Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTHubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah Penyimpan Dana didasari oleh perjanjian pembukaan rekening yang memuat syarat dan ketentuan sebagai suatu perjanjian baku. Perlu disadari bahwa penggunaan perjanjian baku dalam industri perbankan sangat erat kaitannya dengan timbulnya penyalahgunaan keadaan dari pihak Bank sebagai akibat dari posisi tawar yang tidak seimbang antara Bank dengan Nasabah. Lebih lagi di era teknologi ini, berkembang pesatnya digital banking yang bersifat self-service, membuat pihak Bank dengan Nasabah dapat menyetujui suatu perjanjian baku digital tanpa adanya tatap muka langsung dengan Bank dan Nasabah. Hal ini dapat merugikan nasabah bila terjadinya kesalahpahaman dari apa yang dimaksud oleh Bank dalam perjanjian tersebut, atau bahkan dapat pula termuatnya penyesatan oleh Bank dengan berlindung dibalik asas duty to read. Untuk itu, skripsi ini membahas mengenai perjanjian baku digital dalam pembukaan rekening Jenius pada Bank BTPN. Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang akan menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa belum ada peraturan yang khsusus mengatur perjanjian baku digital melainkan masih tersebar dalam peraturan-peraturan seperti UU ITE serta PP PSTE disamping UUPK, POJK PKJK serta SEOJK PB. Penelitian ini juga menemukan bahwa pada dasarnya Bank BTPN sudah mengupayakan terhindarinya kesalahpahaman dalam perjanjian baku digital yang dibuatnya tersebut. Namun demikian masih terdapat dua klausula dalam perjanjian baku digital pembukaan rekening Jenius yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam PP TIPB PDPN. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar kedua klausula dalam perjanjian baku digital tersebut untuk diubah dengan disesuaikan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam UUPK, POJK PKJK, SEOJK PB, serta PP TIPB PDPN.

---

ABSTRACTAbstractThe contractual terms between Bank and Depositary Customer is based on an account opening agreement that containing terms and conditions as a standard agreement. It should be recognized that the use of standard agreements in the banking industry is closely related to the abuse of the Bank rsquo s circumstances as a result of an unbalanced bargaining position between the Bank and the Customer. Moreover, in this era of technology, the rapidly expanding digital banking that is self service, enabling Banks and Customers to agree on digital standard agreement without face to face contact. This may be detrimental to the customer in the event of any misunderstanding of the Bank rsquo s true intention in the agreement, or may even contain misleading by the Bank by taking refuge behind the duty to read principle. Therefore, this thesis discusses the digital standard agreement in the opening of Jenius account at Bank BTPN. This thesis is a literature research that will deliver a descriptive research typology. This thesis found that there is no specific regulation about electronic digital standard agreement itself, but still scattered in the rules like UU ITE and PSTE beside UU PK, PP PKJK and SEOJK PB. In addition, this thesis found that basically BTPN has sought to avoid the misunderstandings in the digital standard agreement of opening the Jenius account, but there are still two clauses in the agreement that is not in accordance with the provisions in PP TIPB PDPN. Therefore the authors suggest that these two clauses in this digital standard agreement to be amended according to the the provisions contained in the UU PK, POJK PKJK, SEOJK PB, and PP TIPB PDPN."

"Skripsi ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, mengenai perbandingan wewenang yang dimiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU , Badan Kartel Jerman Bundeskartellamt dan Japan Fair Trade Commission JFTC dalam rangka menyelesaikan kasus kartel berdasarkan praktek dan undang-undang yang berlaku di masing-masing negara, lalu skripsi ini membahas tentang wewenang yang dibutuhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU untuk menangani kasus kartel di Indonesia didasarkan pada wewenang yang dimiliki Badan Kartel Jerman Bundeskartellamt dan Japan Fair Trade Commission JFTC . Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan perbandingan wewenang yang dimiliki masing-masing badan dalam penyelesaian perkara kartel di berbagai negara, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau pilihan penyelesaian perkara kartel yang sesuai dan dapat membawa KPPU bekerja lebih baik di masa datang. Penyelesaian perkara persaingan usaha dibebankan kepada Badan Kartel Jerman Bunderkartellamt ; Japan Fair Trade Commission JFTC ; dan Komisi Perngawas Persaingan Usaha KPPU . Terdapat perbedaan peranan antara tiap komisi dalam penyelesaian perkara. Perbedaan tersebut dapat ditemukan dalam tata cara penyelesaian perkara, perbedaan kewenangan dan tugas pada tiap-tiap komisi, perbedaan dalam penggunaan pembuktian dalam suatu kasus, program-program yang telah dilaksanakan dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU sebagai organ penegak Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masih banyak kekurangan dalam menjalankan peranannya. Kekurangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya lemahnya wewenang KPPU dalam melakukan upaya paksa seperti penggeledahan, penyitaan dan upaya paksa terhadap saksi.

---

This thesis discusses two main issues. First, it compares about the authotity of Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU in Indonesia, the German Cartel Agency Bundeskartellamt and the Japan Fair Trade Commission JFTC in order to resolve the cartel cases based on practice and prevail regulation in each country. Second, it discusses about the Privileges that has been required by Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU in order to handle cartel cases in Indonesia, based on the authority that has been ownded by the the Cartel Agency of Germany Bundeskartellamt and the Japan Fair Trade Commission JFTC . The research was conducted by normative method. The purpose of this research was to provide a problem solving in cartel disputes by doing the comparision between all of those respective authorities in each countries and help the Komisi Pengawas Persaingan Usaha in oder to work better in the future. The completion regarding to business competition cases has been conducted by the Bunderkartellamt Japan Fair Trade Commission JFTC and Komisi Perngawas Persaingan Usaha KPPU . There are differences between the role of each commission in dispute settlement. The differences can be found in the procedures for settling disputes, differences of authority and tasks on each commission, the difference in the use of evidence in a particular case, the programs that have been implemented and many more. The researched concluded that KPPU as a representative organ in Indonesia subject to the rule of Law No. 5 Year 1999 concerning the Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition is having many shortcomings in performing its role. These condition is caused by several factors, including the lack of authority of the Commission in undertaking forceful measures such as search, seizure and forceful measures against the witness. "

"Skripsi ini membahas mengenai salah satu ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia diwajibkan untuk melepaskan seluruh penyertaan modalnya dalam badan hukum atau badan lainnya yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif.Hasil penelitian ini menyarankan agar Bank Indonesia dalam menjalankan kegiatannya harus senantiasa mengutamakan tercapainya tujuan dan tugas Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya. Walaupun proses tersebut sampai mengharuskan Bank Indonesia melepaskan anak perusahaannya demi tercapainya pelaksanaan tujuan dan tugas Bank Indonesia yang optimal. Sehingga pada akhirnya dengan optimalnya pelaksanaan tujuan dan tugas Bank Indonesia akan meningkatkan perekonomian Indonesia.

---

This paper discusses one of the provision in Indonesian Law Number 23 of 1999 cocerning Bank Indonesia as amended lastly with Indonesian Law Number 6 of 2009 which stated that Bank Indonesia is required to release the entire equity capital in a legal entity or other entities that is not related to the implementation of Bank Indonesia purpose and task. This is a juridical normative study.

The result of this study suggest that Bank Indonesia in its activities should always give priority to the achievement of Bank Indonesia purpose and task as well as possible. Although Bank Indonesia in the process have to release its subsidiaries for the optimal achievement of the implementation of Bank Indonesia purpose and task. Ultimately the optimal implementation of Bank Indonesia purpose and task will boost the economy of Indonesia itself."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peranan dan pertanggungjawaban dari para officer pemutus kredit dalam permasalahan kredit macet perbankan. Salah satu kegiatan usaha bank adalah memberikan fasilitas kredit. Dalam memberikan fasilitas kredit diperlukan keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam dari bank dengan tujuan agar debitur dapat melunasi atau mengembalikan utangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Berdasarkan hasil pada tahap analisis, selanjutnya adalah tahap pemberian keputusan permohonan kredit oleh pihak yang memiliki wewenang untuk memutus yang disebut dengan pemutus kredit. Dalam penulisan skripsi ini dibahas juga mengenai peranan dan pertanggungjawaban dari para officer pemutus kredit Bank X yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pedoman Perkreditan Bank X. Dalam Pedoman Perkreditan Bank X ditentukan bahwa dalam menjalankan tugasnya diminta untuk memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Namun, yang terjadi disini adalah para officer pemutus kredit tidak mengindahkan ketentuan tersebut sehingga di kemudian hari menyebabkan terjadinya kredit macet di Bank X tersebut.

---

ABSTRACTThis mini-thesis discussed about the role and responsibility of credit approval officer in the banking that has a bad credit problem. One of the bank?s aim activities is to provide credit facilities. In providing credit facilities, it is necessary for bank to have conviction based on a deep analysis in order that, debtor would repay or restore the debt in accordance with what has been agreed. Based on the result of the analysis, the next phase is to give a decision on the application for credit facilities by the party who has the authority to decide that so-called credit approval officer. In this mini-thesis also discussed about the role and responsibility of credit approval officers of Bank X who have committed acts contrary to the Credit Guidelines of Bank X. In the Bank X?s Credit Guidelines determined that in carrying out its duties, it is required to ensure that lending has been based on an honest assessment, objective, careful and independent from the influence of parties that have an interest in the credit applicant. However, what happened here is they didn?t heed the guideliness so that is causing the bad credit in Bank X."

"ABSTRAKDewasa ini di Indonesia kasus kejahatan kartu kredit telah marak terjadi. Kasus kejahatan kartu kredit tersebut memiliki kecenderungan menempatkan nasabah pemegang kartu kredit sebagai pihak yang dirugikan. Skripsi ini membahas mengenai karakterisitik dari kartu kredit, bentuk-bentuk kejahatan kartu kredit, bentuk hubungan hukum antara Bank dengan Nasabah pada umumnya dan secara khusus hubungan hukum antara Bank dengan Nasabah Pengguna Kartu Kredit, serta perlindungan hukum terhadap Nasabah Pengguna Kartu Kredit. Hukum positif Indonesia sesungguhnya telah cukup banyak memberikan perlindungan hukum kepada Nasabah dalam dunia Perbankan, namun pada faktanya memang bank-bank konvensional sebagai penerbit kartu kredit masih belum menerapkan perlindungan hukum tersebut secara efektif.

---

ABSTRACTNowadays in Indonesia it?s common for credit card crime cases. Those credit card crime cases tend to put the bank?s costumer especially the credit cardholder in a bad position with a lot of disadvantages. This mini-thesis discusses about the characteristic of credit card, various kind of credit card crimes, law relation between bank and costumer in general and the law relation between bank and the credit card user specifically, and the law?s protection of the credit card user. Indonesian Law actually has already given many kind of law protections for the costumer in banking field, but in fact there are still a lot of conventional banks as the credit card issuers that dont apply the law protection effectively yet."

"Di tahun 2012, Korlantas Polri mencatat jumlah mobil pribadi yang ada di Indonesia meningkat 12% dari tahun sebelumnya. Mengingat harga mobil yang masih tinggi, banyak pembelian mobil dilakukan secara angsuran, salah satunya melalui fasilitas pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bentuk perjanjian dalam pembelian mobil melalui PT BCA Finance dan menganalisis perjanjian asuransi yang mengikat pembeli pada pembelian mobil secara tidak tunai di melalui PT BCA Finance sehubungan dengan larangan tying agreement dalam Undang-Undang Persaingan Usaha. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa perjanjian dalam pembelian mobil secara tidak tunai melalui PT BCA Finance merupakan perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian asuransi yang mengikutinya merupakan bentuk praktek tying agreement.

---

In 2012, Korlantas Polri recorded the number of private cars in Indonesia increased 12% from previous year. But because of the high price of car, some buyers paid in instalment with consumer financing as one of that mechanism. This research has purpose to describe the agreement form in the installment purchase of the car through PT BCA Finance and to analyze the binding insurance agreement on installment purchase of the car through PT BCA Finance in relation to tying agreement prohibition in the Antitrust Law. This research is juridical normative research with qualitative approach. As a result, it can be concluded that the installment purchase of a car through PT BCA Finance is a consumer finance agreement and the insurance agreement that followed is tying agreement practice."

"Industri perbankan sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Agar pembangunan dalam suatu negara dapat terus berjalan, maka kredit yang difasilitasi oleh bank sebagai salah satu sarana terpenting dalam penyaluran modal bagi usaha negara dan swasta, harus tetap dijaga kestabilannya. Tingkat kestabilan kredit di Indonesia dapat dilihat melalui besaran suku bunga kredit. Selain itu, persaingan antar bank umum juga memiliki pengaruh terhadap kestabilan suku bunga kredit di Indonesia. Kenaikan tingkat suku bunga kredit yang terlalu tinggi dapat menghambat pembangunan negara dan menjadi beban pada roda perekonomian negara maupun masyarakat sebagai pelaku usaha yang melakukan investasi. Keberadaan persaingan dalam industri perbankan di Indonesia pada umumnya akan menciptakan persaingan diantara para pelaku usaha yang akhirnya akan menguntungkan masyarakat melalui persaingan harga. Namun mulai pertengahan tahun 2011 ditemukan indikasi oleh KPPU bahwa terdapat bank umum besar baik negeri maupun swasta melakukan persaingan usaha tidak sehat melalui kartel. Dimana melalui kartel tersebut suku bunga bank menjadi tinggi dan memiliki besaran yang serupa. Besaran bunga bank yang dirasa terlampau tinggi tersebut kemudian dikhawatirkan dapat menghambat iklim investasi, khususnya pada sektor UMKM. Indikasi ini terus berlanjut hingga pertengahan tahun 2013. Melalui penelitian ini dilakukan analisa terhadap indikasi perjanjian kartel tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Diharapkan melalui penelitian ini pelaku usaha dapat bersaing secara sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "

"Pada skripsi ini, penulis melakukan analisis mengenai perlindungan hukum dan upaya hukum debitor setelah pembatalan pernyataan pailit debitor atas harta pailit yang telah dieksekusi oleh Kurator. Hasil penulisan menyimpulkan bahwa setelah pembatalan putusan pailit, debitor tidak mendapatkan perlindungan hukum atas harta pailit yang telah dieksekusi oleh Kurator, kecuali terhadap harta pailit yang merupakan harta utama yang digunakan untuk meneruskan kegiatan usaha debitor. Debitor juga tidak dapat melakukan upaya hukum maupun mengajukan gugatan untuk mendapatkan kembali harta pailit yang telah dieksekusi oleh Kurator, sepanjang kurator melakukan pemberesan sesuai batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Karena pemberesan harta pailit yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan adalah tetap sah dan mengikat debitor. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif.

---

In this study, writer analyze legal protection and legal remedy for debtor after the Annulment of bankruptcy verdict of bankrupt debtor over the bankruptcy assets which have been executed by the curator. The result concluded that after the annulment of Bankruptcy verdict, debtor don't get the legal protection over the assets which have been executed by the curator, except to the bankruptcy asset which is the main property that is used to continue debtor's business. Debtor also can't do legal remedy or file lawsuit to get back the bankcruptcy assets which have been executed by the curator, as long as the curator do the settlement of bankruptcy assets within the scope of its authority which is given by the Law of Repbulic of Indonesia Number 37 Year 2004. Because the settlement of the bankcruptcy assets that has been taken by the curator before or on the date on which the curator receives notice of the annulment shall remain valid and binding upon the debtor. The research methods is library research based on normative juridical approach."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai indikasi adanya tindak pidana korupsi yang terjadi dalam praktek persekongkolan tender di Indoneisa. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kepustakaan yang dilakukan dengan metodologi yuridis normatif dengan menarik asas hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Metode penelitian digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai praktek persekongkolan Tender di Indonesia, tentang sejauh mana praktek persekongkolan tender memicu tindak pidana korupsi, dan sejauh mana kewenangan KPPU dalam menanganinya serta dampaknya terhadap iklim persaingan usaha di Indonesia. Selain itu, dalam skripsi ini juga akan menganalisis kasus Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2011 tentang Tender Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the indications of corruption that occurred in the bid rigging practices in Indonesia. This study is the research by using the literature methodology of normative principles to attract positive law in the provisions of law No. 5 of 1999. The research methods used to address issues regarding the bid rigging in Indonesia, about the extent to which the practice of bid rigging could sparked the corruption, and the extent to which the authority of the Commission to deal with climate and its impact on business competition in Indonesia. Moreover, in this thesis will also analyze the case of the Commission's Decision No. 08/KPPU-I/2011 about Tender Samboja Sea Port Development Works, Integrated Port Development in Sub City of Bangun, Kutai Kartanegara in Province of East Kalimantan under the provisions of Law Act No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai Kedudukan Hukum Panitia Tender pada perkara Persekongkolan Tender. Persekongkolan Tender secara vertikal ini melibatkan panitia tender sebagai salah satu pihak. Kedudukan hukum dari panita tender yang bukan merupakan pelaku usaha menyebabkan panitia tender tidak dapat dihukum layaknya pelaku usaha. Kedudukan hukum dari panitia tender ini akan dianalisis pada perkara yang telah diputuskan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Panitia Tender yang ditempatkan sebagai pihak lain sering mendapatkan sanksi administratif seperti pelaku usaha. Panitia tender yang kedudukannya ditempatkan sebagai pihak lain tidak dapat diberikan sanksi administratif seperti pelaku usaha.

---

ABSTRACTThe thesis discusses a Tender Committe’es Legal Standing on tender conspiracy case. This vertical Tender conspiracy involving the tender committee as one of the parties. Legal standing of the tender committee which is not a cause business operators tender committee shall be punished like business operators. Legal position of the tender committee will be analyzed on a case which has been decided at the level of the Supreme Court of Cassation. Tender Committee placed as others often get administrative sanctions such as business operators. Tender committee whose position is placed as the other party can not be given administrative sanctions such as business operators."