Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini tentang pelayanan keamanan terhadap peziarah di Gunung Kemukus yang diberikan Polsek Sumberlawang. Perhatian utama tesis ini adalah bentuk kegiatan pelayanan keamanan yang diberikan polsek, untuk meningkatkan rasa aman kepada masyarakat maupun para peziarah di Gunung Kemukus, sehingga pengunjung bertambah banyak dan meningkatkan pendapatan daerah (PAD). Dengan adanya konsep pemolisian masyarakat diharapkan dapat membangun kebersamaan Polisi dan Masyarakat dalam menangkal dan memberantas tindak kejahatan di obyek wisata Gunung Kemukus.Tesis ini menunjukkan bahwa bentuk kegiatan pelayanan keamanan oleh Polsek Sumberlawang terhadap peziarah di Gunung Kemukus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnograti. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pola dan perilaku petugas Polsek dalam memberikan pelayanan keamanan terhadap peziarah maupun masyarakat di sekitar Gunung Kemukus.Temuan dilapangan menunjukkan bahwa bentuk kegiatan pelayanan keamanan oleh polsek terhadap peziarah di Gunung Kemukus, dalam menjaga ketertiban dan keamanan yang dibantu oleh masyarakat, yang di beri nama Pamswakarsa GERTAK sudah berjalan, dalam meningkatkan rasa aman peziarah Gunung Kemukus. Hal ini menunjukan. bahwa strategi pemolisian masyarakat sudah berjalan, dilihat dengan berkurangnya keresahan pada masyarakat / peziarah, dibuktikan dengan bertambahnya pengunjung di Gunung Kemukus sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat desa Pendem dan sekitarnya.Implikasi dari kajian ini adalah pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan konsep pemolisian masyarakat, dimana sangat membantu pelaksanaan tugas polisi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui pemberian informasi kepada polisi. Pihak Kepolisian Sektor Sumberlawang secara teratur melakukan pembinaan, sambang dan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta intansi terkait untuk menunjang keberhasilan tugas yang akan datang."

"ABSTRAKTesis ini tentang membahas tentang kegiatan penertiban permukiman liar di Muara Angke yang dilakukan oleh petugas tramtib dan Polisi. Perhatian utama dalam penulisan tesis ini adalah bahwa kegiatan penertiban yang dilakukan oleh petugas tramtib dan polisi di Muara Angke selama ini dengan memberdayakan keberadaan para preman yang dianggap tokoh oleh warga penghuni liar. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan metode etnografi. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara berstruktur dan tidak berstruktur. Hasil penelitian menunjukan: 1) Kawasan permukiman liar yang terdapat di Muara Angke pada awalnya merupakan penguasaan sebagian lahan yang dilakukan oleh orang-orang kaum pendatang yang memanfaatkan lahan-lahan yang masih kosong milik Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PT PKPP & PPI) Dinas Petemakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta; 2) kegiatan penertiban yang dilakukan di permukiman liar Muara Angke selama ini dilakukan dengan dua metode yang berbeda, pertama dilakukan oleh aparat tramtib kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan kedua dilakukan oleh UPT PKPP & PPI dengan menggunakan komunitas preman yang dianggap tokoh oleh warga hunian liar, yang selama ini dikenal dengan sebutan tramtib india; 3) kelompok preman yang terdapat di permukiman liar adalah kelompok preman dari bugis-makasar dan kelompok preman dari kulon; 4) para korban penertiban permukiman liar mendapatkan kompensasi dari UPT PKPP & PPI berupa uang kerohiman yang jumlahnya sama dengan tidak melihat kondisi dan fisik bangunan; 5) Cara kerja para preman di permukiman liar Muara Angke adalah dengan mengunig lahan-lahan yang masih kosong kemudian menjualnya kepada warga hunian liar baru yang akan menempatinya; 6) pola hubungan patron klien yang terjadi di permukiman liar Muara Angke adalah patron klien antara preman dengan warga hunian liar dan patron klien antara polisi dengan para preman; 7) metode pendekatan yang dilakukan oleh Polsek KP3 Pelabuhan Sunda Kelapa terhadap para preman di kawasan permukiman liar adalah dengan metode pendekatan persuasif dengan cara melibatkan para preman untuk menjaga dan mengawasi sarana dan prasarana milik UPT PKPP & PPI Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta, seperti penjagaan blongblong ikan, penjagaan tambak-tambak dan pejagaan kapal-kapal hasil sitaan Polsek KP3 Pelabuhan Sunda Kelapa. Implikasi kajian dari tesis ini adalah: 1) Ketegasan dalam penegakan Perda DKI Jakarta No. 11 tahun 1988 tentang Ketertiban Umum Wilayah DKI Jakarta terhadap bangunan liar yang ditempati oleh para pendatang liar di Muara Angke harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan agar jumlahnya tidak terus bertambah; 2) perlu adanya kejelasan status dan pemberian kekuatan hukum yang tetap kepada pihak UPT PKPP & PPI Dinas Petemakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi DK1 Jakarta, sehingga setiap kegiatan penertiban yang akan dilakukan oleh pihaknya memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak rawan terhadap gugatan PTUN dari pihak lain; 3) Setiap kegiatan penertiban dan penggusuran yang akan dilakukan, hendaknya selalu dipikirkan dampak konflik yang ditimbulkan dari penertiban tersebut, yaitu mengenai relokasi ternpat tinggal selanjutnya dan memperbanyak pembuatan rumah-rumah sederhana layak huni atau rumah susun yang harganya sebagian merupakan subsidi dari pemerintah; 4) penerapan sanksi sesuai Perda harus diterapkan kepada para warga hunian liar yang masih memanfaatkan lahan kosong yang telah dilakukan penertiban.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the order enforcement activities at illegal settlement in Muara Angke conducted by public order officers and police officers. The main concern in this thesis writing is that the law enforcement activities conducted by public order officers at Muara Angke during the time by empowering the existence of thugs considered as figures by the squatters. The approach used is qualitative method with ethnography method. Data collection carried out through observation, participatory observation and structured and non structured interviews. The research results indicate: (1) Illegal settlement located at Muara Angke in the beginning was control of land conducted by migrants utilizing the unoccupied land belong to Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PT PKPPP & PPI) Husbandry, Fishery and Marine Agency Capital Jakarta; 2) the order enforcement conducted in the illegal settlement of Muara Angke during the time conducted with to different methods, first conducted by public order officers of Penjaringan District North Jakarta and second conducted by UPT PKPP & PPI by using thugs community considered as figure by squatters, which during the time known with India public order enforcers; 3) thugs groups in the illegal settlement are thugs groups from Bugis-Makassar and thugs group from Kulon, 4) the eviction victims received compensation from UPT PKPP & PPI in form of kerohiman money which the amounts were the same without considering the building conditions and physic; the work method of thugs at the illegal settlement Muara Angke was by dividing the unoccupied land then sold them to the new squatters who will place them; 6) relations pattern of patron client occurred in illegal settlement Muara Angke are patron client between thugs and squatters and patron client between police and thugs; 7) the approach method conduced by Precinct Police Station KP3 Sunda Kelapa Port toward the thugs in the illegal settlement is by persuasive method by involving the thugs to safeguard and oversee the means and facilities belong to UPI PKPP & PPI of Fishery and Maritime Agency of Capital Jakarta, such safeguarding fish catching, embankments, and vessels of confiscation result of Precinct Police Station KP3 Sunda Kelapa Port. Research implications of this thesis are : 1) Decisiveness in enforcement Bylaw of Capital Jakarta No. 11/1988 concerning Public Orderliness of Jakarta Region toward illegal buildings occupied by the illegal migrants at Muara Angke should be conducted in consistent and sustainable way in order that their number does not increase; 2) it requires clarification of status and permanent legal force granting to the to UPT PKPP & PP Husbandry, Fishery and Maritime Agency of Capital Jakarta, so each orderliness activities to carry out by its side has a strong legal basis and not vulnerable to administrative legal suit from other party; 3) Each order enforcement and eviction to conduct should be always considered their conflict impacts emerged from order enforcement, namely, concerning relocation their next homes and increase the number of simple and decent homes or flats which the prices a part is subsidy from the government; 4) the imposition of sanctions pursuant to Bylaw should be applied to the squatters who still utilize the vacant lands which have been ordered."

"Tesis ini tentang proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh Satuan V Tipikor Direktorat Reskrimsus Polda Metrojaya. Permasalah penelitian ini adalah penyidikan tindak pidana korupsi ada yang sesuai prosedur dan ada yang tidak sesuai prosedur atau menyimpang, sedangka Fokus penelitian tersebut adalah berupa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik Sat. V Tipikor DiLReskrimsus Polda Metrojaya.Penelitian ini dimaksudkan adalah untuk menunjukan proses penyidikan tindak pidana korupsi terutama beberapa penyimpangan yang dilakukan ofeh penyidik Sat V Tipikor Dit. Reskrimsus Polda Metrojaya, dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan etnografi sehingga peneliti dapat menggambarkan dan memotret secam utuh mengenai tindakan dan perlakuan penyidik anggota Sat. V Tipikor dalam melakukan penyidikan.Hasil dari penelitian ditemukan bermacam ragam tindakan dan perlakuan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Tindakan tersebut digambarkan mulai dari kegiatan penyelidikan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut.Terdapat juga tindakan lain yang terjadi dalam proses penyidikan yaitu berupa penyimpangan-penyimpangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan penyidik. Bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik Sat V Tipikor adalah berupa penyimpangan dalam : prosedur pemanggilan saksi; perlakuan pemaksaan, penghinaan, membentak dalam pemeriksaan tersangka; penangguhan penahanan dengan imbalan uang; penghentian penyidikan dengan imbalan uang; menyidik perkara yang bukan merupakan tindak pidaka korupsi. Sedangkan faoktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan yaitu: faktor anggaran penyidikan; pendidikan; pemenuhan kebutuhan pribadi dan kesatuan; hubungan internal dan esktemal yang negatif seperti budaya Polisi yang menghalalkan segala cara (istilah 86).Proses penyidikan dalam konteks penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Poiri adalah merupakan barometer untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Raid dan citra baik dari institusi Polri. Apabila Polri lambat dafam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana, maka dianggap tidak profesional dan proposional serta semakin subumya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi sehingga akan semakin terpuruknya citra Poiri dimata Masyarakat dan Pemerintah."

"Tesis ini tentang proses penyidikan tindak pidana kekerasan di Satuan Jatanras Direktorat Reskrimum Polda Metrojaya, dengan fokus penelitian pada tindakan atau perilaku penyidik Polri saat melakukan proses penyidikan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya.Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang tindakan dan hasil dari penelitian ditemukan bermacam ragam tindakan dan perlakuan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan etnografi sehingga peneliti dapat menggambarkan secara utuh mengenai tindakan dan perlakuan penyidik anggota Sat III/Jatanras dalam melakukan penyidikan.Hasil dari penelitian ditemukan bermacam ragam tindakan dan perlakuan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan. Tindakan tersebut digambarkan mulai dari kegiatan penyelidikan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut.Penyidikan kasus-kasus kekerasan dilaksanakan sesuai prosedur namun masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan tersebut adalah berupa penyimpangan dalam pertakuan pemaksaan, penghinaan, membentak dan menganiaya dalam pemeriksaan tersangka; sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan yaitu: faktor anggaran penyidikan; pendidikan; pemenuhan kebutuhan pribadi dan kesatuan; hubungan internal dan eskternal.Proses penyidikan dalam konteks penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Polri adalah merupakan barometer untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dan citra baik dari institusi Polri. Apabila Polri lambat dalam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana maka dianggap tidak profesional dan proposional serta semakin suburnya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana sehingga akan semakin terpuruknya citra Polri di mata masyarakat dan Pemerintah."