Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
Muhammad Rafi
"
Pidana Uang Pengganti merupakan pidana tambahan yang terdapat dalam tindak pidana korupsi dimana mensyaratkan adanya pidana alternatif berupa pidana badan yakni pidana penjara pengganti. Dalam praktek yang terjadi di lapangan uang pengganti di bayarkan tidak diperhitungkan sebagai pengurang dari pidana penjara pengganti yang jelas jelas merupakan alternatif dari pidana uang pengganti. Ditinjau dari sudut keadilan hal ini sangat memberikan ketidakadilan bagi terpidana yang membayar uang pengganti sehingga akan menimbulkan respon bagi terpidana untuk enggan membayar ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S58116
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dinda Namira Anindya
"
Pengaturan mengenai penggunaan akta pembagian waris telah diatur sejak tahun 1997 dengan berlakunya Pasal 42 ayat (4) PP 24/1997. Namun, nyatanya hingga saat ini belum semua kantor pertanahan menerima penggunaan akta tersebut. Di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, penggunaan akta pembagian waris baru dapat digunakan sejak tahun 2022, sedangkan di Kabupaten Bogor I, akta pembagian waris belum dapat digunakan. Adanya ketidakseragaman prosedur yang harus ditempuh oleh para ahli waris tidak mencerminkan asas sederhana yang ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Faiza Khalifa Pancaputri
"
Sengketa Rumah Negara khususnya dalam penguasaan Rumah Negara terjadi karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut muncul karena alasan atau sebab yang beragam. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Rumah Negara merupakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh Pejabat Negara atau Pegawai Negeri untuk menunjang kebutuhan hunian dalam melaksanakan tugas negara. Pemanfaatan Rumah Negara yang dihuni akan disesuaikan dengan ketentuan masing- masing status/ golongannya. Sengketa hukum Rumah Negara terkait pemanfaatan dan penguasaan Rumah Negara dapat disebabkan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sigit Martono
"
Penerapan Upaya paksa berupa penyitaan barang-barang yang diduga terkait suatu tindak pidana menimbulkan berbagai potensi kerugian bagi pihak-pihak yang barang / asetnya digunakan sebagai alat bukti proses peradilan. Potensi kerugian ditimbulkan karena hilangnya penguasaan atas hak kebendaan yang melekat pada barang yang disita untuk tujuan pembuktian dipengadilan. Penyitaan barang sebagai alat pembuktian tersebut melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan ditentukan statusnya baik berupa pengembalian kepada pemilik awal benda itu disita atau bahkan diputuskan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S57281
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Yoga Baskara Y.
"
Salah satu fungsi yang melekat pada Mahkamah Agung adalah melaksanakan pengadilan kasasi. Dalam prakteknya, pengadilan kasasi seakan menjadi pengadilan tingkat ketiga setelah pengadilan banding. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") yang baru. Para penyusun KUHAP bermaksud untuk memurnikan fungsi pengadilan kasasi sebagai judex juris dengan memberikan batasan bagi Mahkamah Agung berupa larangan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dibandingkan pengadilan sebelumnya. Skripsi ini membahas dan menganalisis apakah ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2015
S58968
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Arif Darmawan Wiratama
"
ABSTRAK
Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK (UUKPK), KPK berwenang melakukan penyidikan yang meliputi; a.Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b.Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; c.Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan KPK diberikan berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sendiri penyidiknya. Dalam kasus ini menarik karena terdapat putusan Praperadilan yang dalam ...
"
2015
S61094
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Arindo
"
Skripsi ini membahas tentang syarat Novum sebagai dasar permohonan peninjauan kembali dalam hukum acara perdata di Indonesia. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui syarat novum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu dengan membaca dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S66239
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Niken Ayu Darmastuti
"
Kemajuan teknologi dalam era globalisasi memicu perkembangan di sektor perdagangan. Salah satu perkembangan yang signifikan adalah transaksi elektronik sebagai salah satu transaksi jual beli di era globalisasi. Dalam melakukan transaksi elektronik, penjual dan pembeli menggunakan marketplace sebagai platform transaksi jual beli. Selain transaksi elektronik, muncul juga metode pembayaran yang beragam. Salah satu metode pembayaran yang sering digunakan oleh masyarakat dalam transaksi jual beli adalah metode pembayaran split payment. Hal ini berpengaruh dalam pemberian ganti rugi ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library