Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Alamanda
"Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan telah menjadi permasalahan utama dalam studi pembangunan sejak tahun 1970-an. Meskipun ada berbagai faktor yang secara teoritis terkait dengan insiden kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pilihan mengenai jenis dan struktur pengeluaran pemerintah sering dikutip sebagai salah satu faktor penentu penting. Namun, bukti ilmiah atas permasalahan ini masih belum bisa disimpulkan, dan penelitian atas kasus di Indonesia masih sangat sedikit. Penelitian ini mencoba untuk berkontribusi dengan memanfaatkan data panel 33 propinsi dari tahun 2005 sampai dengan 2017 untuk menguji pengaruh berbagai jenis pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia. Dengan menggunakan fixed effect, random effect, dan Seemingly Unrelated Regression (SURE) sistem, penelitian ini menemukan bahwa bantuan sosial, subsidi dan pengeluaran hibah memiliki efek yang tidak signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia. Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa pengeluaran infrastruktur memiliki korelasi negatif dengan ketimpangan pendapatan di daerah perkotaan (ketika menggunakan random effect model), dan daerah pedesaan (ketika menggunakan fixed effect model), keduanya signifikan secara statistik pada tingkat 5%. Selain itu, pengeluaran infrastruktur juga berkorelasi negatif dan signifikan dengan kemiskinan di Indonesia, dan dampaknya lebih signifikan di daerah pedesaan daripada perkotaan.

The issues of income inequality and poverty have become key issues in development studies since the 1970s. Although there are various factors theoretically associated with the incidence of poverty and income inequality, choices regarding the types and structure of government expenditure are often quoted as one of the crucial determinants. However, the evidence is still inconclusive, and the research about these issues in the case of Indonesia is still minimum. This paper tries to contribute to the discussion by analysing a panel data set of 33 provinces from 2005 to 2017 to examine the effect of different types of government expenditure on income inequality and poverty in Indonesia. Using the fixed effect, random effect, and Seemingly Unrelated Regression (SURE) system, this paper finds that social aid, subsidy and grant expenditure have an insignificant effect on reducing income inequality and poverty in Indonesia. However, the empirical evidence suggests that infrastructure spending has a negative correlation with income inequality in urban areas (when using the random effect model), and rural areas (when using the fixed effect model), both are statistically significant at the 5% level. In addition, infrastructure expenditure is also negatively and significantly correlated with poverty in Indonesia, and the impact is more significant in rural than urban areas."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T55139
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizal Himawan
"[ABSTRAK
Kami membandingkan distribusi kredit perbankan antara berbagai jenis
bank di Indonesia pada seluruh provinsi dan seluruh sektor ekonomi. Kami
menunjukkan bahwa bank bertindak berbeda-beda dalam mengeluarkan kredit
untuk berbagai provinsi dan sektor ekonomi yang ada. Bank-bank tampaknya
mengkhususkan diri mereka dalam beberapa jenis kredit (sektor) tertentu.
Beberapa bank tampaknya juga lebih aktif di beberapa provinsi tertentu. Dengan
demikian, tampaknya ada pola spasial penyaluran kredit oleh berbagai jenis bank
di Indonesia. Kami membahas kemudian apa yang menentukan pola spasial dari
penyaluran kredit oleh berbagai jenis bank di Indonesia tersebut dan apa
implikasinya terhadap pembangunan daerah.
Kami menemukan dalam perbandingan intra dan antar provinsi bahwa
provinsi-provinsi tampaknya tidak menerima proporsi yang sama atas total kredit
perbankan dari kelompok bank tertentu. Cara bank menjalankan bisnis yang
terkait dengan motif keuntungan mereka, strategi bisnis, keberadaan pelanggan
potensial, dan persaingan menentukan provinsi mana yang menjadi fokus kegiatan
kredit bank-bank tersebut dan dengan demikian menerima dukungan kredit yang
lebih baik. Namun demikian, kelompok bank pemerintah dan bank pembangunan
daerah terbukti, berdasarkan data, sebagai kontributor kredit utama untuk semua
provinsi.
Sementara itu, walaupun perbandingan intra dan antar sektor menunjukkan
bahwa kredit perbankan memiliki kecenderungan untuk didistribusikan ke sektorsektor
yang tampaknya memiliki tingkat pendapatan per pekerja yang lebih tinggi,
bank-bank ternyata memiliki preferensi mereka tersendiri tenrhadap sektor-sektor
ekonomi yang mereka pilih sebagai target utama. Cara bisnis, persaingan, dan
misi khusus yang dibawa oleh bank-bank tersebut tampaknya berperan dalam
menentukan hal ini. Namun demikian, sektor yang mungkin menjadi sektorpotensial-
penyedia-lapangan-pekerjaan (memiliki tingkat intensitas penggunaan
tenaga kerja yang cukup tinggi dan memiliki tingkat potensi pendidikan pekerja
yang juga cukup memadai untuk menjamin efek daya saing dan penciptaan
lapangan kerja) tampaknya tidak menerima jumlah dukungan kredit yang cukup.
Kemudian kami membahas bahwa sebagai akibat dari pola spasial
penyaluran kredit oleh berbagai jenis bank, pemerataan industrialisasi dapat
terhambat karena dukungan keuangan yang tidak merata antar wilayah.
Konsentrasi kredit ke sektor-sektor tertentu juga dapat menghambat pembangunan
sektor lain yang mungkin mungkin memiliki efek yang lebih langsung terhadap
pembangunan daerah seperti sektor-potensial-penyedia-lapangan-pekerjaan.
Terakhir, kami telah menyimpulkan bahwa kelompok bank pemerintah dan
bank pembangunan daerah serta juga kelompok BPR adalah kelompok bank yang
penting bagi proses pembangunan. Kegiatan kredit mereka cenderung lebih
konsisten dengan pengurangan kemiskinan. Namun, kami mengakui juga bahwa dukungan kredit perbankan, walaupun penting, bukan merupakan hal satusatunya
yang diperlukan. Dukungan dalam bentuk lain seperti halnya dukungan
pendidikan bagi pekerja, pemerataan sektor-sektor yang potensial berkembang,
dan insentif lainnya untuk sektor-sektor ekonomi memiliki tingkat kepentingan
yang sama.

ABSTRACT
We compare distribution of banking credit in Indonesia among types of
banks across provinces and across economic sectors. We show that banks act
differently in issuing credit to different provinces and to different sectors. Banks
seem to be specialized in different types of credit (sectors). Also, different banks
seem to be more active in different provinces. Thus, there seems to be spatial
patterns of credit distribution by different types of banks in Indonesia. We discuss,
then, what determines this spatial pattern of credit distribution by different types
of banks in Indonesia and what implication it has on regional development.
We found in intra and inter provinces comparison that provinces do not
seem to receive the same proportion of total banking credit from a particular
group of bank. Business way in term of profit motive, business strategies,
existence of potential customers, and competition determine which provinces
become focus of bank?s credit activities and thus receive better credit support.
However, group of state owned and regional bank is found as main credit
contributor for all provinces.
Meanwhile our intra and inter sector comparison shows that although
banking credit has tendency to be distributed toward sectors which are more likely
to have high per worker income, banks have also their own preference in sectors
they choose as main target. Business way, competition, and specific mission
carried by banks seem to determine this. However, sectors that might become
employment-potential sectors (have sufficient level of labor intensity and potential
level of worker education to guarantee their competitiveness and job creation
effect) seem not to receive sufficient amount of credit support.
We discuss then, that, as a result of spatial patterns of credit distribution by
different types of banks, equal distribution of industrialization may be hampered
due unequal financial support. Credit concentration to specific sectors may also
prohibit development of other sectors that may probably have more direct effect
on regional development such as employment-potential sectors.
Lastly, we have concluded that state owned and regional bank group and
also rural bank group are groups of bank which are important for development
process. Their credit activities are more likely consistent with poverty reduction.
However, we acknowledge also that banking credit support, though necessary may
not sufficient. Other supports in term of education support for worker, distribution
of growing potential sectors, and other incentives for economic sectors have also
the same level of importance, We compare distribution of banking credit in Indonesia among types of
banks across provinces and across economic sectors. We show that banks act
differently in issuing credit to different provinces and to different sectors. Banks
seem to be specialized in different types of credit (sectors). Also, different banks
seem to be more active in different provinces. Thus, there seems to be spatial
patterns of credit distribution by different types of banks in Indonesia. We discuss,
then, what determines this spatial pattern of credit distribution by different types
of banks in Indonesia and what implication it has on regional development.
We found in intra and inter provinces comparison that provinces do not
seem to receive the same proportion of total banking credit from a particular
group of bank. Business way in term of profit motive, business strategies,
existence of potential customers, and competition determine which provinces
become focus of bank’s credit activities and thus receive better credit support.
However, group of state owned and regional bank is found as main credit
contributor for all provinces.
Meanwhile our intra and inter sector comparison shows that although
banking credit has tendency to be distributed toward sectors which are more likely
to have high per worker income, banks have also their own preference in sectors
they choose as main target. Business way, competition, and specific mission
carried by banks seem to determine this. However, sectors that might become
employment-potential sectors (have sufficient level of labor intensity and potential
level of worker education to guarantee their competitiveness and job creation
effect) seem not to receive sufficient amount of credit support.
We discuss then, that, as a result of spatial patterns of credit distribution by
different types of banks, equal distribution of industrialization may be hampered
due unequal financial support. Credit concentration to specific sectors may also
prohibit development of other sectors that may probably have more direct effect
on regional development such as employment-potential sectors.
Lastly, we have concluded that state owned and regional bank group and
also rural bank group are groups of bank which are important for development
process. Their credit activities are more likely consistent with poverty reduction.
However, we acknowledge also that banking credit support, though necessary may
not sufficient. Other supports in term of education support for worker, distribution
of growing potential sectors, and other incentives for economic sectors have also
the same level of importance]"
2015
T43522
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fadil Fabian Massarapa
"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efek dari kebijakan desentralisasi fiskal terhadap beberapa indicator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan ekonomi di Indonesia. Secara teori desentralisasi fiskal dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi karena kebijakan tersebut menciptakan suatu efisiensi dengan cara mendekatkan pemerintah kepada masyarakat (Musgrave, 1959). Penelitian ini berargumen bahwa selain memberikan efek langsung, desentralisasi fiskal juga dapat memberikan efek tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indikator ekonomi lain seperti tingkat kesenjangan ekonomi. Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur desentralisasi fiskal, seperti yang dijelaskan oleh IMF dalam dokumen 'Government Financial Statistics' (2001), dan penelitian ini menggunakan salah satu indicator tersebut dalam mengukur tingkat desentralisasi fiskal yaitu tingkat desentralisasi fiskal berdasarkan total penerimaan provinsi dibagi dengan total produk domestik bruto provinsi tersebut. Dan dalam rangka melakukan test 'robust' terhadap hasil pengukuran, penelitian ini juga menggunakan indikator lain dari desentralisasi fiskal dalam dokumen IMF tersebut yaitu tingkat desentralisasi fiskal berdasarkan total pengeluaran provinsi dibagi dengan total produk domestik bruto provinsi tersebut. Penelitian ini akan melakukan analisis terhadap efek dari desentralisasi fiskal di 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2004 hingga 2013. Penelitian ini menggunakan jenis data panel dan metode 'Seemingly Unrelated Regression' (SUR) dalam proses analisis untuk mengakomodasi efek tidak langsung yang diberikan oleh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tingkat kesenjangan. Hasil estimasi menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal terbukti memiliki efek yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil estimasi menunjukkan bahwa Efek langsung dari desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif, namun efek tidak langsung dari desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penurunan tingkat kesenjangan ekonomi adalah positif, dan apabila dianalisis lebih lanjut, total efek yang diberikan oleh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung dan tidak langsung adalah positif.

The purpose of this study is to analyze the effect of fiscal decentralization policy on regional economic indicators such as economic growth and inequality in Indonesia. Theoretically, fiscal decentralization can lead to economic growth because it creates efficiency by bringing government closer to the public (Musgrave, 1959). This study argues that besides directly affect economic growth, fiscal decentralization also indirectly affects economic growth through other economic indicators such economic inequality. There are several indicators can be used to measure fiscal decentralization as explained by IMF Government Financial Statistics (2001), this study uses one of them, which is fiscal decentralization as a total provincial revenue as a share of GDP as fiscal decentralization measurement, and for robustness test, this study uses the other indicator measurement from the IMF which is fiscal decentralization as a total provincial expenditure as a share of GDP. Furthermore, this study analyzes the effect of fiscal decentralization across 33 provinces in Indonesia from 2004 to 2013. This study uses panel data and seemingly unrelated regression method in the analysis to accommodate the indirect effect of fiscal decentralization on economic growth through inequality. The result shows that fiscal decentralization does have a significant relationship with economic growth directly and indirectly through inequality level. The direct effect of fiscal decentralization on economic growth is negative, but the positive effect of fiscal decentralization in reducing inequality levels indirectly improves economic growth, which makes the actual total effect of fiscal decentralization on economic growth is positive. Relevance to Development Studies Fiscal decentralization was first implemented in Indonesia in 2001, and after more than a decade, this policy should have given positive impact to Indonesian economy. If it does not have positive impact on the economy then Government of Indonesia should discover what went wrong with this policy. Because of that reason, this study try to analyze do the fiscal decentralization policy in Indonesia can improve their economic growth and reduce inequality level across provinces after more than years of implementation. Improving economic growth means creating more wealth for people and by reducing inequality all people can experience the effect equally. One of the purposes of Development Studies is to improve and create equal welfare for the people especially in the poor and developing countries. Because of that reason, this study is very relevance to development studies because it analyzes the impact of fiscal decentralization policy in Indonesia in improving economic growth and creating economic equality across provinces to improve their people wealth. "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T44948
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Desiwanti Astuti
"[Kemiskinan merupakan momok bagi pembangunan suatu negara. Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, kemiskinan juga dapat menimbulkan masalah multidimensi. Untuk memecahkan masalah kemiskinan, pemerintah berupaya menggalakkan berbagai macam program pengentasan kemiskinan. Saat ini, Program Pemberdayaan Masyarakat (Community Driven Development-CDD)
telah menjadi salah satu program yang sering dilakukan oleh negara-negara berkembang untuk mengelola tingkat kemiskinan. Konsep dasarnya sangat sederhana, yaitu pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Di Indonesia, pemerintah menerapkan Program CDD melalui Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai dasar dari kampanye pengurangan kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, program PNPM membutuhkan keikutsertaan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program. Sebuah studi dari keberhasilan PNPM dilakukan tak lama setelah program ini diluncurkan pada tahun 2007. Hasil studi terbaru menyebutkan bahwa PNPM
cenderung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu mengurangi jumlah orang miskin (pertumbuhan pro-kemiskinan). Namun ironisnya, program ini dihentikan oleh rezim baru di awal tahun 2015. Berangkat dari masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari PNPM sebagai cara untuk mencapai pertumbuhan yang pro-kemiskinan (pro-poor growth). Cakupan makalah penelitian ini adalah merumuskan peran PNPM di tingkat nasional mengingat sebagian besar penelitian sebelumnya hanya terfokus pada daerahdaerah
tertentu. Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa PNPM adalah instrumen yang bisa diterapkan untuk mencapai pertumbuhan yang prokemiskinan (pertumbuhan yang menguntungkan orang miskin). Dengan membatasi definisi kemiskinan secara absolut, setiap peningkatan dana PNPM
yang menyertai pertumbuhan ekonomi, cenderung akan mengurangi kemiskinan.

Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD) Program has become one of the systems which is often practiced by developing countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as
the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM program requires the poor communities to get involved in such actions as participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the
programs. A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue, this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds, accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more.;Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the
economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to
solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation
programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)
Program has become one of the systems which is often practiced by developing
countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It
empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the
shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program
through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as
the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM
program requires the poor communities to get involved in such actions as
participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the
programs.
A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted
shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies
suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people
in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was
terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,
this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating
poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this
research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This
study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to
achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the
definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,
accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more;Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the
economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to
solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation
programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)
Program has become one of the systems which is often practiced by developing
countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It
empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the
shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program
through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as
the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM
program requires the poor communities to get involved in such actions as
participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the
programs.
A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted
shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies
suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people
in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was
terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,
this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating
poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this
research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This
study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to
achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the
definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,
accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more;Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the
economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to
solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation
programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)
Program has become one of the systems which is often practiced by developing
countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It
empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the
shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program
through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as
the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM
program requires the poor communities to get involved in such actions as
participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the
programs.
A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted
shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies
suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people
in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was
terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,
this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating
poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this
research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This
study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to
achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the
definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,
accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more, Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the
economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to
solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation
programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)
Program has become one of the systems which is often practiced by developing
countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It
empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the
shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program
through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as
the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM
program requires the poor communities to get involved in such actions as
participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the
programs.
A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted
shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies
suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people
in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was
terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,
this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating
poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this
research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This
study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to
achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the
definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,
accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more]
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T45046
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anis Ria Susanti
"Oil palm development is important for Indonesias economy. However, it has some issues regarding economic and environmental performance should be considered. This paper revealed the relation of gross regional domestic product (GRDP), unemployment rate, environmental quality index and oil palm plantation and oil palm production. This study utilises panel data regression analysis using time dimension 2007 to 2017 in Indonesia. This paper uses two independent variables, oil palm plantation and oil palm production. It has three dependent variables as follows: gross regional domestic product (GRDP) per capita, unemployment rate and environmental quality index. Furthermore, it seems that oil palm plantation has insignificant correlation to gross regional domestic product (GRDP) per capita. However, oil palm production has negatively correlated to gross regional domestic product (GRDP) per capita. Additionally, both oil palm plantation and oil palm production have negative relationship with unemployment rate.

Pengembangan kelapa sawit penting bagi perekonomian Indonesia. Namun, ada beberapa hal yang berkaitan dengan perekonomian dan lingkungan hidup yang harus diperhatikan. Makalah ini mengungkapkan hubungan produk domestik regional bruto (PDRB), tingkat pengangguran, indeks kualitas lingkungan dan perkebunan kelapa sawit serta produksi kelapa sawit. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan dimensi waktu mulai 2007 sampai dengan 2017 di Indonesia. Makalah ini menggunakan dua variabel independen, perkebunan kelapa sawit dan produksi kelapa sawit. Selain itu juga menggunakan tiga variabel dependen, sebagai berikut: produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita, tingkat penganggurana dan indeks kualitas lingkungan. Hasilnya adalah tampaknya perkebunan kelapa sawit memiliki korelasi yang tidak signifikan dengan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita. Namun, produksi kelapa sawit berkorelasi positif dengan produk domestik bruto (PDRB) per kapita. Selain itu, perkebunan kelapa sawit dan produksi kelapa sawit memiliki hubungan negatif dengan tingkat pengangguran.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T54190
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tedy Anggoro
"Artikel ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara infrastruktur telekomunikasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, artikel ini menggunakan analisis data panel untuk 33 provinsi di Indonesia selama periode sebelas tahun dari tahun 2007 hingga 2017. Variabel yang digunakan untuk menggambarkan infrastruktur telekomunikasi adalah persentase jumlah pelanggan telepon tetap, pelanggan telepon seluler, dan pelanggan internet. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara infrastruktur telekomunikasi dan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi di Indonesia, kecuali telepon tetap yang menunjukkan hasil negatif.

This paper aims to examine the association between telecommunications infrastructure (TI) and economic growth in Indonesia. In order to reach the objective, this paper use panel data analysis for 33 provinces in Indonesia for eleven-year period from 2007 to 2017. The variables for TI are fixed telephone subscriber, cellular telephone subscriber, and internet subscriber. The results provide positive and strong association between TI and economic growth in provincial level in Indonesia. The results except for the fixed telephone are positive and significant association which imply that TI give strong and positive impact toward economic growth in Indonesia."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T54920
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indica Wulansari
"Saat ini, peran Information and Communication Technology (ICT) terhadap perekonomian masih menjadi topik diskusi. Walaupun banyak penelitian sebelumya yang telah meneliti hal ini, namun konsensus belum terjadi. Lebih lanjut, diskusi mencapai fase baru ketika terjadi COVID-19 yang memaksa banyak aktifitas bertransformasi dari offline ke online. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ingin berkontribusi mengisi gap penelitian dengan menggunanakan data panel tingkat kota/kabupaten di Indonesia dan menggunakan beberapa proxy penetrasi ICT (penetrasi internet, penetrasi mobile phone, dan kecepatan internet). Berdasarkan analisis yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa COVID-19 dan kebijakan pembatasan aktifitas berdampak negatif tehadap perekonomian. Selain itu, ICT juga dapat berdampak negatif ke perekonomian. Namun demikian, ICT dapat meningkatan ketahanan ekonomi kota/kabupaten dalam menghadapi pandemi COVID-19.

The role of Information and Communication Technology (ICT) in the economy continues to be a topic of discussion. Numerous works have addressed the topic, but no consensus has emerged. When the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic happened, this discussion entered a new phase, as the pandemic pushed many offline activities to go online. Using district-level data in Indonesia and employs several proxies for ICT penetration (internet penetration, mobile phone penetration, and internet speed), this research can contribute to the existing knowledge. This study revealed that the COVID-19 pandemic and the restriction policy negatively impact economic performance. Moreover, it was discovered that ICT could be disruptive to the economy. Nonetheless, districts with more advanced ICT have greater economic resilience in dealing with the COVID-19 pandemic."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Melisa Constantia
"Artikel ini bertujuan untuk meneliti penggunaan energi dan faktor utama yang mempengaruhi intensitas emisi karbon dari perusahaan manufaktur dengan menggunakan data industri manufaktur besar dan sedang periode 2011-2014. Meskipun sektor makanan dan minuman barang logam, elektronik, mesin dan barang galian bukan logam adalah sektor utama dengan penggunaan energi terbesar, hanya sektor barang galian bukan logam yang menunjukkan memiliki energi intensitas tertinggi. Sedangkan sektor makanan dan minuman dan barang logam, elektronik dan mesin memiliki intensitas energi yang rendah dikarenakan nilai tambah yang tinggi. Dengan menggunakan metode OLS, 2SLS, dan fixed-effect dalam meneliti determinan intensitas emisi karbon, penelitian ini menemukan bahwa manufaktur besar lebih rendah dan efisien dalam mengeluarkan emisi dibandingkan manufaktur kecil. Selain itu, tenaga kerja dan jumlah modal memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat intensitas emisi karbon. Sedangkan tingkat biaya untuk pemeliharaan mesin memiliki pengaruh positif terhadap intensitas emisi karbon. Hal ini dimungkinkan karena pemakaian mesin canggih yang memerlukan biaya pemeliharaan tinggi cenderung dilakukan oleh sektor industri yang emisi-intensif.

Using a firm-level dataset from the Indonesian large and medium manufacturing sector, this paper investigates the energy usage performance and the main factors that are related to carbon dioxide emission intensity of manufacturing firms, from 2011 to 2014. Although food, beverages; fabricated metal and machinery; and non-metallic mineral are three primary energy-intensive sectors, only the latter had high energy intensity. Meanwhile food industry and fabricated metal and machinery show low energy intensity due to their high value-added. This paper also presents an estimation of carbon dioxide emission due to fuels consumption of firms. During the period of study, the trend of carbon emission has increased, but the carbon emission intensity has shown improvement. Performing panel data framework, this study uses OLS, 2SLS, and fixed effect model in analysing the determinants of CO2 intensity. The result of the FE regressions suggests that larger firms are emission efficient compared to small sized firms. Similarly, capital- and labor-intensive firms are less-carbon intensive. Furthermore, firms that spend more on maintenance have emitted more. This perhaps due to the adoption of high maintenance equipment by emission-intensive firms that requires for more expanses."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dina Pramudianti
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketergantungan kabupaten/kota atas sumber daya alam terhadap output dari sector kesehatan dan pendidikan, dengan memanfaatkan data tingkat kabupaten/kota di Indonesia tahun 2007-2017. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis data panel. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat ketergantungan kabupaten/kota atas sektor pertambangan dan penggalian dengan angka partisipasi murni sekolah menengah atas, pengeluaran kesehatan dan proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih. Meskipun hasilnya kurang signifikan, tingkat ketergantungan kabupaten/kota atas sektor pertambangan dan penggalian juga berkorelasi positif dengan angka melek huruf, tingkat imunisasi dan harapan hidup (metode lama). Korelasi antara proporsi penduduk kabupaten/kota yang bekerja di sektor pertambangan dan penggalian dengan tingkat melek huruf adalah positif dan signifikan. Ketergantungan pendapatan pemerintah kabupaten/kota dari sektor pertambangan hampir tidak memiliki korelasi yang kuat dengan output sektor pendidikan dan kesehatan, kecuali korelasi negatif antara pendapatan dari minyak dan harapan hidup (metode baru). Secara keseluruhan, penulis dapat menyimpulkan bahwa ketergantungan pemerintah kabupaten/kota terhadap sector pertambangan dan penggalian memiliki korelasi positif dengan output sektor pendidikan dan kesehatan. Kemungkinan saluran transmisi bagaimana ketergantungan terhadap sector pertambanggan dan penggalian dapat mempengaruhi output sektor pendidikan dan kesehatan berasal dari proksi pendapatan, ketimpangan, dan kualitas kelembagaan pemerintah. Namun, ada kemungkinan saluran transmisi lain yang sulit diukur di tingkat kabupaten karena tidak tersedianya data, seperti polusi dan pekerja anak.

This study is intended to analyze the effect of district’s natural resource dependence on health and education outcomes, utilizing a large Indonesian district's data from 2007-2017and employing quantitative methods with panel data analysis. The empirical result indicates a positive and significant correlation between the mining rent per capita and the net enrolment ratio of senior secondary school, health expenditure and the percentage of birth attended by skilled health labor. Even though the result is less robust, the mining rent per capita also positively correlates with literacy rate, immunization rate and life expectancy (old method). The correlation between the share of people employed in the mining and quarrying sector and the literacy rate is positive and significant. However, the government revenue dependences also almost do not have a robust correlation with education and health outcomes, except for the negative correlation between oil revenue and life expectancy (new method). Overall, I can conclude that resource dependence in Indonesia mostly has positive impacts on education and health outcomes. The possible transmission channels on how natural resource dependence may affect education and health outcomes are through income, inequality and government institutional quality proxy. However, there are possibilities of other transmission channels that are difficult to measure at the district level due to the unavailability of data, such as pollution and child labor. "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arif Widya Pratomo
"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) terhadap penerimaan pajak di negara berkembang. Penelitian ini menggunakan FDI net inflow, FDI greenfield, dan FDI brownfield sebagai variabel bebas dan penerimaan pajak dari beberapa jenis pajak sebagai variabel terikat. Menggunakan analisis data panel, penelitian ini menemukan bahwa di negara berkembang FDI net inflow berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan, penerimaan pajak dari korporasi, penerimaan pajak dari Wajib Pajak orang pribadi, dan penerimaan pajak dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun tidak mempengaruhi penerimaan pajak dari kepemilikan properti. Selain itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa FDI greenfield memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak sementara FDI brownfield memiliki kecenderungan menurunkan penerimaan pajak. Untuk mengatasi kemungkinan adanya masalah endogenitas, penelitian ini menggunakan indeks "political stability and absence of violence" sebagai instrumental variable dan two-stage least square (2SLS) regression untuk mengestimasi parameter. Hasil regresi menunjukkan bahwa FDI net inflow memiliki pengaruh positif terhadap total penerimaan pajak tetapi tidak signifikan secara statistik. Namun demikian, hasil uji endogenitas menunjukkan bahwa hubungan antara FDI dan penerimaan pajak tidak ditemukan adanya masalah endogenitas. Sehingga, FDI dan penerimaan pajak cenderung hanya memiliki satu arah pengaruh dari FDI ke pendapatan pajak.

The objective of this research paper is to study the effect of Foreign Direct Investment (FDI) on tax revenue in developing countries. FDI net inflow, greenfield, and brownfield FDI are selected as the independent variable, and tax revenue and its types are chosen as the dependent variable. Using panel data analysis, this research finds that FDI net inflow has a positive correlation on total tax revenue, corporate tax revenue, individual tax revenue, and VAT revenue. However, the effect of FDI net inflow on property tax revenue is not statistically significant. This research also finds that in the developing countries, the greenfield FDI has a beneficial effect on tax revenue while brownfield FDI tend to erode tax revenue. To deal with the possibility of endogeneity problems, this research uses political stability and absence of violence index as an instrumental variable and conducts a two-stage least square (2SLS) regression to estimate the parameter. The result shows that FDI has a positive correlation on total tax revenue, but not significant. However, the endogeneity test shows that the endogeneity problem is less likely to exist. Therefore, FDI and tax revenue tend to have only one direction effect from FDI to tax revenue."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T55103
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>