Ditemukan 31 dokumen yang sesuai dengan query
Lenny Syarlitha Virgasari Sriyanto
"
Keadilan restoratif (restorative justice) pada intinya mengutamakan partisipasi langsung para pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan perkara pidana, menjunjung tinggi nilai perdamaian, rekonsiliasi, serta pemenuhan kewajiban dan kepentingan para pihak secara sukarela. Sebagai pendekatan baru dalam hukum pidana, keadilan restoratif memiliki prinsip-prinsip yang dapat diintegrasikan ke dalam hukum pidana konvensional, misalnya dalam hal pemidanaan. Salah satu bentuk pemidanaan yang berpotensi untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam pelaksanaannya adalah pidana bersyarat. Sesuai dengan hasil penelitian, putusan-putusan pidana ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S46248
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Pasaribu, Nindya Miesye Agita
"
Skripsi ini membahas mengenai konsep bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual yang diusung oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang diperbandingkan dengan konsep kekerasan seksual di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan konsep kesusilaan di dalam Rancangan KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, skripsi ini bertujuan untuk memberikan penilaian mengenai urgensi dari Komnas Perempuan untuk melahirkan Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual yang memuat tentang 15 (lima belas) tindak pidana kekerasan seksual, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S57399
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nugroho Ahadi
"
Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan terhadap buruh/ pekerja. Salah satu hal yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 ialah upah minimum. Skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum pidana dalam masalah pembayaran upah di bawah ketentuan upah minimum beserta kendala-kendala dalam penegakannya yang diakibatkan oleh ketentuan Perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif disertai wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum pidana ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S55738
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Marsya Mutmainah Handayani
"
ABSTRAK
Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan teknologi, khususnya jasa internet,
memicu perkembangan pada bentuk-bentuk kejahatan, yang dikenal dengan
kejahatan siber atau cybercrime. Phishing sebagai kejahatan terhadap identitas
merupakan bentuk kejahatan baru yang menggunakan fasilitas internet. Phishing
adalah salah satu bentuk computer-related fraud untuk mencuri identitas.
Phishing kerap kali terjadi pada fasilitas internet banking dan menimbulkan
kerugian finansial bagi korban. Untuk itu, penelitian ini akan membahas
pengaturan phishing di Indonesia dan secara internasional. Selain itu, penulis juga
akan membahas tindak pidana yang melekat pada kejahatan ...
"
2015
S58549
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Maidina Rahmawati
"
ABSTRAK
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Indonesia dikejutkan oleh maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak, beberapa kasus menimbulkan puluhan korban dari satu pelaku. Menyikapi hal ini, pihak perumus kebijakan memfokuskan perhatiannya kepada upaya pemberatan hukuman semata, pemerintah menganggap bahwa sanksi yang ringan merupakan penyebab kasus terus bertambah. Padahal jika kita mencermati secara lebih luas, terdapat beberapa tipe pelaku kejahatan seksual, salah satunya pengidap pedofilia. Pedofilia dalam ilmu psikologi dikenal sebagai suatu gangguan seksual yang membutuhkan ...
"
2016
S64678
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Puspita Mayang Sari
"
Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlahir dari keinginan untuk mengatur secara khusus tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya narkotika. Secara yuridis normatif, tampak adanya perbedaan antara Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai hasil kejahatan narkotika sedangkan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S62965
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Resa Raditya
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pengelola tempat
perdagangan yang diatur di dalam Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-undang No. 28
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dua hal yang menjadi pokok permasalahan
penelitian ini ialah mengenai bagaimanakah latar belakang munculnya
pertanggungjawaban pidana pengelola tempat perdagangan dalam Undangundang
tersebut dan juga apakah secara teoritis rumusan Pasal 114 tersebut sudah
tepat atau tidak. Penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Pengelola
Tempat Perdagangan, Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta ini dilakukan dengan menggunakan metode ...
"
2016
S65167
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hasna Wahida
"
ABSTRAK
Pandangan dominan dalam ilmu hukum pidana menyatakan bahwa penerapan
analogi dilarang dalam hukum pidana sebab melanggar asas legalitas, sedangkan
penafsiran ekstensif diperbolehkan. Skripsi ini menemukan bahwa penerapan
analogi dan penafsiran ekstensif memang memiliki perbedaan dalam konteks
struktur argumentasi yang dikandung di dalamnya, namun keduanya memiliki
persamaan dalam konteks penerapan praktisnya, yaitu sama-sama memperluas
cakupan makna suatu ketentuan pidana dalam undang-undang sehingga dapat
mencakup perbuatan yang sebelumnya tidak termasuk dalam ketentuan pidana
tersebut. Skripsi ini juga menemukan bahwa Mahkamah Agung Republik
Indonesia telah menerapkan analogi ...
"
2016
S64462
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Gabriela Chandra
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai aspek-aspek hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dan penerapan-penerapannya terhadap tindak pidana di bidang Fidusia, yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan putusan-putusan Pengadilan Negeri yang telah menjadi putusan berkekuatan hukum tetap dan dianalisis berdasarkan ketentuan undang-undang terkait ketentuan pidana di bidang fidusia. Hasil penelitian adalah adanya aspek hukum pidana ...
"
2017
S68135
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Trysa Agustia Arifin
"
ABSTRAK
Penyertaan Pada Pertanggungjawaban Pidana Grup Korporasi Berdasarkan Pasal 6 Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi Studi Putusan No. 2239 K/Pid.Sus/2012 a.n. Terdakwa Suwir Laut Trysa Agustia Arifin, Surastini FitriasihIlmu Hukum, Fakultas Hukumtrysaagustiaarifin@gmail.com AbstrakSeiring dengan perkembangan jaman dan pertumbuhan ekonomi, ada kalanya suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu korporasi yang tergabung dalam kesatuan grup perusahaan. Hal inilah yang memicu dibuatnya Pasal 6 Perma No. 13 Tahun 2016 tentang ...
"
2017
S69530
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
