Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKegiatan investasi pertambangan batubara di Kabupaten Tanah Bumbuternyata tidak hanya bersifat ekonomi-bisnis melainkan juga mengandungdimensi-dimensi politik dan memberi pengaruh tersendiri terhadap dinamikakekuasaan di arena politik lokal. Kenyataan itulah yang melatarbelakangi studiini.Tiga pertanyaan utama yang dijawab dan dibahas dalam studi ini. Pertama,bagaimana pola hubungan pemerintah daerah dengan pengusaha tambangbatubara serta dampak hubungan tersebut terhadap kebijakan investasi tambangbatubara di Kabupaten Tanah Bumbu? Kedua, bagaimana peran politik pengusahatambang batubara dalam proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten TanahBumbu? Ketiga, bagaimana dinamika konflik berbasis tambang batubara antaramasyarakat lokal dan pelaku usaha serta bagaimana peran pemerintah daerah didalamnya?Di tataran teoretik, studi ini menggunakan teori oligarki dari Ostermansebagai acuan utama. Selain itu juga menggunakan teori negara Marxis dariMandel dan Althusser, teori desentralisasi dan politik lokal dari Smith dan Stoker,dan teori konflik dari Rozen, sebagai acuan pendukung.Pada tataran metodologis,studi ini menggunakan pendekatan kualitatif.Temuan pokok studi ini menunjukkan bahwa hubungan pengusahatambang dengan penguasa lokal dan pejabat-pejabat birokrasi berlangsung dekatkarena antarpihak meskipun berbeda kepentingan namun mampu mempertemukankepentingan tersebut dan sama-sama mengambil keuntungan. Pengusaha tambangmendapatkan kemudahan-kemudahan serta keuntungan ekonomi, sedangkanpengusasa lokal dan pejabat birokrasi mendapatkan keuntungan politik danekonomi sekaligus.Hubungan antara pengusaha tambang dengan penguasa lokal terlihatsangat jelas pada saat pemilihan kepala daerah. Dalam sejarah pemilihan kepaladaerah langsung di Kabupaten Tanah Bumbu selama ini, pasangan kandidat yangmemenangkan kontestasi selalu saja yang mendapat dukungan penuh dari parapengusaha tambang. Pengusaha tambang yang cukup berpengaruh dalam setiapmomen pemilihan kepala daerah langsung serta dalam dinamika politik lokalKabupaten Tanah Bumbu merupakan para pengusaha lokal.Teori-teori yang digunakan dalam studi ini, baik teori utama maupun teoripendukung, sangat membantu dalam memberikan penjelasan terhadap temuantemuanpenelitian, serta dalam membentuk kerangka berpikir ketika membanguninterpretasi-interpretasi. Memang, satu teori tidak secara utuh bisa menjadisandara penjelasan, dan karena itu dilengkapi dengan teori-teori yang lain

---

ABSTRACTThis research is based on the activity of coal mining investment in Tanah Bumbu Districtthat is not merely for economic and business purposes, butalso contains the dimensions ofpolitics which affect the power dynamics in the local politics. Three major questions areanswered and discussed by this study. First, what is the relationship pattern between the localgovernment and the coal mining businessmen and how does it affect the policies of coal mininginvestment in Tanah Bumbu? Second, what is the political role of the coal mining businessmenin the local elections? Third, how is the coal mine-based conflict between the local communitiesand the coal mining businessmen, and what is the government?s role in it?In a theoretical level, this study uses Osterman?s theory of oligarchy as the main theory.In addition, Mandel?s and Althusser?s theory of Marxist states, Smith?s and Stoker?sdecentralization theory and local politics theory, and Rozen?s conflict theory are used as itssupporting theories. Furthermore, this study uses a qualitative approach.The principal finding of this study shows that the close relationship between the coalmining businessmen and the local authorities as well as the bureaucratic officers is the result ofeach party?s interest. Although they have different interests, they managed to combine it andbenefit from it. The coal mining businessmen are guaranteed facilities and economic benefits,while the local authorities and bureaucratic officers gains political and economic benefits.The relationship between the coal mining businessmen and the local authorities can beseen clearly during the local elections. Throughout the years, the winning candidates of theTanah Bumbu local elections are those who gain the support of the coal mining businessmen.Therefore, it is evident that the coal mining businessmen have influence over the local electionsand over the dynamics of the local politics in Tanah Bumbu.Both the main and supporting theories used in this study are helpful in giving a clearexplanation of the research findings and in forming a framework while constructing theinterpretations. In order to give a thorough explanation, several theories are needed"

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya para ”preman” sebagai aktor lokal di Sumatera Utara yang berperan penting dalam sistem demokrasi yang relatif baru diterapkan sejak tahun 1997. Sebagian aktor lokal tersebut berasal dari kader Pemuda Pancasila. Mereka tidak hanya mengandalkan intimidasi dan uang yang dimiliki, tetapi mereka juga menjadi pengurus partai politik, anggota legislatif, pejabat birokrasi, pebisnis, dan pemilik media cetak lokal. Dalam kapasitas menggunakan jaringan tersebut, tentunya mereka sangat kuat untuk memperoleh akses terhadap sumber daya (resources) dari pemerintah daerah dan akan memaksimalkan sumber kekuasaan yang dimiliki. Sementara dalam kapasitasnya sebagai ’preman’, mereka dapat juga menggunakan sumber daya kekerasan. Untuk membuktikan adanya peran tersebut, penelitian ini akan menjawab pertama bentuk intimidasi yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila Sumatera Utara dalam pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2008. Kedua, pola mobilisasi yang dilakukan untuk menggerakkan potensi organisasi yang dimiliki Pemuda Pancasila di Sumatera Utara. Ketiga, model relasi jaringan yang dilakukan di antara Pemuda Pancasila dengan pemerintah daerah, pengusaha lokal dan media massa dalam memenangkan calon gubernur yang didukung. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Bosissm dari John T. Sidel dan Kelompok Kekerasan yang ditulis oleh Masaaki dan Rozaki. Sedangkan teori pendukung adalah Teori Kekuasaan dari Miriam Budiardjo dan Charles F. Andrain, Konsensus dan Konflik dari Maswadi Rauf, Teori Demokrasi dan Otonomi Daerah dari Brian C. Smith, dan Teori Kepentingan Terselebung (Hidden Autonomy) yang ditulis Syarif Hidayat. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus sebagai strategi penelitian. Analisis kualitatif teknik tipologi dipilih sebagai sebagai cara untuk menyusun interpretasi atas kajian literatur, wawancara mendalam dengan narasumber yang terlibat dan observasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bentuk intimidasi yang dilakukan anggota Pemuda Pancasila adalah mengancam dan menakut-nakuti akan melakukan pemukulan fisik dan membuat ketidaknyamanan pemilih yang tidak memilih calon gubernur yang ingin dimenangkan. Pola mobilisasi dilakukan atas dasar patron-klien piramida yaitu seorang tokoh Pemuda Pancasila memiliki kekuatannya sendiri untuk mengerakkan anggota Pemuda Pancasila. Model relasi yang terjalin antara Pemuda Pancasila dengan birokrasi, pengusaha, dan media cetak lokal dilakukan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Disertasi ini mengajukan perspektif teoritis baru bahwa fenomena munculnya bos lokal dan kelompok kekerasan mengindentifikasikan adanya perbedaan yang khas di Sumatera Utara. Kontribusi terhadap perspektif teori Ilmu Politik yang ditemukan dalam penelitian ini disebut Teori Jaringan Patronase Baru Bos Lokal.

---

The background of this study is the emergence of “gangsters”—some of whom were cadres of Pemuda Pancasila—as local actors who played an important role in the democratic system applied in North Sumatera since 1997. Not only that they intimidated with violence and money; they became political party officials, legislative members, bureaucrats, business people, and owners of local print media. In their formal capacity, they had power to gain access to resources from the local government and maximize them. While as ‘gangsters’, they practiced violence. This study would discuss three points to prove that such things really occurred: first, the forms of intimidation done by Pemuda Pancasila North Sumatera in the North Sumatera governor election in 2008; second, the pattern of mobilization performed to generate the potential of the organization; third, the network relation model among Pemuda Pancasila, the local government, the local business people, and the mass media in making the supported candidate win. The main theories applied here are the Bosissm Theory by John T. Sidel and the Violence Group Theory by Masaaki and Rozaki. The supporting theories are the Theory of Power by Miriam Budiarjo and Charles F. Andrain, Consensus and Conflict by Maswadi Rauf, Democracy and Decentralization by Brian C. Smith, and Hidden Autonomy by Syarif Hidayat. This study uses a qualitative approach with case studies. The qualitative analysis with typology technique is chosen as a way to arrange interpretations on data—written materials, in depth interviews, and observations. The findings showed that the forms of intimidation done by Pemuda Pancasila members were threaten to beat physically and create inconvenience if the voters did not vote governor candidates who want to win. The mobilization pattern was executed using patron-client pyramid: each figure of Pemuda Pancasila had his own power to mobilize members. The relation model among Pemuda Pancasila, bureaucracy, business people, and local print media was performed based on mutualistic symbiosis. The phenomenon of emerging local bosses and violent groups theoretically implied spesific differences in North Sumatera. The contribution to Political Science theories, which will be found in this study, is called the Theory of New Patronage Network of Local Bosses."