Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAktivitas kepariwisataan dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar destinasi wisata, baik positif maupun negatif. Suatu lingkungan yang tidak terjaga karena aktivitas kepariwisataan dapat menimbulkan efek domino bagi kepariwisataan itu sendiri sehingga pembangunan kepariwisataan perlu memerhatikan lingkungan sebelum lingkungan kehilangan kemampuan dan daya tariknya sebagai destinasi wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembangunan pariwisata di Kota Yogyakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari Van Meter dan Van Horn. Metode post positivist digunakan dalam penelitian ini dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam implementasinya, pembangunan pariwisata di Kota Yogyakarta masih memiliki kendala dalam hal keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas. Aspek lainnya yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam membangun pembangunan pariwisata di Kota Yogyakarta adalah lingkungan itu sendiri. Masih belum ada regulasi atau kebijakan untuk mengatur keberlanjutan lingkungan terutama terkait dengan konsumsi air dan manajemen limbah.

---

ABSTRACT

Tourism activites can affect the environment, either good effects or negative impacts. Unprotected environment may creates domino effect to the tourism activities itself so that the development of tourism must give more attention to the environment before the environment loses its power and attraction to become a tourism destination. This research aims to analyze the implementation of tourism development policy in Yogyakarta City by using Van Meter and Van Horns theory of policy implementation. The research method used in this study is post-positivist and the technique on collecting data is by conducting in depth interview, observation, and literature studies. Results of this study find that there is still limitation of human resources, both from their quality and quantity. Another aspect that needs more attention on tourism development in Yogyakarta is the environment itself where regulation or policy is needed in order to manage the sustainability of the environment, specifically in relation to water consumption and waste management."

"ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang hubungan persepsi karyawan PT. Telkomsel atas hasil penyelesaian perselisihan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terhadap komitmen organisasi. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan kuisoner dan wawancara. Variabel independen dari penelitian ini adalah hubungan industrial hasil penyelesaian perselisihan PKB, yang dinilai dengan tiga indikator, yaitu : komunikasi, kesejahteraan karyawan dan sarana hubungan industrial. Sedangkan variabel dipendennya adalah komitmen organisasi yang dinilai dengan tiga dimensi, yaitu : affective commitment, continuance commitment dan normative commitment. Kesimpulan yang didapat adalah adanya hubungan antara persepsi karyawan atas hubungan industrial terhadap komitmen organisasi di PT. Telkomsel.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the Relations of Perception of Employees on the result of Dispute Settlement The Collective Labour Agreement (CLA) Against Commitment Organization from at Telkomsel Ltd. This study uses data collection with questionnaires and interviews. Independent variables of this study is industrial relations from the results of dispute settlement from CLA , which was assessed by three indicators, namely: communication, employee welfare and means of industrial relations. While the dependent variable is organizational commitment was assessed by three dimensions: affective commitment, continuance commitment and normative commitment. The conclusion is there is significant relationship between employee perceptions on the result of Dispute Settlement The Collective Labour Agreement (CLA) againts commitment organization."

"ABSTRAKPenduduk merupakan modal dasar pembangunan. Tingginya jumlahpenduduk yang tidak disertai dengan kemampuan penyediaan kesempatan kerjayang memadai menyebabkan munculnya masalah pengangguran. Kota Bandung,sebagai satu-satunya Kota Kreatif di Indonesia, berupaya peningkatan penyerapantenaga kerja tidak hanya pada sektor formal tetapi juga informal guna menekanangka penangguran. Skripsi ini membahas strategi Disnaker Kota Bandung dalammeningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor formal dan informal.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitianini menunjukan bahwa terdapat dua strategi yaituStrategi Penyerapan TenagaKerjadi DalamHubungan Kerja dan Strategi Penyerapan Tenaga Kerja di LuarHubungan Kerja.Tiap-tiap strategi memiliki kekuatan, kelemahan, kesempatan,dan ancaman yang berbeda-beda. Terlepas dari pelaksanaan strategi tersebutyangsudah baik atau tidak, pada akhirnya implementasi dari strategi tersebuttelahmemberikan kontribusi pada pencapaian sasaran strategis.

---

ABSTRACTPopulation is a pivotal element of development. The high number ofpeople in coexistence with the lack of job opportunities has lead to the rise ofunemployment. Bandung, as the only Creative City in Indonesia, is seeking waysto improve employment absorption not only at the formal but also informal sectorin order to reduce the number of unemployment. This study discusses thestrategies used by Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung in increasing employmentabsorption in the formal and informal sectors. This study is a qualitative researchwith descriptive design. The results indicate that there are two strategies, namelythe Employment Absorption in Work Relationgship Strategy and EmploymentAbsorption Outside of Work Relationship. Each strategies have their ownstrengths, weaknesses, opportunities and threats. Regardless of whether theimplementation of the strategies is successful or not, in the end theimplementation of the strategies have contributed in achieving strategicobjectives."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi strategi peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro,kecil dan menengah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi strategi peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro,kecil dan menengah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan adalah manajemen strategi, capacity building, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi strategi peningkatan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari delapan indikator yang digunakan, hanya dua indikator yang terpenuhi sedangkan enam indikator lainnya tidak terpenuhi.

---

This research discusses about Implementation of Capacity Building Strategy for Micro, Small and Medium Enterprises by The Center of Education and Training, Cooperative, SME and Trade, DKI Jakarta Province. The purpose of this research is to analyze implementation of capacity building strategy for Micro, Small and Medium Enterprise by The Center of Education and Training, Cooperative, SME and Trade, DKI Jakarta Province. Theories which are used to analyze in this research are strategic management, capacity building and Small Medium Enterprise. The approach used in this research is post positivist paradigm with in-depth interview, observation and document study.

The result of this research shows that the implementation of a capacity building strategy for Micro, Small and Medium Enterprises by the Centre for Education and Training, Cooperative, SME and Trade, DKI Jakarta Province has not been going well. This can be seen from eight indicators used, only two indicators were fulfilled, while six other indicators were not fulfilled."

"ABSTRAKPemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2016 untuk sektor pariwisata berakibat pada persaingan bebas tenaga kerja pariwisata, sehingga perlu adanya penguatan daya saing tenaga kerja pariwisata Indonesia melalui sertifikasi. Namun, hingga saat ini jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi masih sangat rendah. Guna mengatasi hal tersebut, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan program sertifikasi kompetensi tenaga kerja pariwisata. Dalam implementasinya program tersebut masih menghadapi permasalahan seperti ketidaksesuaian realisasi dengan rencana program, keberadaan Lembaga Sertifikasi Profesi bidang pariwisata yang tidak merata, dan kesadaran industri pariwisata masih rendah. Skripsi ini membahas implementasi program sertifikasi kompetensi tenaga kerja pariwisata oleh Bidang Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Kementerian Pariwisata. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivist dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program ini belum sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip implementasi kebijakan model Van Meter & Van Horn.

---

ABSTRACTAsean Economic Community enforcement in 2016 in the tourism sector resulting labour free competition in tourism industry, makes it necessary to strengthen the competitiveness of the Indonesian tourism professionals through certification. However, the number of certified tourism professionals so far is still very low. To overcome this, the Tourism Ministry held a competency certification program. But in the implementation of the program is still facing problems such as incompatibility between plan and realization of the program, location of Lembaga Sertifikasi Profesi is uneven and industry awareness of the importance of certification is still low. This thesis discusses about the implementation of competency certification program for tourism professionals by Facilitation Competence Certification Division of Tourism Ministry. This study is done in Post Positivist model with a descriptive design. The results of this study show that the implementation of this program is not entirely based on Van Meter & Van Horn policy implementation model."

"ABSTRAKLembaga kerja sama LKS bipartit merupakan sarana hubungan industrial yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan hubungan industrial. Faktanya lembaga ini masih minim pembentukkannya di perusahaan, salah satunya Provinsi DKI Jakarta. Kurang berperannya lembaga kerja sama menjadi penyebab terjadinya perselisihan hubungan industrial. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pemerintah melakukan upaya meningkatkan peran dan fungsi lembaga kerja sama bipartit melalui pembinaan terhadap lembaga kerja sama bipartit di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori hubungan industrial, fungsi pemerintah, dan kerjasama pekerja manajemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan lembaga bipartit di DKI Jakarta dilakukan melalui pembinaan langsung ke perusahaan dan pembinaan classical. Pembinaan tidak hanya dilakukan tidak hanya dari tingkat daerah, tetapi juga dilakukan di tingkat pusat.

---

ABSTRACTThe bipartite cooperation institution is an industrial relations tool intended to achieve goals of industrial relations means industrial peace. In fact, this institution is still not formed in many company, such as DKI Jakarta. Lack of role from this institution become cause of industrial relations disputes. This thesis discusses about how the government make efforts to improve the role and function of bipartite cooperation institutions through guidance to the bipartite cooperation institution in DKI Jakarta. This research uses industrial relations theory, government funcion, and labour management cooperation. This research used a qualitative approach and used in depth interview and documentation studies. The results of this study indicate that the development of bipartite institutions in Jakarta is done through direct coaching to the company and classical coaching. Coaching is not only done from the local level but also from central level."

"ABSTRAKNama : Dwi AmaliaProgram Studi : Ilmu Administrasi NegaraJudul : Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja SDM Persepsi SDM Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Prima Skripsi ini membahas mengenai pengaruh penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance terhadap kinerja SDM di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Prima. Dengan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di dalam perusahaan, maka perusahaan mengharapkan adanya perbaikan kinerja SDM. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang didasarkan pada teori Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance oleh Muh. Arief Effendi 2016 dan teori Kinerja SDM oleh Bernardin Russell dalam Rahadi 2010 dengan desain deskriptif. Data penelitian yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang didapat dari kuesioner yang disebar ke seluruh responden dan data sekunder yang didapat dari wawancara dan berbagai literatur mengenai prinsip-prinsip good corporate governance dan kinerja SDM. Hasil dari penelitian ini adalah membuktikan bahwa prinsip-prinsip good corporate governance mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SDM.Kata Kunci: Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance, Kinerja SDM.

---

ABSTRACT

Name Dwi AmaliaStudy Program Public AdministrationTitle The Influence of Implementation Good Corporate Governance Principles Towards Human Resources Performance Human Resources Perception at Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Prima This thesis discusses the influence of the implementation Good Corporate Governance principles towards human resources performance at Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Prima. By applying the principles of Good Corporate Governance within the company, the company expects the improvement of human resources performance. This research is conducted by using a quantitative approach based on the theory of Good Corporate Governance Principles by Muh. Arief Effendi 2016 and the theory of HR Performance by Bernardin Russell in Rahadi 2010 with descriptive design. The research data collected consists of primary data obtained from the questionnaires distributed to all respondents and secondary data obtained from interviews and various literature on the good corporate governance principles and human resources performance. The results of this research is to prove that the principles of good corporate governance have a positive and significant influence on the performance of human resources.Keywords Good Corporate Governance Principles, Human Resource Performance"

"Peran Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh Ombudsman merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuh kembangkan dan di aplikasikan guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggaraan negara dan pemerintah. Ombudsman memiliki tugas untuk menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait tindakan atas dugaan maladministrasi penyelenggara pelayanan publik. Terjadinya maladministrasi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan buruknya pelayanan publik. Skripsi ini membahas mengenai peran Ombudsman dalam menangani penyelesaian laporan atas dugaan maladministrasi penyelenggara pelayanan publik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Ombudsman menangani penyelesaian laporan sudah memperhatikan tata cara pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat, akan tetapi masih kurangnya prasarana untuk menyampaikan kritik dan saran. Selain itu, Ombudsman juga belum memiliki waktu yang cukup jelas dalam penanganan laporan, karena dilihat dari subtansi permasalahan yang dilaporkan. Dalam menjalankan peranannya dalam menangani penyelesaian laporan, Ombudsman terdapat beberapa kendala dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat yaitu kurangnya penegasan dalam peraturan perundang-undangan terhadap masalah sanksi yang diberikan oleh Ombudsman terhadap tidak maksimalnya pelayanan publik, kurangnya pemahaman pelapor mengenai alur penanganan laporan, sumber daya manusia Ombudsman Republik Indonesia yang terbatas, dan minimnya anggaran untuk menangani penyelesaian laporan.

---

The Role of the Ombudsman as a supervisior of public services in carrying out its duties and authority refers to the provisions of the laws and regulations governing it. Oversight of services organized by the Ombudsman is an essential element in the effort to create good, clean and efficient governance, and the application of democratic principles that need to be developed and implemented to prevent and eliminate abuse of authority by state and government apparatus. The Ombudsman has the duty to receive, examine, and follow up on community reports on acts suspected of maladministration of public service providers. The occurrence of maladministration is one of the factors causing poor public services.

This thesis discusses the role of the Ombudsman in dealing with the settlement of reports of alleged maladministration of public service providers. This research was conducted by using qualitative approach through primary data collection and secondary data. The results of this study indicate that the role of the Ombudsman in dealing with report settlement has been to pay attention to service procedures and complaints handling of the community, but still lack of infrastructure to convey criticism and suggestions.

In addition, the Ombudsman also has not had sufficient time to deal with the report, as seen from the substance of the reported problem. In carrying out its role in handling report completion, the Ombudsman has several obstacles in resolving public complaints, namely the lack of affirmation in the law on sanctions imposed by the Ombudsman on the inability of public services, the lack of journalists 39 understanding of the Report handling flow, the limited human resources of the Republic of Ombudsman Indonesia, and lack of budget to handle report completion."