Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kedudukan hukum formulir syarat kerja dengan klausula baku terhadap perjanjian kerja bersama serta bagaimana keabsahan formulir syarat kerja dengan klausula baku tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menekankan kepada penggunaan norma hukum secara tertulis. Lebih lanjut, alat pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi dokumen terhadap data sekunder. Adapun, metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang nantinya menghasilkan data yang bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan hukum formulir syarat kerja dengan klausula baku dikesampingkan dengan adanya ketentuan dalam perjanjian kerja bersama sebagai kaidah otonom tertinggi dalam Hukum Perburuhan, yang mengatur lebih baik dan memberikan kemanfaatan terbesar bagi pekerja/buruh serta formulir syarat kerja dengan klausula baku tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang sah dan mengikat bagi para pihak sebab bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian dan dapat dimintakan pembatalan karena memenuhi syarat pembatalan perjanjian berdasarkan adanya penyalahgunaan keadaan. Kata Kunci: Syarat kerja, klausula baku, perjanjian kerja bersama.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal status of the working conditions forms with the standard clause of the collective bargaining agreement, as well as the legality of the working conditions forms with the standard clause itself. The law research method that used is juridical normative approach in which focuses on the using of the written law norms. Furthermore, the technique of data collection in this research is document study on secondary data. Meanwhile, the method of data analysis is the qualitative method that later affects the result in form of descriptive analytical data. The result of this research concludes that the legal status of the working conditions forms with the standard clause is ruled out by the provision of the collective bargaining agreement as the highest autonomous rule in the labor law, which regulates better and gives the greatest benefit to the worker and the working conditions forms with standard clause cannot be made as a legal and binding for the parties because it is contrary to the terms of the agreement and may be requested for cancellation as it qualifies for the cancellation of the agreement based on the existence of undue influence. Keywords Work conditions, standard clause, collective bargaining agreement."

"Penelitian ini di latarbelakangi oleh permasalahan atas perbedaan pengaturan terkait kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini BUMN yang berbentuk persero, yang ada pada pengaturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, perbedaan ini terkait dengan status kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik negara yang berbentuk persero, apakah termasuk dalam rezim keuangan negara ataukah sudah bertransformasi menjadi kekayaan badan usaha milik negara persero, penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui aspek yuridis transformasi status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN persero. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa status kekayaan BUMN persero setelah keluarnya putusan Mahkamah konstitusi Nomor 48/Puu-xi/2013, yang mana dalam putusannya mengukuhkan status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN tetap dinyatakan sebagai keuangan negara, penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan ditetapkan putusan konstitusi tersebut tidak lantas menghilangkan diskursus serta polemik yang terjadi dimasyrakat. dan yang menarik untuk dikaji adalah hadirnya PP Nomor 72 Tahun 2016, tentang penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara, sebagaimana telah diubah dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2005 yang mana dalam pengaturan Pasal 2A ayat (3) mengatakan: "kekayaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN atau perseroan terbatas bertrasformasi menjadi saham/modal negara pada BUMN atau perseroan terbatas, bila dikaitkan dengan pengaturan pada Pasal 11 Undang-Undang BUMN yang pada intinya mengatakan bahwa untuk BUMN persero maka tunduk pada Undang-Undang perseroan terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. pengaturan kekayaan terkait dengan kekayaan persero terdapat garis jelas terkait pemisahan kekayaan pendiri dan kekayaan persero sebagai badan hukum mandiri, sebenarnya jika dilihat dari teori badan hukum, kekayaan negara yang dipisahkan pada badan hukum maka demi hukum sudah bukan lagi kekayaan negara tetapi sudah menjadi kekayaan badan hukum tersebut.

---

This research is motivated by the problem of differences in regulations related to state wealth separated from state-owned enterprises in this case state-owned enterprises, which are regulated by Law Number 17 of 2003 concerning state finances, Law Number 19 of 2003 concerning BUMN and Law Number 40 of 2007 concerning limited liability companies, this difference is related to the status of state assets separated in state-owned enterprises in the form of state-owned companies, whether included in the state financial regime or transformed into state-owned enterprise assets, research conducted with The aim is to determine the juridical aspects of the transformation of the legal status of state assets separated from state-owned enterprises.

In this study the method used is normative legal research, the results of the study indicate that the status of the state-owned enterprise's wealth after the issuance of the Constitutional Court ruling No. 48 / Puu-xi / 2013, which in its decision confirmed the legal status of state assets separated from SOEs still stated as financial state, this study concludes that the stipulation of the constitutional ruling does not necessarily eliminate the discourse and polemics that occur in the community. and what is interesting to study is the presence of Government Regulation Number 72 of 2016, concerning the participation and administration of state capital in state-owned enterprises, as amended from Law Number 44 of 2005 which in the regulation of Article 2A paragraph (3) says: "wealth the state as referred to in Article 2 paragraph (2) which is used as state capital participation in BUMN or limited liability company transformed into state shares / capital in BUMN or limited company, if it is related to the regulation in Article 11 of the BUMN Law which basically says that for BUMN the company is subject to the Limited Liability Company Law, namely Law Number 1 of 1995 as amended by Law Number 40 of 2007. The wealth arrangement is related to the wealth of the State, there is a clear line regarding the separation of the founding wealth and the assets of the Persero as an independent legal entity. actually when viewed from the theory of legal entities, state wealth is separated in legal entities, the law is no longer the property of the state, but by law it has become the property of the legal entity."

"Dalam konteks hukum persaingan usaha untuk menganalisa suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menggunakan dua model pendekatan yang digunakan untuk mengetahui apakah tindakan tersebut telah bertentangan dengan hukum persaingan usaha atau tidak. Pendekatan tersebut adalah pendekatan rule of reason dan per se illegal. Pendekatan rule of reason adalah suatu pendekatan untuk mengevaluasi alasan - alasan perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Pendekatan per se iIlegal adalah suatu pendekatan yang menyatakan setiap perjanjian usaha atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa perlu pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Persekongkolan tender adalah praktek yang dilakukan antara para penawar tender selama proses penawaran, untuk pelaksanaan kontrak kerja yang bersifat umum, dan proyek lain yang ditawarkan oleh pemerintah, BUMN maupun swasta dengan kerja sama yang dilakukan dua atau lebih pelaku usaha dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Perkara persekongkolan tender penjualan 2 (dua) unit kapal tanker Very Large Crude Carrier (VLCC) milik PT. Pertamina melibatkan 5 (lima) perusahaan sebagai Terlapor I sampai dengan Terlapor V, yaitu PT. Pertamina (Persero) sebagai Terlapor I; Goldman Sachs, Pte (Singapore) sebagai Terlapor II; Frontline, Ltd sebagai Terlapor III; PT. Corfina Mitrakreasi sebagai Terlapor IV; dan PT. Perusahaan Pelayaran Equinox sebagai Terlapor V. Serta adanya 2 (dua) Pelapor yakni Pelapor I dan Pelapor II yang identitasnya dirahasiakan oleh Majelis Hakim KPPU dalam putusan No. 07/KPPU-L/2004. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada pengkajian terhadap kaidah - kaidah atau norma - norma hukum yang terdapat dalam hukum positif maupun peraturan perundang - undangan. Pada umumnya, penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumen dengan penggunaan data sekunder. Dalam penelitian ini akan dianalisa Putusan KPPU Nomor : 07/KPPU-L/2004, Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 4/KPPU/2005/PN.JKT.PST, Putusan Kasasi MA Nomor : 04 K/KPPU/2005, Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor : 01.PK/PDT.SUS/2007 dalam konteks Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

In the context of business competition law, to analyze an activity done by a business person, the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) uses two approaches to determine whether that particular action is against the business competition law. These two approaches are rule of reason approach and per se illegal approach. Rule of reason approach is an approach to evaluate reasons for a certain contract or business activity in order to determine whether that particular contract or activity hinders or supports competition. Per se illegal approach is an approach which states that a certain business contract or business activity as illegal without further corroboration upon the emerging impacts brought about by that business contract or activity.

Bid rigging is a practice conducted among bidders during the process of bidding to conduct a general work contract and other projects offered by the government, state-owned enterprises or private companies with cooperation by two or more business people in order to make a certain bidder win the bid. The case of bid rigging in the selling of two units of Very Large Crude Carrier (VLCC) tanker ships owned by PT. Pertamina involved five prosecuted institutions. They are PT. Pertamina (Persero) as prosecuted I; Goldman Sachs, Pte. (Singapore) as prosecuted II; Frontline, Ltd. As prosecuted III; PT. Corfina Mitrakreasi as prosecuted IV; and PT. Perusahaan Pelayaran Equinox as prosecuted V. In addition, there were two prosecuting institutions known as prosecuting institution I and prosecuting institution II whose identity was kept secret by the Judicial Tribunal of KPPU in Judgment Number: 07/KPPU-L/2004.

This research used normative judicial research method; that is legal research based on or referred to the examination of legal norms in positive law as well as in law and regulations. In general, normative judicial research is a document study using secondary data. This research analyzed the Judgment of KPPU Number: 07/KPPU-L/2004, the Judgment of the District Court of Central Jakarta Number: 4/KPPU/2005/PN.JKT.PST, the Judgment of the Cassation Appeal of the Supreme Court Number: 04K/KPPU/2005, and the Judgment of the Judicial Review of the Supreme Court Number: 01.PK/PDT.SUS/2007 in the context of Law No. 5 year 1999."

"Penelitian ini membahas mengapa strategic alliance (SA) tidak diperlakukan sama oleh Otoritas Persaingan seperti halnya Merger & Akuisisi (M&A), menganalisis implikasi SA dalam pasar menggunakan teori-teori ekonomi dan hukum. Selain itu, mengangkat bagaimana penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia dalam menangani SA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, deduksi dan induksi. Persamaan antara SA dan M&A adalah ada unsur integrasi antar dua pelaku usaha atau lebih dalam suatu pasar sehingga dapat mempengaruhi keadaan dan kompetisi di pasar. SA tidak otomatis dilarang, karena justru dapat berakibat pro persaingan dalam pasar. Pemeriksaan atas SA harus diarahkan pada praktek pelaku usaha dalam aliansi dengan dibedakan antara ancillary atau naked. Perjanjian anti persaingan yang naked sepatutnya ditetapkan per se illegal, sedangkan di luar itu sebaiknya diperiksa berdasar rule of reason. Dalam SA harus dapat dibedakan antara unreasonable dan reasonable restraint agar Otoritas Persaingan Usaha (KPPU) dan Pengadilan dapat menentukan praktek apa yang dilarang dan diperbolehkan. Dengan demikian, bermanfaat pula untuk penentuan remedy yang paling baik bagi pasar. Dari hasil penelitian putusan KPPU, dapat disimpulkan bahwa KPPU juga memeriksa SA berdasar perjanjian dan praktek oleh pelaku usaha yang beraliansi.

---

This study discusses why the strategic alliance (SA) is not treated equally by the Competition Authorities as well as Mergers & Acquisitions (M & A), analyzes the implications of SA in the market using economic theories and antitrust law. In addition, this study also raises the application of antitrust law in Indonesia in regulating SA. The methods used in this research are analytical descriptive method, deduction and induction. Similarity between SA and M & A is that there"s an element of integration among two or more business actors that could affect the competition in the market. SA is not automatically prohibited, because it may result pro competition effects. Scrutiny of SA ought to be focused on business practices in the alliance with the distinction: "ancillary" or "naked". Anti competitive agreements which are "naked" have to be condemned illegal per se, other than that should be examined based on the rule of reason. In SA, authorities need to distinguish between "unreasonable" and "reasonable" restraint so they and the Court can determine which practices are prohibited and allowed. Thus, it will also be useful to define the best remedy for the market. From analyzing KPPU decision, it can be concluded that KPPU also looks at SA based on agreements and business practices of the alliance."

"Tesis ini membahas tentang konvergensi regulasi telekomunikasi dan regulasi penyiaran terhadap penyelenggaraan IPTV serta korelasi kajian regulasi layanan IPTV terhadap peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku di Indonesia yang bertujuan adanya kepastian hukum bagi pelaku bisnis dalam menyelenggarakan layanan IPTV, dan bagi konsumen/pelanggan untuk menikmati layanan IPTV secara aman, terlindungi dan berkualitas. Penelitian hukum dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis kaedahkaedah hukum dalam aturan perundang-undangan yang terkait, penelitian eksploratoris dengan mengetahui sejumlah hal yang berkaitan dengan konvergensi IPTV baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, penelitian deskriptif yang memaparkan hasil eksplorasi informasi yang menggambarkan hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian serta mengadakan Focus Group Discussion (FGD) secara bertahap yang melibatkan regulator, pelaku usaha, penyedia teknologi dan pengguna. Dalam penyelenggaraan IPTV di Indonesia harus mematuhi ketentuan Peraturan Menteri KOMINFO No. 30 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/IPTV) di Indonesia yang dilakukan tinjauan analisis dari sudut pandang hukum persaingan usaha, hukum perlindungan konsumen, hukum hak cipta dan hukum transaksi elektronik dengan kesimpulan penyelenggara IPTV di Indonesia dapat menyelenggarakan layanan IPTV apabila telah memiliki izin penyelenggaraan Jasa Akses Internet (ISP), Jaringan Tetap Lokal berbasis Packet Switched dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) serta perlu dilakukan revisi terhadap beberapa ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri KOMINFO No. 30 tahun 2009 dengan memasukkan unsur-unsur sesuai ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Perlindungan Konsumen, UU HAKI, UU Pornografi, UU Perfilman, UU ITE dan Cybercrime.

---

This thesis discusses the convergence of telecommunications regulation and the regulation of broadcasting of the implementation of IPTV and correlation study of the IPTV service regulation laws and regulations related applicable in Indonesia, which aims for legal certainty in the conduct of business IPTV services, and for consumers / customers to enjoy IPTV services are safe, protected and quality. Legal research in this thesis using normative legal research by analyzing the legal rules in laws and regulations related, research eksploratoris by knowing a number of things related to the convergence of IPTV in both national and international environment, descriptive study that describes the results of the exploration information that describes things that are relevant to the research objectives and a Focus Group Discussion (FGD) which involves gradually regulators, business, technology providers and users. In the implementation of IPTV in Indonesia must comply with the provisions of Regulation Minister KOMINFO No. 30 year 2009 about implementation o f IPTV Services (Internet Protocol Television / IPTV) in Indonesia is carried out a review of analysis from the perspective of competition law, consumer protection law, copyright law and the law of electronic transactions with the conclusion IPTV provider in Indonesia may carry IPTV services if the organization has licensed Internet Access Service (ISP), Network-based Local Fixed Packet Switched and Non-Subscription Broadcasting (LPB) and the necessary revisions to certain provisions contained in the Ministerial Regulation No. KOMINFO. 30 in 2009 to include appropriate elements of the provisions contained in the Act on the Prohibition of Unfair Business Competition, Consumer Protection Law, Intellectual Property Law, Law on Pornography, Film Act, ITE and Cybercrime Act."

"Tesis ini membahas kewajiban direksi yang baru diangkat untuk melakukan pemberitahuan atas pengangkatan dirinya kepada Menteri Hukum dan HAM RI terlepas dari kewajiban pemberitahuan oleh direksi lama mengenai perubahan anggota direksi. Penelitian ini penting karena dalam praktek kewajiban tersebut sering tidak dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa dari perusahaan untuk pengurusan administrasi badan hukum, dalam hal ini Pemberitahuan Perubahan Anggota Direksi. Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) metode penelitian yaitu studi pustaka dan studi empiris.Metode penelitian tersebut dipakai untuk menjawab permasalahan sebagai berikut; pertama, akibat hukum yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban pemberitahuan kepada Menteri atas pengangkatan dirinya dalam kaitannya dengan kewenangan melakukan pengurusan perseroan. Kedua, tanggung jawab hukum direksi baru atas seluruh perbuatan hukum sejak Undang-Undang Perseroan Terbatas berlaku, dalam kaitannya dengan hubungan perseroan dengan pihak ketiga yang berkepentingan. Dan terakhir, penyebab tidak efektifnya ketentuan Pasal 94 ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan menemukan solusinya, sehingga penulisan ini tidak hanya berguna dalam tataran pengembangan teoritis tetapi juga bermanfaat dalam bagi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pengadminsitrasian badan hukum.

---

This thesis discusses the obligation of new directors appointed to conduct the notification on the appointment of himself to the Minister of Justice and Human Rights obligations regardless of notification by the old directors of the board members change. This study is important because in practice this obligation is often not done by the notary as authorized by the company for the administrative management of legal entities, in this case the Board of Directors Members Change Notification. In this study used 2 (two) methods of research library and study the empirical study.The research methods used to answer the problems as follows: first, the legal consequences arising from the implementation of obligations not notice to the Minister on the appointment of himself in relation to the management company the authority to do. Second, the legal responsibility of the new directors of all legal actions since the Law of Limited Liability Company applies, in relation to corporate relationships with third parties concerned. And last, the cause of the ineffectiveness of the provisions of Article 94 paragraph (9) Law of Limited Liability Company and find a solution, so the writing is not only useful in the development of the theoretical level but also useful in the Government in implementing the administrative tasks of legal entity."

"Penelitian ini terfokus pada Analisis terhadap lembaga jasa keuangan Fintech terkait sisi Hukumnya.Pemerintah saat ini focus dalam membangun ekonomi Indonesia melalui bidang Pasar Modal dikarenakan Pasar Modal memiliki beberapa sektor sentral yang dapat menunjung laju perkembangan ekonomi baik makro maupun mikro. Penelitian hukum menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Bahan hukum dalam menggunakan bahan hukum primer, dan sekunder. Cara pengumpulan bahan atau data dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi kepustakaan. Metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif yaitu analisis data non statistik yang disesuaikan dengan data yang akan dikumpulkan.Pada era Globalisasi saat ini ditemukan mekanisme transaksi keuangan pasar modal baru bernama Fintech.Fintech merupakan Layanan Transaksi Keuangan yang dipadukan dengan kebutuhan masyarakat saat ini akan globalisasi. Fintech terdiri dari banyak elemen seperti Payment Gateaway, Peer to Peer Lending dan lain-lain.Kepercayaan dan tanggung jawab dari pihak-pihak Terkait merupakan salah satu cara terjadinya trasaksi yang baik pada Fintech.Dalam hal ini saya akan membahas tentang perlindungan Informasi yang terkait dalam transaksi Fintech tersebut dengan tidak mengesampingkan hak dan kewajiban para pihak Terkait. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Lembaga dan otoritas terkait berperan penting dalam memberikan edukasi dan pencegahan kesalahan wewenang oleh para pihak terkait.Kesadaran para pihak juga merupakan unsur terpentingagar transaksi terlaksana dengan baik.Atas dasar tersebut regulasi dan regulator harus aktif dalam implementasi layanan keuangan yang lagi naik daun ini.

---

This research focuses on the analysis of Fintech financial services institutions related to the legal side. The government is currently focusing on building Indonesia's economy through the Capital Market sector because the Capital Market has several central sectors that can uphold the pace of economic development both macro and micro. Legal research uses normative and descriptive juridical research methods. Legal material in using primary and secondary legal materials. The method of collecting material or data in this study was carried out through literature study. Data analysis method used in this study is a qualitative analysis method, namely the analysis of non-statistical data that is adjusted to the data to be collected. In the Globalization era, a new capital market financial transaction mechanism called Fintech was found. Fintech is a Financial Transaction Service that is integrated with the needs of today's society for globalization. Fintech consists of many elements such as Gateaway Payment, Peer to Peer Lending and others. The trust and responsibility of the Related parties is one of the ways in which good transactions occur in Fintech. In this case I will discuss the protection of information related to the Fintech transaction by not waiving the rights and obligations of the Related parties. The results of the study indicate that the Institution and the relevant authorities play an important role in providing education and preventing the error of authority by the parties concerned. The awareness of the parties is also the most important element for the transaction to be carried out properly. On this basis, regulations and regulators must be active in the implementation of financial services that are rising again."

"Pada tanggal 1 Juli 2010, Pemerintah menaikkan tarif tenaga listrik (TTL). Akibat dari kenaikan TTL 2010 tersebut beberapa industri ternyata kenaikannya ada yang lebih dari 30 % dari tarif lama. Oleh karena itu beberapa asosiasi industri mendesak untuk membatasi kenaikan (capping) TTL ini maksimal 18% dari tarif lama. Penentuan TTL sangat dipengaruhi oleh kebijakan pengelolaan energi primer nasional.Dalam pelaksanaannya, kebijakan capping TTL telah menimbulkan disparitas harga. Karena itu kebijakan capping tersebut harus dicabut, karena telah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, dan berpotensi melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.

---

On July 1, 2010, the government raised the electricity tariffs. Due to increase the electricity tariffs in 2010, account of the electricity bills for some industries has raised more than 30% from the old tariff. Therefore, several industry associations urged to limit the increase (capping) of electricity tariff in a maximum of 18% from the old tariff.

Electricity tariff determination is strongly influenced by the national primary energy management policies. In implementation, the capping policy of the electricity tariff has caused the price disparity between industrial businesses. Therefore, the capping policy should be revoked, because it has created the unfair competition, and potentially violates the provisions of article 19 letter d of Law No. 5, 1999 concerning The Prohibition of Monopolistic Practices And Unfair Competition."

"Tesis ini membahas kompetensi notaris dan dikaitkan dengan kemandirian serta independensi jabatan notaris dalam pendirian dan pelaksanaan perserikatan perdata notaris berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perserikatan perdata notaris dikaitkan dengan kemandirian dan independensi jabatan notaris di dalam pelaksanaan jabatannya dalam suatu kantor bersama notaris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perserikatan perdata notaris hanya meliputi kantor bersama notaris, yaitu pendirian dan pengurusan kantor bersama dan segala hal yang terkait dengan pelaksanaan jabatan notaris tetap merupakan tanggung jawab masing-masing teman serikat oleh karenya kemandirian dan independensi notaris tetap akan terjaga selama notaris menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata notaris.

---

This dissertation is about to elaborate notary public competencies in executing a notary public partership and its independency under Article 20 Law Number 20 Of The Year 2004. Juridist normative research is applied in the writing process and librarian research method is emphasized for the whole dissertation. The research is aimed to explain notary public`s executing through a notary public partnership and elaborate its independency in conducting the partnership in the same working place/office. This reserch concludes that a notary public partnership only covers the same working place/office which involves the partnership estabhlisment and its office management, as the other main matters regard to the conducting notary capacity as the public officer are excluded in the partnership and still remains the own responsibility of the notary him/herself. The conducting of notary public partnership establishment under Article 20 Law Number 40 Year of 2004 is appropriate to the basic principles of the notary public integrity as regulated in Law Number 40 Year of 2004."

"Tesis ini membahas bagaimana kebijakan perdagangan bebas serta pengaturan merger & akuisis internasional dalam sistem hukum persaingan usaha. Secara teoritis antara kebijakan perdagangan bebas, kebijakan persaingan usaha dan pengaturan merger & akuisisi lintas negara memiliki keterkaitan secara langsung mengingat ketiganya merupakan hasil langsung dari sebuah proses besar globalisasi ekonomi yang ditandai dengan semakin terbukanya pasar secara internasional. Dalam perkembangan awalnya, kebijakan perdagangan bebas semula hanya menekankan pada penghapusan hambatan-hambatan perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah nasional, namun kemudian berkembang pada kebijakan penghapusan hambatan-hambatan persaingan usaha yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sebagai rintangan terhadap arus perdagangan internasional. Salah satu bentuk hambatan-hambatan persaingan usaha tersebut adalah adanya praktik merger & akuisisi lintas negara yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini ingin menganalisis bagaimana sebenarnya keterkaitan antara kebijakan perdagangan bebas dengan kebijakan persaingan usaha di era globalisasi ekonomi seperti sekarang ini dan bagaimana juga keterkaitannya dengan keberadaan fenomena pertumbuhan praktik merger & akuisisi lintas negara yang sangat masif yang terjadi sekarang ini, sehingga diharapkan d lam penelitian ini akan didapatkan suatu gambaran mengenai bentuk pengaturan merger & akuisisi lintas negara dalam sistem hukum persaingan usaha. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual . Adapun bahan-bahan penelitian, baik bahan hukum maupun bahan non hukum tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen hukum dan melalui studi kepustakaan atau studi literatur.

---

This thesis discusses on how the free trade policy and regulation of cross border merger & acquisition on the system of business competition law. Theoretically, among free trade policy, business competition policy, and regulation of cross border merger & acquisition have direct interrelated due to the direct result of a big process on economic globalization which characterized by increasingly open international markets. In the beginning process, the policy of free trade was to emphasize on the abolishment of trading barriers done national government. But, then, the policy developed on the abolishment of ree trade barriers done by enterprises (companies) as blockage toward internation l trading current. One of the business competition barriers is the cross border merger & acquisitions practices, that result on monopoly and unhealthy business competition practic . The purposes of this thesis are to analyze on how the elevancy between the free trade policy and business competition policy in this g lization era, and to analyze those policies with the massively growing phen ena of cross border merger & acquisition practices. Furthermore, the result is to get the description on practices of cross border merger & acquisition in the system of business competition law. This thesis used legal research with conceptual approach. The data for this thesis are research documents, both law non-law research documents which are collected through law document studies and literary studies."