Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini menganalisis kelayakan dari pelayanan Laboratorium Klinik yangdirencanakan akan dikelola sendiri oleh RS Ichsan Medical Centre Bintaro,dengan melihat kelayakan aspek pasar, manajemen, aspek teknik, hukum /legalitas, dan keuangan. Dari aspek pasar memperlihatkan potensi pasar yangmendukung kelayakan Instalasi Laboratorium Klinik di RS IMC. Ditinjau dariaspek keuangan dengan menggunakan metode analisa kriteria kelayakan investasimenggunakan proyeksi cashflow, didapatkan nilai Net Present Value (NPV)sebesar Rp 721,759,353 , nilai Internal Rate of Return (IRR) sebesar 20.78% danPayback Priode (PP) selama 2 tahun 2 bulan. Dari hasil penelitian didapat bahwaLaboratorium Klinik di RS Ichsan Medical Centre cara Swakelola sudah layakuntuk dilaksanakan ditinjau dari berbagai aspek kelayakan yang diteliti termasukpada aspek keuangan menunjukkan nilai NPV positif, nilai IRR diatas sukubunga dan pengembalian modal (Payback Priode) yang dapat diterima

---

ABSTRACTThis thesis analyses the feasibility of Clinic’s Laboratory service to be selfmanaged by RS Ichsan Medical Centre Bintaro, through observing thecharacteristics of market feasibility, organization management, technicalities,legalities, and finances. The market indicates the economical potential supportingthe feasibility of Clinic’s Laboratory Installation at RS IMC. Through thefinancial trait using the method of investment feasibility criteria analysis thatapplied the cash flow projection, the value of Net Present Value (NPV) Rp721,759,353, Internal Rate of Return (IRR) 20.78% and Payback Priode (PP)were obtained for a 2.2 year period. The result of the research indicates that thecharacteristics of the feasibility of Clinic’s Laboratory service at RS IchsanMedical Centre is feasible to be conducted, proved by the positive value of NPV,the value of IRR above the interest rate and acceptable Payback Period, thus theClinical Laboratory services management is feasible to be applied."

"RSKD Duren Sawit melayani kesehatan jiwa dan narkoba bagi masyarakat miskin, tidak mampu dan panti laras dengan BOR rata-rata 80%. Pendapatan rawat inap rumah sakit 77,8% berasal dari JPK Gakin dengan sistem pembayaran fee for service, namun tidak seluruh tarif klaim rawat inap dapat dibayarkan oleh JPK Gakin yang disebabkan beberapa hal yaitu pemberian obat tidak sesuai Juklak dan Juknis JPK Gakin, tarif pemeriksaan radiologi melebihi tarif PPE dan jumlah klaim yang melebihi Paket Pelayanan Essensial (PPE). Masalah tersebut mendorong direksi untuk melakukan strategi dan kebijakan internal rumah sakit dalam pengelolaan klaim rumah sakit. Dari hasil penelitian ditemukan kesenjangan tarif rumah sakit dengan tarif PPE JPK Gakin dan paket tarif INACBGs, selain itu MOU antara rumah sakit dan JPK Gakin sangat penting untuk dipahami oleh kedua belah pihak, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta kepatuhan dokter dan perawat dalam memberikan pelayanan sesuai juklak dan juknis. Dengan diterapkannya sistem pembayaran paket tarif INA-CBGs pada April 2013 diharapkan rumah sakit dapat menyiapkan pelayanan yang efektif dan rasional serta melakukan costing pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai clinical pathway, bermutu dan memberikan nilai tambah bagi rumah sakit.

---

The regulation of UU 40 in 2004 about Social Assurance National system SJSN) pushed the government to implemented the program for poor civilization, SJSN was health financial system for poor civilization to cure their health. Duren Sawit hospital was psycotic hospital that belongs of DKI Jakarta Government who gives mental health and drugs abuse for poor people with Bed occupancy rate was 80%. 77,8% hospital revenues from the JPK Gakin with paid system fee for service, but hospital claim can not paid from JPK Gakin couse of the problems was given generic drugs, limitation of prices (PPE), and price of Radiology more expensive than standard of PPE Prices. This problem push the top management to make internal strategy and implementation of the MOU in the right thing, so that implication on the claim regulation.

The finding of this research showed that the different between hospital price and JPK Gakin Price and INA-CBGs price. Another hand that MOU, monitoring and evaluating, docters treatment was very important to handling hospital claim problems. In the future the hospital have to implement clinical pathways, efective and rasional treatment to make excellent service for patient and rasional payment."

"Pemerintah Indonesia telah melakukan pembenahan sistem dan insfrastrukturkesehatan khususnya Rumah Sakit dan Puskesmas sebagai provider BPJS untukmengimplementasikan progam universal health coverage dalam SJSN. Tujuanpenelitian untuk mengetahui kebutuhan tempat tidur di Kabupaten BolaangMongondow Propinsi Sulawesi Utara dalam implementasi program SJSN.Metode penelitian yaitu penelitian operasional yang membuat estimasi danproyeksi kebutuhan tempat tidur, Pendekatan kualitatif dengan indepth interview(wawancara mendalam) kepada informan tertentu juga dilakukan agar dapatgambaran strategi kebijakan. Hasil penelitian yaitu estimasi jumlah TT tahun2013 antara ketersediaan TT dan kebutuhan TT mencukupi. Proyeksi jumlah TTtahun 2018 dan tahun 2023 yaitu kebutuhan TT meningkat tetapi ketersediaankurang. Strategi kebijakan yaitu pemerintah daerah membangun RS tipe C danakan mengembangkan Puskesmas Non Perawatan menjadi Puskesmas Perawatan.Hasil penelitian ini lebih lanjut diarahkan kepada pemerintah Kabupaten BolaangMongondow......The Indonesian government has to reform the health system and infrastructure inparticular hospitals and health centers as providers BPJS for implementationuniversal health coverage program in the Social Security System. Researchpurposes to determine the bed needs in Bolaang Mongondow Regency NorthSulawesi Province in SJSN program implementation. Research methods thatoperational research to make estimates and projected needs bed, qualitativeapproach with indepth interview to specific informants also done in order tooverview policy strategy. The results are estimates of the number of beds in 2013between the availability of beds and beds needs sufficient. Projected number ofbeds in 2018 and in 2023 the need for beds increased but the availability is less.Policy strategies that local governments establish hospitals type C and willdevelop PHC Non Care into Care PHC. Results of this study further directed togovernment Bolaang Mongondow Regency."

"Jasa Pelayanan adalah suatu imbalan atau kompensasi yang diterima oleh pelaksana pelayanan di rumah sakit atas perlakuan yang diberikannya kepada klien atau pasien. Oleh karena belum ada aturan baku yang mengatur pola pembagian Jasa Pelayanan di RSUD Sumatera Barat, khususnya RSUD Kelas C, sehingga dijumpai variasi pola pembagian Jasa Pelayanan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pola pembagian Jasa Pelayanan di Unit Rawat inap RSUD Kelas C dcngan pendekatan kualitatif. Suatu studi komparatif dilakukan pada 3 (tiga) RSUD Kelas C yang hampir sama kinerjanya. Dengan adanya faktor internal dan faktor eksternal yang berhubungan dengan pola pembagian Jasa Pelayanan, dicari dokumen/arsip dan beberapa orang informan yang mengetahui tentang pola pembagian Jasa Pelayanan di RSUD. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Pola Pembagian Jasa Pelayanan di RSUD yang diteliti masih bervariasi, tergantung dari kebijakan Direktur masing-masing dan secara garis besar masih mengacu pada SK Menkes No.66/II/1987. Faktor tenaga profesional terutama Dokter Spesialis mendominasi pola pembagian Jasa Pelayanan di ketiga RSUD. Dokter spesialis mengusulkan pola fee for service, sedangkan lainnya dapat dibuat berdasarkan bobot. Peneliti menyarankan agar pihak manajemen selalu mensosialisasikan pemahaman tentang kerja tim di rumah sakit sehubungan dengan pembagian Jasa Pelayanan.

---

The Analysis of Health Service Incentive Patterns at Inpatients Unit of General District Hospital (RSUD) Class C West Sumatra (A Comparative Study) Health services incentive are compensations accept by the administration of services at hospitals for the treatment they give to the client or patients. There have not been any fixed rules regulating the patterns of health services incentive at District Hospital (RSUD) in West Sumatra, especially those categories in Class C.

The research is conducted to obtain some patterns of health services incentive at Inpatients Unit of RSUD Class C by employee qualitative approach. A comparative study was conducted at 3 (three) District Hospitals (RSUD) Class C whose performance are nearly similar. Having some internal and external factors related to health services incentive patterns, some documents/ file and some informants knowing the patterns of health service incentive at RSUD were searched.

The result of this study is found that the patterns of health services incentive at District Hospital (RSUD) investigated is still widely varied, depending on the policy of respective directors. In generally, it still refers to the regulation of health ministry No.66/II/1987. The factor of professional, especially medical specialist, dominates the patterns of health services incentive at the three District Hospital.

It is recommended that the health services incentive for medical specialist is separated based on fee for services, while for the others a pattern of health services incentive can be made based on score system. The conclusion of thus study is that the pattern of health services incentive still varied, medical specialist want to fee for services and there have not been fixed rules regulation the patterns of health services incentive."

"Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) merupakan suatu varian asuransi kesehatan yang dimodifikasi dari konsep Health Maintainance Organization (HMO). Konsep ini menjadi bentuk penyelenggaraan pembiayaan kesehatan di Indonesia dan telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23/1992 pasal 66. Kehadirannya selama 8 tahun baru diperkirakan mampu mencakup satu juta orang dari 173 juta orang yang tidak terlindungi oleh jaminan (asuransi) kesehatan lainnya.Berbagai kebijakan untuk memperluas cakupan belum juga mampu meningkatkan jumlah kepesertaan tersebut. Untuk mengetahui sejauh mana peranan kebijakan JPKM dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini dilakukan. Adapun fokus utama studi ini adalah bagaimana perhatian kebijakan sekarang dan yang akan datang mencerminkan elemen pemerataan (equity), mutu (quality), efisiensi (efficiency), dan kesinambungan (sustainnabilty) untuk mencapai cakupan universal.Untuk melaksanakan studi ini telah dilakukan penelitian kualitatif sejak akhir September 1999 sampai akhir Desember 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan wawancara mendalam, telaah kebijakan, dan telaah literatur. Wawancara mendalam dilakukan pada informan yang mewakili regulator (Departemen Kesehatan), pakar akademik Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia, wakil badan penyelenggara, wakil dari pemberi pelayanan kesehatan, dan wakil dari lembaga peserta. Demikian juga telaah kebijakan (Permenkes 57111993 dan 527/1993 serta Draft RUU PKM), telaah literatur luar negeri (negara Eropa, Amerika, dan Asia), dan telaah literatur dalam negeri yang menerapkan model managed care terhadap aplikasi elemen-elemen tersebut. Setelah diperoleh berbagai alternatif yang termuat dalam setiap elemen equity, quality, efficiency, dan sustainability dengan melihat strength, weakness, opportunity, dan threats dari setiap alternatif itu, akhirnya diajukan usulan pokok kebijakan JPKM yang ideal.Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa JPKM yang sedang berlaku bertitik tolak pada sistem mekanisme pasar yang tidak banyak berbeda dengan asuransi kesehatan komersial. Sementara JPKM yang akan datang (RUU JPKM) mulai mengarah ke asuransi sosial karena kepesertaannya bersifat wajib. Refleksi equity dalam paket tidak jelas dan dalam premi bersifat libertarian. Demikian juga refleksi equity dalam akses belum diperhatikan. Sedangkan elemen quality terlihat belum lengkapnya definisi yang dianut, tidak ada instrumen, belum jelas pengontrol, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan mutu. Elemen efisiensi terlihat dengan menempatkan PPK dalam kondisi yang menanggung resiko melalui pembayaran kepada PPK harus dengan praupaya dan kapitasi. Aspek sustainability dari program makin tidak terjamin karena belum jelas model premi dan Bapel yang pluralistik. Selain sifat kepesertaan, maka konsep-konsep lain tidak berbeda dengan Permenkes yang ada sehingga terkesan hanya meningkatkan status hukum dari Permenkes ke Undang-Undang.Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan JPKM yang sedang berlaku dan yang akan dilansir tidak mampu mencapai univesal coverage karena konsep-konsep equity, quality, efficiency, dan sustainability tidak dapat diakomodir dengan baik dalam kebijakan-kebijakan tersebut.Untuk dapat mencapai universal coverage maka cukup penting untuk dikaji ulang RUU JPKM secara komprehensif dengan melibatkan pihak-pihak lain yang terkait dengan jaminan pemeliharaan kesehatan atau asuransi kesehatan. Disamping itu disarankan untuk membentuk tim khusus dan ahli dalam konsep-konsep asuransi kesehatan yang bebas dari kepentingan sektoral atau kelompok tertentu.

---

Policy Analysis of the Public Health Maintenance of Assurance 1999Public Health Maintenance of Assurance (JPKM) is a variance of health insurance scheme modified from managed care concept. This concept is adopted as a model for health care financing and delivery in Indonesia as stated in Health Act of 23/1992 article 66. Along it 8 years of existence the scheme cover no more than 1 million people of 173 millions uninsured.Many policies aimed at expanding coverage have been unable to increase membership. To understand how far the policy can achieve its stated goals, this study was performed. The main focus of this study is how the existing and coming policies reflect equity, quality, efficiency, and sustainability objectives.This study has been conducted September 1999 to December 1999. This study was a qualitative study in which depth interview, policies review, and literature review have been performed. In depth interview is conducted to informants who are representative of regulator (Health Department), academic experts in Public Health Faculty University of Indonesia, representative of PT. Askes and PT. Jamsostek, representative of providers, and representative of consumers. Literature review on Europe, USA and Asia as well as in country experience was also performed. All information gathered is analyzed using strength, weakness, opportunity, and threats analysis. Then, some recommendations are prescribe.Result of this analysis to shows that a current JPKM policy is a market mechanism similar to these of commercial health insurance. While the new draft of JPKM is based on social insurance concept representing by compulsory membership. The equity concept is unclear and the premium is set based on libertarian concept. The quality element shows incomplete, lack of quality measures, and no indication of quality emphasize. The efficiency will be achieved by contracting providers on capitation payment system. Aspect of sustainability is unclear because the mechanism of collecting premium is unclear too and the pluralistic model of sickness funds. Only membership is different from the existing JPKM, the other concepts are not different from Permenkes, this creates impression the policy aims at increasing the status from Permenkes to Act.It can be summarized that JPKM policies can not achieve universal coverage because equity, quality, efficiency, and sustainability concept are not accommodated.To achieve universal coverage it needs a comprehensive review involving other sectors and health insurance experts."

"Kontribusi masyarakat dan swasta dalam pembiayaan kesehatan sekitar 70% dan sistem pembayaran untuk tiap pelayanan masih dominan fee for service. Pada era 90-an terjadi perubahan besar dalam sistem pembayaran yang tertuang dalam UU No. 3/1992 tentang Jamsostek dan UU No. 23/1992 tentang Kesehatan yang secara eksplisit menyebutkan sistem pembayaran pra upaya (kapitasi). Sistem pembayaran kapitasi sudah dilakukan oleh PT. Askes, PT Jamsostek, dan beberapa Bapel JPKM dengan bervariasi besaran kapitasi yang dibayarkan Bapel ke PPK.Dalam kondisi krisis ekonomi upaya menjamin pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dikembangkan JPKM JPSBK yang pembayaran jasa pelayanan secara kapitasi oleh Pra Bapel kepada Puskesmas dengan premi subsidi dari pemerintah sebesar Rp 9.200,-/KK/tahun. Di era otonomi daerah penduduk miskin menjadi perhatian daerah dalam menanggung pembiayaan kesehatannya dan berdasarkan pengalaman program. JPKM JPSBK akan dihitung berapa besaran kapitasi yang wajar untuk peserta JPKM JPSBK untuk mendapat pelayanan yang bermutu dan tidak merugikan PPK (Puskesmas). Karena PPK maupun penyelenggara asuransi (Pra Bapel) belum menghitung besarnya biaya per kapita.Tujuan penelitian adalah mendapatkan besaran kapitasi yang wajar dari Pra Bapel ke Puskesmas untuk paket pemeliharaan kesehatan dasar JPKM JPSBK di Kotamadya Jakarta Selatan. Data yang digunakan adalah data kunjungan peserta pada tahun 1999 di 74 Puskesmas KecamatanlKelurahan sebagai PPK penyelenggara JPKM JPSBK. Rancangan penelitian survei cross sectional. Variabel babas meliputi jenis pelayanan, karakteristik populasi (jumlah peserta, jenis kelamin, umur), tingkat penggunaan pelayanan (utilization rate) dan biaya per pelayanan menurut Perda. Sedangkan variabel terikat adalah besaran kapitasi.Hasii penelitian menunjukkan bahwa jenis pelayanan yang dimanfaatkan peserta JPKM JPSBK sebagian besar adalah pelayanan rawat jalan tingkat I seperti BP Umum (87,30%), KB (4,87%), BPG (2,54%),KIA (2,34%), dan imunisasi (1,73%). Karakteristik populasi penduduk miskin 69.300 orang (4,10%) dari penduduk di Kotamadya Jakarta Selatan dengan komposisi 51,12% laki-laki, 48,88% perempuan dan sebagian besar ada pada kelompok umur 0-5 tahun, 11-15 tahun, 16-20 tahun. Tingkat penggunaan pelayanan dimanfaatkan oleh kelompok umur 0-5 tahun (27,99%), kelompok umur 6-10 tahun (9,70%) dan kelompok umur > 55 tahun (9,34%).Berdasarkan analisa besaran kapitasi penduduk miskin yang wajar adalah Rp 171,-/orang/bulan atau Rp 2.050,-/orang/tahun. Dengan besaran kapitasi tersebut Puskesmas menerima pembayaran kelebihan dari yang dibayarkan pra Bapel ke PPK (Puskesmas). Perhitungan besaran kapitasi sangat bervariasi tergantung pada jenis pelayanan, karakteristik populasi yang terkait dengan faktor risiko dan tingkat penggunaan pelayanan serta besarnya biaya per pelayanan.

---

Fair Capitation Payment of JPKM JPSBK Primary Health Care Package at Health Centers in South Jakarta DistrictThe private sector has been contributing about 70% of health care expenditure in Indonesia. The majority of this financing has been through out of pocket payment that puts high burden to household. During 1990s there had been significant changes in the health care financing system marked by the passage of Social Security Act No. 3192 (UU Jamsostek) and Health Act No 23/92. Both act prescribe capitation payment system as a means to control health care costs. The Health Act promotes the development of JPKM (HMOs), a prepaid health care system. The people in public and private sector have the biggest contribution for health budgeting system. Mostly for the payment system the people are using fee for service or out of pocket In 1990' is big changing for the payment system which is written in Jamsostek Act No. 3/1992 and Health Act No. 23/1992. Those act are starting to introduce the pre paid payment system such as capitation or others.

During the economic crisis starting in the mid 1997. This study was designed to examine whether the capitation payment by a pra bapel in South Jakarta regency was actuarially fair. The data were taken from visit rates during 1999 by those poor households in 74 health centers and from the pra bapel. Demographic characteristics of beneficiaries as well as types of utilization of health services in health centers were then calculated to obtain utilization rates. Calculation of fair capitation payment was made using valid user fees schedule (Tarif Perda) that was valid for the 1999. Simulation of fair capitaion payment was made using age distribution of household members of the poor household listed in the program. This research is Formulated to set up the fair capitation in South Jakarta each house holdlyearlpackage through pra Bapel as during economic crisis, through data analyze in visiting number of participants in 74 health center in 1999 and using cross sectional method. The independent variable enclosed the several of services, population characteristics (number of member, gender, and age) and utilization rate and unit cost for each service based on the rational regulation tariff and dependent variable is capitation payment system.

This research showed that the poor people comprised of 4,10% of the total population in South Jakarta that can be divided into 51,12% male and 48,88% female and grouping such as 0-5 year (27,99%), 6-10 year (9,70%) and > 55 year (9,34%), In term of utilization, 4,10% of members used outpatient services comprised of 87.3% in the general clinics, 4,87% family planning, 2,54% in dental clinic, 2,34% Mother Child Health, and 1,73% utilized immunization services.

Based on the utilization experience the fair capitation rate was Rp 17h-/capita/month or Rp 2,050; /capita/yeaf_ This amount was less than the capitation paid to health centers equal to Rp 191,6/capita/month. Several possible explantion accounted for the difference are: I conclude that the capitation payment to health centers in the JPKM JPSBK was actually too much. However, due to possible underestimate of the data collected, findings from this study should be used cautiously."

"Puskesmas dalam melaksanakan 18 program pokoknya saat ini, membutuhkan biaya opernsional yang cukup banyak, pembiayaan puskesmas selama ini sebagian besar berasal dari pemerintab pusat dan daerah, seperti diketahui bahwa dana pemerintah dirasakan tidak mencukupi, hal ini juga disebahkan oleh pihak puskesmas khususnya dan dinas kesehatan kota umumnya tidak mampu menghitung kebutuhan biaya normative untuk masing-masing program, kekurangan dana tersebut tidak dapat diketahu seberapa kebutuhannya karena tidak pernah dilakukan analisis. Tingkat kecukupan pembiayaan kesehatan biasanya dinilai dengan Cost Recovery yaitu perbandingan antara kontriusi biaya oleh pengguna pelayanan kesehatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan tersebut. Informasi ini dirasakan semakin penting dengan salah satu persyaratan / kriteria puskesmas dijadikan unit swadana. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan rancangan Cross Sectional."

"Kecenderungan biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat mendorong PT. Askes untuk mencari altematif pembiayaan yang dapat mengeiisienkan dana tanpa mengurangi mutu pelayanan. Salah satu sistem tersebut adalah Sistem Kapitasi Total dimana provider dibayar berdasar jumlah peserta terdaftar yang menjadi tanggungnya. Penerapan sistim kapitasi total tersebut perlu dipantau efektifitasnya dengan melihat kecendelungan angka kunjungan, angka rujukan menurut pesena terdaiiar dan angka rujukan menumt kunjungan. Penelitian ini diharapkan dapat diketahui bagaimana keoenderungan tersebut dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Pcnelitian dilakukan di Jakarta Pusat dengan rancangan cross sectional, jumlah sampel 37 puskesmas, menggunakan wawancara terstruktur dan wawancara mendalam, menggunakan data sekmmdcr tahun 1999-2000 , analisis data menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah penerapan selamzr 2 tahun, angka kunjungan cendenmg menurun, begitu pula angka rujukan menurut jumlah peserta terdatiar sedangkan angka nrjukan menunrt kunjungan oendenmg meningkat. Tingkat puskesmas dan besamya jasa yang diterima dari PT. Askes ternyata berhubungan dengan angka kunjungan, sedangkan status kepegawaian kepala puskesmas dan pengetahuan kepala puskesmas teniang kapitasi total berhubungan dengan angka mjukan menurut kunj ungan Disarankan agar kapitasi total disosialisasikan kepada provider maupun kepada pwert; sistem pendataan pesqrta diyrerkuat., dilakukan pemantauan langsung oleh PT. Askes ke puskesmas dan kemungkinan agar PT.Askes dapat kontrak langsung dengan puskesmas,

---

The increasing tendency of the health care cost had forced PT.Askes to seek an alternative in iinancing system , without decreasing the quality of services. One of the system used is the total capitation where the providers are paid based on the amount of members registered The effectiveness of the capitation system should be monitored through visit rates, referrals rates per member registered and refenal rates per visit. 'I'hc objective of the study is to describes the rates and factors influencing them. The study is conducted in Central Jakarta , using cross sectional design, involving 37 primary care facilities as unit amalysis. The Structured and in-depth interview were used as well as the 1999- 2000 secondary data, quantitative analysis has been done using SPSS.

The result of the study showed that after 2 yeais of implementation, the visit rates had a tendency to decrease, similar result can also be seen on the referral rates per member registered, while the number of referralrates per visit tended to increase. The referral rate is related to' the grade of primary health care facility and the amount of payment received from PT. Ashes The study revealed that the referral per visit rate is related to employment status and the knowledge of the total capitation of the head ofthe primary health care facilities. The study suggested that capitation system should be socialized to the providers and the members. The membership data base system should be improved, PT. Askes should conduct direct monitoring to primary health care facilities and finally to review the possibility of direct contract with the primary health C818 facilities."

"Latar Belakang: Pada tahun 2021, kasus TB di Indonesia diperkirakan sebanyak 969.000 kasus, dengan notifikasi kasus TB pada tahun 2022 mencapai 724.309 kasus (75%). Penemuan kasus TB pada tahun 2022 ini merupakan penemuan kasus tertinggi sejak 1 dekade terakhir. Situasi ini dapat berkontribusi pada peningkatan biaya pelayanan peserta JKN dengan penyakit TB. Tujuan: Mengetahui biaya pelayanan kesehatan peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam satu tahun. Metode: Desain studi cross-sectional dengan analisis univariat dan bivariat. Sampel penelitan yaitu peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) berdasarkan data sampel BPJS Kesehatan Tahun 2023. Hasil: Hasil analisis didapatkan bahwa BPJS Kesehatan menghabiskan anggaran sebesar Rp14.244.980.234 (14 Milyar) untuk membayar klaim 3.492 peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022. Faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya Tuberkulosis (TB) peserta JKN di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yaitu umur, jenis kelamin, penyakit penyerta (komorbiditas), segmentasi kepesertaan, hak kelas rawat, kunjungan RJTL, kunjungan RITL, lama hari rawat inap dan Wilayah tempat tinggal. Kesimpulan: Penelitian ini menggambarkan besarnya biaya pelayanan peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) sehingga program deteksi dini sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya dalam menghemat biaya.

---

Background: In 2021, TB cases in Indonesia are estimated to be 969,000 cases, with TB case notifications in 2022 reaching 724,309 cases (75%). The discovery of TB cases in 2022 is the highest case discovery since the last decade. This situation can contribute to increasing service costs for JKN participants with TB disease. Objective: To find out the cost of health services for JKN participants with Tuberculosis (TB) in the DKI Jakarta Province Region in one year. Method: Cross-sectional research design with univariate and bivariate analysis. The research sample is JKN participants with Tuberculosis (TB) based on BPJS Health sample data for 2023. Results: The results of the analysis showed that BPJS Health spent a budget of IDR 14,244,980,234 (14 billion) to pay claims for 3.492 JKN participants with Tuberculosis (TB) in the DKI Jakarta Province Region in 2022. Factors related to the cost of Tuberculosis (TB) for JKN participants in the DKI Jakarta Province Region in 2022, namely age, gender, comorbidity, membership segmentation, treatment class rights, RJTL visits, RITL visits , length of stay and region of residence. Conclusion: This research illustrates the high costs of JKN service participants with Tuberculosis (TB), so that an early detection program is very important to carry out as an effort to save costs."

"Dunia sedang dilanda pandemi virus COVID-19. Pemerintah di berbagai negara menetapkan protokol pembatasan untuk menghambat penyebaran virus COVID-19. Protokol tersebut membatasi akses ke pelayanan kesehatan, sistem pelayanan tatap muka di minimalisir. Hal tersebut memberikan dampak pada anak dengan autisme. Menurut Kaplan, pada anak dengan autisme gejala inti tidak bisa diobati dengan obat medis, akan tetapi dengan edukasi dan intervensi perilaku. Akan tetapi, sebelum pandemi, edukasi dan intervensi umumnya dilaksanakan dengan sistem tatap muka. Solusi dari masalah tersebut adalah penggunaan layanan kesehatan jarak jauh atau telehealth. Penelitian ini adalah penelitian yang membahas bagaimana penggunaan telehealth-telemedicine untuk intervensi pada kasus anak dengan autisme di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan menggunakan database Pubmed, Proquest, Sage Journal, dan Portal Garuda yang menghasilkan 9 artikel terinklusi. Penelitian terinklusi dilaksanakan pada rentang waktu dinyatakannya COVID-19 sebagai pandemi, yaitu tanggal 11 Maret 2020 hingga 1 Mei 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi menghasilkan dampak pada anak dengan autisme berupa pengurangan perilaku yang ditargetkan, dan meningkatnya keterampilan. Selain itu pada cargeiver dijumpai peningkatan kepuasan dan persepsi mengenai pelayanan telehealth. Bagi penyedia layanan telehealth, dijumpai artikel yang menjelaskan tentang persepsi mengenai layanan telehealth tersebut. Berdasarkan temuan yang didapat, pelayanan telehealth di rekomendasikan bagi anak dengan autisme, para caregiver baik orang tua ataupun  bukan, penyedia jasa layanan juga di rekomendasikan jika ingin menyelenggarakan layanan telehealth berdasarkan temuan berupa tingkat kepuasan dan perkembangan yang muncul setelah intervensi. Sedangkan bagi pemerintah diharapkan mengembangkan kebijakan dan program terkait dengan telehealth terutama di masa pandemi, sehingga masyarakat yang membutuhkan tetap mendapat pelayanan yang dibutuhkan.

---

The world is being hit by the COVID-19 pandemic. Governments in various countries set protocols for the spread of the COVID-19 virus. The protocol limits access to health services, the face-to-face service system is minimized. This has an impact on children with autism. According to Kaplan, children with autism symptoms cannot be treated with medical drugs, but with education and behavioral interventions. However, before the pandemic, education and intervention were generally carried out face-to-face. The solution to this problem is the use of remote health services or telehealth. This study is a study that discusses how telehealth is used for intervention in cases of children with autism during the COVID-19 pandemic. This study uses a literature review method using the Pubmed, Proquest, Sage Journal, and Garuda Portal databases which produces 9 included articles. Inclusive research was carried out during the time period that COVID-19 was declared a pandemic, namely March 11, 2020 to May 1, 2022. The results showed that the intervention had an impact on children with autism in the form of a reduction in targeted behavior and skills. In addition to the carrier, increased satisfaction and perception of telehealth services. For telehealth service providers, article explain the perception of the telehealth service. Based on the findings obtained, telehealth services are recommended for children with autism, caregivers, whether parents or not. Service providers are also recommended if they want to provide telehealth services based on the findings about the level of satisfaction and development that appears after the intervention. Meanwhile, the government is expected to develop policies and programs related to telehealth, especially during the pandemic, so that people in need can still receive the services they need."