Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adiksi media sosial merupakan suatu perilaku individu yang tidak dapat mengontrol diri sendiri untuk penggunaan media sosial sehingga terlalu banyak menghabiskan waktu dan usaha untuk mengakses yang dapat menganggu aktivitas sehari-hari. TikTok menjadi salah satu media sosial yang memiliki peningkatan pengguna semenjak pandemi COVID-19 dan mayoritas penggunanya adalah remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan adiksi media sosial TikTok dengan masalah kesehatan jiwa pada remaja di Jakarta Selatan. Metode penelitian menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan metode Cross Sectional kepada 292 siswa SMAN 49 Jakarta, SMAN 70 Jakarta, dan SMAN 90 Jakarta. Adiksi media sosial TikTok diukur dengan kueisoner Bergen Social Media Addiction Scale (BSMAS) (t>1,96) dan masalah kesehatan jiwa diukur dengan Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-21) (ɑ = 0,894). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar remaja masih termasuk dalam kategori adiksi media sosial TikTok ringan serta kecemasan normal, depresi normal, dan stres normal. Uji korelasi antara adiksi media sosial TikTok dengan masalah kesehatan jiwa diukur menggunakan uji Chi Square menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan (p 0,001 < ɑ). Hasil tersebut menunjukkan bahwa jika adiksi media sosial TikTok tinggi, maka tingkat masalah kesehatan jiwa yang dirasakan akan cenderung tinggi. Penelitian selanjutnya dapat menganalisis tiap aspek perilaku adiksi media sosial TikTok dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat adiksi media sosial TikTok dengan cakupan populasi yang lebih luas.

---

Social media addiction is a behavior of individual who cannot control themselves so they spend too much time and effort to access which can interfere daily activities TikTok became one of social media that has increased users during pandemic of COVID-19 and major of users are adolescent. This study aims to determine the correlation between social media addiction of TikTok and mental health problems in adolescent in South Jakarta. The study method is a quantitative with cross sectional method to 292 students of SMAN 49 Jakarta, SMAN 70 Jakarta, and SMAN 90 Jakarta. TikTok social media addiction was measured by the Bergen Social Media Addiction Scale (BSMAS) ) (t>1,96), meanwhile mental health problems was measured by the Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-21) (ɑ = 0,894). The results showed that most of the adolescent were included in the category of low in the social media addiction also still category normal for anxiety, depression, and stress. The correlation between TikTok social media addiction and mental health problems was measured by Chi Square showed that there is significant relationship (p 0,001 < ɑ). These results indicate that if TikTok’s social media addiction is high, then the perceived level of mntal health problems will tend to be high. Further study can analyze each aspect of behavior of social media addiction and examine more about the factors that influence TikTok social media addiction with wider population scope."

"Jembatan adalah struktur penting yang memungkinkan perlintasan di atas halangan seperti aliran air atau jalan raya. Selain memfasilitasi mobilitas, jembatan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, interaksi sosial budaya, dan keamanan negara. Jembatan dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi, lokasi, dan material yang digunakan, seperti kayu, baja, beton, dan komposit. Di Indonesia, jumlah jembatan meningkat signifikan dari 2019 hingga 2022, mencapai 18.990 jembatan. Namun, 79,8% dari jembatan tersebut berada dalam kondisi rusak sedang hingga parah, yang mengancam keberlanjutan infrastruktur. Beberapa kasus keruntuhan jembatan seperti Kutai Kartanegara, Mandastana, Widang, Bocimi, Kacangan, dan Perawang menunjukkan masalah dalam desain, konstruksi, dan pemeliharaan. Pentingnya pemeliharaan dan perawatan untuk menjaga keberlanjutan jembatan telah ditekankan oleh berbagai ahli. Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat digunakan untuk mengoptimalkan pemeliharaan dan perawatan jembatan. Fokus penelitian ini adalah pada pentingnya SOP berbasis WBS dalam pekerjaan pemeliharaan dan perawatan komponen struktur bawah jembatan beton untuk menjaga keberlanjutan jembatan di Indonesia melalui peningkatan kinerja SOP. Dengan meningkatkan kinerja SOP dari suatu prosedur pekerjaan pemeliharaan dan perawatan struktur bawah jembatan diharapkan dapat berdampak terhadap keberlanjutan jembatan di Indonesia.

---

A bridge is an important structure that allows crossings over obstacles such as water flows or highways. Besides facilitating mobility, bridges contribute to economic growth, socio-cultural interactions, and national security. Bridges can be classified based on their function, location, and materials used, such as wood, steel, concrete, and composite. In Indonesia, the number of bridges increased significantly from 2019 to 2022, reaching 18,990 bridges. However, 79.8% of these bridges are in moderate to severe damage condition, threatening infrastructure sustainability. Several bridge collapse cases, such as Kutai Kartanegara, Mandastana, Widang, Bocimi, Kacangan, and Perawang, indicate problems in design, construction, and maintenance. The importance of maintenance and care to sustain bridges has been emphasized by various experts. Standard Operating Procedures (SOP) can be used to optimize bridge maintenance and care. This research focuses on the importance of WBS-based SOP in the maintenance and care of concrete bridge substructure components to maintain bridge sustainability in Indonesia through improved SOP performance. By enhancing the performance of SOP in the maintenance and care procedures of bridge substructures, it is expected to impact the sustainability of bridges in Indonesia."

"Pembangunan jalan tol di Indonesia memiliki signifikansi besar setiap tahunnya. Meskipun infrastruktur jalan tol memberikan manfaat yang signifikan, dampak dari pembangunan jalan tol yang cepat juga memiliki implikasi negatif terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi di sekitarnya. Salah satu solusi untuk menangani situasi ini adalah menerapkan konsep keberlanjutan. Dalam menerapkan jalan tol berkelanjutan, terdapat beberapa hambatan, salah satunya adalah kurangnya dukungan pendanaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pembangunan jalan tol berkelanjutan. Metodologi penelitian ini dilakukan melalui validasi ahli, survei pilot, dan survei kuesioner menggunakan metode uji Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Dari hasil penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pembangunan jalan tol berkelanjutan di Indonesia meliputi lingkungan, sosial, dan ekonomi dengan jumlah akhir indikator sebanyak 31 indikator. Variabel yang paling signifikan, berdasarkan nilai T-Statistics, adalah aspek lingkungan dan ketersediaan serta biaya bahan berkelanjutan sebagai indikator yang paling signifikan yang mempengaruhi biaya pembangunan jalan tol berkelanjutan di Indonesia.

---

Toll road construction development in Indonesia has great significance every year. Although toll road infrastructure provides significant benefits, the impact of rapid toll road construction also has negative implications for the surroundings including the environment, society, and economy. One solution to handle this situation is to implement the sustainable concept. In implementing sustainable toll roads, there are several barriers, one of the barriers is a lack of funding support. Therefore, this research is conducted to identify the factors influencing the cost of sustainable toll road construction. The methodology for this research was carried out through expert validation, a pilot survey, and a questionnaire survey using the Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) test method. From the results of this research, the factors influencing the cost of sustainable toll road construction in Indonesia are environment, social, and economy with the final amount of indicators as many as 31 indicators. The most significant variable, based on the T-Statistics value,  is the environmental aspect and the availability and cost of sustainable materials as the most significant indicator that influences the cost of sustainable toll road construction in Indonesia. "

"Industri konstruksi memiliki pengaruh besar dalam menghasilkan limbah meskipun upaya Indonesia untuk mengurangi limbah salah satunya dengan menciptakan Peraturan Menteri PUPR No. 9 tahun 2021, yang memberikan pedoman untuk konstruksi berkelanjutan. Integrasi teknik konstruksi ramping ke dalam industri konstruksi mungkin langkah penting untuk mempersiapkan Konstruksi 4.0 di Indonesia di mana tantangan telah menjadi lebih kompleks melibatkan digitalisasi dan otomatisasi. Penelitian ini difokuskan pada mengevaluasi kemajuan implementasi konstruksi ramping di Industri Konstruksi Indonesia dan hambatan-hambatannya. Untuk memahami kondisi terkini implementasi konstruksi ramping di Indonesia, dilakukan wawancara semi-struktur dengan para profesional konstruksi. Sebagai penilaian terhadap hambatan penerapan konstruksi ramping untuk mencapai Konstruksi 4.0, digunakan kuesioner berpasangan yang akan dihitung menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Melalui wawancara semi-struktur, diketahui bahwa Keputusan Menteri PUPR No. 9 menyediakan dasar yang baik untuk pemahaman dasar tetapi kurangnya panduan bagi perusahaan konstruksi sebagai standar, dengan alat yang paling umum digunakan di antaranya adalah praktik 5S dan operasi standar. Sebagian besar limbah ramping yang disebutkan dalam Keputusan Menteri PUPR No. 9 tahun 2021 telah dihadapi oleh perusahaan konstruksi. Meskipun ada panduan dari Keputusan Menteri PUPR No. 9 tahun 2021, implementasi konstruksi ramping tetap terbatas, hal ini disebabkan oleh hambatan "Manusia" yang dihadapi oleh industri konstruksi seperti kurangnya kepemimpinan dan dukungan manajemen tingkat atas serta pendidikan yang kurang mengenai prinsip-prinsip ramping.

---

The construction industry has a big influence on contributing to generating waste despite Indonesia’s efforts to reduce waste one of which was creating PUPR Ministerial Decree No. 9 of 2021, providing guidelines for sustainable construction. Integrating lean construction techniques into the construction industry might be a crucial step to take for preparing Construction 4.0 in Indonesia where challenges have become more complex involving digitalisation and automation. This research focuses on evaluating the progress of the implementation of lean construction in the Indonesian Construction Industry and the barriers to implementing it. To understand the existing conditions of lean construction implementation in Indonesia a semi-structured interview with construction professionals is conducted, and as for the assessment of barriers of applying lean construction to achieve Construction 4.0, using a pairwise questionnaire which will be computed using the Analytical Hierarchy Process method. Through conducting a semi-structured interview, it is established that PUPR Ministerial Decree No. 9 provides a good basis for the basic understanding but lacks guidelines for the construction companies to hold as a standard, with the most familiar tools used across the companies are 5S practices and standardised operations. Most of the lean wastes that are mentioned in PUPR Ministerial Decree No. 9 of 2021 have been encountered across construction companies. Despite guidelines that are delivered by PUPR Ministerial Decree no. 9 of 2021, the implementation of lean construction remains limited, this is due to the “Man” barrier faced by the construction industry such as lack of leadership and top management support and inadequate education on lean principles. "

"Penanganan bencana alam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk dalam Pengadaan dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat yang dapat menggunakan jenis kontrak biaya plus imbalan dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan presentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap. Sampai saat ini standar kontrak biaya plus imbalan belum tersedia, meskipun untuk kontrak kerja konstruksi yang dibiayai dengan keuangan negara harus menggunakan dokumen terstandar. Penelitian ini akan mengembangkan Standar Kontrak Biaya Plus Imbalan Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat. Diawali dengan identifikasi kondisi eksisting pengadaan pekerjaan konstruksi dalam rangka penanganan keadaan darurat akibat bencana alam melalui survei kuesioner, analisa arsip terhadap standar/model kontrak terkait kontrak biaya plus imbalan yang berlaku di berbagai negara, menentukan klausul-klausul persyaratan kontrak untuk kontrak biaya plus imbalan, selanjutnya disusun menjadi standar kontrak biaya plus imbalan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat setelah melalui validasi dari para pihak yang memiliki kewenangan dalam pengaturan kebijakan kontrak konstruksi. Dari 20 responden Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian PUPR yang telah dan/atau sedang menangani pekerjaan penanganan keadaan darurat akibat dari bencana alam belum ada yang menggunakan jenis kontrak biaya plus imbalan, sebagian besar menggunakan kontrak harga satuan dan sisanya menggunakan kontrak gabungan lumsum dan harga satuan, dengan permasalahan terkait kewajaran harga satuan tersebut. Terdapat beberapa institusi penerbit standar/model kontrak internasional yang menerbitkan standar kontrak terkait biaya plus imbalan yaitu American Institute Architect (AIA), ConsensusDoc Contract Document, Engineers Joint Contract Documents Committee (EJCDC), Canadian Construction Documents Committee (CCDC), New Engineering Contract (NEC), dan Joint Contract Tribunal (JCT). Perbedaan yang mendasar antara isi klausul kontrak biaya plus imbalan dengan jenis kontrak lainnya yaitu istilah-istilah dan definisi, imbalan, kelengkapan dokumen kontrak, tugas pengawas pekerjaan, program kegiatan, harga kontrak, perubahan harga kontrak, biaya aktual, pembukuan dan pencatatan keuangan, dan pembayaran.

---

The handling of natural disasters in Government Procurement is included in Procurement in the Context of Handling Emergencies which can use the type of cost plus contract with the value of the contract being a calculation of actual costs plus a fee based on a fixed percentage of the actual costs or a fee based on a fixed amount. Until now, the standard cost plus fee contract is not yet available, although for construction work contracts financed with state finances must use standardized documents. This research will develop a Standard Cost Plus Fee Contract for Procurement of Government Construction Works in the Context of Handling Emergencies. Starting with the identification of the existing conditions of procurement of construction work in the context of handling emergencies due to natural disasters through questionnaire surveys, literature study of contract standards/models related to cost plus fee contracts that apply in various countries, determining the clauses of contract requirements for cost plus fee contracts, then compiled into a cost plus fee contract standard for the procurement of government construction work in the context of handling emergencies after going through validation from parties who have the authority in regulating construction contract policies. Of the 20 respondents of Commitment-Making Officer (PPK) at the Ministry of Public Works and Housing (PUPR) who have and/or are handling of emergency conditions due to natural disasters, none have used the type of cost plus fee contract, most of them use unit price contracts and the rest use combination lump sum and unit price contracts, with problems related to the reasonableness of the unit price. There are several institutions that publish international contract standards/models that publish contract standards related to cost plus fee, namely the American Institute Architect (AIA), ConsensusDoc Contract Document, Engineers Joint Contract Documents Committee (EJCDC), Canadian Construction Documents Committee (CCDC), New Engineering Contract (NEC), and Joint Contract Tribunal (JCT). The basic differences between the content of cost plus fees contract clauses and other types of contracts are terms and definitions, fees, completeness of contract documents, duties of work supervisors, activity programs, contract prices, changes in contract prices, actual costs, bookkeeping and financial records, and payment."

"Skripsi ini menganalisis hambatan dan kriteria pemilihan pemasok hijau dalam industri konstruksi Indonesia dari perspektif kontraktor. Industri konstruksi merupakan kontributor signifikan terhadap masalah lingkungan selama meningkatnya perhatian lingkungan yang disebabkan oleh urbanisasi yang tidak teratur dan ekspansi industri yang cepat. Pemasok hijau dalam konstruksi berkelanjutan memperkenalkan metodologi yang bertujuan mengatasi dampak negatif terhadap lingkungan dan memfasilitasi integrasi praktik konstruksi berkelanjutan di masa depan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan dan kriteria pemilihan pemasok hijau dalam industri konstruksi di Indonesia, sebagaimana dipersepsikan oleh kontraktor. Penelitian ini menggunakan dua metode: RII untuk menyelesaikan pertanyaan penelitian pertama dan AHP untuk menyelesaikan pertanyaan penelitian kedua. Penelitian ini menganalisis hambatan yang dihadapi kontraktor saat mengadopsi praktik pemasok hijau, menggunakan metodologi Indeks Kepentingan Relatif (RII). Hambatan-hambatan ini mencakup hambatan ekonomi, teknologi, kesadaran, dan pemerintah. Evaluasi kriteria pemilihan pemasok hijau dari metode AHP didasarkan pada karakteristik perusahaan, tawaran teknis dan komersial, serta aspek sosial-ekonomi. Hasil penelitian mendapatkan pentingnya kriteria ini dalam mempromosikan metode konstruksi berkelanjutan dan meminimalkan dampak lingkungan dalam industri konstruksi di Indonesia.

---

This undergraduate thesis analyzes obstacles and criteria for green supplier selection in the Indonesian construction industry from a contractor's perspective. The construction industry is a significant contributor to environmental issues during increased environmental concern resulting from unregulated urbanization and rapid industrial expansion. Green suppliers in sustainable construction introduce methodologies that aim to address negative environmental effects and facilitate the integration of sustainable construction practices in the future. The primary aim of this study is to find out the obstacles and criteria for selecting green suppliers in the construction industry of Indonesia, as perceived by contractors. This research employs two methods: RII for solving research question 1 and AHP for solving research question 2. The research analyzes the obstacles that contractors face while adopting green supplier practices, using the Relative Importance Index (RII) methodology. These challenges include economic, technological, awareness, and government obstacles. The evaluation of green suppliers' selection criteria from AHP method is based on firm characteristics, technical and commercial bids, and socio-economic aspects. The results highlight the significance of these criteria in promoting sustainable construction methods and minimizing environmental impacts in Indonesia's construction industry."

"Pembangunan infrastruktur di Indonesia, terutama di sektor transportasi, telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu komponen penting dalam infrastruktur transportasi adalah jembatan, yang menghubungkan dua ujung jalan yang terpisah oleh berbagai kondisi geografis seperti sungai, lembah, dan jurang. Meskipun jumlah jembatan di Indonesia meningkat, sebagian besar jembatan memerlukan pemeliharaan dan perawatan intensif. Pemeliharaan dan perawatan jembatan sangat penting untuk menjaga fungsinya dan mencegah kerusakan serius. Faktor kegagalan pemeliharaan meliputi rendahnya regulasi, standar material, dan pedoman operasional yang buruk. Dengan mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeliharaan dan perawatan struktur atas jembatan berbasis Work Breakdown Structure (WBS) diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta memberikan panduan komprehensif untuk pemilik jembatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis arsip/studi literatur, validasi ahli, dan Metode Delphi. Hasil dari penelitian ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeliharaan dan Perawatan Struktur Atas Jembatan Beton Berbasis Work Breakdown Structure (WBS) untuk meningkatkan kinerja SOP pada pemeliharaan dan perawatan jembatan.

---

Infrastructure development in Indonesia, particularly in the transportation sector, has rapidly progressed in recent years. One of the crucial components in transportation infrastructure is bridges, which connect two ends of a road separated by various geographical conditions such as rivers, valleys, and ravines. Although the number of bridges in Indonesia has increased, most bridges require intensive maintenance and care. Planned bridge maintenance and care are essential to maintain their functionality and prevent serious damage. Maintenance failures are often due to low regulation standards, poor material quality, and inadequate operational guidelines. Developing a Standard Operating Procedure (SOP) for the maintenance and care of bridge upper structures based on a Work Breakdown Structure (WBS) is expected to enhance the SOP's performance and provide more comprehensive guidance for bridge owners in detailing maintenance and care activities. The methods used in this research include archival analysis/literature review, expert validation, and the Delphi Method. The result of this research is a Standard Operating Procedure (SOP) for Maintenance and Care of Concrete Bridge Superstructures based on Work Breakdown Structure (WBS) to improve the SOP's performance in bridge maintenance and care."

"Teknologi robot dan otomatisasi konstruksi merupakan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hasil pekerjaan, produktivitas pekerja, dan manfaat lain. Namun, adopsi teknologi tersebut belum menjadi standar di industri konstruksi dan belum digunakan secara luas. Di Indonesia, penelitian yang membahas faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi robot dan otomatisasi konstruksi secara khusus masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi manfaat, hambatan, dan risiko yang paling signifikan dalam mengadopsi teknologi robot dan otomatisasi konstruksi di Indonesia melalui wawancara semi-structured, kuesioner perbandingan berpasangan, serta menggunakan metode AHP untuk mengetahui faktor dan sub-faktor paling signifikan dalam adopsi teknologi robot dan otomatisasi konstruksi di Indonesia. Responden pada penelitian ini merupakan expert pada bidang teknologi robot dan otomatisasi konstruksi. Menurut expert pada penelitian ini, manfaat paling signifikan adalah faktor operasional dan sub-faktor waktu proyek yang merupakan bagian dari faktor biaya. Lalu, hambatan paling signifikan yang membatasi adalah faktor teknologi dengan sub-faktor kompleksitas teknologi, serta risiko paling signifikan yang membatasi adopsi teknologi robot dan otomatisasi konstruksi di Indonesia adalah faktor teknologi dan sub-faktor ROI tidak pasti/permintaan dari pasar yang tidak mencukupi yang merupakan bagian dari faktor ekonomi.Di sisi lain, manfaat yang paling tidak signifikan adalah peluang kerja baru, hambatan yang paling tidak signifikan adalah fragmentasi dalam industri, dan risiko paling tidak signifikan adalah risiko distraksi untuk pekerja proyek.

---

Construction Robotics and Automation Technology have the potential to increase the quality of work, productivity level, and other benefits. However, the technology remains to not be standard method in the industry and its adoption level remains low. In Indonesia, study discussing factors influencing the adoption of such technology remains limited. Therefore, this study aims to identify the most significant benefits, barriers, and risks in the adoption of such technologies in Indonesia through semi-structured interviews, pairwise questionnaire, and using AHP method to know each variable’s most significant factor and sub-factors in adopting robotics and automation technologies in Indonesia’s construction world. This study interviews prominent experts in the field of Construction Robotics and Automation Technologies in Indonesia. According to the experts in this study, the most significant benefit are operational factors, though its most significant sub-factor is project time/duration which is part of the cost factor. Then, the most limiting barriers is the technological aspect with complexity of technology as its sub-factors, and the most significant risk in the adoption of construction robotics and automation technology in Indonesia is technology factor, though its sub-factor come from economic factor, which is market demand. On the other hand, the least significant barrier is job opportunities, the least significant barrier is fragmentation within the industry, and the least significant risk is distraction to worker’s in the project."

"Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena peningkatan jumlah pengaduan pelanggan dalam empat tahun terakhir pada PT XX yang bergerak di bidang pemasok produk dan jasa di bidang konstruksi. Dari hasil penelitian ditemukan adanya permasalahan dalam penerapan knowledge management. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan manajemen pengetahuan berdasarkan ISO 30401 dan sistem manajemen mutu sebagai strategi menghadapi kondisi persaingan global di masa depan sehingga para pemimpin dapat menyusun strategi yang efektif untuk mengurangi hilangnya pengetahuan organisasi dan keluhan pelanggan yang terjadi karena kurangnya pengetahuan manajemen. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh alat untuk mengukur knowledge management maturity level pada perusahaan penyedia produk dan jasa bidang konstruksi sehingga manajemen dapat menyusun strategi untuk mengurangi keluhan pelanggan. Pada beberapa penelitian sebelumnya, tingkat kematangan manajemen pengetahuan biasanya diukur pada perusahaan kontraktor untuk mencegah kegagalan konstruksi, namun penelitian ini dilakukan pada perusahaan pemasok produk dan jasa kepada kontraktor. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur, validasi ahli, dan angket. Hasil penelitian ini terdapat sepuluh subvariabel penelitian dengan 41 indikator sebagai alat untuk menilai tingkat kematangan manajemen pengetahuan. Saat diuji di PT XX menunjukkan bahwa maturity level berada pada level 4, dimana organisasi telah mengelola pengetahuan dengan baik dan dapat dikatakan matang. Hasil ini sudah divalidasi oleh para ahli yang bekerja di perusahaan tersebut. Dari hasil ini disusun empat strategi besar untuk meningkatkan knowledge management maturity level.

---

This research is carried out by the phenomenon of the increase in the number of customer complaints in the last four years at PT XX, which operates in the field of supplier of products and services in the construction sector. From the results of further research, it was found that there were problems in implementing KM. For this reason, this research aims to measure the Knowledge Management Maturity Level based on ISO 30401 and the quality management system as a strategy for facing global competitive conditions in the future so that leaders can develop effective strategies to reduce loss of organizational knowledge and customer complaints that occur due to lack of knowledge management. This research aims to obtain tools to measure knowledge management maturity in the company that supplies products and services in the construction sector so that management can develop strategies to reduce customer complaints. In several previous studies, knowledge management maturity levels were usually measured in contractor companies to prevent construction failures, but this research was carried out on the company that supplies products and services to contractors. The research methods used include literature studies, expert validation, and questionnaires. The results of this research are ten research sub-variables with 41 indicators as the tools for assessing the knowledge management maturity level. When tested at PT XX, it showed that the knowledge maturity is at level 4, where the organization has managed knowledge well and can be said to be mature. This result is already validated by experts who work in that company. From these results, four major strategies were formulated to increase the knowledge management maturity level."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta dengan salah satu programnya yaitu penyediaan fasilitas pejalan kaki yang nyaman dan lebar. Dalam pelaksanaannya diterapkan konsep complete street yang artinya pembagian ruang jalan yang berfungsi untuk berbagai macam pengguna dan kemampuan, termasuk penyandang disabilitas. Konsep demikian mengandung konsekuensi melibatkan kepentingan banyak pihak karena kewenangan pada sektor yang berbeda diemban oleh instansi yang berbeda pula. Namun, terdapat permasalahan kolaborasi stakeholder yaitu koordinasi antar lembaga yang belum berjalan dengan baik serta integrasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan program belum maksimal. Masalah tersebut ditengarai disebabkan karena melibatkan kepentingan banyak stakeholder, di mana terdapat perbedaan pandangan dan ego sektoral. Penelitian ini mengidentifikasi stakeholder internal dan stakeholder eksternal yang berpengaruh pada pembangunan fasilitas pejalan kaki di DKI Jakarta dan mengidentifikasi indikator yang mempengaruhi kolaborasi, serta mengembangkan manajemen stakeholder untuk meningkatkan kolaborasi. Metodologi yang digunakan adalah analisis stakeholder berbasis PMBOK 6th Edition, khususnya pada proses identifikasi stakeholder dan perencanaan keterlibatannya. Berdasarkan analisis stakeholder, maka disusun dokumen daftar stakeholder, pemetaan kekuasaan-kepentingan, penilaian keterlibatan stakeholder, dan dirumuskan strategi perencanaan keterlibatanstakeholder.

---

One of the programs run by the Jakarta Capital City Government is to lower the amount of traffic in the city by offering spacious and comfortable pedestrian areas. The entire street idea, which divides road space to accommodate different user kinds and abilities, including those with disabilities, is used in its implementation. This concept has the consequence of involving the interests of many parties because authority in different sectors is carried out by different agencies. Stakeholder participation does, however, have certain drawbacks, including poor institutional coordination and subpar program execution integration with pertinent regional apparatus. It is believed that this issue arises when multiple stakeholders' interests are involved, leading to disparities in sectoral perspectives and egos. This research identifies internal stakeholders and external stakeholders who influence the construction of pedestrian facilities in Jakarta and identifies indicators that influence their collaboration, and developing stakeholder management to improve collaboration. The methodology used is stakeholder analysis based on PMBOK 6th Edition, especially in the process of identifying stakeholders and planning their engagement. Based on the stakeholder analysis, documents were prepared: stakeholder registers, power-interest mapping, stakeholder engagement assessment, and strategy for plan stakeholder engagement."