public participation. Spatial and economic analysis results show the role and impact of community intheir increased prosperity around the site through the distribution of income, expand employment opportunities and escape poverty. In addition it was found that in terms of spatial planning have not seen the contribution of the cultural aspect in the process of drafting the RTRW, causing the potential importance of the cultural heritage of an area not visible and land conversion into other functions of cultural heritage would be more apt to occur."

"Air yang mengalir pada saluran Tarum Barat (STB) merupakan suatu sumber daya alam dan air baku instalasi penjernihan air kota Jakarta, yang kualitasnya semakin menurun, sehingga diperlukan suatu konsep baru peningkatan kualitas air di sisi hilir dengan memanfaatkan kandungan energi pada air itu sendiri. Konsep peningkatan kualitas air dilaksanakan melalui permodelan dengan mereduksi secara bertahap parameter fisika, kimia, dan biologi dengan memanfaatkan kandungan energi dalam air tersebut, sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan bersifat kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder dan data primer sebagai verifikasi. Permodelan peningkatan kualitas air melalui diversifikasi energi di daerah aliran sungai dapat mereduksi kekeruhan sebesar 66,45% dan meningkatkan nilai indeks kualitas air dari 47,83-51,23 (kategori buruk - rata-rata) menjadi 55,49-59,08 (ketegori rata-rata), serta membangkitkan daya sebesar 885,28 kW dan energi sebesar 546.674,08 kWh/bulan, setara dengan penghematan bahan bakar solar sebesar 119,17 ton/bulan, reduksi CO2 sebesar 311.604,23 kg/bulan, dan menghasilkan Certified Emission Reduction besar 3.116,04 USD/bulan sesuai program mekanisme pembangunan bersih Protokol Kyoto. Secara ekonomi permodelan peningkatan kualitas air ini mempunyai analisis rasio manfaat biaya sebesar 1,23-2,00, analisis laju pengembalian sebesar 20,45% pertahun, dan analisis titik impas pada tahun ke 5.;Air yang mengalir pada saluran Tarum Barat (STB) merupakan suatu sumber daya alam dan air baku instalasi penjernihan air kota Jakarta, yang kualitasnya semakin menurun, sehingga diperlukan suatu konsep baru peningkatan kualitas air di sisi hilir dengan memanfaatkan kandungan energi pada air itu sendiri. Konsep peningkatan kualitas air dilaksanakan melalui permodelan dengan mereduksi secara bertahap parameter fisika, kimia, dan biologi dengan memanfaatkan kandungan energi dalam air tersebut, sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan bersifat kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder dan data primer sebagai verifikasi. Permodelan peningkatan kualitas air melalui diversifikasi energi di daerah aliran sungai dapat mereduksi kekeruhan sebesar 66,45% dan meningkatkan nilai indeks kualitas air dari 47,83-51,23 (kategori buruk - rata-rata) menjadi 55,49-59,08 (ketegori rata-rata), serta membangkitkan daya sebesar 885,28 kW dan energi sebesar 546.674,08 kWh/bulan, setara dengan penghematan bahan bakar solar sebesar 119,17 ton/bulan, reduksi CO2 sebesar 311.604,23 kg/bulan, dan menghasilkan Certified Emission Reduction besar 3.116,04 USD/bulan sesuai program mekanisme pembangunan bersih Protokol Kyoto. Secara ekonomi permodelan peningkatan kualitas air ini mempunyai analisis rasio manfaat biaya sebesar 1,23-2,00, analisis laju pengembalian sebesar 20,45% pertahun, dan analisis titik impas pada tahun ke 5."

"Penelitian ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh organisasi pemerintah yang selama ini pemerintah daerah dikritik tidak efisien, tidak efektif, organisasinya terlalu gemuk, biaya tinggi, terlalu birokratik, penuh dengan aturan-aturan yang tidak perlu, tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tertutup, tidak demokratik, mengabaikan hak-hak masyarakat, melayani diri sendiri, dan gagal menyajikan pelayanan yang layak secara kuantitatif maupun kualitatif kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan keseluruhan kinerjanya.Fokus pada penelitian ini pada penciptaan birokrasi yang inovatif yang dipengaruhi oleh terbangunnya budaya yang inovatif dan struktur organisasi yang sesuai. Selanjutnya variabel anteseden tersebut dipengaruhi oleh kepemimpinan transformasional, yang secara keseluruhan akan mempengaruhi kinerja organisasi pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia.Penelitian ini dilakukan terhadap 121 pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai pemerintah kabupaten dan kota dari berbagai tingakatan jabatan, baik yang berada pada level Eselon II, III, IV, Fungsional dan Non Struktural Umum. Pilihan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih obyektif dan mendekati kenyataan sesungguhnya yang terdapat pada pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. . Data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa jawaban kuesioner responden, data sekunder dari berbagai sumber dan wawancara untuk pendalaman/ memperkaya analisis.Berdasarkan hasil penelitian secara empirik dibuktikan bahwa kepemimpinan transformsional tidak mempengaruhi secara langsung terhadap penciptaan birokrasi yang inovatif. Namun kepemimpinan transformasional mempengaruhi birokrasi inovatif melalui pengembangan budaya inovasi dan desain struktur organisasi yang bersifat organik. Selanjutnya dalam penelitian ini dibuktikan pula bahwa birokrasi yang inovatif mempengaruhi peningkatan kinerja pemerintah kabupaten dan kota.Upaya untuk memahami penciptaan birokrasi yang inovatif pada penelitian ini dikembangkan dalam bentuk kerangka penciptaan birokrasi yang inovatif yang melahirkan 4 (empat) jenis tipe utama birokrasi yaitu : Rigid Bureaucracy, Structure Driven, Participant Bureaucracy, dan Optimum Bureaucracy.

---

This research is based which currently, it had been criticized is too fat, neither efficient nor effective, high cost, so bureaucratic, full with unnecessary regulation, is not responsive with community necessities, neither transparent, is not democratic, neglects community rights, serve their selves and fail to present proper service to community either qualitative or quantitative. Based on those descriptions above, local government is required to increase all performances. Focus of this research is to create innovative bureaucracy highly influenced by the building of both innovative culture and suitable organizational structure. Subsequently, such antecedent variables are highly influenced by transformational leadership which will influence governmental organization performance of regencies and cities in Indonesia as whole.

This research is conducted to 121 regencies and cities in Indonesia. In this research respondents are governmental employees of regencies and cities from various official levels, either in Echelon II, III, IV, Functional and General Non Structure. This option is aimed at giving more objective illustration and approaching real facts found in regency and city governments in Indonesia. This research used data that of primary such as replies from respondents questioner and secondary from some sources and interviewed to deep and enrich analysis.

Based on research results empirically, it had been proven that directly, transformational leadership had not influenced innovative bureaucracy creation. Nevertheless, transformational leadership influenced innovative bureaucracy by development of innovation culture and organizational structure in organic nature. Hence, in this research also had been proven that innovative bureaucracy influenced increasing of regency and city governments performance. Endeavor(s) for understanding innovative bureaucracy creation, this research had been developed in formate of innovative bureaucracy creation frame resulting in four (4) main types of bureaucracy, those area : Rigid Bureaucracy, Structure Driven, Participant Bureaucracy, dan Optimum Bureaucracy."