Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yuli Rakhmawati Ramdhani
Perlindungan Hukum Dan HAM Terhadap Guru Honorer Non Sertifikasi Pada Sekolah Swasta Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan = Legal Protection Law and Human Right Honorary Teacher Non Certification At Private School On CIbadak Sukabumi Regency Accordance to Law Regulation
" Pendidikan adalah salah satu upaya “memanusiakan manusia”, mendorong terwujudnya tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Instrumen – instrumen yang mendukung terwujudnya pendidikan nasional yang berkualitas adalah variabel yang memiliki konektifitas antar satu dengan lainnya.Guru adalah salah satu variabel yang menentukan keberhasilan pendidikan, dalam menjalankan profesinya guru dilindungi oleh hak asasi manusia yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi bagaimana dengan nasib guru honorer non sertifikasi satuan pendidikan masyarakat. Penelitian tesis ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahmad Syafaat Habibi
Perluasan akses bantuan hukum terhadap pengungsi dan pencari suaka di Indonesia dalam hukum di Indonesia = Expanding of access to justice for refugee and asylum seekers in law of Indonesia.
" Pemenuhan akses keadilan melalui pemberian bantuan hukum merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang termasuk pengungsi dan pencari suaka. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Namun pemberian bantuan hukum kepada pengungsi dan pencari suaka pada kenyataannya ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sinaga, Heru Triatma Jaya
Kedudukan debitur terhadap kerugian negara yang muncul dalam batalnya perjanjian sindikasi: studi kasus PT. VITAS = Position of the debtors against losses of emerging countries cancelation of syndication agreement: case study Of PT. VITAS
" Pengaturan Keuangan yang sangatlah luas dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, berakibat pula pada meluasnya penerjemahan kerugian negara itu sendiri. Hal ini mengakibatkan menjadi kesulitan juga dalam menentukan apakah suatu perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam  Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi memasukkan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai salah satu unsur yang dipenuhi dalam tindak pidana korupsi untuk menilai adanya kerugian negara yang timbul dalam hubungan hukum yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T52444
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jin, Su Jang
Tinjauan hukum terhadap ketentuan perzinahan di Korea Selatan dan Indoneia = Legal review to adultery law in South Korea and Indonesia
" Tujuan penelitian ini adalah Tinjauan Hukum terhadap Ketentuan Perzinahan di Korea Selatan, Indonesia dan dalam bidang hukum Internasional. Tesis ini membahaskan norma hukum di dalam hukum Korea Selatan, Indonesia dan Hukum International tentang ketentuan Perzinahan di dalam hukum pidana dalam tiap pihak dan membuat perbandingan hukum. Dalam abad 21, banyak organanisasi internasional bergerak untuk menghapuskan hukum perzinahan dalam hukum pidana di setiap negara. Pengadilan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan baru saja memutus untuk menghapuskan ketentuan perzinahan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S61599
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sulistiandriatmoko
Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indionesia (Studi Tentang Penggunaan Diskresi Oleh Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika). = Discretion In The Criminal Justice Process In Indonesia (Study of the Use of Discretion by Indonesian National Police Investigators in Investigating Crimes of Narcotics Abuse).
" Dalam suatu proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, fase penanganan awal merupakan fase yang paling krusial, karena merupakan fase yang sangat penting dalam menentukan “nasib” tersangka, apakah akan ditahan, direhabilitasi atau dibebaskan. Pada fase ini juga terjadi penggunaan diskresi yang paling intensif oleh Penyidik Polri, yaitu ketika Penyidik Polri menggunakan kewenangannya untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab atau bertindak menurut penilaiannya sendiri sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian tahap ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Budi Suhariyanto
Model pertanggungjawaban pidana korporasi pada perkara korupsi di Indonesia = Model of corporate criminal liability in corruption cases in Indonesia
" Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah mengatur model pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu bilamana suatu tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. UU Tipikor tidak mengatur kriteria bilamana pertanggungjawaban pidana hanya ditujukan terhadap korporasi atau korporasi dan pengurusnya. Ketidaklengkapan UU Tipikor tersebut menyebabkan multi tafsir di kalangan penegak ... "
Jakarta: Fakultas Hukum, 2021
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library