Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak diperkenalkan penggunaan media pembayaran elektronis terus berkembang, namun proprosi uang tunai masih dominan digunakan dalam pembayaran transaksi rumah tangga di Indonesia. Besarnya penggunaan uang tunai, disamping kurang efisien juga berdampak terhadap aktivitas transaksi ekonomi yang tidak tercatat shadow economy. Peningkatan efisiensi transaksi pembayaran telah menarik peneliti dan pembuat kebijakan mengkaji dan mendorong konsumen rumah tangga lebih banyak menggunakan media pembayaran elektronis dibandingkan dengan media pembayaran uang tunai less cash society. Studi ini menganalisis keputusan rumah tangga dalam memilih media pembayaran untuk bertransaksi, dengan perhatian utama pada dua hal. Pertama, mengkaji pengaruh persepsi rumah tangga terhadap atribut kemudahan identifikasi transaksi anonymity terkait besarnya penggunaan media pembayaran uang tunai. Kedua, mengkaji dan mengidentifikasi pengaruh atribut yang melekat pada media pembayaran seperti keamanan, kemudahan, biaya, reward, dan acceptance terhadap keputusan rumah tangga dalam menggunakan media pembayaran elektronis serta bagaimana proses pengambilan keputusan pilihan rumah tangga tersebut dilakukan. Studi ini menggunakan data hasil survei terhadap rumah tangga perkotaan di dua provinsi yang dianggap mewakili wilayah dengan penggunaan media elektronis tertinggi di Indonesia. Hasil pengumpulan data diolah dan dianalisa untuk melihat faktor yang berpengaruh terhadap pilihan media pembayaran dengan menggunakan model pilihan diskrit. Metode ordered logit, digunakan untuk mengetahui perubahan kategori bertingkat kelompok pengguna uang tunai. Sedangkan metode nested logit, dipilih untuk mengkaji dampak atribut terhadap pilihan penggunaan media pembayaran elektronis dan proses pengambilan keputusan rumah tangga. Hasil studi pertama menunjukkan bahwa persepsi terhadap kemudahan teridentifikasinya transaksi media pembayaran akan berpengaruh terhadap besarnya penggunaan uang tunai. Namun, pada kelompok rumah tangga dengan kelas pendapatan tertentu menengah, kemudahan identifikasi transaksi diperlukan untuk memonitor pengeluaran budget control. Selain itu, pembayaran upah dengan uang tunai dan tipe transaksi bulanan akan meningkatkan penggunaan uang tunai lebih besar. Dari faktor sosial ekonomi, penggunaan uang tunai dalam jumlah besar dipengaruhi oleh pendidikan kepala rumah tangga yang rendah, tingkat pendapatan, jumlah anggota rumah tangga yang banyak, dan kepala rumah tangga yang tidak bekerja. Sedangkan hasil studi kedua memperlihatkan bahwa keamanan, biaya, reward, dan acceptance secara signifikan memengaruhi probabilitas penggunaan media pembayaran elektronis. Selain itu, hasil estimasi marginal effect menunjukkan perubahan persepsi atribut media pembayaran yang memiliki pengaruh besar adalah tingkat keamanan, pemberian reward, dan biaya. Dapat juga dicatat bahwa rumah tangga pengguna kartu debit dan transfer kredit sangat sensitif terhadap perubahan tingkat persepsi atribut keamanan, biaya, dan acceptance; sedangkan rumah tangga pengguna kartu kredit relatif sensitif terhadap perubahan persepsi atribut reward. Estimasi juga menghasilkan nilai koefisien inclusive value sebesar 0,661 yang menunjukkan proses keputusan rumah tangga dalam menggunakan media pembayaran bersifat bertahap dan membuktikan adanya korelasi di antara media pembayaran elektronis. Kebijakan untuk mendorong penggunaan media pembayaran elektronis dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan rumah tangga tentang kualitas atribut media pembayaran melalui pendidikan dan pemberian informasi. Selain itu, peningkatan kualitas atribut media pembayaran dengan memanfaatkan berbagai fitur teknologi dan efisiensi transaksi juga diperlukan. Dari sisi karakteristik sosial ekonomi rumah tangga, faktor usia, pendidikan, pendapatan, dan status kepala rumah tangga bekerja, memiliki probabilitas tinggi untuk menggunakan setiap media pembayaran elektronis lebih banyak. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan media pembayarna elektronis lebih segmented pada kelompok berpendidikan dan berpendapatan tinggi serta usia produktif. Kebijakan yang dapat diambil harus tepat sasaran pada target kelompok tersebut.

---

Although in recent years the use of electronic payment media has been growing rapidly in the world and have impacts on economic efficiency, the use of cash for economic transactions is still dominant. Existing studies focused on the macro impact of such transaction in developed countries. However, the studies on the payment method use are relatively limited. This is mainly due to the data limitation at the individual level. Various micro studies to identify the socio economic factors on the choice of cash usage have been attempted, but the focuses to identify the effects of media attribute payments are still limited. This study attempts to analyze household's decision associated with preference of cash and electronic payments using data of 936 urban households in six municipalities in Jakarta and East Java, focusing on the effect of payment system characteristics on the preferred payment method. Discrete choice model is employed as the household's decision can be assumed to follow a sequential process.The use of cash still represents the dominant role in the payment transaction. Cash payment has unique attributes compared to other payment media as it relates to the unidentified transaction factor. This study examines the impacts of the perception of the media attributes of specific payment transactions, specifically the ease of the payment media identification and the effects of characteristics of domestic cash transactions on the amount of use of cash in Indonesia. The study shows that an ordered logit model has been able to explain the factors that influence the magnitude of the use of cash. The results estimation shows that perceptions of the ease of transaction identification on medium of payment will affect the magnitude of the use of cash. In households with middle income class, the ease of transaction identification is required to monitor the expenditure budget control . In addition, the payment of wages in cash and monthly transaction type will magnify the cash usage. Based on the findings in this study, the electronic payment media needs to be utilized on payroll systems and routine household transactions. The amount of cash usage is also influenced by the behavior of cash withdrawal and the amount of money held by households. This findings show that the holding the money is intended for transaction purposes.Thus, to reduce the use of cash, a policy that can be implemented is to build the awareness to reduce the level of households 39 perceptions of the ease of identification of the payment media. In addition, the provision of information related to transaction monitoring can be more precisely implemented. Efforts from the authority to monitor transactions can be done discretely, where the data recording of transactions is carried out as part of the process of filling the transaction order. This procedure is expected to make households feel more comfortable doing transactions. To accommodate the needs of monitoring of transactions by households budget control ,a recording facility providing payment transactions could be one of the viable options for households.The use of payment via electronic payment methods, such as credit transfers, debit cards, credit cards, e money e banking, has several advantages compared to cash payment method. It is due to the reasons that electronic payment methods have time efficiency, lower cost of cash handling and cash management as well as lower security risk. The estimation results indicate that the use of the payment is determined by a variety of variables. Based on the estimation of the nested logit models, it can be shown that security, cost, reward and acceptance significantly affect the probability use of electronic payment methods. In addition, the marginal effect estimation result indicates that the payment method attributes have major influence on the level of security, reward and transaction costs. It should be noted that debit card and credit transfer users are the most sentitive to a change in unit of security, cost and acceptance, and credit card users are more likely affected by the changes in reward. In terms of socio economic characteristics of households, age, education, income, and employment status of household heads have increased the probability to use more electronic payment methods with various result. The ease of access to banking significantly affects the use of all electronic payment methods. These variations may imply that policymakers are required to apply different strategies in different attribute of payment methods and social economics characteristics. The estimation result also indicate that the use model of payment methods is made via sequential decision a nested model , as the inclusive value showed the coefficient of 0.661, which remained consistent with utility maximization framework. This implies that one payment method is more likely to compete with another payment method of the same electronics payments than the payment methods of cash payment alternative. In conclusion, this study confirms attributes that are influential to further induce household's use of electronic payment methods."

"Model pertumbuhan semi-endogen menekankan akumulasi modal manusia dan kemajuan teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Modal manusia dan kemajuan teknologi adalah sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Pada saat sebagian besar negara di dunia berjuang untuk mengakumulasi modal manusia dan kemajuan teknologi yang cukup, negara-negara maju diberkahi dengan kemampuan istimewa dalam penelitian dan pengembangan. Jika demikian, maka yang ekstrem, negara-negara yang kekurangan modal manusia dan kemajuan teknologi akan terhenti dalam hal kemajuan ekonomi mereka.Kemajuan dalam penelitian mengenai dampak dari modal manusia sumber daya manusia dan kemajuan teknologi terhadap perekonomian telah memberikan wawasan yang luar biasa tentang bagaimana negara-negara di dunia berbeda satu sama lain. Namun ada lebih dari dua alasan untuk menjelaskan perbedaan antar negara. Acemoglu dkk. 2005 berpendapat bahwa institusi adalah yang paling kompleks namun merupakan satu-satunya penyebab wajar pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian kebutuhan untuk mengembangkan indeks institusi akan memberikan penjelasan yang lebih dalam daripada sekedar kajian teori. Di sisi lain, kita dapat menguatkan indeks institusi dengan teori umum bahwa institusi berkualitas rendah akan berdampak pada ekonomi secara negatif.Penelitian ini akan memodifikasi model Jones 2002 dengan memasukkan karakteristik yang membedakan negara-negara di dunia. Upaya semacam itu diarahkan untuk memberi model pertumbuhan semi-endogen yang lebih umum agar dapat diterapkan ke semua negara di dunia.Studi ini bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang penyebab pertumbuhan ekonomi dengan memasukkan indeks institusi dan menemukan bagaimana indeks tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

---

The semi-endogenous growth model emphasizes the accumulation of human capital and technological progress in driving economic growth. Human capital and technological progress are sources of economic growth in this model. While majority of countries in the world are still struggling to accumulate sufficient human capital and technological progress, most developed countries are endowed with the privilege of research and development. If so, then to the extreme, countries that lack human capital and technological progress will stop in terms of their economic progress.Progress in research on the impact of human capital and technology progress on the economy has provided remarkable insight into how countries in the world differ from one another. But there are more than those two reasons to explain differences between countries. Acemoglu et al. 2005 argue that institutions are the most complex but are the only natural cause of economic growth. Thus the need to developing an institutional index will provide a deeper explanation than just a theoretical study. On the other hand, we can strengthen the institutional index with the general theory that low quality institutions will negatively impact the economy.This study will modify the Jones 2002 model by incorporating characteristics that distinguish countries in the world. Such efforts are directed to provide a more general semi-endogenous growth model so that it can be applied to all countries in the world.This study aims to broaden the understanding of the causes of economic growth by including an index of institutions and finding out how the index can affect economic growth."

"Studi ini bertujuan melihat peran amenitis (fasilitas) terhadap perbedaan upah dan sewa antar kabupaten/kota di Indonesia. Indeks fasilitas adalah karakteristik spesifik daerah yang mencakup fasilitas umum. Penelitian ini menggunakan data Badan Pusat Statistik dari 231 kabupaten perkotaan di Indonesia, yaitu dari Podes, Sakernas dan Susenas tahun 2008, 2011, 2014. Teknik analisis ekonometrik simultan-panel-spasial digunakan dalam studi. Studi ini menemukan bahwa indeks fasilitas seperti pendidikan umum, aksesibilitas, fasilitas komersial dan bisnis dapat menjelaskan perbedaan upah regional. Aksesibilitas, fasilitas komersial, area bisnis dan fasilitas hiburan menjelaskan perbedaan sewa regional. Indeks fasilitas di suatu daerah berperan menjelaskan upah atau sewa antar daerah.

---

This study examines the role of amenities on differences in wages and rents between districts in Indonesia, controlling spatial effects. Amenities are specific facilities that include public facilities in an index. Secondary data from 231 urban districts are combined from Podes, Sakernas, and Susenas in 2008, 2011, and 2014 from BPS. A SAR model is used in this study. This study finds that general education, accessibility, and commercial and business facilities indices can explain regional wage differences. Accessibility, and commercial, business, and entertainment facilities explain regional rental differences. Amenities play a role in explaining wages or rents between regions."

"Penelitian ini bertujuan menyelidiki keputusan menikah dikalangan perempuan terhadap pengaruh ekpektasi dari output perkawinan dalam proses pengambilan keputusan dan mengkaji premi upah pernikahan bagi laki-laki dan perempuan serta mencoba mengeksplorasi bias seleksi pada karakteristik yang dapat diamati. Data yang digunakan adalah data cross-sectional dari Survei Kehidupan Keluarga Indonesia 4 (IFLS4). Pertama, penelitian ini membuat sebuah model empiris dimana variabel probabilitas bekerja dan probabilitas memiliki anak sebagai variabel proksi terhadap ekspektasi dari output pernikahanan yang akan mempengaruhi probabilitas keputusan pernikahan perempuan. Kedua, untuk mengkaji premi upah, penelitian ini mempertimbangkan pernikahan sebagai perlakuan non-acak dengan potensi hasil upah yang heterogen untuk mengkaji premi upah di Indonesia. Kemudian, dengan menggunakan propensity score matching, bias seleksi antara pria dan wanita yang menikah dan lajang dapat ditentukan. Kesimpulannya pertama, keputusan menikah perempuan ditentukan oleh ekspektasi dari output perkawinan, yaitu peluang untuk bekerja dan peluang untuk mempunyai anak, serta oleh karakteristik individu itu sendiri, seperti usia, agama, dan suku. Kedua, terdapat faktor lain yang mempengaruhi keputusan pernikahan perempuan, namun dalam skala yang lebih kecil. Kecil kemungkinan untuk menikah bagi perempuan yang tinggal di kota dan ditemukan premi upah pernikahan baik bagi laki-laki maupun perempuan meskipun perempuan mempunyai premi upah pernikahan yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki.

---

This study tries to investigate the decision to marry among women on the effect of expected marital output in the decision-making process, examines the marriage wage premium for men and women, and tries to explore selection bias on observable characteristics using cross-sectional data from IFLS4. First, an empirical model is proposed where probability to work and probability to have children are used as proxies of expected marital output which will influence the probability of women’s marriage decision. Second, the study considering marriage as a non-random treatment with heterogenous potential outcomes of wage to examines wage premium in Indonesia. Then, using propensity score matching, selection bias between married and single men and women has been determined. The conclusions are first, women’s marriage decision determined by the expected marital output, which are probability to work and probability to have a child or children, and by the individual characteristics itself, such as age, religion and ethnicity. Second, other factors affect women’s marriage decisions, but to a lesser extent. Marriage is less likely for women who live in urban area and we find a marriage wage premium for both men and women though women have smaller marriage wage premium as compared to men."

"ABSTRAKStruktur organisasi perusahaan PT. PLN (Persero) saat ini belum mampu menjadikan biaya penyediaan tenaga listrik yang minimum. Secara operasional, Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP) dari tahun ke tahun lebih besar dari harga aktualnya, yang berarti PLN belum efisien secara ekonomi. Dalam disertasi ini dianalisis bagaimana struktur organisasi perusahaan PLN berpengaruh menentukan besar biaya marjinal jangka panjang penyediaan tenaga listrik nasional. Analisis efisiensi ekonomi usaha penyediaan tenaga listrik, diperoleh dengan membandingkan biaya marjinal jangka panjang dengan harga aktualnya. Selama periode penelitian, terjadi in-efisiensi ekonomi pada usaha penyediaan tenaga listrik, dimana harga aktual lebih besar dari biaya marjinal jangka panjang, sehingga pada tahun tersebut telah terjadi over pricing.Permasalahan didekati dengan menggunakan kerangka minimisasi biaya, dimana masing-masing wilayah/sistem kelistrikan PLN dianggap meminimumkan biaya dalam menghasilkan suatu tingkat output tertentu sebagaimana Pasay, et al (1994). Dengan menggunakan fungsi biaya diperoleh bahwa fungsi biaya translog baik pada pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik maupun dalam konteks integrasi vertikal mengikuti fungsi produksi yang bersifat non-homotetik dan dibuktikan bahwa integrasi vertikal menurunkan biaya marjinal jangka panjang usaha penyediaan tenaga listrik serta timbulnya biaya transaksi yang tinggi ketika pembangkit tenaga listrik merupakan fungsi usaha yang terpisah dari transmisi dan distribusi tenaga listrik, berdasarkan uji separabilitas.Biaya marjinal jangka panjang penyediaan tenaga listrik semakin membesar yang diakibatkan karena penurunan Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Kapital (MPK) dan penurunan Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Tenaga Kerja (MPL) yang bernilai negatif, walaupun Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Bahan Bakar (MPF) selama periode penelitian menunjukkan kecenderungan semakin meningkat, yang mengindikasikan adanya perbaikan efisiensi penggunaan bahan bakar.Bila ditinjau terhadap alokasi faktor produksi, kondisi efisien secara ekonomi dapat ditempuh melalui:- memperbesar Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Bahan Bakar (MPF), dengan meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar;- memperbesar Produktifitas Marjinal Faktor Produksi Tenaga Kerja (MPL), dengan mengurangi tenaga kerja yang tidak produktif serta dengan meningkatkan kompetensi karyawan.Laju pertumbuhan produktivitas usaha penyediaan tenaga listrik jangka panjang merupakan fungsi biaya jangka panjang pengurangan perubahan teknologi, pengaruh skala, pengaruh dari pemanfaatan kapasitas, dan pengaruh dari susut jaringan. Laju tingkat produktivitas pembangkit tenaga listrik dan transmisi dan distribusi tenaga listrik selama periode penelitian bernilai negatif, mengindikasikan adanya penurunan produktivitas. Namun demikian, dalam konteks integrasi vertikal, laju tingkat produktivitas penyediaan tenaga listrik menunjukkan kecenderungan semakin meningkat (adanya technological economies). Disamping itu, dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa model kerjasama pembelian tenaga listrik swasta mampu meningkatkan laju tingkat produktivitas jangka panjang penyediaan tenaga listrik.

---

ABSTRACT

Organizational structure of electricity suupply business of the PT. PLN (Persero) has not been able to make the minimum cost of electricity supply. Operationally, the True Cost of Supply from year to year is greater than the actual price, which means that PLN has not been economically efficient. This dissertation analyzes how PLN?s organizational structure determines the long-run marginal cost of the national electricity supply. The economic efficiency analysis of electricity supply business is obtained by comparing the long-run marginal cost with actual price. During this research, economic inefficiency occurred in the electricity supply business, where the actual price is greater than the long-run marginal cost which resulted in over pricing.

Problem of the study is approached by using a cost minimization framework, where each region / PLN electricity system is considered to minimize the cost in producing a given level of output as Pasay, et al (1994). By using the cost function, it is obtained that the translog cost function in the generation, transmission as well as distribution of electricity and also in the context of vertical integration follow production function which is non-homotetic and it is proved that vertical integration lowers the long-run marginal cost of electricity supply business as well as the emergence of high transaction costs when the power generationt is a separate business function of the transmission and distribution of electricity, based on separability test.

Long-run marginal cost of electricity supply keeps growing. It is caused by the declining of Marginal Productivity Factor of Capital (MPK) and a decrease in Marginal Productivity of Labor (MPL) which is negative, although the Marginal Productivity of Fuel (MPF) tend to increase, which indicated an improvement of fuel efficiency during the study period.

If the allocation of production factor is reviewed, economic efficiency condition can be reached by:

- extending the Marginal Productivity of Fuel (MPF) by increasing fuel efficiency;

- extending the Marginal Productivity of Labor (MPL) by reducing unproductive labor and by increasing competence among employees.

The long-run total factor productivity in electricity supply business is a function of the long-run cost reduction of technological change, scale effects, the effect of capacity utilization and the effect of losses. The long-run total factor productivity of power generation, transmission and distribution of electricity throughout the study period is negative, which indicate a decrease in productivity. However, in the context of vertical integration, the long-run total factor productivity of electricity supply showed increasing trend (the presence of technological economies). In addition, this study indicates that the model power purchase of Independent Power Producers (IPP) are able to increase the rate of long-run total factor productivity of electricity supply.

JEL Classification: C29 C39 D23 D24 D42 L94."

"Perkembangan wilayah perkotaan di Indonesia merupakan proses dari aglomerasi ekonomi yang sangat besar dan biasanya diawali dari perkembangan meningkatnya skala produksi sektor industrI manufaktur. Aspek lokasi sangat penting dalam tahapan pembangunan ekonomi dari suatu negara. Aspek ruang memiliki dimensi geografis dan lansekap ekonomi (economic landscape) yang menjadi sangat penting dalam kerangka teori ekonomi pembangunan. Aspek ini dapat dianalisis dari ekonomi spasial dengan melihat dampak yang ditimbulkan dari konsenytasi ekonomi dan penduduk melalui proses aglomerasi ekonomi.Dengan menggunakan data panel dari tahun 2000-2012 pada 27 kota besar di Indonesia, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor penentu dari konsentrasi ekonomi dan penduduk di Indonesia. Penelitian ini juga melakukan analisis pengaruh dari aglomerasi ekonomi di wilayah perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode estimasi OLS Panel Data untuk model konsentrasi ekonomi dan penduduk, serta GMM untuk model Pertumbuhan Ekonomi yang dipengaruhi oleh aglomerasi perkotaan di Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk aglomerasi yang terjadi pada wilayah perkotaan adalah jenis lokalisasi ekonomi dan berkembang menjadi urbanisasi ekonomi. Kondisi ini didorong oleh variabel PDRB signifikan terhadap produktifitas output sebagai representasi dari konsentrasi ekonomi. Semakin ke wilayah dataran rendah/pinggir pantai maka konsentrrasi ekonomi menjadi lebih tinggi. Variabel tenaga kerja dengan pendidikan tinggi dan produktifitas dari modal juga memiliki hubungan yang positif dengan konsentrasi ekonomi di wilayah perkotaan Indonesia.Konsentrasi penduduk dengan variabel city rank dipengaruhi oleh pendapatan per kapita, jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan belanja pemerintah. Semakin ke Pulau Jawa maka konsentrasi penduduk perkotaan di Indonesia akan semakin tinggi. Jadi orang memilih untuk tinggal di kota karena memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar, dibanding wilayah pinggiran. Kota Jakarta tetap menjadi dominasi (super primate city) baik untuk konsentrasi ekonomi maupun penduduk dibannding dengan kota lainnya di Indonesia. Model rank size menunjukkan bahwa penduduk Indonesia sangat terkonsentrasi pada 3 kota utama dengan nilai koefisien paretonya dibawah 0,9.Penduduk sangat terkonsentrasi pada kota utama (urban primacy) yakni Jakarta, Surabaya dan Bandung dimana ketiganya berada di Pulau Jawa. Distribusi ekonomi justru jauh lebih tidak merata dibanding dengan konsentrasi penduduk, karena koefisien pareto nya sebesar 0,2. Variabel aglomerasi perkotaan yakni konsentrasi ekonomi dan penduduk juga memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga kota akan menjadi lebih besar skala ekonominya secara terus menerus. Belanja pemerintah akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih tinggi lagi.

---

The development of urban areas in Indonesia is a process of agglomeration economies are very large and usually starts from the development of increased production scale manufacturing. Location is very important aspect in the stage of economic development of a country. Aspects of space as a geographic dimension and economic landscape, which became very important in terms of the theory of economic development . This aspect can be analyzed from the spatial economy by looking at the impact of economic and population concentration through the process of agglomeration economies.By using panel data from the years 2000-2012 in 27 major cities in Indonesia , the study aims to look at the determinants of economic concentration and the population in Indonesia . This study was also conducted an analysis of the effects of economic agglomeration in urban areas to the economic growth . This study uses panel data OLS estimates for the concentration of economic and population models , as well as the GMM for Economic Growth models are affected by urban agglomeration in Indonesia.The results showed that the shape of agglomeration occurs in urban areas is a kind of economic localization and urbanization evolved into the economy. This condition is driven by the GDP variable significantly to productivity output as the representation of economic concentration . The more to the lowlands / beachside then economic concentration becomes higher .Variable workforce with higher education and productivity of capital also have a positive relationship with the concentration of the economy in the region. The more to the lowlands / beachside then konsentrrasi economy becomes higher. Variable workforce with higher education and productivity of capital also have a positive relationship with economic concentration in urban areas of Indonesia.The concentration of residents with city rank variables influenced by income per capita, population , population density and government spending . Getting to the island of Java , the concentration of urban population in Indonesia will be higher. So people choose to live in the city because it has a chance to earn a larger income , compared to a suburb. Jakarta city remains a domination ( super primate city ) for both economic and population concentration than with other cities in Indonesia . The model shows that the rank size of the Indonesian population is highly concentrated in three major cities with pareto coefficient below 0.9 .Residents are concentrated in major cities (urban primacy ) namely Jakarta , Surabaya and Bandung which three are located in Java Economic distribution is far more uneven than the concentration of population , because of its Pareto coefficient of 0.2. Variable urban agglomeration namely economic and population concentration also has a significant relationship to economic growth , so that the city will be greater economies of scale continuously. Government spending will drive economic growth rate towards higher again."

"ABSTRAKPenelitian ini mengembangkan permodelan gelembung harga saham rasional dan irasional menggunakan model state-space dengan markov switching. Gelembung harga saham merupakan unobserved variable yang dapat ditentukan dengan pendekatan teori ekspektasi rasional dimana dalam penelitian ini gelembung harga saham ditentukan oleh informasi ekstraneus yang terdiri dari faktor eksternal dow jones Index dan Hangseng Index dan faktor internal faktor politik dan keamanan . Untuk menganalisis unobserved variable tersebut digunakan model state-space yaitu Kalman Filter. Selain itu gelembung harga saham dapat megalami perubahan struktural yang juga bersifat unobserved yaitu adanya gelembung harga saham irasional. Dikarenakan gelembung irasional juga bersifat unobserved maka digunakan model markov switching.Untuk melihat bagaimana model state space dengan markow switching bekerja, penelitian ini menerapkan model tersebut pada data harga saham Indonesia periode Januari 1989 hingga Desember 2013. Hasil estimasi model menunjukan bahwa DJIA berpengaruh positif signifikan terhadap gelembung harga saham di Indonesia, sedangkan HSI tidak berpengaruh signifikan. Dari faktor internal, faktor politik berpengaruh negatif signifikan terhadap gelembung harga saham di Indonesia, sedangkan faktor keamanan tidak berpengaruh signifikan. Dengan permodelan ini, gelembung harga saham rasional dan irasional dapat di identifikasi di pasar modal Indonesia namun gelembung harga saham tidak terjadi setiap tahun selama periode penelitian.

---

ABSTRACTThis paper develops a model of rational and irrational stock price bubbles using State Space Model with Markov Switching. Stock price bubbles are the unobserved variables that can be determined with rational expectations theory approach, which in this study is determined by stock price bubbles extraneous information consisting of external factors Dow Jones Index and the Hang Seng Index and internal factors political and security factors . A state space model, Kalman filter, is used to analyze this unobserved variables. Stock price bubbles may undergo structural changes that are also unobserved, namely the irrational stock price bubble. Thus, due to this unobserved nature, the Markov switching model is used to analyze this unobserved structural changes. To see how the model state space with Markov switching works, this study applies the model to the Indonesian stock price data from the period of January 1989 to December 2013. The result of the model estimation shows that the external factor, DJIA has significant positive effects, whereas HSI has no significant effect on the stock price bubble in Indonesia. The result from internal factors shows that a political factor has significant negative effect, whereas the safety factor has no significant effect on the stock price bubble in Indonesia. Furthermore, this model could help identify the rational and irrational stock price bubble in the Indonesian stock market, nonetheless, this stock price bubbles do not occur every year during the study period."

"Perilaku konsumsi conspicuous banyak ditemui di negara-negara maju maupun berkembang. Di satu sisi, konsumsi conspicuous memberikan kontribusi positif seperti pertumbuhan dan percepatan perekonomian; namun di sisi lain dapat membawa dampak negatif seperti jebakan kemiskinan, kesenjangan, pengangguran dan kriminalitas. Di negara dunia ketiga termasuk Indonesia, konsumsi conspicuous dilakukan bahkan sebelum rumah tangga memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan mereka. Rumah tangga yang melakukan konsumsi conspicuous cenderung lebih mengutamakan pengeluarannya untuk barang-barang yang mudah terlihat publik dan mengurangi pengeluaran lain seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga berpeluang kehilangan kesempatan untuk mengejar level pendapatan yang lebih tinggi. Selain itu rumah tangga mungkin mengurangi atau meniadakan tabungan yang sesungguhnya dibutuhkan untuk merealisasikan investasi di masa depan. Dampak negatif konsumsi conspicuous terutama semakin buruk ketika terjadi di kelas pendapatan bawah, hal mana membuat penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Kebaruan studi konsumsi conspicuous ini karena merupakan penelitian empiris yang dilakukan menggunakan data sekunder. Penelitian terdahulu tentang topik ini kerap bersifat teoritis. Jikapun ada studi empiris, umumnya menggunakan data primer berupa survei atau wawancara semi terstruktur. Kebaruan lainnya adalah mensyaratkan adanya kondisi kedua, yaitu nilai elastistas pendapatan positif; setelah kondisi pertama terpenuhi yaitu nilai elastistas harga positif. Kondisi elastisitas pendapatan positif dipersyaratkan guna memilah antara barang dengan efek Veblen (disebut juga sebagai barang Veblen atau barang untuk konsumsi conspicuous atau barang conspicuous) dengan barang Giffen yang sama-sama memenuhi persyaratan kondisi pertama namun elastisitas pendapatan negatif. Lebih lanjut, dengan adanya syarat elastisitas pendapatan positif tersebut, dapat ditentukan barang conspicuous tersebut terkategorikan sebagai barang necessities ataukah mewah (luxury).Penelitian konsumsi conspicuous ini dilakukan dengan mencermati keberadaan efek Veblen pada konsumsi di Indonesia dengan menerapkan model empiris menggunakan price dependent utility function Fechner Thurstone dengan kendala anggaran. Penelitian ini menggunakan data sekunder Survei Sosial Ekonomi Nasional periode 2008, 2009 dan 2010 (Susenas Panel) pada level yang lebih mikro yaitu rumah tangga, membedakannya berdasar kelas pendapatan (income class), pengeluaran konsumsi, menggunakan variabel kontrol, dan penerapan kepada delapan kelompok barang, dengan harga masing-masing kelompok barang diproksi menggunakan indeks harga konsumen (IHK). Uji empiris dilakukan menggunakan metoda estimasi panel seemingly unrelated regression (SUR Panel) untuk mengolah data panel yang merupakan kombinasi data cross section dan time series (rumah tangga dengan pengeluaran konsumsi serta harga sepanjang periode 2008, 2009 dan 2010). Penelitian ini bertujuan menguji keberadaan efek Veblen dalam perilaku konsumsi di Indonesia; mengeksplorasi kelompok-kelompok barang yang memiliki efek Veblen; serta mengidentifikasi perbedaan kelompok-kelompok barang yang memiliki efek Veblen antar kelas pendapatan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemahaman masyarakat serta para pengambil kebijakan terkait konsumsi conspicuous di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan adanya konsumsi conspicuous di Indonesia, terlihat dari ditemuinya efek Veblen di seluruh kelas pendapatan rumah tangga. Kelompok barang conspicuous dapat berbeda antar kelas pendapatan dimana kelompok barang sandang dan barang pribadi ditemui di setiap kelas pendapatan. Barang dengan efek Veblen di Indonesia umumnya berupa barang neccesities kecuali kelompok barang bahan makanan di kelas pendapatan atas, serta kelompok barang transpor, komunikasi, jasa keuangan di kelas pendapatan bawah; keduanya merupakan barang mewah.

---

Conspicuous consumption is commonly found in both developed and developing countries. On the one hand, conspicuous consumption contributes positively to the growth and acceleration of the economy; but on the other hand it can bring negative impacts like poverty traps, inequalities, unemployment and crime. In third world countries including Indonesia, conspicuous consumption is conducted even before households have the ability to fulfil their food, clothing and housing needs. Households involved in conspicuous consumption tend to spend more on visible items and reduce other expenses such as education and health, thus losing the opportunity to acquire higher income. Moreover, households may reduce or eliminate savings which actually required to apprehend future investments. The negative impact of conspicuous consumption is especially worse when it occurs in lower income classes, which makes this research crucial to be conducted.

The novelty of this study is its empirical type and the enactment of secondary data. Previous research on this topic is often theoretical. Even if there are empirical studies, they are using primary data like interview or semi-structured survey. Another novelty is the prerequisite of second condition, namely the positive value of income elasticity; after the first condition of positive price elasticity is met. This second condition is required to distinguish goods with positive Veblen effects (also referred as Veblen goods, or goods for conspicuous, or conspicuous consumption) with Giffen goods that characterized with negative income elasticity. Furthermore, by the condition of positive income elasticity, conspicuous goods can be categorized as of necessities or luxury goods.

This study aims to examine the existence of Veblen effects in consumption behavior in Indonesia; exploring groups of goods that have Veblen effects; and identifying different groups of goods with Veblen effects among income classes. This research is expected to broaden the insight and understanding of people and policy makers related to conspicuous consumption in Indonesia.

This research is done by observing the existence of Veblen effect on consumption in Indonesia by applying empirical model using Fechner Thurstone price dependent utility function with budget constraint. This study uses secondary data of the National Socioeconomic Survey of 2008, 2009 and 2010 (Susenas Panel) at the micro (households) level, characterised by income classes, consumption expenditures, control variables, eight groups of bundle goods, at the price proxied with the consumer price index (CPI). The empirical assessment was conducted using panel seemingly unrelated regression (SUR Panel) estimation method to process panel data which is a combination of cross section and time series data (households with consumption expenditures and prices during the period of 2008, 2009 and 2010).

This study concluded about the existence of conspicuous consumption in Indonesia, that Veblen effects are found in all income classes. Conspicuous goods may differ between income classes nevertheless bundle goods of clothing and personal items are found in each income class. Goods with Veblen effects in Indonesia generally are neccesities goods; except for foodstuffs in the upper income class; and transports, communications, financial services in the lower income class; both are luxury goods."