Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai pusat akomodasi pariwisata, Kabupaten Badung merupakan lahan yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya usaha di bidang jasa/pelayanan kepada masyarakat sekitar maupun bagi wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara, khususnya jasa perhotelan. Sektor pariwisata menjadi penyumbang terbesar bagi pajak daerah di Kabupaten Badung. Melihat semakin pentingnya peningkatan pendapatan daerah yang salah satu sumber penerimaannya berasal dari Pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Badung adalah Pajak Hotel.Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisis potensi, efektivitas, dan efisiensi dari penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung tahun 2008, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung. Metode-metode yang digunakan yaitu : pertama, perhitungan terhadap potensi pajak hotel, yang harus diketahui disini adalah omzet serta tarif pajak hotel yang dikenakan; kedua, perhitungan terhadap efektivitas pajak hotel, yang harus diketahui adalah realisasi penerimaan pajak hotel dan potensi pajak hotel; ketiga, perhitungan efisiensi pajak hotel, yang harus diketahui adalah realisasi pajak hotel dan biaya pemungutan pajak hotel; keempat, dalam menjawab pertanyaan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung menggunakan analisis multiple regression double log dimana koefisien regresinya sekaligus menunjukkan nilai elastisitas.Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi pajak hotel pada tahun 2008 adalah sebesar Rp11.265.423.267.058,60, tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel tahun 2008 adalah tidak efektif dengan tingkat efektivitas sebesar 5,15%, tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel adalah tinggi dengan tingkat efisiensi mencapai 17,74. Variabel Jumlah Wisatawan Mancanegara tercatat berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung, dan tingkat penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung "elastis" terhadap jumlah wisatawan mancanegara, dimana jika jumlah wisatawan mancanegara meningkat 1%, maka tingkat penerimaan pajak hotel meningkat 2,41%. Variabel Dummy Krisis Moneter tercatat berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung.

---

As a center of tourism accommodation, Badung Regency is a good place for growth and expand in running business service for people who live around it and for the tourists, especially hotel management service. Tourism sector has become the largest contributor in regional tax Badung Regency. More important, the rise of regional income which is one of income source from Original Regional Income, needs efforts to rise Original Regional Income. One of regional tax which is collected by Badung Regency is Hotel Tax.The aims of this research are to count and analyses potential, effectiveness, and efficiency from hotel tax collection in Badung Regency year of 2008, and to know what factors that gives some influence to hotel tax collection in Badung Regency. The methods that used in this research are : first, counting the hotel tax potential, the information that should to know here are business turnover and hotel tax rate; second, counting the hotel tax effectiveness, the information that should to know here are realization of hotel tax collection and hotel tax potential; third, counting the hotel tax efficiency, the information that should to know here are realization of hotel tax collection and the cost to collect hotel tax; fourth, to answer question what factors that gives some influence to hotel tax collection in Badung Regency, uses multiple regression double log analysis which is regression coefficient shows the elasticity value.The analysis result showed that hotel tax potential in the year of 2008 is Rp11.265.423.267.058,60, effectiveness level of hotel tax collection in the year of 2008 isn`t effective with effectiveness level is 5,15%, the level of efficiency hotel tax collection is high with level of efficiency reach 17,74. Variable of Tourists from foreign countries recorded give positive and significant influence to hotel tax collection in Badung Regency, and the level of hotel tax collection in Badung Regency is "elastic" to the amount of tourists from foreign countries, if the amount of tourists from foreign countries has arise 1%, the level of hotel tax collection will arise 2,41%. Monetary Crisis Dummy variable recorded give positive and significant influence to hotel tax collection in Badung Regency."

"Wilayah Indonesia sebagian besar adalah perdesaan dengan mata pencaharian penduduk bekerja di sektor pertanian. Sayangnya, jumlah penduduk miskin terbesar juga terdapat di perdesaan. Beberapa Negara dewasa ini telah mengembangkan kepariwisataan sampai ke desa-desa dengan memajukan potensi lokal. Pariwisata diharapkan dapat memberikan peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga lokal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam dan budaya yang dapat menjadi daya tarik pariwisata. Salah satu yang juga dapat menjadi daya tarik adalah desa tradisional yang dikembangkan menjadi desa wisata. Kecamatan Borobudur di Provinsi Jawa Tengah terdapat Candi Borobudur yang menjadi salah satu warisan budaya dunia. Upaya pengentasan kemiskinan di desa-desa sekitarnya dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. Diharapkan pemberdayaan tersebut dapat mengurangi kemiskinan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata, serta untuk mengetahui sejauh mana dampak pemberdayaan tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

Indonesia's territory is mostly rural area with majority of residents work in agriculture. Unfortunately, the largest number of poor people stay in rural areas. Recently, many countries have developed tourism to promote the local potentials, and some of them developed tourism villages. Tourism is expected to deliver increased income to local people, either directly or indirectly. Indonesia has a variety of natural and cultural resources that could become tourist attractions. One that can also be the main attraction is a traditional village which developed into a tourism village.

There is Borobudur temple which became one of the world cultural heritage in Kecamatan Borobudur, Central Java. Empowering the community through community-based tourism is done for the purpose of poverty alleviation and welfare in the surrounding villages. This study is to identify community empowerment activities through tourism village, as well as to determine the extent of the impact of empowerment in improving the welfare of the community."

"BUMN memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Menyadari akan hal tersebut, maka pemerintah, melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 Tanggal 1 Agustus 2002, yang telah diperbaharui dengan Per-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011, mewajibkan penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten oleh BUMN dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasional BUMN. Data hasil assessment atas 109 BUMN sampai dengan akhir tahun 2009 menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 penerapan GCG pada BUMN secara umum masih perlu ditingkatkan agar bisa memperoleh predikat "sangat baik" atau sesuai dengan best practices penerapan GCG. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penerapan GCG pada BUMN diambil contoh PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau disingkat PT KBI, sebagai studi kasus. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan hal-hal yang harus dilakukan agar dapat memacu percepatan penerapan GCG di BUMN yaitu: (i) dorongan peraturan (regulatory driven) dari Kementerian BUMN. Untuk itu disarankan agar Kementerian BUMN menyempurnakan peraturan-peraturan GCG beserta petunjuk teknis pelaksanaannya; (ii) meningkatkan komitmen seluruh organ GCG BUMN untuk menindaklanjuti hasil assessment GCG dan proaktif dalam melakukan benchmarking terkait perannya masing-masing dalam GCG; (iii) me-refresh peranan masing-masing organ dalam GCG; (iv) menerapkan sistem reward and punishment terkait penerapan GCG.

---

SOEs have an important role in the national economy. Considering this, the government, through SOE Minister Decree No. Kep-117/M-MBU/2002, on August 1, 2002, which has been updated with Per-01/MBU/2011, on August 1, 2011, requires the application of the Good Corporate Governance (GCG) consistently by the state and make the principles of GCG as the foundation of operational state.

Data assessment results over 109 SOEs by the end of 2009 showed that in the period of 2007 until 2009 the implementation of GCG in SOEs in general still needs to be improved in order to earn the title of "very good" or in accordance with the application of GCG best practices. To determine the constraints on SOEs GCG taken sample of PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) or abbreviated PT KBI, as a case study. This type of research is qualitative research.

The results suggest things to do in order to encourage the acceleration of the implementation of GCG in SOEs, that is: (i) regulatory driven from Ministry of SOEs. It is recommended that the Ministry of SOEs to improve the rules of GCG and their technical implementation guide. (ii) Enhance the commitment of all state organs to follow up the results of assessment and proactive in benchmarking related to their respectives roles in GCG. (iii) Refresh the roles of each organ in the GCG; (iv) Implementing the systems of reward and punishment related to the implementation of GCG."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ekses likuiditas perbankan dan menganalisis sensitivitas faktor-faktor tersebut dalam mempengaruhi ekses likuiditas perbankan dalam rangka efektifitas kebijakan moneter Bank Indonesia. Yang dimaksud ekses likuiditas perbankan dalam penelitian ini adalah ekses likuiditas rupiah perbankan yang datanya merupakan data posisi OPT yang mencerminkan ekses likuiditas yang telah diserap Bank Indonesia.Berdasarkan studi literatur, dilakukan uji empiris terhadap data time series bulanan periode Januari 2000 - Juni 2010 terhadap variabel ekses likuiditas perbankan periode sebelumnya, reserve requirement, currency sebagai proksi variabel preferensi nasabah dalam memegang uang tunai, suku bunga PUAB overnight, ekspor neto, dan siklus ekonomi. Analisa dilakukan dengan metode Ordinary Least Square (OLS).Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel ekses likuiditas periode sebelumnya, reserves requirement, currency, suku bunga PUAB O/N, dan ekspor neto mempengaruhi secara signifikan besarnya ekses likuiditas perbankan. Sensitivitas variabel yang diukur dari angka koefisien hasil regresi cukup bervariasi. Yang paling kuat mempengaruhi ekses likuiditas perbankan adalah ekses likuiditas periode sebelumnya, reserves requirement, dan currency. Hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa perilaku perbankan secara makro di Indonesia tidak cukup moderat dalam memelihara ekses likuiditasnya,

---

The objective of this thesis is to determine factors which influence banking excess liquidity and analysis their sensitivity. Excess reserves in this thesis is referred to excess reserves in rupiah as reflected in open market operation position which conducted by Bank Indonesia.Based on the literature this thesis conducted an empirical test for monthly time series data of excess liquidity, reserves requirement, currency to capture customers characteristic, PUAB interest rate, net exports, and business cycle, between January 2000 - June 2010. The model is estimated using Ordinary Least Square (OLS) method.The estimation result shows that excess liquidity previous month, reserve requirement, currency, PUAB interest rate previous month, and net exports have influenced banking excess liquidity significantly. The coefficient estimations also indicate that excess liquidity previous month, reserves requirement, and currency have stronger effect on the banking excess reserves than PUAB interest rate previous month and net export. In addition, this thesis also concluded that banking behavior as a whole is not moderate enough to maintain their excess liquidity."

"Tesis ini membahas tentang faktor-faktor yang menjadi dasar pemilihan lokasi untuk kegiatan usaha. oleh pemsahaan serta kriteria lokasi yang paling diminati untuk bednvestasi di Kota Depok. Penelitian ini merupakan pcnclitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal scpcrti apa adanya, sehingga memberi gambaran yang jelas tentang variabel-variabel penenlu pemilihan lokasi. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa unluk menarik minat pihak perusahann dalam berinveslasi di sualu kawasan komersil Kota Depok perlu diperhatikan salah satu atau keselumhan dari faktor-faktor : aksesibilitas, sarana transportasgjaringan utilitas dan kondisi sosial.

---

This thesis investigated the basic factors of determining business spot by the company. It also describes the criteria of devoted location in Kota Depok to invest. This descriptive research concerned in the selection process of devoted invest location descnbtion and classification So, it is illustrated briefly the decisive variable of elected location. lt is necesszuy to notice one of the whole factors to draw companies intention to invest in commercial location, in this case Kota Depok, that this research result recommended. Those factor are : accessibility, transportation facilities, network utility and social condition.

Keywords ; location factors, commercial."

"ABSTRAKKementerian Kelautan dan Perikanan telah membuat Sistem InformasiNelayan Pintar (SINP) dalam bentuk aplikasi Nelayan Pintar (nelpin) padasmartphone berbasis android. Peneliti tertarik untuk melihat kesiapan nelayantradisional dalam memanfaatkan SINP, agar aplikasi nelpin ini dapat bertemudengan kebutuhan nelayan akan informasi untuk melaut, sebagai salah satu solusidari permasalahan nelayan. Hasil dari indeks rata-rata kesiapan sebesar 4.15menunjukkan bahwa nelayan tradisional Kali Adem siap, tetapi butuhpendampingan dalam memanfaatkan SINP. Dari analisis SEM, variabel latenpengetahuan dan modal berpengaruh positif terhadap kesiapan. Hasil dari faktorkebijakan menjadi rekomendasi kebijakan yaitu pemberian paket data internetmurah kepada nelayan dan pelaksanaan pelatihan rutin mengenai penggunaanaplikasi nelpin

---

ABSTRACTMarine and Fisheries Ministry (KKP) has made Smart FishermenInformation System (SINP), the product called Smart Fishermen (nelpin)application on smartphone with Android operating system. Researcher interestedto observe traditional fishermen readiness in using SINP, so this application canmeet fishermen needs of fishing information as one of solution to fishermen issues.The result from Likert scale average index is 4.15, it shows that traditionalfishermen in Kali Adem are ready in using SINP, but with conditional guidance.From SEM analysis readiness positively influenced by knowledge and financial.The result of policy factors perform as a policy recommendations through giveaway cheap internet quota package to the fisherman, and an intensive trainingabout how to using nelpin application"

"Islam sebagai pedoman hidup manusia dunia dan akhirat secara fitrah memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat (falah). Tetapi dari sisi ekonomi, negara muslim cenderung memiliki PDB perkapita yang rendah serta kemiskinan yang cukup tinggi. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan apakah Islam mampu mendorong atau justru menghambat perekonomian sebuah negara. Di sisi lain, beberapa studi menyatakan bahwa Islam memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Tetapi, proksi Islam dari penelitian tersebut menggunakan proporsi negara muslim yang hanya menggambarkan apa yang dilakukan oleh umat muslim, bukan apa yang diajarkan oleh Islam. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba melihat hubungan nilai-nilai Islam universal terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan Islamicity Index sebagai proksi dari nilai nilai Islam. Penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai Islam universal memiliki hubungan positif signifikan dengan pertumbuhan ekonomi secara umum dan di negara muslim, namun tidak signifikan di negara non muslim.

---

Islam as a guideline for the life of the world and the hereafter in nature gives prosperous to the world and the hereafter (falah). But from an economic practice, Muslim countries tend to have low GDP per capita and high poverty. Some might question of whether Islam is able to encourage or even hinder the economy of a country. On the other hand, several studies state that Islam has a negative relationship with economic growth. However, the Islamic proksi of the study uses the proportion of Muslim countries which only describe the behaviour of Muslims, but it is not the value of Islam itself. Therefore, the purpose of this study is to find the relationship of Islamic teachings to economic growth by using Islamicity Index as a proxy for Islamic value. This study found that the universal Islamic value has a significant positive relationship with economic growth in general and in Muslim countries, but not significant in non-Muslim countries."

"Pembangunan ekonomi inklusif dapat diartikan sebagai penciptaan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan antar wilayah. Konsep pembangunan inklusif tidak hanya dilaksanakan dalam program pembangunan nasional, tetapi juga harus diterapkan dalam pembangunan daerah bahkan hingga level desa. Dalam pemerataan pembangunan, kelembagaan ekonomi desa memegang peran penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi, optimalisasi potensi dan sumber daya. Sinergitas antar kelembagaan ekonomi desa di suatu daerah/kabupaten akan memberikan pengaruh besar dalam terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah kondisi daya dukung kelembagaan ekonomi desa yang meliputi: BUMDes, KUD, dan IKM sebagai independen variabel (X), dapat memberikan pengaruh nyata atau signifkan terhadap inklusivitas pembangunan ekonomi di Indonesia. Proksi inklusivitas pembangunan ekonomi ditinjau berdasarkan skor Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) sebagai dependen variabel (Y). Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu Infrastruktur Ekonomi, Karakteristik Wilayah, dan Penduduk Miskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, analisis regresi data panel menggunakan data cross section dan time series pada 369 kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia dalam rentang waktu 2019-2021.Analisis regresi dalam penelitian ini akan mengurai hubungan antar variabel yang ditinjau secara keseluruhan dan berdasarkan 3 pilar IPEI, yaitu: 1. Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, 2. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, 3. Perluasan akses dan kesempatan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa keberadaan kelembagaan ekonomi di tingkat desa memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif dalam kerangka pembangunan nasional. Keberadaan BUMDes, KUD, dan IKM sebagai unit usaha menunjukkan bahwa dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang diharapkan menjadi sebuah ekosistem pasar/ekonomi di tingkat lokal. Dari hasil estimasi dapat ditinjau ketiga komponen ini menunjukkan hasil positif signifikan terhadap IPEI. Berdasarkan tinjauan pada tiga (3) Pilar IPEI, ketiga aspek kelembagaan ekonomi desa tersebut juga menunjukkan hubungan positif signifikan. Penelitian ini merekomendasikan untuk penguatan, keberlanjutan dan sinergitas kebijakan terkait kelembagaan ekonomi desa. Serta mendorong agar pengukuran pembangunan ekonomi inklusif hingga pada level desa.

---

Inclusive economic development can be interpreted as creating broad access and opportunities for all levels of society in an equitable manner, increasing welfare, and reducing disparities between groups and between regions. The concept of inclusive development is not only carried out in national development programs, but must also be applied in regional development even down to the village level. In equitable village development, rural economic institutions play an important role in maintaining rural economic sovereignty. Synergy between rural economic institutions in a region/regency will have a major influence on the realization of inclusive and sustainable regional development. The purpose of this study was to see whether the carrying capacity of rural economic institutions which include: BUMDes, IKM and Koperasi Unit Desa (KUD) as independent variables (X), can have a real or significant influence on the inclusiveness of economic development in Indonesia. The economic development inclusiveness proxy is reviewed based on the Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) score as the dependent variable (Y). This study also uses control variables, namely Economic Infrastructure, Region Characteristics, and Population. This study uses a quantitative approach, panel data regression analysis using cross section and time series data in 369 regencies across Indonesia in the 2019-2021 timeframe.

Regression analysis in this study will break down the relationship between the variables reviewed based on overall aspect and the 3 pillars of IPEI, namely: 1. Economic growth and development, 2. Equal distribution of income and poverty reduction, 3. Expansion of access and opportunity. Analysis was also carried out on category 5 regions/large islands in Indonesia. The results of this study indicate that the existence of economic institutions at the rural level has an influence on inclusive economic development within the framework of national development. The existence of BUMDes, KUD, and IKM as business units shows that they can provide benefits to the community which are expected to become a market/economic ecosystem at the local level. From the estimation results, it can be seen that these three components show significant positive results for IPEI. The three institutional components of the rural economy show different relationships in influencing each IPEI pillar. This research recommends strengthening, sustainability and synergy of policies related to rural economic institutions. As well as encouraging measurement of inclusive economic development down to the rural level."

"Lokasi Karawang sangat strategis, karena lokasinya diapit oleh Ibukota Negara, yaitu DKI Jakarta, dan Ibukota Provinsi Jawa Barat, Bandung. Pola pembangunannya mengikuti kedua daerah tersebut, terutama sejak diterbitkannya Keppres Nomor 53 tahun 1989 tentang Pengembangan Kawasan Industri, dimana Kabupaten Karawang ditetapkan sebagai daerah pengembangan kawasan industri. Dengan banyak dibangunnya pabrik-pabrik baru, kemajuan pembangunan di Kabupaten Karawang yang ditandai pertumbuhan ekonomi dilihat dari PDRB yang semakin meningkat dan jumlah tenaga kerja yang terus bertambah, maka permintaan akan rumah sebagai tempat tinggal menjadi salah satu prioritas kebutuhan yang semakin meningkat. Tesis ini menganalisis pengaruh faktor jumlah tenaga kerja, jumlah pabrik, luas sisa lahan perumahan, harga rumah dan PDRB perkapita atas dasar harga konstan terhadap permintaan rumah di 12 Kecamatan selama tahun 2009-2013. Hasil pengolahan data panel dengan pendekatan metode Fixed Effect Model (FEM) adalah bahwa jumlah tenaga kerja, jumlah pabrik, sisa luas lahan perumahan, harga rumah dan PDRB perkapita berpengaruh signifikan terhadap permintaan rumah

---

Karawang location is very strategic, flanked by the State Capital, Jakarta, and the capital city of West Java Province, Bandung. Development pattern in Karawang following both location, especially since the publication of Presidential Decree No. 53 of 1989 on Industrial Development Zone, where Karawang Regency defined as the development of industrial zone. More new factory are build up and the progress of development in Karawang Regency, where number of worker dan economic growth continues rise, the demand for housing as a residenceis one of the priorities rise too. This thesis analyzes influence the factors of total workers, the number of factories, the rest of residential land, housing prices and GDP percapita at constant price to demand for housing in 12 sub-district during the year 2009 to 2013.The result using panel data regression Fixed Effect Model (FEM) approach, that total workers, the number of factory, the rest of residential land, housing price and GDP percapita significant effect on demand forhousing."

"Tesis ini menganalisis pengaruh pembiayaan Ultra Mikro (UMi) terhadap kinerja usaha dan kesejahteraan debiturnya. Pembiayaan UMi bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha mikro lapis terbawah serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh pemerintah. Konsep awal pembiayaan UMi merupakan hasil penelitian unggulan UI tahun 2009 yang hibahnya dimenangkan oleh Ibu Nining I. Soesilo yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Usaha Mikro Kecil (UKMC) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pembiayaan UMi mengadopsi konsep grameen bank yakni menyediakan pinjaman, tanpa agunan bagi skema pinjaman kelompok, dan pendampingan secara rutin bagi debiturnya. Kinerja usaha diukur dengan penjualan, profit, dan aset usaha. Sedangkan kesejahteraan diukur mengunakan konsumsi per minggu per kpaita. Penelitian ini menggunakan data hasil survey keekonomian debitur yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Menggunakan metode estimasi Ordinary Least Square, diperoleh hasil bahwa pembiayaan UMi berpengaruh positif terhadap kinerja usaha, tetapi tidak berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga. Menurut penelitian sebelumnya, variabel mikrokredit, dalam hal ini pembiayaan UMi, berpotensi endogen. Oleh karena itu, estimasi dilakukan menggunakan instrumental variabel. Hasil estimasi IV menunjukkan program pembiayaan UMi beraosiasi positif terhadap penjualan dan profit pada masa awal pembiayaan UMi. Namun, pembiayaan UMi tidak berpengaruh terhadap aset usaha dan konsumsi. Selain itu dianalisis pula pengaruh pembiayaan UMi beradasrkan gender dan lokasi responden.

---

This thesis analyzes the effect of the Ultra Micro (UMi) lending program on business performance and debtor welfare. UMi financing aims to provide easy and fast financing facilities for the lowest-tier micro-enterprises and increase the number of entrepreneurs facilitated by the government. The initial concept of UMi financing was the result of UI's flagship research in 2009, whose grant was won by Mrs. Nining I. Soesilo. The UMi lending program adopts the Grameen bank concept, namely providing loans without collateral for group loan schemes and regular assistance for debtors. Business performance is measured by sales, profit, and business assets. While welfare is measured using weekly consumption per capita. This study uses data from the debtor's economic survey conducted by the Directorate General of Treasury, Ministry of Finance. The Ordinary Least Square results show that UMi financing has a positive effect on business performance but does not affect household consumption. According to previous research, microcredit variables, in this case, UMi, are potentially endogenous. Therefore, the estimation was carried out using the instrumental variables. The result of IV estimation shows that the UMi financing program is positively associated with sales and profits during the initial period of UMi financing. However, UMi financing has no effect on business and consumption assets. In addition, the influence of UMi financing was also analyzed based on the gender and location of the respondents."