Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang analisis faktor-faktor penyebab munculnya konflik dalam pembangunan infrastruktur perkotaan dalam kasus pembangunan mega proyek New Yogyakarta Internantional Airport di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Penulis menggunakan teori land-based elite domination dalam mesin pertumbuhan kota dan teori faktor-faktor penyebab dalam konflik pembangunan proyek infrastruktur. Temuan penulis membuktikan bahwa konflik dalam pembangunan tersebut dilatarbelakangi oleh konflik sumber daya lahan yang muncul karena konteks ekonomi politik yang terbangun oleh ambisi pemerintah untuk merespon kuatnya tekanan pembangunan suatu wilayah rural menjadi sistem wilayah urban/perkotaan dengan konsep aerotropolis dan MICE. Tekanan tersebut muncul dari kepentingan kelompok elit ekonomi politik baik elit pusat maupun daerah. Alih-alih adanya fakta dominasi kepemilikan lahan oleh elit politik lokal di DIY. Hal ini membuat konflik yang terjadi tidak semata-mata konflik pembangunan infrastruktur melainkan juga konflik lahan yang mengakar di dalam kebijakan pembangunan perkotaan. Adapun faktor-faktor lainnya yakni faktor buruknya tata kelola proyek dan faktor sosial. Faktor-faktor tersebut turut berkontribusi pada ekskalasi dan kontinyuitas konflik dari tahun 2012-2018. Oleh karenanya penulis mengelompokkan tiga kategori analisis yakni kebijakan pembangunan proyek yang bersifat elitis, faktor tata kelola proyek, dan faktor sosial.

---

This study discusses the factors causing conflict in the construction of the New Yogyakarta International Airport mega project in Temon, Kulon Progo. To support this research analitically, the author uses the theory of land-based elite domination in urban growth machine and the theory of causal factors in the conflict of infrastructure project development. The author's findings show that conflict in the development project is motivated by land conflicts that arise from political economy interest of government to respond the strong pressure of regional development into urban systems with the concept of aerotropolis and MICE. The pressure comes from economic elite institutions both central and regional. Instead it includes the fact that there were land domination by local political elite in DIY. This creates conflicts that occur not only in the scope of infrastructure building project but also in the scope of urban development policies. The other factors are poor project governance and social factors. These factors contributed to the escalation and prolongation of the conflict between 2012-2018. So the authors classifies three categories of analysis that consist of elitist project development policies, governance driver of conflict, and social driver of conflict."

"Partai politik baru mengalami tantangan tersendiri di dalam negara pascaotoritarianisme. Klientelisme dan polarisasi merupakan tantangan utama yang dihadapi dalam pertarungan demokrasi elektoral. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai baru pada Pemilu 2019 memiliki latar belakang berbagai aktor yang dapat dibagi tiga kelompok, yakni LSM, profesional, dan ormas Islam. Kompetisi internal antarkelompok aktor di PSI dalam menentukan strategi dan isu kampanye menghadapi Pemilu 2019 merupakan fokus studi ini, dengan menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan data. Pendekatan teori strukturasi dan ideational perspective digunakan untuk menganalisis interaksi dan kompetisi berbagai aktor di PSI dalam menentukan strategi kampanye yang dipilih. Hasil penelitian menunjukkan interplay dari ketiga aktor dominan memengaruhi strategi kampanye PSI menghadapi Pemilu 2019. Pemilihan strategi kampanye juga disesuaikan dengan posisi PSI di dalam sistem politik Indonesia yang terpolarisasi, dipotret melalui lembaga-lembaga pollster dengan mengedepankan pendekatan perilaku pemilih. Maka justifikasi dari temuan riset ini menunjukkan kelompok-kelompok tertentu menjadi lebih relevan dalam memengaruhi keputusan strategis partai. Studi ini menyimpulkan bahwa sumber daya otoritatif dan reflexive monitoring bagi agen dalam teori strukturasi sangat memiliki peran krusial dalam sistem politik Indonesia yang sangat cair secara ideologis.

---

New political parties experience their own challenges in a post-authoritarianism country. Clientelism and polarization are the main challenges faced in the struggle for electoral democracy. The Indonesian Solidarity Party (PSI) as a new party in the 2019 Election has a background in various actors which can be divided into three groups, namely NGOs, professionals, and Islamic mass organizations. Internal competition between groups of actors at PSI to determine campaign strategies and issues facing the 2019 Election is the focus of this study, using qualitative methods in data collection. The theoretical approach of structuration and ideational perspective is used to analyze the interaction and competition of various actors in PSI in determining the chosen campaign strategy. The results showed that the interplay of the three dominant actors influenced PSI's campaign strategy in facing the 2019 Election. The election of campaign strategy was also adjusted to PSI's position in Indonesia's polarized political system, portrayed by pollster institutions by prioritizing the voter behavior approach. Justification of the findings of this research shows that certain groups are more relevant in influencing party strategic decisions. This study concludes that authoritative and reflexive monitoring resources for agents in structuration theory have a very crucial role in Indonesia's ideologically fluid political system"

"Politik di Bangladesh telah mengalami kriminalisasi selama empat dekade terakhir, sehingga mengakibatkan kekerasan politik terjadi pada berbagai tingkat dan lingkup, termasuk pendidikan. Organisasi sayap partai yang mendominasi di lembaga perguruan tinggi seringkali menggunakan kekerasan sebagai metode untuk mengontrol situasi politik yang tidak stabil. Selain itu, organisasi sayap partai tersebut juga seringkali digunakan untuk menjalankan agenda politik dan memperluas jaringan politik di kampus. Studi ini menganalisis bentuk dan faktor penyebab dari terjadinya kekerasan politik yang dilakukan oleh Bangladesh Chhatra League (BCL) sebagai organisasi sayap partai Liga Awami dengan Sheikh Hasina sebagai pemimpin sekaligus Perdana Menteri yang menjabat di Bangladesh sejak 2009 hingga saat ini. Studi ini menggunakan metode kualitatif dan dianalisis melalui Teori Kekerasan dari Johan Galtung (1969). Studi ini menemukan bahwa kekerasan politik yang dilakukan BCL di Bangladesh disebabkan oleh (1) faktor institusional, yaitu kekerasan dilakukan untuk memastikan dominasi politik BCL dan partai Liga Awami di kampus. Di samping itu, pembiaran yang dilakukan oleh negara menjadikan kekerasan politik yang dilakukan oleh BCL terus berlanjut, (2) faktor politik, yaitu keinginan untuk mendapatkan kekuasaan dan akses terhadap sumber daya negara di masa depan, dan (3) faktor kultural, yaitu kultur kekerasan dan dominasi yang dinormalisasi di Bangladesh.

---

Politics in Bangladesh has been criminalized over the past four decades, resulting in political violence occurring at various levels and scopes, including in education. Dominant party wings in higher education institutions often use violence as a method to control unstable political situations. Additionally, these party wings are often used to further political agendas and expand political networks on campuses. This study analyzes the forms and causes of political violence carried out by the Bangladesh Chhatra League (BCL), the student wing of the Awami League, under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, who has been in office in Bangladesh since 2009. This study uses qualitative methods and is analyzed through Johan Galtung's Violence Theory (1969). The study found that BCL's political violence in Bangladesh is caused by (1) institutional factors, namely violence is carried out to ensure the political dominance of BCL and the Awami League party on campuses, (2) political factors, namely the desire to gain power and access to state resources in the future, and (3) cultural factors, namely the normalized culture of violence and domination in Bangladesh. Furthermore, the state's inaction perpetuates BCL's political violence."

"Kota Padang sebagai salah satu daerah di Indonesia yang menerapkan kebijakan berdasarkan syariah atau kebijakan yang bersumber dari ajaran agama Islam, seperti Perda No. 6 Tahun 2003 tentang Wajib Pandai Baca Tulis Al Quran dan Intruksi Walikota Padang Nomor 451.422/Binsos-III/2005 tentang Kewajiban Mengenakan Jilbab dan Busana Islami (bagi penduduk yang memeluk Islam) dan Anjuran Memakainya (untuk non-Muslim). Tesis ini menganalisis latarbelakang dan kepentingan elite politik Kota Padang di balik munculnya kebijakan tersebut. kerangka analisis dalam penelitian ini menggunakan teori elite dan teori kebijakan publik.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Pemilihan target informan dalam penelitian ini adalah stakeholders atau elite politik di Kota Padang yang terlibat dalam munculnya kebijakan berdasarkan syariah tersebut. pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis.Hasil penelitian menemukan bahwa walikota Padang memunculkan kebijakan berdasarkan syariah dengan alas an bahwa perilaku para pelajar di Kota Padang banyak yang tidak lagi sesuai dengan filosofi kehidupan masyarakat Minangkabau yang memegang teguh falsafah adat ?Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Namun bagi elite politik, ruang ABS-SBK tidak semata konstruksi kultural, tetapi juga ruang politis, mereka menjadikan jargon budaya itu sebagai latarbelakang untuk menerapkan kebijakan berdasarkan syariah yang populis sebagai agenda untuk meraih simpati dari masayarakat Kota Padang.

---

Padang City is one of several regions in Indonesia which implements sharia based policies or policies derived from the teachings of Islam, such as the Regulation No. 6 of 2003 about compulsory of Quran literacy and the Instruction No. 451.422/Binsos-III/2005 about obligation wearing hijab and Islamic clothing (for moslem) and the suggestion to wear it (for non-Moslims). This thesis will analyze the background the interests of Padang's political elite behind the rise of those sharia based policies, of the emergence of policy and political interest of the ruling elite on those sharia based policy. This study used elite theory and public policy theory, as it tools of analysis.

This is a qualitative research using in-depth interviews for data collection. Informants in this research are stakeholders or Padang political elite who were involved in the making of those sharia based policy. The data is analyzed using by descriptive-analytical method.

This research shows that sharia based policies can be comprehended as a manifestation in increasing local participation in developing the religious life and supporting government programs. Padang the mayor based his sharia based policies on current condition of students behavior in Padang who are no longer in accordance with the Minangkabau philosophy of life which uphold the philosophy of adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. But for the political elite, ABS-SBK space is not merely a cultural construction, but also the political space, they make the cultural philosophy as background to implement populist policies based on sharia agenda to gain the sympathy of the citizen of Padang. "

"ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai proses formulasi kebijakan Perda Nomor 15 Tahun2013 Tentang Kota Layak Anak di Kota Depok. Isu perlindungan anak menarikuntuk dibahas sebab isu anak masih sering dianggap sebagai isu domestik. KotaLayak Anak merupakan salah satu program Kementerian Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak untuk memasukan isu anak ke dalam agenda kebijakanpolitik lokal. Adanya Kota Layak Anak ini disebabkan Perlindungan kepada anak ditingkat lokal seringkali tidak mendapatkan prioritas pemerintah lokal. Melalui metodepenelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika politik sertahambatan dalam proses pembuatan Perda. Analisis menggunakan representasiperempuan dalam kebijakan publik memperlihatkan bahwa isu anak di Kota Depoklebih banyak diakomodasi oleh kelompok perempuan anggota DPRD Kota Depok.

---

ABSTRACT This thesis discusses the formulation process of the Kota Layak Anak policy, orlocally identified as Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Kota LayakAnak in the city of Depok. Kota Layak Anak is a program initiated by the IndonesianMinistry of Women Empowerment and Child Protection to introduce child issues intothe local political agenda. The lack of attention by local government in regard of childissues is the main cause for this policy initiation. Using qualitative research methods,this thesis aims to uncover the political dynamics and obstacles in the policyformation process. By the analysis using datas on women representation on publicpolicy formation process, it is revealed that child issues are being more accomodatedby women members of the local parliament (DPRD Kota Depok)."

"ABSTRAKPengajuan penggantian UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dilakukan oleh Kelompok Kerja Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas (Pokja) atas dasar tidak relevannya lagi dengan amanah Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD). Konsep kelompok kepentingan dan metode kualitatif digunakan sebagai pisau analisis untuk mendeskripsikan upayaupaya Pokja. Hasil penelitian ini menunjukan upaya-upaya tersebut antara lain, melakukan pertemuan dengan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) di Indonesia, para ahli, dan organisasi lain; mencari keterkaitan pelaksana dan pembuat kebijakan dalam penggantian UU tersebut; menginformasikan tujuan mereka melalui media; mengajukan draft RUU serta melobi eksekutif dan legislatif.

---

ABSTRACT

Filing replacement Law four of 1997 on People with Disabilities conducted by the Working Group of the National Coalition for Disability Organizations (Pokja). This filling is based on the irrelevance to the mandate of the Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD). The concept of interest groups and qualitative methods of analysis were used as a tools to describe the efforts of Pokja. These research find that the efforts of Pokja, such as; meeting with the Disabled People's Organization (DPO) in Indonesia, experts, and other organizations; looking for linkages implementer and policy makers in the replacement of the law; informing Pokja goals through the media; proposing draft legislation and lobbying the executive and legislative."

"Proses kebijakan merupakan suatu proses interaksi sosial yang didorong dan dipengaruhi oleh karakteristik para aktor yang terlibat, antara lain: motivasi, informasi, dan kekuaatan. Karakteristik dari para aktor yang terlibat tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi satu sama lain, sehingga memunculkan suatu bentuk interaksi konteksual. Interaksi kontekstual tersebut yang pada akhirnya menentukan keberhasilan dari suatu kebijakan. Penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai interaksi kontekstual yang dihasilkan oleh hubungan dari karakteristik-karektiristik utama para aktor yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan. Pemaparan terhadap hal tersebut dilakukan melalui kasus implementasi kebijakan sanitasi melalui kampanye No Toilet No Bride yang diterapkan di Haryana, India sejak tahun 2005 hingga tahun 2012. Dengan menggunakan metode penelitian berupa metode kualitatif serta alat analisis berupa teori Contextual Interaction, penilitian ini berusaha memaparkan bahwa hubungan antara karakteristik-karakteristik utama antara pemerintah dengan penduduk perempuan serta penduduk laki-laki di Haryana telah memunculkan dua bentuk interaksi kontekstual, yakni; kerja sama aktif dan kerja sama paksa. Kedua jenis interaksi kontekstual tersebut rupanya telah mendorong terwujudnya keberhasilan dari implementasi kampanye No Toilet No Bride yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah toilet pribadi yang telah dibangun oleh masyarakat Haryana sejak tahun 2005 hingga 2012.

---

Policy implementation is a process of social interactions among the actors involved: motivation: information; and power. The characteristics of the actors are interdependent and result in contextual interactions, which in the end decide whether or not a policy is successful. This research aims to explain the contextual interactions resulted from the characteristics of the actors involved in policy implementation. In doing so, it examines the implementation of the sanitation policy that was campaigned through the No Toilet No Bride government campaign in Haryana, India from 2005 to 2012. Combined with a qualitative method, this research uses the Contextual Interaction theory as a way to explain how the relation between the characteristics among the government, the female population, and male population in Haryana has resulted in two forms of contextual interactions: active cooperation and forced cooperation. The findings of this research indicate that both forms of contextual interactions have, in fact, played a part in the success of the No Toilet No Bride government campaign that can be seen in the increasing number of private toilets built in Haryana from 2005 to 2012.

"

"ABSTRAKSkripsi ini menjelaskan bentuk representasi politik perempuan antara anggota legislatif perempuan di Baleg DPR-RI dengan kelompok perempuan menggunakan studi kasus proses pengusulan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual pada tahun 2014-2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Temuan penelitian memperlihatkan adanya hambatan anggota legislatif perempuan di Baleg DPR-RI dalam mewakili kepentingan kelompok perempuan. Hambatan tersebut berasal dari paradigma anggota legislatif perempuan yang belum sadar kesataan gender maupun terbentur dengan kepentingan partai politik. Anggota legislatif perempuan di Baleg DPR-RI lebih mewakili kepentingan partai politik daripada kepentingan kelompok perempuan.

---

ABSTRACTThis skripsi explains of womens political representation forms of women legislative members in Baleg DPR-RI and womens groups in the legislation process of Elimination of Sexual Violence bill during 2014-2016. This study used qualitative method with primary and secondary data. The research findings showed that there were obstacles for women legislators in theBalegDPR-RI to represent the interests of womens groups. These barriers stem from the paradigm of women legislators who either have not been aware of gender equality or have collided with the interests of political parties. Womens legislative members in the BalegDPR-RI are more representative for the interests of political parties than the interests of women's groups."

"Skripsi ini merupakan penelitian yang menganalisis kebijakan publik pemerintah Kota Makassar di masa pandemi COVID-19 yaitu program Bantuan Sosial. Dalam penelitian ini mengambil perspektif dari stakeholder yang mana dalam penelitian ini masyarakat yang menjadi stakeholder utamanya. Selain itu terdapat juga stakeholder lainnya seperti Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, Pendamping bantuan sosial. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai implementasi kebijakan bantuan sosial di Kecamatan Mariso Kota Makassar dan bagaimana respon hingga reaksi masyarakat terhadap kebijakan ini. Selain itu pada penelitian ini terdapat aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan sosial di Kecamatan Mariso Kota Makassar sebagai bentuk kekecawaan terhadap implementasi kebijakan Bantuan Sosial di Kecamatan Mariso terbukti cukup berhasil untuk memberikan tekanan sehingga aspirasi dan masukannya bisa terealisasi dan pemerintah melakukan evaluasi program bantuan sosial COVID-19. Untuk Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara kepada informan yang dalam hal ini adalah para stakeholder. Penelitian ini menggunakan teori Stakeholder Mapping yang dipopulerkan oleh Eden, Ackermann dan Bryson. Penelitian ini menggunakan 3 analisis dalam teori ini yakni yakni 1) Power versus Interest Grid, 2) Problem-Frame Stakeholders Map dan 3) Policy Implementation Mapping. Power versus Interest Grid digunakan peneliti untuk melihat dan menganalisis dari sisi minat (Interest) dan kekuatan (Power) untuk masyarakat sebagai Stakeholder utama dalam penelitian ini. Problem-Frame Stakeholders Map digunakan peneliti untuk melihat bagaimana kondisi Stakeholder yang dalam hal ini adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat memecahkan permasalahan dalam program bantuan sosial ini dan apa tindakan yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan permasalahan tersebut. Policy Implementation Mapping digunakan peneliti untuk menggambarkan strategi yang dilakukan masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan bantuan sosial khususnya di Kecamatan Mariso Kota Makassar.

---

This thesis analyzes the Makassar government's public policy during the COVID-19 pandemic, namely the social assistance program. In this study, the perspective of stakeholders is taken, in which in this study the community is the main stakeholder. In addition, there are also other stakeholders such as the Social Service, District, sub District, Social Assistance Assistants. This research will explain the implementation of social assistance policies in Mariso District, Makassar and how the community responds to this policy. In addition, in this study, there were protests carried out by social assistance recipient communities in Mariso District, Makassar as a form of disappointment with the implementation of the Social Assistance policy in Mariso District, which proved successful enough to put pressure on so that aspirations and input could be realized and the government evaluated social assistance programs. COVID-19. This research conduct qualitative methods with data collection techniques using interviews with informants, in this case are the stakeholders. This study also uses the Stakeholder Mapping theory which was popularized by Eden, Ackermann and Bryson. This study uses 3 analyzes in this theory, namely 1) Power versus interest grid, 2) Problem-frame stakeholders map and 3) Policy implementation mapping. The Power versus interest grid is used by researchers to see and analyze from the side of interest and power for the community as the main Stakeholder in this research. The Problem-frame stakeholders map is used by researchers to see how the conditions of stakeholders, in this case, are the community. How does the community solve problems in this social assistance program and what actions are taken by the community to solve these problems. Policy implementation mapping is used by researchers to describe the strategies carried out by the community to influence social assistance policies, especially in Mariso District, Makassar."

"Penelitian ini membahas bagaimana aspek implementasi dari kebijakan pembatasan jarak fisik melalui PSBB selama pandemi COVID-19 di Kota Bogor yang kemudian direformulasi kembali pada implementasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK). Adapun, perspektif teoritis yang digunakan bersumber pada pandangan dari Majone & Wildavsky (1978) yang mengartikan implementasi sebagai proses di mana program-program terus dibentuk dan didefinisikan ulang. Selain itu, turut dirujuk pendapat dari Grindle (1980) yang menyatakan terdapat dua aspek utama di dalam menentukan derajat keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan antara lain; konten atau isi kebijakan dan konteks implementasi. Dalam menghimpun data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan didukung oleh data primer yang bersumber dari proses wawancara mendalam terhadap narasumber serta data sekunder. Hasil penelitian ini pun menunjukkan bahwa konsep implementasi yang dikemukakan oleh Majone & Wildavsky (1978) dan Grindle (1980) relevan dengan temuan yang ada. Di mana kebijakan mengalami reformulasi dan dibentuk kembali selama tahap pengimplementasian. Hal itu dibuktikan dari pengambilan keputusan pemkot Bogor untuk menerapkan kebijakan PSBMK di Kota Bogor di samping memiliki tujuan dan derajat perubahan yang sama juga lebih menyesuaikan dengan konteks kondisi di Kota Bogor ketimbang melanjutkan kebijakan PSBB yang memberikan dampak besar terutama pada sektor ekonomi. Keberhasilan PSBMK juga dapat dibuktikan dari model analisis Grindle (1980) antara isi kebijakan dan konteks implementasinya, hingga mengubah status Kota Bogor dari zona merah ke zona oranye dalam waktu sepuluh hari.

---

This research discusses the implementation aspect of the policy of physical distancing through PSBB during the COVID-19 pandemic in Bogor City which was then reformulated into the implementation of the Micro and Community Scale Social Restrictions (PSBMK) policy. Meanwhile, the theoretical perspective used stems from the view of Majone & Wildavsky (1978) which defines implementation as a process in which programs are continuously shaped and redefined. In addition, the opinion of Grindle (1980) is also referred to, which states that there are two main aspects in determining the degree of success of a policy implementation, among others; content or contents of the policy and implementation context. In collecting data, this study uses qualitative methods supported by primary data which originates from in-depth interviews with informants as well as secondary data which includes books, journal articles and other scientific documents. The results of this study also show that the implementation concept put forward by Majone & Wildavsky (1978) and Grindle (1980) is relevant to the existing findings. Where the policy undergoes reformulation and is reshaped during the implementation stage. This is evidenced by the decision made by the Bogor City Government to implement the PSBMK policy in Bogor City. Apart from having the same goals and degree of change, it is also more adapted to the context of conditions in Bogor City, rather than continuing the PSBB policy which has a major impact, especially on the economic sector. The success of PSBMK can also be proven from Grindle's (1980) analysis model between the content of the policy and the context of its implementation, to changing the status of Bogor City from the red zone to the orange zone within ten days."