Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas dua permasalahan utama. Pertama bagaimanakah kedudukan KPPU sebagai lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia? Dan kedua, apa sajakah kewenangan KPPU dalam melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha di Inonesia? Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan KPPU sebagai lembaga negara bantu dengan melihat perkembangan lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan dan latar belakang pembentukkan KPPU sebagai lembaga yang diberikan kewenangan secara khusus untuk mengawasi pelaku usaha dan menyelesaikan sengketa persaingan usaha serta untuk mengetahui apakah sebenarnya yang menjadi kewenangan KPPU dan batasannya, serta mengetahui apakah memang dimungkinkan bahwa suatu lembaga dalam suatu sistem peradilan khusus dapat diberikan semua kewenangan yang pada umumnya kewenangan-kewenangan tersebut diberikan kepada lembaga yang berbeda.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada pencampuran kewenangan dalam KPPU, kedudukan KPPU sendiri masih berada dibawah kewenangan kekuasaan eksekutif. KPPU sendiri merupakan lembaga non-struktural yang independen dalam melaksanakan tugasnya. Kewenangan KPPU hanya yang tercantum dalam Pasal 36 UU Antimonopili, dari kewenangan tersebut KPPU tidak memiliki kewenangan regulasi dan yudisial.This thesis mainly discusses about two problems. First, how does the position of KPPU as state auxiliary body in Indonesian constitutional system? And second, what are the Commission?s authorities in supervising business competition in Indonesia? This research is conducted on a juridical normative method, the purpose of this research is to seek information about the question of what is KPPU competency as a state auxiliary body reminds the growing of state auxiliary body in constitutional system and the background of KPPU establishment as an organ which given a special authority to supervise business activity and business competition?s dispute resolution and to seek information of what is the real authority of KPPU and its boundaries and also to find out if it is possible an institution on special judiciary system having all of the authority which is generally are given to different institution.

The result of this research shown that in fact there is no fusion of authority in KPPU, the competency of KPPU itself is under the authority of executive power. KPPU is a nonstructural body which is independent in performing its duty. KPPU authority is set forth in Article 36 of Antimonopoly Law, based on those authorities KPPU has no regulatory and judicial authority."

"Skripsi ini membahas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara yang dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sengketa kewenangan tersebut kerap kali terjadi ketika suatu lembaga merasa kewenangannya telah diambil alih secara tidak sah oleh lembaga lainnya. Namun, lembaga negara yang dapat beracara dalam sidang Mahkamah Konstitusi hanya lembaga negara yang kewenangannya lahir atas Undang Undang Dasar. Penelitian ini mengambil rumusan masalah apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan antara KPI dengan Presiden q.q Menkominfo dan bagaimana implikasi putusan MK No.30/SKLN-IV/2006 terhadap kedua lembaga tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan disajikan secara deskriptif analitis.Hasil Penelitian menunjukkan Hakim Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa kewenangan KPI tidak lahir dari UUD sehingga Mahkamah Konstitusi memenangkan Menkominfo. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berarti hilangnya kewenangan KPI dalam hal pemberian ijin frekuensi siaran. Sedangkan bagi dunia penyiaran, putusan tersebut berdampak pada sentralisasi perijinan yang sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah pusat. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyebabkan KPI menjadi suatu lembaga negara yang prematur nyaris tanpa kewenangan. Dilain pihak Menkominfo memiliki kewenangan mutlak atas dunia penyiaran tanpa adanya kontrol dari lembaga lainnya.This thesis discusses about the authority of the Constitutional Court in constitutional disputes of state institutions with the decision of the Constitutional Court. Dispute of Authority the frequent times rill happened when an institute feel its have been taken over illegally by other institute. But, institute State able to attend legal procedure in Constitution court only State institute which its born of Elementary Inviter. This research take formula of what is problem of hitting, what becoming base consideration of Judge of Counstitutional Court in breaking dispute of authority between Broadcasting Commission of Indonesia with Minister of Communication and Information and how decision implication of Constitutional Court No.30/SKLNIV/ 2006 to both of institutions. This research used the method used approach based on the juridical normative, secondary data are presented analyzed descriptively or Juridical.

The Result of research, Judge of Constitutional Court of opinion are Broadcasting Commission of Indonesia authority does not born from UUD so that Constitutional Court win Minister of Communication and Information. Decision Court Constitution mean the loss of Broadcasting Commission of Indonesia authority in the case of giving of broadcast frequency permission. While to broadcasting world, the decision affect at central licensing which is fully mastered by central government. Decision Constitutional Court of Broadcasting Commission of Indonesia caused become a premature State institute almost without authority. Other of Minister of Communication and Information (Government) has absolute authority of broadcasting world without existence of control of other institute."

"Tesis ini membahas tentang rendahnya tingkat keterwakilan perempuan dalam parlemen, penyebabnya, implikasinya, dan upaya pemerintah dalam mengatasinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia adalah perempuan, namun mereka tidak memiliki wakil yang proporsional di parlemen. Kondisi ini disebabkan oleh hambatan-hambatan struktural maupun kultural yang menghambat akses perempuan terhadap dunia politik. Kesadaran tentang arti penting perempuan di parlemen telah mulai dibangun melalui kebijakan afirmasi dengan sistem kuota. Melalui kebijakan ini diharapkan partisipasi aktif dari perempuan, sehingga akan didapat keterwakilan yang memadai di parlemen. Namun, dinamika ketatanegaraan yang terjadi kerap kali kontradiktif dengan cita-cita keterwakilan proporsional perempuan. Hasilnya, angka minimal 30% yang ingin dicapai melalui kebijakan afirmasi tidak tercapai dan hanya mampu meraih 18%. Meski tidak dapat dipungkiri, bahwa tercapainya keterwakilan yang proporsional tidak hanya bicara aturan semata tetapi juga kesadaran dan keinginan penuh dari kaum perempuan itu sendiri. Untuk itu, kebijakan afirmasi ini harus diaplikasikan dari hulu ke hilir. Mulai dari pendidikan politik bagi kaum perempuan, pembangunan kesadaran partai politik akan arti penting partisipasi perempuan, sampai dengan jaminan hukum terhadapnya.

---

This thesis discusses about the low level of women representation in parliament, causes, implications, and government efforts to overcome them. As we know that more than half of Indonesia's population are women, but they do not have a proportional representative in parliament. This condition is caused by structural and cultural barriers that hinder women's access to politics. Awareness about the importance of women in parliament has begun to be built through affirmative policies with quota systems. This policy is expected to increase active participation of women, so it will get adequate representation in parliament. However, the dynamics of state administration shows in contradiction with the ideals of proportional representation of women. The result, at least 30% figure to be achieved through a policy of affirmation is not reached and only able to reach 18%. Although it is undeniable, that the achievement of proportional representation not only talk about rules but also full consciousness and the appetency of women themselves. Therefore, this affirmation policy should be applied from upstream to downstream. Starting from the political education for women, building awareness of political party about the importance of women political participation, until the legal guarantees against it."

"Tesis ini membahas tentang kekuatan mengikat secara umum dan implikasi hukum penerapan Surat Keputusan Bersama TigaMenteri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dikaji dari ilmu perundang-undangan. Berdasarkan hasil kajian ilmu perundang-undangan, SKB Tiga Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Ahmadiyah ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum karena bukan merupakan peraturan perundang-undangan, terbukti bertentangan dengan UUD 1945, memuat materi muatan undang-undang, dan tidak dikenal dalam hirarki peraturan perundangundangan. Implikasi hukum dari penerapan SKB Tiga Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Ahmadiyah, telah mengakibatkan fenomena pembentukan peraturan-peraturan kebijakan di daerah terkait aktifitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang substansinya tidak menyelesaikan masalah sebaliknya menimbulkan diskriminasi, pelanggaran HAM, dan memicu kekerasan terhadap warga JemaahAhmadiyah Indonesia (JAI).

---

This thesis discusses binding power in general and legal implication of Joint Decree of Three Ministers No 3 year 2008 regarding Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) studied from Legal Theory. Based on the study result of legal theory, the Joint Decree of Three Ministers No. 3 year 2008 regarding Ahmadiyah does not have any binding legal power in general since it is not deemed as laws and regulations. It is, in fact, in contrast with the Constitution 1945, containing legal substance, not recognized in the hierarchy of laws and regulations. The legal implication of the application of such Joint Decree of Three Ministers No. 3 year 2008 regarding Ahmadiyah has resulted in the creation policy regulations in the region conflicted with Jemaah Ahmadiyah Indonesia activities, substantially failing to resolve the problems, but in contrary, bringing the rise of discrimination, human rights violations, and triggering violence against Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI)."

"ABSTRAKPemberian kesaksian adalah hal penting yang harus diiakukan, karena mempakansalah satu upaya untuk menegakkan proses huknun, meskipun proses pembeziankesaksian tersebut penuh resiko. Oleh karena itu, kebutuhan atas perlindungan dandukungan bagi saksi maupun korban merupakan prioritas utama yang tidak bisaditawar lagi. Pemerintah Indonesia pun memandang perlu untuk membuat sebuahperaturan perundang-undangan yang khusus mengenai perlindungan saksi dankorban. Untuk mengakomodir hal tersebut, UU Nomor 13 Tahun 2006 tentaugPerlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dalam UU ini, lcmbaga yangbertanggung j awab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan adalahLembaga Perlindungan Saksi dan Korban, disingkat LPSK. Sebagai Iembaga yangdiamanatkan oleh Undang-Undang untuk memberikan perlindungan dan bantuan,LPSK membutuhkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga negara lainnya.Dengan demikian, keberadaan LPSK, khususnya terkait kedudukan dan peranLPSK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pcrlu dicermati, begitu jugahubungan LPSK dengan lembaga negara lainnya. Selain itu, UU ini masihmemiliki kelemahan-kelemahan, yakni dalam konteks kelembagaan, kewenangantcrkait substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK, dan hubungan/koordinasantar lembaga (terutama dengan lembaga penegak hukum) dalarn mclaksanakanperlindungan. Meskipun demikian, UU ini merupakan suatu langkah besar dalamupaya pembaharuan hukum di Indonesia dan sebagai pondasi perlindmmgan saksidan korban dalam ranah peradilan pidana di Indonesia. » 'Kata kunci : lembaga negara, lembaga perlindungan saksi dan korban.

---

ABSTRACTaw, although the process of giving testimony is usually full of risks. Therefore,the need for protection and support for witnesses and victims is a priority thatcould not be negotiated. The Indonesian government also considers the need tocreate an Act, that specifically concerning the protection of witnesses and victims.In response to this need, the Act No. 13 of 2006 on Protection of Witnesses andVictims was endorsed. In this Act, the agency responsible for dealing withprotection and assistance is the Witness and Victims Protection Agency (LembagaPerlindungan Saksi dan Korban/LPSK). As the agency mandated by the Act toprovide protection and assistance, the Agency requires cooperation andcoordination with other state agencies. Thus, the existence of the Agency,particularly related to its status and role in the state system of Indonesia should beobserved, as well as its relationship with other state agencies. Moreover, this Actdoes still have Weaknesses, such as in the context of institutional, the authorityconcerning the substance of the elaboration ofthe duties and functions of Agency,and the relationship/coordination between agencies (particularly with lawenforcement agencies) in implementing the protection. Nonetheless, this Act,contently, is a major step forward in iaw reform efforts in Indonesia and as thefoundation of the protection of witnesses and victims in the reahn of criminaljustice Lndonesia,"

"ABSTRAKKebebasan berekspresi yang terjadi akhir-akhir ini perkembangannya boleh dikatakan sangat memprihatikan. Norma-norma atau aturan yang dibuat dalam Deklarasi umum tentang hak asasi manusia dan aturan pendukung lainnya menjadi tidak begitu efektif, khususnya yang menyangkut kebebasan berekspresi yang berkaitan dengan agama.Tujuan dari penelitian adalah mengetahui tentang pengaturan kebebasan berekspresi menurut Hukum Islam dan Hukum Hak Aassi Manusia Internasilan dan mengetahui konstelasi hak atas kebebasan berekspresi dalam hubungannya dengan kepercayaan dan keyakinan beragama. Metodelogi yang digunakan bersifat yuridis normatif, sedangkan pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan, selanjutnya data diolah dengan metode kwalitatif.Dari penelitian ini didapatkan data atau pengetahuan tentang ketentuan dan pengaturan tentang kebebasan berekspresi, baik menurut Hukum Islam dan Hukum Hak Asasi Manusia InternasionalHasil dari penelitian ini adalah ketentuan kebebasan berekspresi menurut Hukum Islam dan Hakum Hak Asasi Manusia Internasional sangatlah berbeda, disatu sisi menganut faham partikularisme di sisi lain menganut faham universalisme. Konstelasi yang berkembang dinegara Islam dan barat menunjukkan bahwa Universalisme dan partikularisme boleh dikatakan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

---

ABSTRACTNowadays The Freedom of Expression to be more concern. The norms and rules which are made under The Universal Declaration of Human Rights and other supporting rules is not effectivly applied, particularly the Freedom of Expression which related to religion,