Tanda tangan elektronik diharapkan dapat mempercepat transaksi elektronik di lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah, tetapi penerapannya lambat. Sejak tanda tangan elektronik yang disetujui pemerintah pada 2008 hingga sekarang, jumlah organisasi yang memanfaatkan tanda tangan elektronik masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah organisasi yang memiliki layanan online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan pegawai di organisasi untuk tetap melanjutkan atau tertarik untuk memanfatkan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanda tangan elektronik bersertifikasi atau tanda tangan digital. Survei dilakukan kepada pengguna dan calon pengguna di lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja yang terintegrasi Technology Acceptance Model (TAM) dan Technology-Organization-Environment (TOE) dalam disiplin ilmu sistem informasi. Berdasarkan 192 tanggapan, kerangka penelitian divalidasi. Ada tujuh faktor pendorong yang berhasil diidentifikasi. Tujuh faktor pendorong tersebut adalah perlindungan keamanan, kebutuhan internal, pelatihan dan edukasi, kebijakan pemerintah, penyedia layanan/vendor, kemudahan penggunaan yang dirasakan, dan manfaat yang dirasakan. Hasil penelitian ini memperluas penelitian tentang model penerimaan teknologi, khususnya model integrasi TAM-TOE, dan memperluas penelitian tentang adopsi tanda tangan elektronik. Temuan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah, vendor tanda tangan elektronik, dan organisasi untuk meningkatkan pemanfaatan tanda tangan elektronik.
Electronic signatures are expected to speed up the electronic transactions in government agencies and non-governmental organizations, but its adoption is slow. Since the government-approved electronic signature in 2008 until now, the number of organizations that utilize electronic signatures is still very small compared to the number of organizations that have online services. The purpose of this study is to identify the factors that determine employees in the organization to continue or are interested in utilizing electronic signatures. The electronic signature referred to in this study is certified electronic signature or digital signature. The survey was conducted on users and prospective users in government agencies and non-government organizations. The research uses an integrated framework Technology Acceptance Model (TAM) and Technology-Organization-Environment (TOE) in information systems discipline. Based on 192 responses, the research framework is validated. There are seven driving factors that successfully identified. The seven driving factors are security protection, internal need, training and education, government policy, vendor support, perceived ease of use, and perceived usefulness. The results of this study broaden research on technology acceptance models, specifically the TAM-TOE integration model, and expand research on the adoption of electronic signatures. The findings of this study can be input for the government, electronic signature vendors, and organizations to increase the utilization of electronic signatures.
"Semakin strategisnya peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam memfasilitasi perdagangan internasional membuat DJBC harus terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi mutakhir. DJBC dituntut untuk memberikan pelayanan yang efisien dan melakukan pengawasan yang efektif yang merujuk pada praktik-praktik terbaik dalam kepabeanan internasional. Implementasi Big Data pada DJBC bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari data yang telah dikumpulkan agar dapat dianalisis untuk mendukung pengambilan keputusan. Konsep Smart Customs and Excise mengusung Big Data sebagai inti dari semua sistem dan proses bisnis pada DJBC, namun sampai dengan saat ini penerapan Big Data masih bersifat proof of concept. Penerapan teknologi baru tanpa adanya arah pengembangan yang jelas memiliki risiko kegagalan, untuk itu diperlukan evaluasi penerapan Big Data di DJBC. Pengukuran tingkat kematangan Big Data dapat digunakan sebagai langkah awal untuk menilai situasi yang sebenarnya dari sebuah organisasi, memperoleh dan memprioritaskan langkah-langkah perbaikan dan kemudian mengontrol setiap tahap pelaksanaannya. Hasil pengukuran kematangan Big Data dapat dijadikan sebagai acuan untuk merumuskan saran dan rekomendasi bagi DJBC untuk mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi. Pengukuran dilakukan menggunakan framework TDWI Big Data Maturity Model untuk mengevaluasi implementasi Big Data pada DJBC. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara pertanyaan tertutup, kemudian diolah menggunakan assessment tools. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat kematangan Big Data pada DJBC ada pada tingkat 3 (Early Adoption) dari skala 1 - 5. Hasil penelitian memberikan rekomendasi pada tiap dimensi untuk dapat meningkatkan tingkat kematangan ke tingkat 4 (Corporate Adoption) dengan prioritas perubahan mulai dimensi organisasi, analitis, manajemen data, infrastruktur, dan tata kelola.
The more strategic role of the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) of the Ministry of Finance of Republic of Indonesia in facilitating international trade has made DGCE to continue to innovate by utilizing the latest technology. DGCE is required to provide efficient services and conduct effective supervision that refers to international customs organization best practices. Implementation of Big Data on DGCE aims to get the benefits of the data that has been collected so that it can be analyzed to support decision making. The Smart Customs and Excise concept brings Big Data as the core of all systems and business processes in DGCE, but until now the implementation of Big Data is still proof of concept. Implementation of new technology without the direction of development that clearly defined has the risk of failure, therefore an evaluation is needed regarding the implementation of Big Data on DGCE. Measuring the maturity level of Big Data can be used as a first step to assess the actual situation of an organization, obtain and prioritize corrective steps and then control each stage of its implementation. The measurement results can be used as a reference to formulate suggestions and recommendations for DGCE to reach a higher maturity level. Measurements were made using the TDWI Big Data Maturity Model framework to evaluate the implementation of Big Data on DGCE. Data collection is done through closed question interviews, then processed using assessment tools. The evaluation results indicate that the maturity level of Big Data on DGCE is at phase 3 (Early Adoption) of scale 1 to 5. The results of the study provide recommendations on each dimension to be able to increase the maturity level to phase 4 (Corporate Adoption) with priority changes starting from the organizational dimension, analytics, data management, infrastructure, and governance.
"