Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 31 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fernanda Akbar Budiman
Analisis Ganti Kerugian Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1551 K/Pdt/2021) = Analysis of Compensation in Land Acquisition for Public Purposes (Case Study: Supreme Court Decision Number 1551 K/Pdt/2021)
" Berkaitan eratnya kepemilikan tanah dengan fungsi sosial atas tanah, mengandung arti pemegang hak atas tanah memiliki kewajiban untuk menggunakan maupun memanfaatkan tanahnya dengan tetap memperhatikan kepentingan umum. Seperti kejadian yang terjadi pada Kabupaten Langsa di Aceh diketahui PTPN I karena berdasarkan pertimbangan Hakim, ganti rugi yang diberikan kepada PTPN I sudah adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk Lembaga Penilai Publik ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sihotang, Frans Martin
Kontrak pemain sepakbola/futsal dibawah umur ditinjau dari peraturan PSSI dan perundang-undangan di Indonesia = Underage football player contract under PSSI regulation and the laws of Indonesia
" Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peraturan yang mengatur kontrak pemain sepakbola dibawah umur di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan memperhatikan perjanjian yang dibuat pihak klub dengan pemain, pengaturan yang mengatur mengenai kontrak pemain sepakbola professional, dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak yang dibuat oleh pihak klub dengan pemain tidak hanya memperhatikan Lex Sportiva saja namun harus tetap memperhatikan UU Ketenagakerjaan. Khususnya mengenai kontrak pemain sepakbola dibawah umur ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S66809
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tarigan, Raquela Raya
Kekuatan Pembuktian Keterangan Anak di Bawah Umur untuk Dijadikan Saksi dalam Tindak Pidana Pencabulan Sesuai dengan Prinsip Fit to Stand A Trial = The Legal Power of Testimonies Delivered by Underage Witnesses in Sexual Harassment Crime According to Fit Stand a Trial Principle
" Skripsi ini membahas mengenai kekuatan pembuktian keterangan anak di bawah umur untuk dijadikan Saksi dalam tindak pidana pencabulan. Mengenai keterangan anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam peraturan Pasal 171 KUHAP dikatakan bahwa anak di bawah 15 (lima belas) tahun tidak berkompeten untuk dijadikan Saksi, dikarenakan anak yang memberikan keterangan tidak berada di bawah sumpah dan keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk guna menambah keyakinan Hakim jika ditunjang oleh alat bukti yang sah lain. Namun, ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Beatrice Chrestella
Kedudukan Tim Asesmen Terpadu dan Kekuatan Pembuktian Hasil Asesmen oleh Ti Asesmen Terpadu dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika = Position of the Integrated Assessment Team and Strength of Proof of Assessment Results by the Integrated Assessment Team in Settlement of Narcotics Abuse Cases
" Salah satu upaya mengatasi permasalahan overcapacity lapas adalah dengan mengusahakan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Dalam rangka mengoptimalkan pemberian rehabilitasi, melalui Peraturan Bersama Rehabilitasi 2014 dibentuklah Tim Asesmen Terpadu yang bertugas melakukan asesmen medis dan hukum terhadap pelaku, lalu memberikan rekomendasi rehabilitasi bagi pelaku. Namun, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35/2009) tidak mengatur kewajiban asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu sebagai syarat pemberian rehabilitasi. Selain itu, tidak terdapat pengaturan secara jelas mengenai ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Rafliansah Aziz
Perlindungan terhadap Hak Anak dalam Publikasi Putusan Perkara Pidana Anak yang Persidangannya Tertutup untuk Umum = Protection of Children's Right in the Publication of Juvenile Criminal Cases Decisions Conducted in Closed Trials
" Dalam praktik publikasi putusan di Indonesia, masih terdapat penyimpangan dalam praktik publikasi putusan perkara pidana anak yang persidangannya tertutup untuk umum, di mana terdapat putusan yang dipublikasikan di situs Direktori Putusan Mahkamah Agung tanpa pengaburan identitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif untuk menelaah perbandingan sistem publikasi putusan di Indonesia dengan Belanda dan Estonia, praktik publikasi putusan perkara pidana anak yang persidangannya tertutup untuk umum di Indonesia ditinjau dari perlindungan terhadap hak anak dalam sistem peradilan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Iqbal Putra Sabila
Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara (Ratio Deciden) Terhadap Pelaksanaan Metode Entrapment Dalam Tindak Pidana Korupsi = Considerations of the Judge in Deciding the Case (Ratio Deciden) Regarding the Implementation of Entrapment Method in Corruption Criminal Offenses
" Hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil harus dipenuhi dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia sehingga aparat penegak hukum tidak boleh melanggar hak siapapun dalam menjalankan kewenangannya. Salah satu metode yang melanggar hak seseorang adalah metode penjebakan dalam tindak pidana korupsi. Metode penjebakan dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki ketentuan dalam ketentuan khusus tindak pidana korupsi dan metode tersebut melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sehingga pertimbangan seorang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Satria Ilham Nugroho
Sistem Eksekusi Restitusi bagi Terpidana yang Tidak Bersedia Membayar Restitusi Sesuai dengan Prinsip Restitutio in Integrum = Restitution Execution System For Convictions Who Are Not Willing To Pay Restitution In Accordance With The Principle Of Restitutio In Integrum
" Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai eksekusi restitusi dan kaitannya dengan prinsip restitutio in integrum. Tulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal, analisis kasus, dan komparasi. Prinsip restitutio in integrum merupakan pengembalian keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah terkait akibat hukum bagi terpidana yang tidak bersedia membayar restitusi dan kesesuaian eksekusi restitusi dengan prinsip restitutio in integrum. Restitusi di Indonesia diberlakukan, baik untuk ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aqilah Ravel Muslim
Prinsip Check and Balances dalam Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikaitkan dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu = The Principle of Check and Balances in the Issuance of Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) is associated with the Integrated Criminal Justice System
" Skripsi ini akan membahas mengenai prinsip check and balances dalam penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan mengaitkan kepada Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Skripsi ini akan menjawab dua pertanyaan penelitian mengenai bagaimana peran penuntut umum dalam penyidikan setelah diberikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bila ditinjau dengan prinsip check and balances, sehingga dapat menjawab pertanyaan mengenai apakah dibutuhkan keterlibatan aktif penuntut umum pada penyidikan. Skripsi ini disusun dengan metode penelitian doktrinal. Skripsi ini akan menganalisis ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rozy Brilian Sodik
Implikasi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kewenangan upaya paksa penyidik = The implications of Supervisory Board of The Corruption Eradication Commission to investigator forced act authority
" Pada tahun 2019 telah dilakukan pengesahan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu poin substansial perubahan tersebut adalah berkaitan dengan dibentuknya suatu badan baru bernama Dewan Pengawas KPK. Pembentukan tersebut dilatarbelakangi pandangan yang menyatakan bahwa saat ini belum ada pengawasan maksimal pada KPK sehingga berpotensi besar melakukan kesewenang-wenangan. Tetapi ada hal yang dinilai kontroversial yakni Dewan Pengawas KPK dapat memiliki ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Altuti
Akibat Hukum Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023 Terhadap Kewenangan Penyidikan pada Sektor Jasa Keuangan = Legal Effects of MK Decision Number 59/PUU-XXI/2023 on Investigation Authority in the Financial Services Sector
" Tulisan ini membahas tiga rumusan masalah utama, yaitu: pertama, apakah penyidikan dalam tindak pidana khusus dapat dilakukan penyidik sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); kedua, apakah penyidikan pada sektor jasa keuangan yang bersifat khusus dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian; dan ketiga, bagaimana akibat hukum Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023 terhadap kewenangan Penyidik Pejabat Kepolisian dan Penyidik Pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang bersifat kualitatif, dengan pengumpulan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4   >>