Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan pembebasan BPHTB dengan NJOP sampai dengan 2 Milyar Rupiah atas jual beli, hibah dan hibah waris telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 13 Oktober 2016. Sebagai solusi atas mahalnya biaya sertifikasi tanah dan fakta bahwa masih terdapat 20,64% cakupan wilayah di Provinsi DKI Jakarta yang belum di sertifikasi. Kebijakan yang telah dibuat ini perlu dianalisis keberhasilan pengimplementasiannya. Keberhasilan impelementasi dapat dilihat dari substansi kebijakan dan konteks kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan aspek substansi kebijakan, bahwa seluruh rumusan kebijakan pembebasan BPHTB dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta namun dalam penyusunannya tetap melalui kajian dan analisis kondisi lapangan. Dari aspek konteks implementasi kebijakan, implementasi kebijakan pembebasan BPHTB di Provinsi DKI Jakarta memperhatikan kodisi politik dan pemerintahan yang sedang berkuasa, serta fragmentasi pemegang otoritas yang ada. Kebijakan pembebasan BPHTB di DKI Jakarta juga berperan dalam mendukung Kebijakan Ekonomi Jilid III sebagai upaya untuk percepatan sertifikasi hak atas tanah dan bangunan.

---

Land and Building Title Transfer Duty Free Policy has been issued by The Goverment Special Capital Region of Jakarta since October 13, 2016. As a solution to the high cost of land certification and the fact that there are still 20.64% of coverage in Special Capital Region of Jakarta that have not been certified. The success of its policy’s implementation is need to be analyzed. Successful implementation of the Land and Building Title Transfer Duty Free policy can be analyzed by the content of policy and context of implementation aspects. This research shows that, according to the content of policy aspect, all the policy formulations of Land and Building Title Transfer Duty Free Policy was made by Special Capital Region of Jakarta, although the formulation remained through the field study and analysis of the conditions. From the context of implementation aspect, the implementation of Land and Building Title Transfer Duty Free Policy took the political and governmental condition into consideration, as well as the fragmentation of the existing authorities. Land and Building Title Transfer Duty Free Policy is also play a role in supporting the Economic Package Vol. 3 as a bridge to acceleration of certification of land and building rights especially in Special Capital Region of Jakarta."

"Transfer pricing awalnya digunakan sebagai acuan pengukuran kinerja manajemen pada suatu perusahaan, transfer pricing merupakan suatu tax planning untuk suatu perusahaan. Transfer pricing menjadi negatif dikarenakan transfer pricing digunakan untuk menggeser laba yang mengakibatkan pengurangan pajak yang terutang dengan cara pengalihan pajak dari negara yang mempunyai tarif tinggi ke negara yang mempunyai tarif rendah atau memecah laba agar tidak terkena tarif yang tinggi pada tarif progresif. Transfer pricing adalah suatu transaksi harga yang terjadi antara perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan / atau biaya dari satu Wajib Pajak ke Wajib Pajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terhutang atas Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut. Atas transaksi tersebut sesuai Undang-undang perpajakan maka pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat mengkoreksi pajak terutang apabila terdapat ketidakwajaran harga pada transaksi tersebut. Ketidakwajaran tersebut bisa terjadi karena Kekurangwajaran harga sebagaimana tersebut di SE-04/PJ.7/1993.Metode yang digunakan untuk menguji kewajaran pada peraturan domestik diatur masalah metode CUP (Comparabe Uncontrolled Price), Cost Plus, Resale Method. Untuk metode pengujian yang berlaku di Internasional seperti yang dikenalkan oleh OECD Guidelines menyebutkan selain metode sebelumnya ada metode Transactional Net Margin Method.. Peraturan di Indonesia menjelaskan kekurangwajaran berdasarkan transaksi tetapi tidak berdasarkan industri wajib pajak dan batasan ketidakwajaran yang tidak diatur dalam peraturan menyebabkan sengketa antara wajib pajak dan fiskus semakin menjadi. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas sengketa tersebut, apabila keputusan keberatan tidak memuaskan maka wajib pajak dapat melakukanproses banding. Penelitian ini melakukan analisis atas putusan pengadilan yang lebih banyak dimenangkan Wajib pajak dengan membatalkan koreksi pemeriksa. Sehingga timbulah pertanyaan yang paling mendalam dalam penelitian, apakah koreksi tersebut tidak kuat, bagaiman peraturan transfer pricing yang ada dan bagaimana proses kepastian hukum bagi wajib pajak serta kompetensi hakim pengadilan sebagai pembuat kesimpulan akhir atas sengketa.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif positivist dengan metode deskriptif analisis melalui studi literatur dan wawancara dari berbagai key informan. Perlunya perbaikan peraturan untuk transaksi transfer pricing khususnya penentuan harga wajar dan sebaiknya dimasukan dalam undangundang, dibuatnya pedoman pemeriksaan untuk pemeriksa dan pedoman untuk wajib pajak dalam menentukan harga wajar. Serta batasan harga wajar untuk suatu transaksi transfer pricing seandainya sulit bisa digunakan range harga atas suatu transaksi yang wajar. Demikianlan penelitiaan ini dibuat untuk memberikan sudut pandang yang lain dalam melihat transaksi transfer pricing khususnya mengenai penentuan harga wajar dengan menganalisa putusan pengadilan sehingga bisa dilihat kelemahan atas peraturan yanga ada dan bagaimana selanjutnya untuk pihak-pihak yang bersengketa dan pihak pengadilan selaku penegah dan pembuat putusan.

---

Initially transfer pricing is a tool is a tool for company to measure management performance by using it as a tax planning for company. Transfer pricing gets its negative impression because transfer pricing is used to transfer profit to deduct the tax due. Switching tax from high rate tax country to lower one or splitting profit to avoid higher tax rate in progressive is the common practice to transfer that profit. Transfer pricing is a price transaction happened between companies with special relationship. Income or tax base and or expenses are transferred from one taxpayer to other one. During theses processes the transferred income or tax base and or expenses can be manipulated to minimize total tax due. Based on tax law, towards these transaction Directorate General of Taxes can correct tax due if arms length price does not exist. The unfairness could happen because arm?s length price does not exist stipulated in circular letter SE-04/PJ.7/1993.CUP ( Compaable Uncontrolled Price), Cost Plus, Resale Method is used to test fairness in domestic regulations. International method brought by OECD Guidelines. Regulation in Indonesia only describes unfairness range on transaction without considering taxpayer business. The unfairness range which is not covered in regulation could create dispute between taxpayer and tax auditor become worse. Taxpayer can file objection on the dispute. If the taxpayer does not satisfy with decision on objection, taxpayer can file appeal to tax court. Analysis on tax court verdict was conducted in this research. Most of this verdict was won by taxpayer. Based on this analysis arise some important question such as : Do the corrections in tax audit have no strong basis, how good is the current regulation in transfer pricing. How is the legal certainty process for the taxpayer.This research uses qualitative positive approach with analytic descriptive method through literature study and interview with various key informants. Transfer pricing transaction regulations especially in deciding arm?s length price need to be improved and hopely this improvement could be accommodated in tax law. The guidance for tax auditors and taxpayers to determine arms length price is important. If the arms length price range in transfer price transaction is difficult to obtain, the price range in arms length transaction can be used. Finally, this research is conducted to obtain different point of view in transfer price transaction especially in deciding arms length price by analyzing tax court verdict so that the weakness of the existing regulation can be revelaed."

"Pajak sebagai sumber terdepan dalam pendanaan pembangunan mempunyai peran yang strategis guna tercapainya stabilitas ekonomi makro sehingga periu diperhatikan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya penerimaan negara. Di sisi lain Persaingan usaha menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan atau bahkan berkembang lebih baik melalui Keunggulan biaya keseluruhan, Pembedaan (diferensiasi) dan memfokuskan diri pada salah satu segmen pasar yang terbuka. Diferensiasi Perusahaan dilakukan melalui penggunaan merek pada produk yang dihasilkannya.Dalam persaingan usaha yang ketat, merek merupakan salah satu pembeda yang mempunyai 2 karakter elemen pokok yakni Produk atau market offering yang dipresentasikannya, dan Komunikasi tawaran dan janji merek yang bersangkutan. Merek memberikan kualitas dan kepuasan bagi konsumen yang mengkonsumsi dan segmentasi pasar dan citra perusahaan bagi Pemegang Merek yang memproduksi dan/atau mendistribusikannya. Melalui merek yang kuat, orang pribadi atau badan usaha mampu bersaing dan memposisikan diri sebagai yang terdepan untuk kualifikasi jenis dan kelas barang tertentu di Indonesia.Penerapan perencanaan pajak yang benar sangat perlu dilaksanakan oleh manajemen perusahaan bukan saja dalam rangka penghematan beban pajak tetapi juga memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan yang tepat pada waktunya agar Perusahaan terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan. Perencanaan pajak juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan setelah pajak, dan kemampuan perusahaan berkompetisi dengan pesaing dalam jenis dan produk yang sama untuk meraih kepuasan konsumen dan keberlangsungan usaha perusahaan.Dari latar belakang tersebut, Penulis mencoba merumuskan pokok permasalahan yaitu Bagaimanakah upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh pemegang merek dalam rangka meminimalisasikan pejak yang terutang ? Apakah implementasi pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pemegang sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku ? Apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam mengoptimalisasikan potensi penerimaan pajak dari penggunaan merek oleh pemegang merek di Indonesia ?Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan upaya-upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sebagai Pemegang Merek untuk meminimalisasikan pajak yang terutang, mengetahui kesesuaian implementasi pemenuhan kewajiban perpajakan oleh perusahaan sebagai pemegang merek dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam optimalisasi potensi penerimaan pajak dari penggunaan merek oleh perusahaan sebagai pemegang merek di Indonesia.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu pemenuhan kewajiban perpajakan oleh pemegang merek di Indonesia apa adanya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu perencanaan pajak, Perusahaan dapat melakukan tindakan yang merupakan penghindaran pajak dan/atau penyelundupan pajak, Pelaporan pajak yang dilakukan Perusahaan dianggap benar dan telah patuh pada ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, kecuali apabila terdapat data atau informasi dari pihak lainnya yang dapat membuktikan bahwa data dan informasi mengenai kewajiban perpajakan yang dilaporkan isinya tidak benar, dan terjadinya hambatan pada kapasitas seorang Account Representative (AR) dalam memberikan penggalian potensi perpajakan dan pengawasan terhadap wajib pajak, dapat diatasi dengan teamwork dan interaksi sesama dalam wadah forum AR.Untuk itu diharapkan Direktorat Jenderal agar memperbaiki sistem informasi perpajakan dan meningkatkan performa mapping wajib pajak, melakukan Memorandum Of Understanding dengan Direktorat Hak Atas Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan konsisten atas kebijakan yang dilakukan dalam melakukan reformasi kebijakan dan pelayanan dalam sistem administrasi modern.

---

Tax as a forefront source for development funding plays a strategic role in macro-economic stability and that one should consider any influential aspects which in tum affect the ups and downs of the State revenue. Otherwise, Business competition inquires any organization to usually develop corporate strategy for its better sustainability and growth through total cost advantage, differentiation and focus on open market segment The corporate differentiation is managed by assigning brand to its products.

In stiff Business competition, the brand serves a differentiation whose 2 (two) major features, they are, product or marketing offering it represents, and offering communication and promise of the brand. Brand represents quality, customer satisfaction, market segmentation and corporate image for the Holder that creates and/or distributes the brand. Through sound brand, person or corporate body is able to compete and keep itself in the precursor position over qualifications and types of certain goods in Indonesia.

The application of sound tax planning is so necessary for the corporate management not only to cut tax duty but also meet tax report liability in time in order to avoid any tax penalty. Tax pianning is expected as well to increase corporate income after tax and its competition with competitors in the same type of products for customer satisfaction and corporate sustainability.

For the purpose of this background, the writer tries to illustrate problem statement, i.e., How to avoid tax evasion by the brand holder for reducing tax due? Does implementation of the tax payment by the brand holder match with the applicable rules of taxation? Are steps performed by the Directorate General of Taxation appropriate to optimize potential tax revenue from brand-use by any brand holders in Indonesia?

This study aims at dealing with tax evasion committed by the company as the Brand Holder for reducing tax due, recognizing adjustment of tax payment by the company as the brand holder with the applicable tax regulation and identifying steps ever taken by the Directorate General of Taxation for optimizing potential tax revenue from the brand-use by the company as the brand holder in Indonesia.

Research method applied in this writing of thesis is descriptive analysis in qualitative approach; a study for describing or illustrating common tax payment by the brand holder(s) in Indonesia.

Research results reveal that, for purpose of tax planning, the Company may have taken steps to avoid any tax evasion, report taxes effectively and efficiently according to the applicable tax regulations except otherwise data or Information is available from other parts of which they prove that data and information about tax payment is misrepresented, and current stumbling blocks in the capacity of Account Representative (AR) in providing exploitation of potential taxes and control over tax payers. This point of case could be resolved by means of teamwork and interaction inside the AR Forum.

For that purpose, the Directorate General of Taxation is anticipated to improve Tax Information System and raise performa mapping of the tax payers, enters into Memorandum of Understanding with the Directorate of Intellectual Property Rights under the Ministry of Law and Human Rights, and get consistent with any strategic plan for policy and Service reform in the modern tax administration system."

"Sebagian besar pembangunan nasional ditunjang oleh sumber pendapatan dalam negeri yang berasal dari pendapatan pajak. Oleh karena itu diperlukan adanya kesadaran membayar pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Perorangan maupun perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan. Untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab harus disertai dengan peningkatan pelayanan yang baik. Tidak dipungkiri bahwa masih ada perusahaan yang menganggap pajak sebagai biaya yang dapat merugikan ataupun mengurangkan jumlah pendapatan perusahaannya. Fenomena kecenderungan ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut jelas merupakan persoalan serius bagi pemerintah, khususnya Direkotrat Jenderal Pajak. Ketidakpatuhan Wajib Pajak jelas akan berdampak terhadap penerimaan negara dari sektor pajak negara yang berkurang, sehingga secara otomatis juga berdampak pada masalah APBN. Hal ini mengingat cukup besarnya kontribusi penerimaan pajak dalam APBN, sehingga jika target-target penerimaan pajak tidak terealisasi, akan menyulitkan dalam menyusun APBN. Masalah tersebut akhirnya akan menjadi kendala yang besar dalam proses pembangunan bangsa.Masalah biaya kepatuhan pajak sejak lama mendapat perhatian para sarjana dan pemikir sebagai salah satu prinsip pemajakan yang dituangkan dalam prinsip prinsip yang harus diperhatikan dalam pemungutan pajak, seperti yang dilakukan oleh Adam Smith sejak permulan abad XVIII dan Edwin R.A Seligman serta Fritz Neumark pada permulaan abad XX. Adam Smith (1723-1790), seorang penulis dan filsuf yang dikenal sebagai bapak aliran ekonomi klasik kelahiran Skotlandia, menekankan perlunya penerapan prinsip efficiency, selain prinsip equality, certainty, dan convenience (atau dikenal dengan four maxims atau four canons) dalam mekanisme pemungutan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh besaran perusahaan terhadap kepatuhan pajak.Untuk sampai pada tujuan ini digunakan desain penelitian regresi dan korelasi dengan melibatkan 234 Wajib Pajak Badan di KPP Madya Tangerang selama periode 2006-2007. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakanlaporan keuangan kemudian dibuat tabulasi untuk memudahkan dalam pengelompokan antar variabel. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan formula statistika, yakni uji korelasi, regresi sederhana (uji-t) dan uji regresi berganda (uji-F) yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 15.Hasil uji secara parsial menunjukan bahwa hanya variabel Sales dan Equity yang mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan, sedangkan variabel Assets tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan. Hasil uji secara simultan menunjukan bahwa variabel Assets, Sales dan Equity mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan. Hasil uji variabel dominan menunjukan bahwa Sales merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan Penelitian selanjutnya bisa dikembangkan dengan menambahkan variabel lain yang dianggap berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, seperti variabel net profit margin.

---

Mostly national development supported by source earnings of home affairs coming from tax earnings. Therefore it is needed by existence of awareness for paying tax by an Individual Taxpayer and also company as Body Taxpayer. To increase Taxpayer awareness in paying tax squarely and hold responsible have to be accompanied with the make-up of good service. It?s not denied by that company there be still assuming tax as burden which can harm and or taper down its company earnings amount. Phenomenon of the tendency disobedience of Taxpayer clearly represent the serious problem for government, specially Directorate General of Tax. Clear disobedience of Taxpayer will affect to state acceptance from sector of state tax decreasing, so that automatically also affect at problem APBN (state budget). Given that tax revenue gives enough of contribution in APBN, so that if goals tax revenue can not be realized, will complicate in compiling APBN. The Problem finally will become the big constraint in course nation development. Problem of tax compliance cost since long time get attention of all master and thinker as one of principle taxation poured in principles which must be paid attention to in imposition, as have done Adam Smith since beginning century of XVIII and Edwin R.A Seligman and also Fritz Neumark at start century XX. Adam Smith (1723-1790), a writer and philosopher which is known as a economic stream father classical birth Scotland, emphasizing the importance principal applying of efficiency, besides principle equality, certainty, and convenience (or recognized by four maxims or four canons) in imposition mechanism. This research aim to express the influence of company against tax compliance.To come at this target is used by design research of regression and correlation by entangling 234 Body Taxpayer in KPP Madya Tangerang during period 2006-2007. Data collecting by using financial statement later then made tabulation to facilitate in subdividing usher the variable. Data obtained hereinafter analyzed by using formula statistical, namely test the correlation, simpleregression (t-test) and test the doubled regression (F-test) which its calculation is conducted by using aid program the SPSS version 15.Result of test by partial that only variable of Sales and Equity having influence to Compliance, while variable Assets do not have an effect on to Compliance. Result of test by simultan that variable Assets, Sales And Equity have the influence significant to Compliance. Result dominant variable test showing that Sales represent the most dominant variable have an effect on to compliance. Research compliance hereinafter by enhancing other variable assumed have an effect on to Taxpayer compliance, like variable of net profit margin."

"Salah satu tujuan dari P3B adalah menghindari pengenaan pajak berganda dan mencegah pengelakan pajak. Salah satu cara untuk mencegah hal tersebut dengan cara melakukan pertukaran informasi antara dua negara yang terlibat. Globalisasi ekonomi berdampak signifikan terhadap perlakuan perpajakan atas transaksi internasional. Suatu perusahaan dapat secara mudah dan ekonomis menawarkan produk dan jasa mereka ke pasar negara lain. Kondisi ini menuntut otoritas pajak untuk memikir ulang cara-cara yang dapat mempertahankan peraturan perpajakan yang adil dan logis khususnya pemajakan atas transaksi lintas negara.Otoritas perpajakan di banyak negara didunia mengantisipasi dampak globalisasi ini dengan melakukan perjanjian pertukaran informasi perpajakan (tax information exchange agreement/TIEA). Pertukaran informasi telah berkembang menjadi alat yang sangat efektif untuk menelusuri arus investasi maupun profit dalam skenario internasional serta meyakinkan pemajakan yang tepat atas transaksi lintas negara.OECD merupakan organisasi yang sangat peduli dengan usaha peningkatan pertukaran informasi perpajakan. OECD memandang bahwa pertukaran informasi menawarkan suatu kerangka yang legal untuk kerjasama antar negara tanpa harus melangar hak negara lain maupun Wajib Pajak. Pertukaran informasi ini menjadi alat yang sangat efektif bagi admintrasi perpajakan suatu negara.Tren pertukaran informasi perpajakan semakin meluas di kalangan otoritas perpajakan di dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang berada dalam lingkaran globalisasi ekonomi dunia perlu meningkatkan pemanfaatan fasilitas klausul pertukaran informasi dalam P3B dengan negara treaty partner-nya.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya akhir ini adalah dekriptif explanatory dengan teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan serta studi wawancara dengan pihak yang terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.Dari kendala-kendala yang dihadapi serta belajar dari model yang dikembangkan oleh OECD, DJP telah membuat langkah maju dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-67/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tatacara Pertukaran Informasi berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Indonesia perlu mengagendakan pertukaran informasi dengan negara mitra untuk mengantisipasi Wajib Pajak yang memanfaatkan P3B dengan negara mitra dalam menerapkan tax management yang agresif. Modernisasi Organisasi dan Sistem Perpajakan hendaknya memberi perhatian yang lebih besar terhadap organisasi yang membawahi perpajakan international khususnya pertukaran informasi.

---

One goal of the P3B is to avoid double taxation and prevent tax evasion. One way to prevent this by way of exchanging information between the two countries involved. Economic globalization has significant implications for the treatment of taxation on international transactions. A company can easily and economically to offer their products and services to markets in other countries.This condition requires the tax authorities to rethink the ways that can maintain the taxation laws in a fair and logical, particularly taxation of transnational transactions.Tax authorities in many countries of the world anticipate the impact of this globalization of information exchange agreements with taxation (tax information exchange agreement / TIEA). Exchange of information has evolved into a highly effective tool for tracing the flow of investment and profit in the international scenario as well as to convince the appropriate taxation of transnational transactions.The OECD is an organization that is concerned with improving the business tax information exchange. The OECD considers that the exchange of information offers a legitimate framework for cooperation between countries without having to violate the rights of other countries as well as taxpayers. This information exchange becomes a very effective tool for admintrasi taxation of a nation.Trends in the widespread exchange of tax information among tax authorities in the world. Indonesia as one of the countries that are in the circle of economic globalization of the world needs to boost usage of facilities the exchange of information clause in the treaty country P3B with his partner.The research method used in the writing of this thesis is dekriptif explanatory with data collection techniques of literary study and study-related interviews with staff in Directorate General of Taxation. From the constraints faced and learn from a model developed by OECD, the DGT has made a step forward with the issuance of the Director General of Taxation Number PER-67/2009 dated December 30, 2009 regarding Procedure for Exchange of Information on Double Taxation Avoidance Agreement, Indonesia needs to exchange agendas information with partner countries to anticipate Taxpayers who use P3B with partner countries in implementing an aggressive tax management.Tax Systems Modernization of the Organization and should give greater attention to the organization that oversees international taxation, particularly the exchange of information."

"ABSTRACTE-Form merupakan layanan pelaporan SPT terbaru dari DJP yang baru diluncurkan pada awal tahun 2017 dengan harapan dapat mengurangi beban server DJP Online yang biasanya pada bulan Maret menjadi down karena begitu banyaknya Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya secara bersamaan. Penelitian ini menganalisis bagaimana pelaksanaan pelaporan SPT PPh Tahunan ditinjau dari biaya kepatuhan dan asas kesederhanaan, serta meninjau apa saja kendalanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa sistem e-Form menurunkan biaya kepatuhan yang dikeluarkan WP yang terdiri dari fiscal cost, time cost, dan psychological cost. Selain itu sistem ini juga dikatakan sederhana ditinjau dari asas simplicity dalam membantu WP melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi. Namun masih ada kendala yang dialami oleh WP pada saat menggunakan e-Form yaitu diantaranya kesulitan pada saat mengunggah aplikasi Form Viewer dan tidak ada panduan serta tata cara penggunaan e-Form yang mudah dimengerti. Untuk DJP sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait cara-cara pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan E-Form, selain itu DJP perlu menyempurnakan lagi sistem ini karena masih banyak kekurangan dan meningkatkan pelayanan E-Form ini agar dapat terjangkau oleh banyak orang.

---

ABSTRACTE-Form is the latest SPT reporting service from the DJP which was launched in early 2017 in the hope that it can reduce DJP Online server load which usually falls in March because so many Taxpayers report their Annual SPT simultaneously. This study analyzes how the implementation of Annual PPh SPT reporting is reviewed from the cost of compliance and the principle of simplicity, as well as reviewing the constraints. This study uses a quantitative descriptive approach with data collection techniques through questionnaires, in-depth interviews, and library studies. The result can be concluded that the e-Form system reduces the cost of compliance issued by the Taxpayers which consists of the fiscal cost, time cost, and psychological cost. In addition, this system is also said to be simple in terms of the simplicity principle in helping Taxpayers to report Annual Personal Tax Returns. However, there are still obstacles faced by Taxpayers when using e-Form, which are difficulties when uploading the Form Viewer application and there are no guidelines and procedures for using e-Form that are easy to understand. For DJP, it is better to increase socialization to the public regarding the ways to report Annual Tax Returns using E-Form, besides that DJP needs to refine this system because there are still many shortcomings and improve E-Form services to be affordable for many people."

"UMKM memberikan kontribusi pada PDB cukup besar namun dalam penerimaan pajak dari UMKM masih kecil. Penurunan tarif dimaksudkan dapat mendorong pelaku UMKM agar lebih berperan aktif dalam kegiatan ekonomi dan memperkuat basis data pelaku UMKM dalam sistem pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi dari PP Nomor 23/2018. Metode penelitian ini adalah postpositivist. Hasil penelitian ini diketahui bahwa formulasi Peraturan Pemerintah ini telah memenuhi kriteria tahapan proses formulasi berdasarkan teori kebijakan Thomas R. Dye yakni identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, dan pengesahan kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan telah melalui proses evaluasi oleh Badan Kebijakan Fiskal berdasarkan konsep perpajakan hingga mencapai tahap disahkan oleh Presiden.

---

SMEs contribution towards nation's GDP is quite significant however its contribution in tax revenues is still minor. Reduction in tariff is intended to encourage SMEs actor to play an active role in economic activities and strengthen the database of SMEs actor in the tax system. This study aims to analyze the formulation process of Government Regulation Number 23/2018. This research method is postpositivist.

The findings of this study are that the formulation of this Government Regulation has met the criteria for the formulation process based on Thomas R. Dyes policy theory of problem identification, agenda setting, policy formulation, and policy approval. The policy issued has been through an evaluation process by the Fiscal Policy Agency based on the concept of taxation until it reaches the stage authorized by the President."

"Skripsi ini membahas mengenai implikasi sistem pemajakan territorial bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi diterapkannya sistem pemajakan territorial terhadap Wajib Pajak orang pribadi, khususnya Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, yang dilatar belakangi oleh adanya wacana pemerintah untuk menerapkan sistem pemajakan territorial bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode wawancara mendalam dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, penerapan sistem pemajakan territorial khusus bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berstatus sebagai ekspatriat merupakan langkah tepat dibandingkan dengan perubahan sistem pemajakan menjadi territorial secara menyeluruh. Penerapan sistem pemajakan territorial bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri ekspatriat akan berimplikasi pada menurunnya beban perpajakan ekspatriat di Indonesia karena pajak penghasilan hanya dikenakan atas penghasilan yang diterima/diperoleh ekspatriat yang bersumber dari Indonesia, sehingga dapat menarik minat ekspatriat untuk datang dan bekerja di Indonesia dan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal.

---

This undergraduate thesis discusses the implications of the territorial taxation system for individual taxpayers in Indonesia. This study aims to analyze the implications of the territorial taxation system on individual taxpayers, specifically domestic individual taxpayers (resident), which is triggered by the vision of government discourse to implement the territorial taxation system for individual taxpayers. This research is a descriptive study which use qualitative methods and conducted by in-depth interviews to collect the required data. The results showed that with the current condition of Indonesia, the application of a special territorial taxation system for domestic individual taxpayers who are expatriatesor so called expatriate regime is the right step compared to the change in the taxation system to territorial freedom. The application of the territorial taxation system for expatriate domestic personal taxpayers will have implications for the increase in expatriate taxation costs in Indonesia because taxes can be used only to get what is needed, so that expatriates can be visited and used in Indonesia and improve the quality of local human resources."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Effective Tax Rate ETR dan Cash Effective Tax Rate (CETR. Kepemilikan Institusi, Dewan Komisaris Independen, Return On Asset (ROA, Debt to Equity Ratio DER, dan Ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel bebas yang diduga memberikan pengaruh terhadap variabel terikat Effective Tax Rate ETR dan Cash Effective Tax Rate (CETR. Metode penelitian yang digunakan adalah explanatory research dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan regresi data panel. Populasi penelitian adalah semua perusahaan pada sektor hotel, parawisata, dan restoran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2009-2014. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling purposive.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kepemilikan Institusi dan Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Effective Tax Rate ETR, Return on Assets (ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap Effective Tax Rate ETR, Debt to Equity Ratio DER tidak berpengaruh signifikan terhadap Effective Tax Rate ETR, Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap Effective Tax Rate ETR. 2) Kepemilikan Institusi dan Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Cash Effective Tax Rate (CETR, Return on Assets (ROA berpengaruh signifikan negatif  terhadap Cash effective tax rate (CETR), Debt to Equity Ratio DER tidak berpengaruh signifikan terhadap Cash Effective Tax Rate (CETR),  Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap Cash Effective Tax Rate (CETR.

---

This study aimed to analyze the factors that affect the Effective Tax Rate (ETR) and Cash Effective Tax Rate (CETR). Institutional Ownership, Board of Independent Commissioners, Return on Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), and Firm Size used as independent variables assumed influence on the dependent variable Effective Tax Rate (ETR) and Cash Effective Tax Rate (CETR), The method used is explanatory research with quantitative approach and using panel regresion analysis. The study population is all companies in the hotel, tourism, and restaurant sector listed in Indonesia Stock Exchange period 2009-2014. The sampling technique use purposive sampling techniques.

The results show that: 1) Institutional Ownership and Board of Independent Commissioners has no significant effect on the Effective Tax Rate (ETR), Return on Assets (ROA) has significant negative effect on the Effective Tax Rate (ETR), Debt to Equity Ratio (DER) has no significant effect on Effective Tax Rate (ETR), Firm Size has significant positive effect on the Effective Tax Rate (ETR). 2) Ownership Institutions and Board of Independent Commissioners has no significant effect on Cash Effective Tax Rate (CETR), Return on Assets (ROA) has significant negative effect on cash effective tax rate (CETR), Debt to Equity Ratio (DER) has no significant effect on Cash effective Tax Rate (CETR), Company Size has positive significant effect on Cash effective Tax Rate (CETR)."

"Kebijakan cukai rokok elektrik ditetapkan dengan tujuan untuk mengontrol konsumsi rokok elektrik (vape) di Indonesia. Rokok elektrik (vape) perlu dikendalikan karena dapat menghasilkan eksternalitas negatif bagi kesehatan pengonsumsi maupun orang disekitarnya. Keadaan tersebut diperkeruh dengan mayoritas pengonsumsi rokok elektrik (vape) merupakan remaja serta adanya temuan liquid vape ilegal yang dicampur dengan produk narkotika. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai implementasi kebijakan cukai rokok elektrik (vape) di Indonesia beserta hambatan dan tantangan yang dialami oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku pelaksana program. Metode yang digunakan merupakan post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa implementasi kebijakan cukai rokok elektrik (vape) di Indonesia telah dijalankan oleh pelaksana program sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Namun, dalam kebijakan tersebut harus dilakukan beberapa perubahan mengingat kebijakan ini belum berhasil menjawab tujuan awal karena konsumsi terhadap rokok elektrik terus meningkat. Dalam pengimplementasiannya, adapun upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menghadapi tantangan pengimplementasian kebijakan cukai rokok elektrik (vape), salah satunya peredaran liquid vape ilegal, dengan dilakukannya pengawasan melalui luar jaringan (Luring) dengan Operasi Gempur maupun dalam jaringan (Daring) dengan cyber crawling.

---

The e-cigarette excise policy was established to control the consumption of e-cigarettes (vape) in Indonesia. E-cigarettes (vape) need to be controlled because they can produce negative externalities for consumers' health and those around them. The situation is made worse by the fact that the majority of e-cigarette consumers are teenagers and finding that shown there are illegal vape liquids mixed with narcotic products. This study will discuss the implementation of the e-cigarette excise policy in Indonesia along with the obstacles and challenges experienced by the Directorate General of Customs and Excise as the program implementer. The method used in this study is post-positivist by in-depth interview as the data collection technique and literature study. In this study, it was found that program implementers had carried out the implementation of the e-cigarette excise policy in Indonesia under established policies. However, some changes must be made in this policy, considering that this policy has not succeeded in achieving its initial goal because the consumption of e-cigarettes continues to increase. In its implementation, there are efforts made by the Directorate General of Customs and Excise in dealing with the challenges of implementing the e-cigarette (vape) excise policy, one of which is the circulation of illegal vape liquids, by conducting supervision through outside the network (offline) using Operation Gempur and within the network (online) using cyber crawling."