Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelecehan seksual menurut Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan atau tindakan yang merendahkan dan/atau menyerang dan merendahkan martabat seseorang. Segala tindakan ini termasuk juga perkataan atau verbal dan non- verbal dan dapat dilakukan baik secara perseorangan, kelompok, dan/atau korporasi. Kekerasan seksual ini dapat menimbulkan dampak fisik dan psikologis dari korban. Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja termasuk lingkungan kerja. Oleh karena itu harus dibentuk code of conduct yang mengatur bagaimana alur pelaporan kekerasan seksual ketika terjadi di lingkungan kerja serta anti-retaliatory act sehingga meminimalisir pelaku ketika ingin membalas korban yang sudah melaporkan pelaku. Peraturan ini akan dibuat di PT. Tatarasa Primatama sebagai SOP yang mengatur dari definisi kekerasan seksual, bentuk kekerasan seksual, alur pelaporan, alur investigasi, sanksi serta anti retaliatory act secara komprehensif. Peraturan ini diharapkan dapat diterapan sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dari tindakan kekerasan seksual baik secara verbal dan non-verbal.

---

Sexual harassment according to Law no. 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence is defined as any act or action that demeans and/or attacks and degrades a person's dignity. All of these actions include words or verbal and non-verbal and can be carried out individually, in groups and/or corporations. This sexual violence can have physical and psychological impacts on the victim. Sexual violence can occur anywhere, including the work environment. Therefore, a code of conduct must be formed that regulates the flow of reporting sexual violence when it occurs in the work environment as well as anti-retaliatory acts so as to minimize perpetrators who want to retaliate against victims who have reported perpetrators. This regulation will be made at PT. Tatarasa Primatama is an SOP that regulates the definition of sexual violence, forms of sexual violence, reporting flow, investigation flow, sanctions and anti-retaliatory acts in a comprehensive manner. It is hoped that this regulation can be implemented so that it can create a work environment that is safe from acts of sexual violence, both verbal and non-verbal."

"PT Tatarasa Primatama merupakan salah satu distributor di Indonesia yang bergerak di bidang impor dan distribusi berbagai bahan baku obat seperti eksipien dan 'active pharmaceutical ingredients' untuk industri farmasi dalam negeri. Laporan ini disusun bertujuan untuk membandingkan monografi eksipien dekstrosa, fenol, dan pati jagung pada Farmakope Indonesia dengan United States Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia, dan European Pharmacopoeia yang umumnya menjadi 'grade' acuan berbagai bahan baku obat yang diimpor sebagai salah satu pertimbangan dalam pengadaan bahan baku obat oleh PT Tatarasa Primatama dalam rangka memenuhi peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Perbandingan monografi eksipien dekstrosa, fenol, dan pati jagung pada Farmakope Indonesia, United States Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia, dan European Pharmacopoeia menunjukkan bahwa monografi dekstrosa dan fenol yang tercantum pada United States Pharmacopoeia lebih mirip dengan Farmakope Indonesia dibandingkan British Pharmacopoeia dan European Pharmacopoeia. Monografi pati jagung yang tercantum pada British Pharmacopoeia dan European Pharmacopoeia lebih mirip dengan Farmakope Indonesia dibandingkan United States Pharmacopoeia.

---

PT Tatarasa Primatama is one of the distributors in Indonesia which is engaged in the import and distribution of various drug raw materials such as excipients and active pharmaceutical ingredients for the domestic pharmaceutical industry. This report was prepared to compare the monographs of dextrose, phenol, and corn starch excipients in the Indonesian Pharmacopoeia with the United States Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia, and European Pharmacopoeia which are generally the reference grade for various imported drug raw materials as one of the considerations in the procurement of drug raw materials by PT Tatarasa Primatama to comply with the regulations of the Indonesian Agency of Drug and Food Control. Comparison of the monographs of dextrose, phenol, and corn starch excipients in Indonesian Pharmacopoeia, United States Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia, and European Pharmacopoeia showed that the monographs of dextrose and phenol listed in United States Pharmacopoeia were more similar to Indonesian Pharmacopoeia than British Pharmacopoeia and European Pharmacopoeia. Corn starch monographs listed in British Pharmacopoeia and European Pharmacopoeia are more similar to Indonesian Pharmacopoeia than United States Pharmacopoeia."

"Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma bertujan agar calon apoteker dapat mengetahui peran PT. Tatarasa Primatama dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian dan penerapan cara distribusi obat yang baik (CDOB) dalam distribusi bahan obat yang dilakukan oleh PT. Tatarasa Primatama serta Mempelajari peran serta tanggung jawab Apoteker Penanggung Jawab di Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat. Apoteker Penanggung Jawab pada sarana distribusi bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan ketentuan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran obat yang dilakukan PBF. PT. Tatarasa Primatama merupakan PBF Bahan Obat yang berperan dalam pengadaan, penyimpanan serta penyaluran bahan obat yang memenuhi persyaratan mutu dan menerapkan CDOB sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang meliputi aspek manajemen mutu; organisasi, manajemen dan personalia; bangunan dan peralatan; operasional; inspeksi diri; keluhan; transportasi; fasilitas distribusi berdasarkan kontrak dan dokumentasi.

---

Apothecary Profession Internship at PT. Tatarasa Primatama has an aim for prospective pharmacists can know the role PT. Tatarasa Primatama in the implementation and application of the work of pharmacy drug distribution a good way (CDOB) in the distribution of drugs conducted by PT. Tatarasa Primatama and Studying the roles and responsibilities Responsible Pharmacist in Large Pharmacy drug substances. Pharmacist in Charge at the distribution facility is responsible for the implementation of the provisions of the procurement, storage and distribution of drugs are performed PBF. PT. Tatarasa Primatama is PBF drug substances that play a role in the procurement, storage and distribution of medicinal ingredients that meet the quality requirements and implement CDOB as guidelines for the implementation of activities that include aspects of quality management; organization, management and personnel; buildings and equipment; operations; self inspection; complaints; transportation; distribution facility based contracts and documentation."

"Apoteker penanggung jawab yang bekerja di bidang distribusi baik alat kesehatan maupun obat-obatan bertanggung jawab dalam proses distribusi di pedagang besar farmasi serta memastikan bahwa tiap personil dalam proses tersebut tidak dibebani tanggung jawab berlebihan serta menyediakan aturan yang sesuai untuk memastikan bahwa manajemen dan personil tidak memiliki konflik kepentingan dalam aspek komersial, politik, keuangan, dan tekanan lain yang dapat berpengaruh terhadap mutu pelayanan. Sebagai regulator dalam bisnis di bidang pedagang besar farmasi, apoteker penanggung jawab perlu memastikan bahwa aspek managerial berjalan dengan baik, terutama pemenuhan hak asasi manusia pada pihak-pihak terkait alur distribusi di perusahaan, baik karyawan, pelanggan, pemasok, maupun masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan. Hak asasi manusia merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak manusia lahir hingga hari akhirnya nanti dan melekat pada diri tiap insan. Dalam proses perumusan kebijakan hak asasi manusia untuk PT. Tatarasa Primatama sebagai perusahaan pedagang besar farmasi bahan obat, perlu memerhatikan proses keberlangsungan kegiatan bisnis yang dilakukan di suatu perusahaan serta faktor humaniora yang terdiri dari faktor internal berupa para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut maupun faktor eksternal berupa pihak-pihak terkait yang turut berperan dalam proses keberlangsungan bisnis. Pihak-pihak tersebut hendaknya memiliki pemenuhan terkait hak asasi manusia yang dimiliki ditinjau dari berbagai pandangan, baik pemenuhan hak sosial, ekonomi, dan budaya pada karyawan berupa hak atas pekerjaan, hak atas upah, dan hak atas kesehatan dan keselamatan kerja.

---

The responsible pharmacist who works in distribution process at medical devices and medicines is responsible for the process at pharmaceutical wholesalers and ensures that each personnel in the process is not burdened with excessive responsibility and provides appropriate rules to ensure that management and personnel do not have conflicts of interest in commercial, political, financial, and other pressures that can affect the quality of service. As regulator in the pharmaceutical wholesaler business, the responsible pharmacist needs to ensure that the managerial aspects run well, especially the fulfillment of human rights for parties related to distribution process in the company, both employees, customers, suppliers, and community around there. Human rights are rights that have been owned by humans since humans were born until the end and are inherent in every human being. In the process of formulating human rights policies for PT. Tatarasa Primatama as pharmaceutical drug materials wholesaler company, needs to pay attention to the process of continuity of business activities carried out in a company as well as humanities factors which consist of internal factors in the form of employees working in the company and external factors in the form of related parties who participate role in the process of business continuity. These parties should have fulfillment related to human rights from various perspectives, both the fulfillment of social, economic and cultural rights for employees in the form of the right to work, the right to wages, and the right to work health and safety."

"PT. Tatarasa Primatama sebagai salah satu Pedagang Besar Farmasi cukup banyak terlibat dengan informasi penting terkait data karyawan, rekanan, pemasok, dan pelanggan yang bersifat pribadi, informasi bisnis terkait transaksi jual-beli (cash flow, keuntungan, dll), keunggulan perusahaan, kepatuhan hukum, citra perusahaan, dan informasi penting lainnya. Disamping sumber daya manusianya yang penting, informasi/data pribadi yang ada di PT. Tatarasa Primatama juga merupakan aset yang penting sehingga memerlukan kebijakan keamanan informasi. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan kemanan informasi ini bisa diterapkan di PT. Tatarasa Primatama sebagai Pedagang Besar Farmasi yang masih dalam ruang lingkup CDOB sehingga dapat terlaksana dengan baik dan jaminan mutu obat tetap baik sampai diterima oleh pelanggan. Metode yang digunakan adalah observasi dan studi literatur. Hasil yang diperoleh yaitu Kebijakan keamanan informasi perlu diterapkan di PT. Tatarasa Primatama dalam rangka menjaga mutu informasi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian agar tercapainya informasi yang terjaga kerahasiaannya, integritasnya, dan ketersediaannya.

---

PT. Tatarasa Primatama as a Pharmaceutical Wholesaler is quite a lot involved with important information related to personal employee, partner, supplier and customer data, business information related to buying and selling transactions (cash flow, profits, etc.), company advantages, legal compliance, corporate image, and other important information. Apart from the important human resources, personal information/data in PT. Tatarasa Primatama is also an important asset that requires an information security policy. This study aims to determine whether this information security policy can be applied at PT. Tatarasa Primatama as a Pharmaceutical Wholesaler which is still within the scope of CDOB so that it can be carried out properly and the quality assurance of medicines remains good until they are received by customers. The method used is observation and literature study. The results obtained are that the information security policy needs to be implemented at PT. Tatarasa Primatama in order to maintain the quality of information in the implementation of procurement, storage and distribution activities in order to achieve information that is kept confidential, integrity and availability."

"Working condition merupakan hubungan antara pekerjaan dan hubungan kerja yang mencangkup (jam kerja, waktu kerja, waktu istirahat, jadwal kerja), kondisi fisik dan tuntutan mental di tempat kerja. Working condition sangat penting dalam suatu organisasi/ Perusahaan. PT Tatarasa Primatama merupakan salah satu Pedagang Besar Farmasi, yang selanjutnya disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/ataubahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan penulisan dan penyusunan ini mengkaji suatu dokumen working condition untuk menciptakan suatu lingkungan yang suportif untuk karyawan dalam bekerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan CDOB yang ada. Penyusunan dokumen working condition pada BPFBO PT. Tatarasa Primatama dilakukan dengan literature review dengan mengumpulkan referensi mengenai working condition pada beberapa instansi kemudian menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia dan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang perlu di terapkan mengenai Working Condition meliputi ruang lingkup, personalia karyawan, pengupahan, waktu kerja, kondisi fisik dan mental, fasilitas keja, perlindungan data pribadi, komunikasi sosial, lingkungan kerja, diskriminasi dan pelecehan, kompensasi BPJS. Kemudian dari dokumen yang telah disusun dilakukan evaluasi terhdapa kondisi mengenai Working Condition di PT Tatarasa Primatama. Penerapan working condition dengan baik dan benar mempengaruhi kinerja para karyawan sehingga lebih produktif dan efisien sehingga output pekerjaan yang dihasilkan lebih baik hal ini berpengaruh baik terhadap perusahaan.

---

Working conditions are the relationship between work and work relationships that include (working hours, working time, rest time, work schedule), physical conditions and mental demands in the workplace. Working conditions are very important in an organization / company. PT Tatarasa Primatama is one of the Pharmaceutical Wholesalers, hereinafter abbreviated as PBF is a company in the form of a legal entity that has a license to procure, store, distribute drugs and / or change drugs in large quantities in accordance with statutory provisions. The purpose of this writing and preparation is to review a working condition document to create a supportive environment for employees to work in accordance with existing Government Regulations and CDOB. The preparation of working condition documents at BPFBO PT Tatarasa Primatama was carried out by literature review by collecting references regarding working conditions in several agencies and then adjusting to conditions in Indonesia and applicable regulations. Matters that need to be applied regarding Working Conditions include scope, employee personnel, wages, working time, physical and mental conditions, work facilities, personal data protection, social communication, work environment, discrimination and harassment, BPJS compensation. Then from the documents that have been prepared, an evaluation of the conditions regarding Working Conditions at PT Tatarasa Primatama is carried out. The application of working conditions properly and correctly affects the performance of employees so that they are more productive and efficient so that the resulting work output is better, this has a good effect on the company."

"Pedagang Besar Farmasi atau PBF merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PT. Tatarasa Primatama merupakan PBF yang berfokus pada pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran bahan obat. Bahan obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi termasuk baku pembanding. Cara Distribusi Obat yang Baik atau CDOB merupakan cara distribusi/penyaluran obat dan/atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Salah satu aspek CDOB adalah personalia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pekerja di bawah umur merupakan remaja berusia 15 hingga 17 tahun yang diberikan pengalaman kerja dan pelatihan untuk kedepannya meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang distribusi farmasi sehingga diperlukan dokumen yang sesuai dengan peraturan pemerintah serta memenuhi hak dan kewajiban pekerja di bawah umur......Pharmaceutical Distributor is a company in the form of a legal entity that has a license to procure, store, distribute drugs and / or medicinal materials in large quantities in accordance with statutory provisions. PT Tatarasa Primatama is a pharmaceutical distributor that focuses on the procurement, storage, and distribution of medicinal raw materials. Medicinal raw materials are both efficacious and inefficacious materials used in drug processing with standards and quality as pharmaceutical raw materials including comparative standards. The Good Drug Distribution Practice or GDP is a method of distribution/channeling drugs and/or medicinal materials that aims to ensure quality along the distribution/channeling route according to the requirements and intended use. One aspect of GDP is personnel who have sufficient knowledge and skills to carry out their duties and responsibilities. Underage workers are teenagers aged 15 to 17 years who are given work experience and training to improve competent human resources in the field of pharmaceutical distribution so that documents are needed that comply with government regulations and fulfill the rights and obligations of underage workers."

"Bahan baku merupakan bahan yang biasanya digunakan dalam proses pembuatan produk jadi yang perlu melalui tahap uji untuk mengkonfirmasi bahwa bahan baku tersebut memang sesuai dengan standar yang ada dan sesuai dengan klaimnya untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan pada sediaan farmasi seperti pada kasus tercemarnya sediaan farmasi sirup akibat pelarut yang digunakan tercemar oleh Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG). BPOM mengharuskan semua bahan baku obat dapat menyesuaikan aturan Farmakope Indonesia. PT. Tatarasa Primatama sebagai PBF bahan baku obat perlu menyesuaikan kualifikasi bahan baku yang didapat atau diimpor dari luar negeri dengan standar yang berlaku yang ada di Indonesia. Kualifikasi bahan baku obat yang didapat dari supplier luar negeri biasanya mengacu pada parameter yang ada di United States Pharmacopeia. Perlu dilakukan perbandingan parameter yang ada di antara United States Pharmacopeia dan dan Farmakope Indonesia VI mengenai uji kuantitatif dan kualitatif suatu bahan baku obat untuk menyesuaikan dengan peraturan BPOM. Perbedaan parameter uji pada prosedur dan spesfikasinya antara USP 44 dan FI VI dikarenakan kondisi, suhu, serta cuaca masing – masing wilayah negara yang berbeda – berbeda. Parameter uji yang mempunyai prosedur dan spesifikasi yang berbeda dapat dipilih dengan memilih prosedur dan spesifikasi yang lebih lengkap, lebih tepat dan lebih ketat diantara USP 44 dan FI VI. Parameter uji yang terdapat pada FI VI tetapi tidak terdapat pada USP dapat dilakukan penambahan uji oleh PBF bahan baku obat itu sendiri.

---

Raw materials are substances typically used in the production of finished products that need to undergo testing to confirm their compliance with existing standards and claims to avoid undesired incidents in pharmaceutical preparations, such as the contamination of syrup preparations due to solvents tainted with Ethylene Glycol (EG) and Diethylene Glycol (DEG). BPOM (Indonesian FDA) requires all drug raw materials to conform to the Indonesian Pharmacopoeia standards. PT. Tatarasa Primatama, as a pharmaceutical raw material distributor, must ensure that the qualifications of raw materials obtained or imported from abroad comply with Indonesian standards. The qualification of drug raw materials obtained from international suppliers usually refers to parameters in the United States Pharmacopeia (USP). It is necessary to compare the quantitative and qualitative test parameters between the United States Pharmacopeia and the Indonesian Pharmacopoeia VI to align with BPOM regulations. Differences in test parameters in procedures and specifications between USP 44 and FI VI are influenced by varying conditions, temperatures, and climates in different countries. Test parameters with differing procedures and specifications can be selected by opting for procedures and specifications that are more comprehensive, precise, and stringent between USP 44 and FI VI. Parameters found in FI VI but not in USP may require additional testing by the pharmaceutical raw material distributor themselves."

"Obat adalah substansi yang mempengaruhi sistem fisiologi atau keadaan patologi untuk diagnosa, pencegahan, penyembuhan, dan lainnya. Bahan obat, baik yang berkhasiat maupun tidak, digunakan dalam pembuatan obat dengan standar mutu sebagai bahan baku farmasi. Pendistribusian bahan obat oleh pedagang besar farmasi (PBF) diatur oleh CPOB untuk memastikan mutu selama proses distribusi. PT. Tatarasa Primatama sebagai distributor bahan obat di Indonesia melakukan kualifikasi bahan baku obat dari luar negeri dengan mengacu pada standar kompendia seperti USP, BP, dan EP, serta membandingkan dengan FI VI untuk memenuhi persyaratan mutu yang diatur.

---

Drugs are substances that influence physiological systems or pathological conditions for diagnosis, prevention, healing, etc. Medicinal ingredients, whether efficacious or not, are used in the manufacture of medicines with quality standards as pharmaceutical raw materials. Distribution of medicinal substances by pharmaceutical wholesalers (PBF) is regulated by CPOB to ensure quality during the distribution process. PT. Tatarasa Primatama as a distributor of medicinal ingredients in Indonesia qualifies medicinal raw materials from abroad by referring to compendia standards such as USP, BP and EP, and comparing with FI VI to meet regulated quality requirements."

"Kebijakan anti penyuapan dapat membantu organisasi untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh penyuapan. Penyuapan dapat dilakukan dalam bentuk pemberian barang, uang, dan lainnya. Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO (SMAP) 37001:2016, dapat digunakan oleh setiap organisasi, baik sektor publik, swasta, atau nirlaba. Penerapan SMAP ISO dapat dijadikan strategi dalam pencegahan korupsi sehingga mampu mengurangi dan mencegah praktik penyuapan. Tujuan penyuapan adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pegawai maupun pejabat yang disuap. PT. Tatarasa Primatama adalah perusahaan Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat (PBFBO) yang bergerak di bidang import dan distribusi produk bahan baku Active Pharmaceutical Ingredients (API). Berdasarkan CDOB, Apoteker Penanggung Jawab bertanggung jawab terhadap aspek manajerial agar PBF dapat berjalan dengan baik dan mencapai keseimbangan antara aspek manajerial dan operasional sehingga dapat menghindari terjadinya penyuapan dalam perusahaan. Tujuan pembuatan laporan tugas khusus ini adalah untuk menerapkan sistem manajemen anti penyuapan di PT. Tatarasa Primatama sebagai PBFBO. Tugas khusus ini dibuat dengan melakukan studi dan pencarian literatur mengenai dokumen sistem manajemen anti penyuapan yang sudah diterapkan oleh suatu perusahaan. Berdasarkan acuan dokumen tersebut, dilakukan penyusunan sesuai dengan prinsip dan tujuan PT. Tatarasa Primatama. Berdasarkan pengamatan dan studi literatur, dapat disimpulkan bahwa kebijakan sistem manajemen anti penyuapan perlu diterapkan di PT. Tatarasa Primatama sebagai PBFBO untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan praktik penyuapan yang dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal.

---

Anti-bribery policies can help organizations avoid losses caused by bribery. Bribery can be carried out in the form of giving goods, money, and others. ISO Anti-Bribery Management System (SMAP) 37001:2016 can be used by every organization, whether public, private, or non-profit sectors. The implementation of SMAP ISO can be used as a strategy to prevent corruption to reduce and prevent the practice of bribery. The purpose of bribery is to influence the decision-making of the person, employee, or official who is being bribed. PT. Tatarasa Primatama is a Pharmaceutical Ingredient Wholesaler (PBFBO) company that operates in the import and distribution of Active Pharmaceutical Ingredients (API) raw material products. Based on CDOB, the pharmacist in charge is responsible for managerial aspects so that PBF can run well and achieve a balance between managerial and operational aspects so that bribery can be avoided within the company. The purpose of making this special assignment report is to implement an anti-bribery management system at PT. Tatarasa Primatama as PBFBO. This special assignment was created by conducting studies and literature searches regarding anti-bribery management system documents that have been implemented by a company. Based on the reference document, preparation is carried out in accordance with the principles and objectives of PT. Tatarasa Primatama. Based on observations and literature studies, it can be concluded that an anti-bribery management system policy needs to be implemented at PT. Tatarasa Primatama as PBFBO to prevent protection of power and bribery practices carried out by internal and external parties."