Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 40 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ruru, Ricardo S.
Kedudukan anak pada perceraian dalam perkawinan campuran ditinjau dari rancangan undang-undang hukum perdata internasional
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
S26090
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dollys Sulaiman
Perkawinan berbeda agama antara warga negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri (ditinjau dari segi hukum perdata internasional Indonesia)
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S26097
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Reza Fahriadi
Tinjauan yuridis aspek pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian pembiayaan internasional : analisis klausul pilihan hukum dan pilihan forum dalam dua (2) Facility Agreement = Legal review on choice of law and choice of forum aspects in international financing : transaction choice of law and choice of forum clauses analysis in two (2) Facility Agreement
" Facility Agreement merupakan bentuk pembiayaan dalam bentuk utang, dimana Facility Agreement menjadi transaksi yang kerap dijumpai dalam pembiayaan lintas negara sebagai penyaluran dana dari institusi finansial (khususnya perbankan) bagi para pelaku usaha yang memerlukan dana dalam jumlah besar. Ketika suatu transaksi tersebut melibatkan para pihak yang berbeda kewarganegaraan maka kesepakatan mengenai Pilihan Hukum dan Pilihan Forum merupakan hal yang krusial untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi. Penelitian ini meninjau Pilihan Hukum ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S44972
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siahaan, Fajar Riduan
Tinjauan hukum perdata Internasional dalam perjanjian kerja antara Warga Negara Indonesia dan badan hukum asing untuk bekerja di Persatuan Emirat Arab dan Belanda = Private international law review in employment agreement between Indonesian Citizen and foreign corporation to work in United Arab Emirates and Netherlands
" Perjanjian Kerja antara Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Asing untuk bekerja di Persatuan Emirat Arab (PEA) dan Belanda merupakan suatu permasalahan Hukum Perdata Internasional. Dengan demikian, perlu diketahui hukum mana yang berlaku pada Perjanjian Kerja tersebut. PEA mendasarkan hukum yang berlaku pada Perjanjian Kerja pada Ketertiban Umum dan Kaidah Super Memaksa berdasarkan Hukum PEA. Di sisi lain, Belanda memberikan kesempatan untuk melakukan Pilihan Hukum dalam Perjanjian Kerja dengan pembatasan berupa Kaidah Hukum Super Memaksa ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2013
S45411
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maria Anastasia Tota Asi
Penerapan teori Renvoi (penunjukan kembali) dalam penyelesaian perkara perceraian warga negara asing di pengadilan Indonesia = The implementation of Renvoi theory in divorce settlement of foreign citizens in Indonesian court
" Skripsi ini membahas konsep perceraian yang bersifat HPI dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, perkembangan teori renvoi (penunjukan kembali) dalam praktek HPI Indonesia, serta implementasinya dalam proses penyelesaian perkara perceraian warga negara asing di pengadilan Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan berbentuk deskriptif analitis. Dari penelitian ini terlihat bahwa hakim Indonesia belum sepenuhnya mempertimbangkan teori renvoi dalam proses pertimbangan dan pengambilan keputusan. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk pengoptimalan implementasi teori renvoi dibutuhkan peraturan perundang-undangan HPI ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45563
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pakerti Wicaksono Sungkono
Analisis penyelundupan hukum yang dilakukan oleh warga negara asing untuk memiliki tanah di Indonesia : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 302 PK/PDT/2011 dan Nomor 178 PK/PDT/2011 = Analysis on fraudulent creation of point of contacts to acquire a property in Indonesia under right to own by foreigner : case study on Supreme Court Decision Number 302 PK/PDT/2011 and Number 178 PK/PDT/2011
" Perkembangan industri pariwisata Indonesia menarik minat warga negara asing untuk memiliki properti di Indonesia. Minat ini dibatasi oleh larangan bagi warga negara asing untuk memiliki tanah di Indonesia dengan sertipikat hak milik sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Untuk mengatasi hal ini, kebanyakan dari warga negara asing mengadakan nominee agreement dengan warga negara Indonesia untuk menghindari keberlakuan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria tersebut. Penggunaan nominee agreement untuk ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S47336
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arsandy Rananda D. S.
Adopsi internasional (intercountry adoption) diIindonesia dan kaitannya dengan perlindungan anak: Tinjauan dari segi segi hukum perdata internasional = International adoption intercountry adoption in Indonesia in respect to child protection: An analysis from the aspects of private international law
" Adopsi internasional di Indonesia telah menjadi kenyataan sosial, dan hubungan hukum keperdataan semacam ini diliputi unsur-unsur asing yang menjadikan perbuatan hukum ini memiliki hubungan yang kompleks antara para pihak terkait sehingga memiliki konsekuensi hukum yang kompleks pula. Adopsi internasional ini merupakan persoalan HPI sehingga tinjauan dengan menggunakan aspekaspek HPI akan membantu menguraikan dan menentukan hukum yang seharusnya diberlakukan dalam persoalan tersebut dengan demikian, fungsi hukum sebagai pelindung dan penjamin hak-hak warganegaranya dapat diterapkan secara tepat. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S46683
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dimas Bimo Harimahesa
Asas Kerahasiaan dalam Proses Persidangan Arbitrase Komersial International dan Indonesia = Confidentiality in International and Indonesia Commercial Arbitration Proceeding
" ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang ketidakseragaman pendekatan institusi arbitrase dan negara terhadap asas kerahasiaan. Penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Ketika para pihak yang bersengketa memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa mereka, pemilihan institusi arbitrase serta tempat diadakannya arbitrase akan menentukan batasan serta ruang lingkup dari asas kerahasiaan yang terdapat dalam arbitrase mereka. Batasan dan ruang lingkup dari asas kerahasiaan akan ditinjau berdasarkan pengaturan asas kerahasiaan yang terdapat dalam peraturan institusi arbitrase, ataupun UU Arbitrase Nasional tempat arbitrase itu dilaksanakan. Dalam ... "
Universitas Indonesia, 2012
S43152
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Yulius Ibrani
Tinjauan hukum perdata internasional atas putusan perkara kepailitan badan hukum asing oleh pengadilan niaga Indonesia (studi kasus putusan MARI nomor 033 K/N/2006 jo. putusan pengadilan niaga nomor 16/pailit/2006/PN Niaga.Jkt.Pst dan putusan pengadilan Niaga nomor 03/Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst)
" Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mencatat, jumlah perkara kepailitan dalam sepuluh tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan. Beberapa perkara diantaranya melibatkan badan hukum asing secara lintas batas (Cross-Border Insolvency) sehingga masuk dalam lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI). Aspek-aspek HPI dalam perkara kepailitan tersebut adalah status personal badan hukum, yurisdiksi yang berwenang, hukum yang dipergunakan, pengakuan dan pelaksanaan putusan (Recognition and Enforcement) serta tempat letaknya harta/boedel pailit (Lex Rei Sitae). Skripsi ini membahas tentang perkara kepailitan badan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S26220
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Valdi Setiawan
Penerapan asal 57 konvensi ICSID mengenai permohonan diskualifikasi anggota majelis arbitrase pada beberapa perkara ICSID = Application of article 57 of ICSID convention regarding request of disqualification of member of arbitral tribunal on several ICSID cases
" Independensi dan imparsialitas arbitrator merupakan hal yang harus dimiliki oleh anggota Majelis Arbitrase dalam mengadili dan memutus perkara, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 14 ayat 1 Konvensi ICSID. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, para pihak yang berperkara diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan diskualifikasi atas anggota Majelis Arbitrase dalam perkara yang bersangkutan berdasarkan Pasal 57 Konvensi ICSID. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pihak berwenang dalam lembaga ICSID menerapkan Pasal 57 Konvensi ICSID dalam mengadili dan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4   >>