Hasil Pencarian

Ditemukan 48 dokumen yang sesuai dengan query

Lenny Syarlitha Virgasari Sriyanto

Penerapan Keadilan Restoratif Melalui Lembaga Pidana Bersyarat = The Application of Restorative Justice Through The Conditional Sentencing

" Keadilan restoratif (restorative justice) pada intinya mengutamakan partisipasi langsung para pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan perkara pidana, menjunjung tinggi nilai perdamaian, rekonsiliasi, serta pemenuhan kewajiban dan kepentingan para pihak secara sukarela. Sebagai pendekatan baru dalam hukum pidana, keadilan restoratif memiliki prinsip-prinsip yang dapat diintegrasikan ke dalam hukum pidana konvensional, misalnya dalam hal pemidanaan. Salah satu bentuk pemidanaan yang berpotensi untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam pelaksanaannya adalah pidana bersyarat. Sesuai dengan hasil penelitian, putusan-putusan pidana ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S46248

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Pasaribu, Nindya Miesye Agita

Perkembangan konsep tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia = The concept development of the criminal acts of social violence against women in the laws and regulations of Indonesia

" Skripsi ini membahas mengenai konsep bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual yang diusung oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang diperbandingkan dengan konsep kekerasan seksual di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan konsep kesusilaan di dalam Rancangan KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, skripsi ini bertujuan untuk memberikan penilaian mengenai urgensi dari Komnas Perempuan untuk melahirkan Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual yang memuat tentang 15 (lima belas) tindak pidana kekerasan seksual, ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S57399

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rahmah Perindha Novera

Konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak sebagai upaya perlindungan = Diversion concept in the criminal justice system as children safeguards

" Dalam sistem peradilan pidana anak dikenal suatu proses peralihan penyelesaian perkara anak keluar sistem peradilan pidana yang disebut dengan diversi. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi memperoleh kedudukan resmi dalam sistem peradilan anak. Dalam undang-undang tersebut, pengaturan diversi bagi anak yang belum berumur 12 tahun hanya diberikan dalam satu pasal, yaitu pasal 21. Sementara pasal tersebut beserta penjelasannya tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana konsep diversi yang dimaksud oleh ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S55765

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nugroho Ahadi

Penegakan hukum pidana dalam masalah pembayaran upah di bawah ketentuan upah minimum = Research on criminal law enforcement in the issue of payment of wages below the minimum wage

" Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan terhadap buruh/ pekerja. Salah satu hal yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 ialah upah minimum. Skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum pidana dalam masalah pembayaran upah di bawah ketentuan upah minimum beserta kendala-kendala dalam penegakannya yang diakibatkan oleh ketentuan Perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif disertai wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum pidana ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S55738

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Marsya Mutmainah Handayani

Kejahatan terhadap identitas (phishing) pada fasilitas internet banking di Indonesia = Crime against identity (phishing) on internet banking facility/ Marsya Mutmainah Handayani

" ABSTRAK
Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan teknologi, khususnya jasa internet, memicu perkembangan pada bentuk-bentuk kejahatan, yang dikenal dengan kejahatan siber atau cybercrime. Phishing sebagai kejahatan terhadap identitas merupakan bentuk kejahatan baru yang menggunakan fasilitas internet. Phishing adalah salah satu bentuk computer-related fraud untuk mencuri identitas. Phishing kerap kali terjadi pada fasilitas internet banking dan menimbulkan kerugian finansial bagi korban. Untuk itu, penelitian ini akan membahas pengaturan phishing di Indonesia dan secara internasional. Selain itu, penulis juga akan membahas tindak pidana yang melekat pada kejahatan ... "

2015

S58549

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Justitia Avila Veda

Penerapan pasal 134 kuhp tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden di indonesia studi kasus putusan pengadilan tahun 1998-2013 = The implementation of article 134 indonesian penal code regarding defamation towards president and vice president in indonesia case studies on court decision 1998-2013

" [ABSTRAK Ketentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam pasal 134, 136bis, dan pasal 137 KUHP. Pasal ini muncul sebagai adopsi dari pasal penghinaan terhadap Raja dan Ratu Belanda yang turut diberlakukan di Indonesia pada era sebelum kemerdekaan berdasarkan asas konkordansi. Setelah kemerdekaan, ketentuan tersebut dipertahankan namun dengan penyesuaian berupa perubahan pada frasa "Raja" dan "Ratu" menjadi "Presiden" dan "Wakil Presiden". Sejak periode rezim pemerintahan Soeharto, ketentuan tersebut, khususnya pasal 134 KUHP banyak digunakan ... "

2015

S60722

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ahmad Ghozi

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang analisis terhadap putusan PT Ilhung Muliasarana = Corporate criminal liability in a money laundering crime analysis on court decision PT Ilhung Muliasarana

" Skripsi ini membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Korporasi Tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Namun Korporasi diakui sebagai subyek hukum pidana melalui undang-undang di luar KUHP. Salah satu undang-undang yang mengakui korporasi sebagai subyek hukum adalah Undang-Undang No. 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S60472

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Asrof Sibilli

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan studi kasus usaha pertambangan pasir besi di Provinsi Jawa Barat = Corporate criminal liability in the mining offence case study mining sand iron business industry in West Java Province / Asrof Sibilli

" ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang penerapan pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai dasar peraturan pertambangan di Indonesia menyebut subjek hukum korporasi dengan frasa badan usaha. Dalam ketentuan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengakomodir adanya pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang berstatus badan hukum. Namun ... "

2015

S60389

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Maidina Rahmawati

Kebijakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan seksual dengan gangguan psikoseksual pedofilia = Criminal law policies toward sexual offenders who suffer from pedophilic disorder

" ABSTRAK
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Indonesia dikejutkan oleh maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak, beberapa kasus menimbulkan puluhan korban dari satu pelaku. Menyikapi hal ini, pihak perumus kebijakan memfokuskan perhatiannya kepada upaya pemberatan hukuman semata, pemerintah menganggap bahwa sanksi yang ringan merupakan penyebab kasus terus bertambah. Padahal jika kita mencermati secara lebih luas, terdapat beberapa tipe pelaku kejahatan seksual, salah satunya pengidap pedofilia. Pedofilia dalam ilmu psikologi dikenal sebagai suatu gangguan seksual yang membutuhkan ... "

2016

S64678

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Puspita Mayang Sari

Penerapan pasal 137 UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya narkotika = The implementation of article 137 UU no 35 year 2009 on narcotics in handling the case of the crime of money laundering underlying predicate offenses narcotics / Puspita Mayang Sari

" Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlahir dari keinginan untuk mengatur secara khusus tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya narkotika. Secara yuridis normatif, tampak adanya perbedaan antara Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai hasil kejahatan narkotika sedangkan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S62965

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian