Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah telah mengeluarkan peraturan cukai tembakau dalam rangka meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak. Peraturan ini mengatur pengenaan tarif cukai tembakau berdasarkan harga jual eceran. Pemerintah memberlakukan peraturan ini untuk mendapatkan target penerimaan negara dalam jangka waktu tertentu. Peraturan ini dibuat sebagai pertimbangan bahwa produksi dan konsumsi produk tembakau potensi untuk menjadi salah satu penerimaan negara di sektor pajak. Produk tembakau yang memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara adalah rokok kretek mesin (SKM), rokok kretek tangan (SKT) dan sigaret putih mesin (SPM). Produk-produk yang dibuat oleh manufaktur manufaktur besar, menengah, dan kecil. Ada tiga aspek yang harus dipertimbangkan dalam menyusun sebuah peraturan cukai: tarif, harga jual eceran, dan pendapatan per kapita. Regulasi cukai pemerintah terutama pada produk tembakau bertujuan untuk menjamin perlindungan penerimaan cukai tembakau, untuk mengontrol dan membatasi konsumsi tembakau, menciptakan keadilan, untuk membangun keadaan usaha yang sehat, dan untuk mengembangkan seluruh produsen tembakau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang timbul sebagai akibat dari regulasi cukai dan harga jual eceran didasarkan pada produk tembakau dan skala produksi industri rokok. Analisis ini secara khusus ditujukan untuk menentukan dampak pengenaan tarif cukai tembakau di SKT, SKM, SPM dan konsumsi rokok, untuk menentukan apakah pengaruh tarif, harga dan variabel pendapatan SKT, SKM, SPM dan konsumsi rokok memiliki kepekaan sama, dan untuk menentukan apakah harga dan pendapatan mempengaruhi SKT, SKM, SPM dan konsumsi rokok. Analisis dilakukan dengan menggabungkan time series dan data cross sectional atau dengan menggunakan metode pooled data. Hasilnya ditemukan bahwa ada perbedaan pengaruh atau efek variabel bebas antara jenis rokok dan permintaan rokok. Pola konsumsi rokok masyarakat dipengaruhi oleh harga rokok dan variabel penghasilan. Analisis juga diperoleh bahwa permintaan SKT, SKM, dan rokok SPM adalah inelastis. Oleh karena itu, mengingat bahwa penerimaan negara dari cukai rokok cukup besar, peraturan pemerintah dalam menetapkan suku cukai harus memperhatikan pada perubahan pola konsumsi rokok masyarakat serta pada kelangsungan produksi rokok.

---

The government has issued an excise regulation on tobacco in order to raise state revenue in tax sector. The regulation arranges the imposition of tobacco excise rates based on the retail selling price. The government imposed this regulation to obtain state revenue targets within certain period. The regulation was made as a consideration that the production and consumption of tobacco products is potential to be one of state revenues in tax sector.

The tobacco products that give big contribution for state revenue are machine-packaged cigarettes (SKM), hand-packaged cigarettes (SKT) and machine-packaged white cigarettes (SPM). Those products are produced by big, middle, small cigarette manufactures.

There are three aspects that have to be considered in composing an excise regulation: tariff, retail selling price, and salary. The government excise regulation especially on tobacco products is aimed to guarantee the protection of tobacco excise revenue, to control and limit tobacco consumption, to create fairness, to build fair business circumstance, and to develop entire tobacco manufacturers.

The aim of this thesis is to answer the problems that arise as a result of the excise regulation and the retail selling price based on tobacco products and cigarette industrial production scale. The analysis is specifically aimed to determine the impacts of the imposition of tobacco excise rates in SKT, SKM, and SPM cigarette consumption, to determine whether the effect of tariff, price and income variable on SKT, SKM, and SPM cigarette consumption have the same sensitivity, and to determine whether price and income affect SKT, SKM, and SPM cigarette consumption. The analysis was done by combining time series and cross sectional data or by using pooled data method.

The result found that there were distinction effects or independent variable effects between cigarette types and cigarette demand. Society pattern of cigarette consumption was affected by cigarette prices and income variable. The analysis also obtained that the demand of SKT, SKM, and SPM cigarettes was inelastic. Therefore, considering that the state revenue from cigarette excise tax is big enough, the government regulation in setting excise rates should concern on the changing pattern of society cigarette consumption as well as on the sustainability of the cigarette production."

"[Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Perdagangan di Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equational Modeling (SEM). Penggunaan SEM dipertimbangkan karena variabelvariabeldalam penelitian ini tidak dapat diukur secara langsung tetapi harus dijelaskan oleh variabel-variabel indikatornya. Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Pengetahuan Perpajakan, Kompleksitas Pajak, berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak sedangkan Persepsi Keadilan tidak berpengaruh secara signifikan. 2) Sikap, Norma Moral, Persepsi Kondisi Keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Niat kepatuhan pajak sedangkan Persepsi Kontrol Perilaku dan Norma Deskriptif tidak berpengaruh signifikan terhadap Niat Kepatuhan Pajak. 3) Norma Injunctive berpengaruh signifikan dan Negatif terhadap Niat Kepatuhan Pajak. 4) NiatBerpengaruh Signifikan dan Positif terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan Persepsi Kontrol Perilaku tidak berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Perdagangan di Kota Bandung.

---

This study is conducted to analyze factors that Influence the compliance behavior of trading business individual tax payer in The City of Bandung within the framework of Theory of Planned Behavior . The Method used in this research is Structural Equation Model Modeling (SEM). This method usefull for researh that contain latent variable that must be measure by its indicator variables. The Result found that : 1) Tax Knowledge and Perception of Tax Complexity have a significant and positif effect to attitude,whereas Perception of Tax Fairness has no

significant influence to attitude. 2) Attitude toward compliance, Moral Norm, Perception of Financial Condition have positif and significant influance to Intention toward Tax Compliance whereas Perceived Behavioral Control and Descriptive Norm have no significant influence. 3) Injunctive Norm Has negative and Significant Influence to Intention toward Tax Compliance. 4) Intention toward Compliance has significant and positif, but Perceived Behavioral Control has no significant influence to tax compliance behavior of trading business Individual Taxpayer in The City of Bandung., This study is conducted to analyze factors that Influence the compliance behavior

of trading business individual tax payer in The City of Bandung within the

framework of Theory of Planned Behavior . The Method used in this research is

Structural Equation Model Modeling (SEM). This method usefull for researh that

contain latent variable that must be measure by its indicator variables. The Result

found that : 1) Tax Knowledge and Perception of Tax Complexity have a

significant and positif effect to attitude,whereas Perception of Tax Fairness has no

significant influence to attitude. 2) Attitude toward compliance, Moral Norm,

Perception of Financial Condition have positif and significant influance to

Intention toward Tax Compliance whereas Perceived Behavioral Control and

Descriptive Norm have no significant influence. 3) Injunctive Norm Has negative

and Significant Influence to Intention toward Tax Compliance. 4) Intention

toward Compliance has significant and positif, but Perceived Behavioral Control

has no significant influence to tax compliance behavior of trading business

Individual Taxpayer in The City of Bandung]"

"ABSTRAK Salah satu wujud nyata dukungan pemerintah terhadap desentralisasi fiskal adalah melalui penguatan pajak daerah. Upaya penguatan pajak daerah yang dilakukan pemerintah dengan memberikan wewenang yang lebih dalam memungut pajak seperti yang di atur dalam UU No 28 Tahun 2009. Skripsi ini bertujuan untuk melihat perkembangan upaya pemungutan pajak (tax effort) daerah di era desentralisasi fiskal dengan membandingkan pendapatan pajak aktual terhadap pajak potensial daerah serta menganalisa bagaimana faktor determinan tax effort mempengaruhi upaya pemungutan pajak tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum upaya pemungutan pajak daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat adalah sebesar 1,081, yang berarti dari basis pajak yang ada, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. Sementara itu dari hasil estimasi determinan tax effort menunjukkan bahwa share sektor pertanian terhadap total PDRB dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap upaya pemungutan pajak daerah. penerapan UU No 28 Tahun 2009 secara signifikan berkorelasi negatif terhadap tax effort. Di sisi lain PDRB perkapita tidak signifikan berkorelasi terhadap tax effort.

---

ABSTRACT In attempt to support fiscal decentralization policy, central government increase fiscal authority to boost local taxing power. In order to boost local taxing power, central government gives more authority in collecting tax to local government which regulated in UU No 28 Tahun. The research aims to analyze the index of local tax effort in fiscal decentralization era by comparing the actual tax collection with taxable capacity, and how the determinant of tax effort affect tax effort it self. The result shows the average of tax effort index in second local government in West Sumatera province is 1,081, Which means by the given base tax, government can significantly increase its local revenue . Meanwhile, the result of tax effort determinant estimation shows that agriculture share on regional GDP and transfer from central government is positively significant correlated with local tax effort. Implementing UU No 28 Tahun 2009 is negatively significant correlated with tax effort. On the other side, percapita regional GDP is insignificantly correlated with tax effort."

"Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari keterbukaan perdagangan terhadap korupsi pada 18 ekonomi anggota APEC. Pengukuran keterbukaan perdagangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua pengukuran yaitu trade intensity dan composite trade intensity. Penelitian ini menggunakan data 18 ekonomi selama tahun 2002-2011. Hasil penelitian menemukan bahwa keterbukaan perdagangan mampu mengurangi korupsi, oleh karena itu pengurangan hambatan perdagangan perlu dilakukan sebagai usaha untuk mengurangi tingkat korupsi di ekonomi APEC.

---

The purpose of this study is to find out the effect of trade openness on corruption in 18 economies member of APEC. This study uses two measurements of trade openness, trade intensity and composite trade intensity. This study uses the data from 18 APEC economies during 2002-2011. The result of this research shows that trade openness both in trade intensity and composite trade intensity can reduce the corruption."

"ABSTRAKPNPM Mandiri Perdesaan ditujukkan untuk menanggulangi kemiskinan melalui kemandirian dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Pinjaman bergulir merupakan salah satu kegiatan yang dinaungi oleh PNPM Mandiri Perdesaan untuk mendorong kegiatan ekonomi produktif dari masyarakat miskin.Pada akhir Desember 2015 PNPM Mandiri Perdesaan secara resmi berakhir. Tesis ini meneliti dampak pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perdesaan terhadappendapatan usaha dan pengeluaran rumah tangga. Lingkup penelitian adalah di Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi. Data sampel 168 individu diperoleh melalui penyebaran kuesioner terhadap 84 peserta pinjaman bergulir (treatment) dan 84 non-peserta (kontrol). Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan instrumental variabel. Ditemukan bahwa partisipasi pinjaman bergulir memiliki hubungan yang positif dan tidak signifikan baik terhadap pendapatan usaha maupun terhadap pengeluaran rumah tangga. Modal awal, tabungan, jumlah anggota keluarga, status usaha, dan pendidikan tidak tamat SD memberikan pengaruh signifikan pada pinjaman bergulir terhadap pendapatan usaha. Modal awal, tabungan, usia, jumlah anggota keluarga, rasio ketergantungan, gender kepala keluarga, dan pendidikan tidak tamat SD memberikan pengaruh signifikan pada pinjaman bergulir terhadap pengeluaran rumah tangga

---

ABSTRACTPNPM Rural aim for alleviating poverty through self-reliance and community participation. Revolving loan fund is one of the activity under PNPM Rural to encourage poor's economic productive activity. In the end of December2015 PNPM Rural officially ended. This Thesis research the impact of PNPMRural revolving loan fund income enterprise and household expenditure. Thescope of the research is in Sub District Sukakarya Bekasi. Sample data 168individual gather through questionnaires to 84 revolving loan fund participant(treatment) and 84 non-participant (control). Quantitative method used to estimate the impact with instrumental variable approach. The result show that revolving loan fund participation has positive and insignificant effect to income enterprise and household expenditure. Initial capital, saving, household size, business status, and do not completed primary education status has significant impact on revolving loan fund through income enterprise. Initial capital, saving, age, household size, dependency ratio, household head gender, and do not completed primary education status has significant impact on revolving loan fund through household expenditure"

"This study aims to analyze the effect of the COVID-19 pandemic on commercial banking non-performing loans during the study period from January 2018 to December 2022. The regression method used is multiple regression with Non-performing loans, BI7DRR Interest Rate, Gross Domestic Product, Unemployment Rate as a control variable and the dummy variable COVID-19 as the main independent variable and Non-performing loans as the dependent variable are used in the analysis. The results of this study show that the COVID-19 pandemic has a significant influence and a positive relationship with the NPL of Commercial Banks in Indonesia. Secondary data from the Bank of Indonesia and the Indonesian Financial Service Authority, over which a multi-regression analysis was performed. The results of the analysis showed a significant influence from the Gross domestic product and Unemployment that supports the Covid-19 variable in affecting Banking non-performing loans. The Covid-19 epidemic is harming economies around the world in all conceivable ways, including financial markets and institutions. The pandemic creates complex challenges for banks in particular, mostly through increases in default rates. This may be worse in developing countries with poor financial markets.

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kredit bermasalah perbankan umum selama periode penelitian Januari 2018 hingga December 2022. Metode regresi yang digunakan adalah regresi berganda dengan data sekunder dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan analisis multi-regresi. Kredit bermasalah, Suku Bunga BI7DRR, Produk Domestik Bruto, Tingkat Pengangguran sebagai variable kontrol dan variabel dummy COVID-19 sebagai Independen variable utama dan Non performing loan sebagai variable dependent digunakan dalam analisis.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berpengaruh signifikan dan positif terhadap NPL bank umum di Indonesia. Dalam hasil regresi akhir menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan Produk Domestik Bruto dan Pengangguran yang mendukung variabel COVID dalam mempengaruhi kredit bermasalah perbankan. Epidemi COVID-19 merugikan ekonomi di seluruh dunia dengan segala cara yang dapat dibayangkan, termasuk pasar dan institusi keuangan. Pandemi menciptakan tantangan yang kompleks bagi bank khususnya, sebagian besar melalui kenaikan tingkat gagal bayar. Mungkin lebih buruk di negara berkembang dengan pasar keuangan yang buruk"

"

Industri tekstil Indonesia telah menempatkan diri sebagai salah satu eksportir terkemuka di antara berbagai sektor lokal, berhasil memperluas jangkauannya ke pasar global. Meskipun demikian, kinerja ekspor industri ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan rekan global lainnya. Sejumlah penelitian telah menangani keprihatinan serupa mengenai peningkatan kinerja ekspor tekstil, dengan fokus pada peran kunci Penanaman Modal Asing Langsung (PMDA) sebagai penggerak utama untuk meningkatkan daya saing industri lokal baik di negara berkembang maupun negara maju. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dampak nyata PMDA terhadap ekspor tekstil Indonesia, menjelajahi apakah hal ini berfungsi sebagai strategi efektif untuk mengembangkan komoditas tekstil negara. Dengan menggunakan data kuantitatif dari sumber yang terpercaya seperti Kementerian Investasi, Badan Pusat Statistik, WITS, dan Bank Dunia, penelitian ini mengambil pendekatan unik dengan menganalisis data PMDA berdasarkan asal investor utama dalam industri tekstil Indonesia. Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan faktor-faktor signifikan lainnya, termasuk partisipasi dalam Global Value Chain (GVC) inflasi, nilai tukar, teknologi, investasi dalam negeri, dan tarif, untuk mengisolasi pengaruh nyata PMDA dari setiap negara investor utama dan memberikan wawasan menyeluruh untuk menjelaskan ekspor tekstil Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PMDA dari Hong Kong secara positif memengaruhi ekspor tekstil, sementara PMDA dari Tiongkok dan Singapura memberikan dampak negatif pada ekspor tekstil Indonesia. Selain itu, partisipasi dalam GVC, investasi dalam negeri, dan kemajuan teknologi di sektor manufaktur terbukti dapat meningkatkan daya saing ekspor tekstil Indonesia. Sebaliknya, inflasi dan tarif memberikan efek negatif pada ekspor tekstil.

---

Indonesia's textile industry has positioned itself as a leading exporter among various local sectors, successfully expanding its reach to the global market. Despite these achievements, the industry's export performance still falls behind neighboring countries and other global counterparts. Numerous studies have addressed similar concerns about improving textile export performance, focusing on the pivotal role of Foreign Direct Investment (FDI) as a primary driver for enhancing the competitiveness of local industries in both developing and developed nations. This study aims to assess the tangible impact of FDI on Indonesia's textile exports, exploring whether it serves as an effective strategy for advancing the country's textile commodities. Utilizing quantitative data from reputable sources such as the Ministry of Investment, Badan Pusat Statistik, WITS, and the World Bank, this research takes a unique approach by analyzing FDI data based on its primary investor origins in Indonesia's textile industry. Additionally, the study considers other significant factors, including Global Value Chain participation, inflation, exchange rates, technology, domestic investment, and tariff rates, to isolate the genuine influence of FDI from each main investor country and provide comprehensive insights into explaining Indonesia's textile export. The study's findings indicate that FDI from Hong Kong positively influences textile exports, while FDI from China and Singapore negatively affects Indonesia's textile exports. Furthermore, participation in the Global Value Chain, domestic investment, and technological advancements in the manufacturing sector are proven to enhance Indonesia's textile export competitiveness. Conversely, inflation and tariff rates exert negative effects on textile exports.

 

"

"Penelitian ini berusaha menjelaskan hubungan antara persebaran teknologi internasional (international R&D spillover) dari jalur perdagangan internasional dan FDI terhadap produktivitas (TFP) berdasarkan teori pertumbuhan endogen di Asian Newly Industrialized Countries (ANIC). Dalam penelitian ini didapat bahwa R&D spillover adalah faktor signifikan dalam mempengaruhi TFP, terutama dari jalur perdagangan. Penelitian ini juga mendapat hasil bahwa ketersediaan tenaga kerja berpendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas. Dalam perbandingan antara dua kelompok negara ANIC, didapat bahwa dalam ANIC kelas 2, persebaran teknologi dari ekspor tidak meningkatkan produktivitas. Penelitian ini menemukan juga bahwa FDI tidak menjadi jalur yang penting dalam difusi teknologi. Namun pengukuran FDI perlu ditelusuri lebih lanjut.

---

This research tries to explain the relation between international R&D spillover from international trade and FDI channel with productivity (TFP) based on endogenous growth theory in Asian Newly Industrialized Countries (ANIC). In this research, it is found that R&D spillover is a significant factor in increasing TFP, especially from trade channel. It is also found that the availability of educated workers is another important factor in increasing productivity. From the comparison of the two country groups in ANIC, it is found that in ANIC Tier 2, international R&D spillover from export is not increasing productivity, yet its spillover effect is still significant. Another finding of this research is FDI is not an important channel for technology spillover. However, there is a need to further discuss the FDI spillover measurement."

"ABSTRAKTaman Rekreasi Wiladatika (TRW) memiliki manfaat terukur (tangible)dan manfaat tidak terukur (intangible). Manfaat tangible adalah nilai uang yangdihasilkan oleh TRW sebagai salah satu sumber pendapatan pengelola TRW.Sedangkan manfaat intangible adalah manfaat immaterial atau tidak dapat dirabanamun dapat dirasakan seperti pemandangan taman, udara yang bersih dankondisi lingkungan yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengestimasinilai ekonomi TRW dan mengevaluasi tawaran dari konsorsium perusahaanswasta nasional. Jumlah responden yang diobservasi berjumlah 200 orang.Dengan pendekatan biaya perjalanan (travel cost method) diperoleh nilaiwillingness to pay (WTP) terhadap obyek wisata TRW sebesar Rp. 28.302,- perindividu per kunjungan. Nilai ekonomi TRW adalah Rp. 7.428.850.470,- yangdiperoleh dari hasil perkalian nilai WTP dengan jumlah wisatawan dalam satutahun. Nilai WTP individu tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan untukmenentukan harga tiket masuk. Namun keuntungannya harus dapat digunakanuntuk menjaga dan melestarikan keberadaan ekosistem TRW. Dari perhitunganpendapatan dan pengeluaran yang diterima oleh pengelola TRW, seharusnyapengelola Taman Rekreasi Wiladatika mendapatkan pendapatan sewa lebih dariRp 6.274.670.000,- per tahun.

---

ABSTRACTWiladatika Recreation Park has measurable benefits (tangible) andintangible benefits (intangible). Tangible benefit is worth the money generated byWiladatika Recreation Park as one of revenue source for the WiladatikaRecreation Park management. While the intangible benefits are advantages in theform of immaterial or can not be felt but could be perceived as unique, beautifulpark scenery, clean air and good environmental condition. The aims of this studyare to estimate the economic value and evaluate rents utilization of WiladatikaRecreation Park. Using the travel cost method we obtained that the willingness topay (WTP) for tourist attractions in Wiladatika Recreation Park is IDR 28,302 -per individual per visit. The economic value of Wiladatika Recreation Park is IDR7.428.850.470. This value is resulted by multiplying WTP and the number oftourists in a year. WTP value can be considered to raise the price of admission,However profit obtained should be used to maintain and preserve the WiladatikaRecreation Park ecosystems. Based on the calculation of income, the value ofinvestments, assets under management and estimated operating costs of thecompany, the Wiladatika Recreation Park management possibly could obtainincome more than IDR 6.274.670.000 per year."

"Penelitian ini menguji faktor risiko dan return yang mempengaruhi arus modal asing ke pasar Surat Berharga Negara dengan menggunakan data pasar keuangan yang dikategorikan sebagai "push factor" yaitu yield UST Notes tenor 10 tahun dan CBOE Volatility Index (VIX) serta "pull factor" yaitu yield SUN 10 tahun dan Credit Default Swap Indonesia (CDS). Vector Error Correction Model dengan analisis impuls respon dan varian dekomposisi menyelidiki efek dinamis jangka pendek dari shock /pada faktor risiko dan return terhadap aliran dana asing di pasar SBN. Estimasi model dengan data harian untuk periode 2005-2012 mendukung hipotesis bahwa guncangan yang terjadi pada yield obligasi pemerintah dan CDS adalah kekuatan yang paling penting dalam menjelaskan variasi dalam aliran dana asing di paar SBN. Temuan lain yang menarik adalah peran yield UST Notes tenor 10 tahun dan index VIX sangat mempengaruhi perilaku investor asing di pasar SBN. Dari hasil penelitian diharapkan pengambil kebijakan dapat mendesain kebijakan yang dapat menjamin stabilitas dan ketahanan pasar keuangan terhadap gejolak pasar global.

---

This study examines the determinants of capital flows into Indonesia Government Bond Market from the market driven "push-pull" factors approach which reflect the global and country risk and return. An empirically tractable Vector Error Correction Model of the determinants of capital flows is developed, and variance decomposition and impulse response analyses are used to investigate the temporal dynamic effects of shocks to push and pull factors on debt portfolio flows.

Estimation of the model using daily data for the period 2005-2012 provides evidence supporting the hypothesis that shocks to yield government bond that represent domestic expected return and CDS that represent domestic risk are the most important forces explaining the variations in debt portfolio flows to Indonesia. Another interesting finding is the role of risk and return factors from global market as denoted by index VIX and US Treasury Bills in affecting the debt portfolio flows.

These findings highlight the concomitant need for policy makers in Indonesia to design domestic policy in a broad and comprehensive policy mix, consist of more prudence in maintaining macroeconomic stability and robust financial system to absorb both external and internal shocks to real variables of economic activity"