Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini adalah penelitian kualititatif yang menempatkan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai obyek penelitian. Latar belakang dari penelitian ini adalah masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemilu yang disebabkan karena masih rendahnya komitmen partai politik dalam menerapkan kebijakan afirmasi dalam pemilu. Adanya peraturan yang mewajibkan partai untuk memenuhi kebijakan afirmasi ini memang mendorong partai memenuhi keterwakilan perempuan dalam pencalonan calon anggota legislatif, untuk itu penelitian ini berusaha mencari jawaban bagaimana strategi partai dalam memenuhi kebijakan afirmasi tersebut.Menjelang Pemilu 2014 KPU mengeluarkan PKPU No 7/2013 mengenai pencalonan yang salah satu klausulnya adalah mewajibkan partai politik peserta pemilu untuk memenuhi ketentuan mencalonkan 1 orang bakal calon perempuan diantara 3 bakal calon di masing-masing daerah pemilihan. Jika partai politik tidak memenuhi ketentuan tersebut maka partai politik ini akan didiskualifikasi sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan tersebut. Hal ini kemudian mendorong partai politik untuk mau tidak mau harus memenuhi kuota 30 pencalonan perempuan. Masing-masing partai politik memiliki strateginya sendiri dalam memenuhi kebijakan tersebut, termasuk Partai Keadilan Sejahteran PKS dan Partai Persatuan Pembangunan PPP. Strategi yang diambil partai ini tidak dipungkiri terkait dengan ketersediaan kader yang dimiliki oleh masing-masing partai dan juga sistem pemilu yang digunakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mencalonkan perempuan di dalam pemilu partai belum sepenuhnya menerapkan sistem merit dalam menjaring kader karena sejumlah alasan, seperti partai mencari figur yang populer, yang memiliki kedekatan dengan elit partai, memiliki sumber dana yang cukup, hal ini menujukan bahwa budaya patriartki masih berlaku dalam partai politik.

---

This research is a qualitative research that puts PKS and PPP as the object of research. The background of this research is still the low representation of women in the election due to the low commitment of political parties in applying affirmation policy in the election. The existence of a regulation requiring the party to fulfill this affirmative policy does encourage the party to fulfill women 39 s representation in nomination of legislative candidate. Therefore, this research seeks to answer how the party 39 s strategy in fulfilling the affirmation policy.In the lead up to the 2014 General Election the KPU issues PKPU No 7 2013 regarding the nomination of which one of its clauses is to require the political parties participating in the election to fulfill the requirements of nominating one prospective female among 3 candidates in each electoral district. If a political party fails to comply with this provision then this political party shall be disqualified as an election participant in the electoral district. This then encourages political parties to inevitably have to meet the quota of 30 nomination of women. Each political party has its own strategy to comply with the policy, including the Justice Party PKS and the United Development Party PPP .The strategy adopted by the party is undeniably related to the availability of cadres owned by each party and also the electoral system used.This study shows that in nominating women in party elections has not yet fully implemented a merit system in recruiting cadres for a number of reasons, such as parties looking for popular figures, who have close ties to party elites, have sufficient funding sources, this implies that the patriarchic culture is still Apply in political parties."

"[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya tindak kekerasan yang dialami para TKI sektor domestik ketika bekerja di luar negeri bahkan keadaan ini membawa dampak yang lebih buruk yaitu terdapat TKI yang terjerat hukuman mati terutama di Arab Saudi. Selama ini kebijakan penempatan TKI di luar negeri masih belum dapat melindungi para TKI dari jeratan hukuman mati tersebut, seperti UU No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban bagaimana implementasi kebijakan perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap TKI melalui UU No. 39 Tahun 2004, dan penelitian ini juga ingin mengetahui peran Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan pada proses pembebasan TKI Darsem binti Dawud Tawar dan Satinah binti Jumadi Ahmad dari vonis hukuman mati yang diterima di Arab Saudi. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori konflik dan konsensus dari Maswadi Rauf, teori feminisme sosial dari Irish M. Young dan Allison Jagger, dan perspektif perbudakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak dari berbagai kementerian terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, BNP2TKI, dan beberapa orang TKI dari Kabupaten Indramayu yang pernah berangkat ke Arab Saudi.Temuan di lapangan menunjukkan bahwa dalam menyelamatkan Darsem dan Satinah, pemerintah telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri serta negosiasi dengan keluarga ahli waris korban terkait besaran uang diyat. Namun, pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan membayar uang diyat dalam menyelamatkan TKI terjerat hukuman mati, tetapi harus memperbaiki kebijakan penempatan yang lebih baik karena implementasi aturan hukum yang ada belum mampu mengurangi tindakan kekerasan dan vonis hukuman mati yang dialami TKI di Arab Saudi.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa konsep perbudakan masih kuat dalam mindset orang Arab terutama dalam memandang dan memperlakukan para TKI sektor domestik, sehingga tindak kekerasan banyak dialami para TKI dan dalam rangka melindungi dirinya banyak para TKI melawan yang berujung pada pembunuhan dengan ancaman hukuman mati. Untuk menyelamatkan para TKI terjerat hukuman mati seperti Darsem dan Satinah, pemerintah berhasil melakukan konsensus dengan berbagai pihak seperti Pemerintahan Arab Saudi dan keluarga ahli waris korban sesuai dengan pendapat Maswadi Rauf;This research is motivated by the many acts of violence experienced by the domestic sector workers while working abroad and the fact is this situation brings worse impact that there are workers who ensnared the death penalty, especially in Saudi Arabia. During this placement policy workers abroad are still not able to protect the workers from the bondage of the death penalty, such as UU No. 39 of 2004 on PPTKILN. Therefore, this research was conducted to seek answers to how the implementation of the policy of the Indonesian government protection of migrant workers through UU No. 39 of 2004, and this research also wanted to know the role of the Indonesian government in providing protection to the acquisition process TKI Darsem binti Dawud Tawar and Satinah binti Ahmad Jumadi of received death sentences in Saudi Arabia.As a theoretical foundation, this research uses the theory of conflict and consensus of Maswadi Rauf, social feminist theory of Irish M. Young and Allison Jagger, and the perspective of slavery. This research used qualitative methods, while the technique of data collection is done by collecting data and conduct in-depth interviews with various stakeholders from various relevant ministries such as the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Manpower and Transmigration, Coordinating Ministry for Political, Legal and Security, BNP2TKI, and some migrant workers from Indramayu district that went to Saudi Arabia.Field findings show that in rescuing Darsem and Satinah, the government has been coordinating with various parties inside and outside the country as well as negotiations with the heirs of the victim family related diyat amount of money. However, the government can not simply rely pay diyat in rescuing trapped TKI death penalty, but must fix better placement policy for the implementation of existing legal rules have not been able to reduce the violence and the death penalty suffered by migrant workers in Saudi Arabia.The theoretical implication shows that the concept of slavery is still strong in the Arab mindset, especially in view and treat the domestic sector workers, so that acts of violence were experienced by the workers and in order to protect itself against a lot of the workers that led to the murder death penalty. To save the workers trapped death penalty as Darsem and Satinah, the government managed to make consensus with various stakeholders such as the Government of Saudi Arabia and the victim's family heirs in accordance with the opinion of Maswadi Rauf., This research is motivated by the many acts of violence experienced by the domestic sector workers while working abroad and the fact is this situation brings worse impact that there are workers who ensnared the death penalty, especially in Saudi Arabia. During this placement policy workers abroad are still not able to protect the workers from the bondage of the death penalty, such as UU No. 39 of 2004 on PPTKILN. Therefore, this research was conducted to seek answers to how the implementation of the policy of the Indonesian government protection of migrant workers through UU No. 39 of 2004, and this research also wanted to know the role of the Indonesian government in providing protection to the acquisition process TKI Darsem binti Dawud Tawar and Satinah binti Ahmad Jumadi of received death sentences in Saudi Arabia.As a theoretical foundation, this research uses the theory of conflict and consensus of Maswadi Rauf, social feminist theory of Irish M. Young and Allison Jagger, and the perspective of slavery. This research used qualitative methods, while the technique of data collection is done by collecting data and conduct in-depth interviews with various stakeholders from various relevant ministries such as the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Manpower and Transmigration, Coordinating Ministry for Political, Legal and Security, BNP2TKI, and some migrant workers from Indramayu district that went to Saudi Arabia.Field findings show that in rescuing Darsem and Satinah, the government has been coordinating with various parties inside and outside the country as well as negotiations with the heirs of the victim family related diyat amount of money. However, the government can not simply rely pay diyat in rescuing trapped TKI death penalty, but must fix better placement policy for the implementation of existing legal rules have not been able to reduce the violence and the death penalty suffered by migrant workers in Saudi Arabia.The theoretical implication shows that the concept of slavery is still strong in the Arab mindset, especially in view and treat the domestic sector workers, so that acts of violence were experienced by the workers and in order to protect itself against a lot of the workers that led to the murder death penalty. To save the workers trapped death penalty as Darsem and Satinah, the government managed to make consensus with various stakeholders such as the Government of Saudi Arabia and the victim's family heirs in accordance with the opinion of Maswadi Rauf.]"

"Penelitian ini menjelaskan bagaimana kebijakan partai dalam rekrutmen calon legislatif perempuan Partai Keadilan Sejahtera di pemilu DPR RI Tahun 2014 dengan kebijakan partai dalam rekrutmen calon legislatif perempuan di Partai Keadilan Rakyat di Pemilihan Raya Umum Tahun 2013 di Malaysia. Selain itu dalam penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana ideologi partai, sistem organisasi, pola kaderisasi dan partisipasi politik perempuan di struktur pusat kedua partai politik tersebut untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.Metode kualitatif menempatkan pandangan peneliti terhadap suatu yang diteliti secara subjektif, dalam hal ini bagaimana kebijakan partai dalam rekrutmen caleg perempuan untuk pemilu DPR RI 2014 di Indonesia dan kebijakan partai dalam rekrutmen caleg perempuan PKR untuk Pemilihan Raya 2013 di Malaysia sebagai subjek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data primer yang digunakan adalah wawancara dan data sekunder menggunakan studi dokumen atau literatur.Untuk memahami bagaimana kebijakan internal partai dapat menggunakan pendekatan legal/institutional dari Miriam Budiardjo yang menjelaskan bahwa pendekatan legal/institutional terdiri dari unsur legal maupun unsur institutional dan metode seleksi kandidat menurut Norris menggunakan analisis level makro struktur institusional rekrutmen-sistem politik seperti sistem politik dan proses rekrutmen juga digunakan. Selain itu dimensi utama dari organisasi partai dalam rekrutmen politik dari Susan Scarrow yang merupakan demokrasi internal partai yang meliputi inklusifitas, desentralisasi/sentralisasi dan institusionalisasi partai.Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan rekrutmen caleg perempuan di PKS sangat dipengaruhi oleh ideologi islam terutama dalam peran domestik perempuan dan harus adanya izin dari suami untuk menjadi caleg dari PKS. Sedangkan kebijakan internal PKR dalam rekrutmen caleg perempuan sangat dipengaruhi oleh peran organisasi sayap Wanita Keadilan dalam menentukan nama-nama calon perempuan. Hal inilah yang tidak ditemukan dalam Bidang Perempuan PKS yang tidak memiliki pengaruh besar dalam rekrutmen caleg perempuan PKS.

---

This research explains how Party Policy in Women?s Legastive Recrutment in Prosperous Justice Party (PKS) in General Elections of 2014 and in The People?s Justice Party (PKR) in General Elections 2013 in Malaysia. And also explain how party ideology, organizational systems, patterns of regeneration and political participation of women at the center structure to serve as a comparison.

The method of this research is a qualitative approach. Qualitative methods put our view of a studied subjectively, in this case how the PKS's policies in the recruitment of women?s candidates for the House of Representatives election in 2014 in Indonesia and the party's policies in the recruitment of women's candidates of PKR for General Elections 2013 in Malaysia as a research subject. The techniques of data collection are using primary data and secondary data. Because this study used a qualitative approach, the primary data used were interviews and secondary data using documents or literature studies.

To understanding how the internal policy of the party can use the approach to a legal or institutional from Miriam Budiardjo who explained that the approach to a legal or institutional comprise elements of legal and elements of institutional and using the methods of selection candidates according to Norris's analysis of macro level institutional structures as political systems and processes recruitment. Besides the main dimensions of the political party organizations in the recruitment of Susan Scarrow who is the party's internal democracy that includes inclusiveness, decentralization or centralization and institutionalization of the party.

The results of research showed that the policy of recruiting women's candidates in the PKS is strongly influenced by the ideology of Islam, especially in the domestic role of women and the need of permission from their husbands to be candidates from PKS. Meanwhile, PKR's internal policy in the recruitment of women?s candidates is strongly influenced by the role-wing organization Women of "Wanita Keadilan" in determining the names of womens candidates. This is the unique from PKR that were not found in Sector PKS Women?s of organization as ?Bidang Perempuan? who do not have a great influence in the recruitment of Women's candidates of PKS"

"ABSTRAKSejauh ini, belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang pemikiran demokrasi Anas Urbaningrum dan aksi politiknya. Padahal Anas Urbaningrum dikenal sebagai salah satu tokoh yang produktif mengeluarkan pemikiran, gagasan, dan pandangannya tentang demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Oleh karena itu, meneliti tentang hal tersebut akan bermanfaat untuk memperkaya khasanah wacana demokrasi di Indonesia. Anas Urbaningrum adalah salah satu tokoh publik yang memiliki perhatian terhadap ide atau gagasan demokrasi. Selain itu ia juga dikenal sebagai pemimpin organisasi, Anas Urbaningrum terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2010-2015. Tentu menjadi pertanyaan, sebagai pemimpin, apakah Anas Urbaningrum menunjukkan konsistensi antara pemikiran demokrasi meritokrasi yang di anutnya dengan aksi politik yang dilakukannya.Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian yang bertujuan menyikap informasi yang terperinci tentang gejala politik tertentu. Dalam penelitian ini gejala politik yang dimaksud adalah konsistensi pemikiran dan aksi yang dilakukan tokoh yang diteliti. Unit analisanya adalah individu, yakni Anas Urbaningrum. Sifat penelitian ini ada deskriptif-analitis. Walau unsur subyektifitas peneliti tak mungkin dihilangkan sepenuhnya, sebuah deskripsi adalah representasi obyektif dari fenomena yang diteliti. Analisa dan interprestasi data menjadi unsur penting dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tiga cara, yakni pengamatan tak langsung, wawancara, dan studi kepustakaan. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode berpikir induktif, yaitu suatu proses penalaran dari khusus ke umum. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan dari kasus yang diteliti. Generalisasi dilakukan dengan berpedoman pada nilai-nilai demokrasi sebagai instrument pengukurnya.Pemikiran Anas Urbaningrum tentang Demokrasi Meritokrasi mempunyai konsep cara berdemokrasi yang berbasiskan kapabilitas, kualitas, dan integritas disetiap individu. Untuk membangun budaya demokrasi yang adil dan produktif, Demokrasi harus berdampingan dengan Meritokrasi. Dengan sudut pandang nilai-nilai demokrasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Anas Urbaningrum sebagai pemimpin organisasi, ia konsistensi tehadap pemikirannya. Anas Urbaningrum telah mengaplikasikan pemikirannya kedalam organisasi yang ia pimpin, bahkan sebelum ia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, ia sudah menunjukkan konsistensi pemikirannya. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan gagasannya yaitu demokrasi meritokrasi

---

ABSTRACTSo far, no studies that specifically discusses Anas Urbaningrum democratic thought and political action. Though Anas Urbaningrum known as one of the productive issued thoughts, ideas and views on democracy and democratization in Indonesia. Therefore, researching on it would be beneficial to enrich the discourse of democracy in Indonesia. Anas Urbaningrum is one of the public figures who have attention to the idea or the idea of ​​democracy. He was also known as the organization's leader, Anas Urbaningrum was elected Chairman of the Democratic Party 2010-2015. Sure to be a question, as a leader, whether Anas Urbaningrum show consistency between democratic thought meritocracy in anutnya with political action does.This type of research is a case study. Research aimed menyikap detailed information about a specific political phenomenon. In this study the political phenomenon in question is the consistency of thought and action taken by leaders studied. The analysis unit is the individual, namely Anas Urbaningrum. The nature of this research there is descriptive-analytic. Although the element of subjectivity researchers could not be eliminated completely, a description is an objective representation of the phenomenon. Analysis and interpretation of data becomes an important element in this study, data were collected in three ways, namely indirect observation, interview, and literature study. The data were analyzed by the method of inductive thinking, which is a process of reasoning from the particular to the general. The goal for the conclusion of the cases studied. Generalization carried out based on the values ​​of democracy as the measuring instrument.Thoughts on Democracy Meritocracy Anas Urbaningrum have a concept-based democratic way capability, quality, and integrity of each individual. To build a culture of democracy that is just and productive, democracy must coexist with the Meritocracy. With the viewpoint of democratic values, the results showed that Anas Urbaningrum as the leader of the organization, he thought tehadap consistency. Anas Urbaningrum, has applied his thinking into the organization he led, even before he became Chairman of the Democratic Party, he has shown consistency thoughts. This is done to realize his idea that democracy meritocracy"

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh diimplementasikannya UU No.2 Tahun 2011tentang Partai Politik ke dalam ART Partai Gerindra tentang keterwakilanminimal 30% perempuan di dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PartaiGerindra. Terdapat 144 orang anggota perempuan di dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat dari total keseluruhan 494 orang. Kepengurusan DPP Partai Gerindra periode 2014-2019 merupakan hasil penyempurnaan pengurus setelah dilaksanakannya Kongres Luar Biasa Partai Gerindra pada September 2014 dalam mengisi kekosongan Ketua Umum. Penelitian ini menjelaskan tentang pola-pola di dalam rekrutmen perempuan di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat setelah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto terpilih. Teori-teori yang digunakan untuk membantu dalam analisis dan menjawab pertanyaan penelitian berasal dari teori Susan Scarrow mengenai demokrasi internal partai; teori Barbara Geddes mengenai pola rekrutmen di dalam partai politik; dan teori Jenny Chapman mengenai perempuan dan rekrutmen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik analisis data dengan penelitian naratif yang melibatkan penceritaan kembali partisipan (objek) penelitian untuk mendukung validitas hasil analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan memperoleh Surat Keputusan mengenai pengesahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat tahun 2012, 2014, dan 2015. Penelitian ini juga melakukan wawancara mendalam terhadap perempuan-perempuan yang menjabat sebagai pengurus DPP Partai Gerindra, aktivis perempuan Partai Gerindra, dan pimpinan Partai Gerindra. Hasil penelitian menunjukkan adanya lima pola rekrutmen perempuan di dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra periode 2014-2019. Secara substansial, terjadi kenaikan jumlah perempuan dari kepengurusan periode sebelumnya. Perempuan memang diinklusikan ke dalam kepengurusan, namun keterwakilan politik perempuan Partai Gerindra dapat dikatakan sangat kurang karena perempuan tidak ditempatkan pada posisi yang memungkinkan untukmempengaruhi pengambilan keputusan. Meski terdapat perempuan di jajaranDewan Pembina sebagai dewan tertinggi, tetapi secara kuantitas masih didominasi oleh laki-laki. Implikasi teori menunjukkan bahwa demokrasi internal Partai Gerindra masih eksklusif di dalam pengambilan keputusan, dan terdapat tambahan satu pola rekrutmen dari empat yang disebutkan oleh Barbara Geddes di dalam kasus rekrutmen perempuan di DPP Partai Gerindra

---

ABSTRACTThis research of background by the implementation of UU No.2 2011 aboutPolitical Parties into Gerindra?s ART about 30% women representation inComposition of Gerindra?s Central Board. There are 144 of women in Composition of Gerindra?s Central Board from 494 overall completely. TheComposition of Gerindra?s Central Board 2014-2019 is redesigned boardcomposition after the Gerindra?s Extraordinary Congress on September 2014 for elect the Gerindra?s Chairman. This research describes about the patterns in the recruitment of women in Central Board after The Chairman, Prabowo Subianto is elected. The theories used to assist in the analysis and answer the research question derived from the Susan Scarrow?s theory about Intra-Party Democracy, Barbara Geddes's theory about recruitment patterns in the political parties, and Jenny Chapman's theory about women and recruitment.This Research used the qualitative method and data analysis techniques withnarrative research that involving retelling of participants (objects) of research to support the validity of the research results. The data collecting is done byobtaining a decree on ratification of Composition of Gerindra?s Central Board in 2012, 2014, 2015. This research also through interview with women members of Gerindra's Central Board, Gerindra?s women activists, and Gerindra's leader. Research result showed that there are five patterns of women's recruitment in the Composition of Gerindra?s Central Board 2014-2019. Substantially, there are increases in the number of women from previous period. Women are included to composition of central board, but women's political representative is very less because women are not placed in a position to influenced the decision-making. Although there are women in the governing board (Dewan Pembina) as the highest board, but quantitatively is still dominated by men. Theory implication show that Gerindra?s intra-party democracy was still exclusive in decision-making, and there is one additional recruitment patterns of the four mentioned by Barbara Geddes in the case recruitment of women?s composition of Gerindra's Central Board 2014-2019."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Provinsi Maluku. Dewasa ini, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu terjadi. Kita melihat di berita-berita, baik itu berita online, surat kabar maupun di sosial media, maraknya kasus kekerasan yang terjadi selalu melibatkan perempuan dan anak sebagai korban. Sementara itu, di Provinsi Maluku, kasus kekerasan boleh dikatakan selalu naik tiap tahunnya meskipun Perda Perlindungan Perempuan Dan Anak telah disahkan, yaitu pada tahun 2012. Perda yang disahkan pada 4 (empat) tahun lalu itu ternyata masih jauh dari harapan. Sebab, kebijakan yang dirasa mampu menjawab permasalahan perempuan dan anak ternyata tidak berdampak apa-apa. Hal ini tentu berkaitan erat dengan peran yang dimainkan oleh setiap anggota legislatif (terkhususnya perempuan) yang tergabung di dalam tim pembuat kebijakan. Sebagai landasan teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual peran untuk melihat sikap politik anggota legslatif perempuan di dalam pembuatan perda; serta menggunakan pendekatan teoritis gender yang di dalamnya terdapat konsepsi gender dan demokrasi dalam melihat perempuan di dalam parlemen. Di dalam penelitian ini juga terdapat posisi tawar anggota legislatif perempuan di dalam tim pembuat kebijakan. Hal ini cukup direpotkan dengan hambatan-hambatan partai politik serta budaya patriarki yang masih sangat kuat di dalam parlemen bahkan hingga masuk ke tim pembuat kebijakan. Dengan menggunakan metode kualitatif, hasil yang diperoleh yaitu anggota legislatif perempuan belum maksimal menjalankan perannya dalam pembuatan Perda Penyelengaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Maluku.. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota legislatif perempuan dan jumlah aktor kritis yang sedikit di dalam tim pembuat Perda tersebut. Kedua, fokus keterwakilan anggota legislatif lebih banyak ke partai politik. Ketiga, dalam pembuatan perda tersebut anggota legislatif perempuan lebih bersifat delegasi (utusan dari partai politik) ketimbang mewakili konstituennya. Keempat, isu keterwakilan perempuan belum menjadi bagian kepemilikan isu oleh partai politik. Dan kelima, komunikasi oleh sesama anggota legislatif perempuan dan kelompok kepentingan (LSM) kurang begitu baik.

---

This research is motivated by cases of violence against women and children that occurred in the province of Maluku. Today, cases of violence against women and children is always happening. We see in the news, either online news, newspapers and on social media, many cases of violence always involves women and children as victims. Meanwhile, in the province of Maluku, violence is virtually always go up every year even though Regulation Women And Children Protection has been ratified, ie in 2012. The recent legislation passed in 4 (four) years ago it was still far from expectations. Therefore, policies that felt able to answer the problems of women and children did not affect anything. This is of course closely related to the role played by each member of the legislature (terkhususnya female) is incorporated in the policy making team.

As a theoretical foundation, this study uses a conceptual approach to the role of political attitudes member legslatif see women in the making of regulations; and using a theoretical approach to gender in which there are conceptions of gender and democracy in view of women in parliament. In this study there is also a legislative bargaining position of women in policy making team. It is quite bothered by the constraints of political parties as well as a patriarchal culture that is still very strong in the parliament even to get into the team policymakers.

By using qualitative methods, the results obtained by the women legislators have not been up to perform its role in the formulation of regulations Implementation of the Protection of Women and Children Victims of Violence in Maluku .. It is caused by a number of female legislators and the number of actors are a bit critical in the regulation making team , Second, focus more legislative representation to political parties. Third, in the manufacture of these regulations are more women legislators delegates (delegates of political parties) rather than to represent their constituents. Fourth, the issue of women's representation has not become part of the ownership issue by political parties. And fifth, the communication by fellow female legislators and interest groups (NGOs) not so good."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terkait bagaimana keterpilihan dan ketidakterpilihan caleg perempuan Tionghoa pada Pemilu DPRD Kota Semarang tahun 2014 yang dilihat proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem, dan strategi pemenangan pemilu masing-masing caleg perempuan Tionghoa. Penelitian ini sekaligus akan membuktikan apakah pemanfaatan modal finansial oleh caleg perempuan Tionghoa dapat mendukung keterpilihannya dalam pemilu. Argumen ini berangkat dari hasil beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa modal finansial adalah modal yang lebih dominan mendukung keterpilihan seseorang pada sistem pemilu saat ini yang mana di sisi lain modal tersebut adalah hal yang dikuasai oleh Etnis Tionghoa di negeri ini.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe eksplanatif yang menggunakan sumber data primer melalui wawancara mendalam dengan masing-masing pengurus partai pengusung, caleg yang bersangkutan, dan dokumen primer lainnya. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa partai mempertimbangkan tiga tataran analisis dalam proses rekrutmen politik seperti yang dikemukakan oleh Pippa Norris dan Lovenduski, yaitu sistem politik/fakta politik nasional, demokrasi internal partai, dan latar belakang sosial serta sumber daya finansial dan jaringan kandidat. Dengan proses rekrutmen yang demikian, dilihat dari kaca mata analisis rekrutmen politik yang dikemukakan oleh Almond, maka rekrutmen politik terhadap caleg perempuan Tionghoa yang dilakukan oleh seluruh partai pengusung adalah rekrutmen terbuka yang dilatar belakangi oleh pertimbangan pragmatis untuk memenuhi persyaratan administrasi partai terkait kuota perempuan. Sementara itu, jika dilihat dengan menggunakan kaca mata analisis teori rekrutmen politik yang dikemukakan oleh Geddes maka rekrutmen yang dilakukan oleh PDI Perjuangan digolongkan pada tipe Immediate Survival yang tidak mempertimbangkan kompetensi kandidat dan bertujuan untuk membina hubungan baik dengan kelompok Tionghoa Kota Semarang. Pada kasus rekrutmen Partai Demokrat kepada Ika Angajaya, rekrutmen yang dilakukan adalah tipologi Civil Service Reform yang mempertimbangkan kualitas kandidat dengan seleksi meritokrasi formal dan tipologi Partisan pada rekrutmen Anggraeni Angajaya yang kurang memperhatikan kualitas kandidat namun mendasarkan diri pada loyalitasnya pada partai. Terakhir, rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Nasdem dapat dikategorikan sebagai tipologi Compartmentalization yang mempertimbangkan kualitas kandidat namun dengan seleksi informal.Berkaitan dengan strategi pemenangan pemilu yang dilakukan, spesifikasi isu yang diusung dan segmen target pemilih yang ditentukan oleh seorang kandidat terbukti tidak terlalu berpengaruh pada keterpilihannya. Keterpilihan caleg perempuan Tionghoa justeru dipengaruhi oleh pemanfaatan modal sosial berupa jaringan kandidat, kekerabatan dengan elit/patron, dan modal budaya yang berkaitan dengan identitas simbolik etnis, adat, atau suku bangsa tertentu. Sementara itu ketidakterpilihan caleg perempuan Tionghoa dipengaruhi oleh faktor inkonsistensi tim pemenangan pemilu karena konflik kepentingan antara individu kandidat, tim pribadi, dan partai serta tidakadanya upaya membangun kedekatan identitas sosial pada pemilih dengan identitas sosial yang sama.Implikasi teoritis menunjukan bahwa teori rekrutmen yang dikemukakan oleh ketiga tokoh tersebut dapat diaplikasikan dalam penelitian ini. Namun, dalam melihat strategi pemenangan pemilu, penulis perlu memodifikasi pengertian Modal Budaya yang dikemukakan Bourdieu karena modal budaya di sini bukan berkaitan dengan pengetahuan seseorang melainkan berkaitan dengan kesamaan identitas adat, etnis, atau suku bangsa. Penelitian ini juga membantah hasil studi sebelumnya yang dilakukan oleh Darawijaya, Idil Akbar, Tirto Soeseno, Fitriyah dan Supratiwi yang menyatakan bahwa modal finansial mendukung keterpilihan baik perempuan maupun Etnis Tionghoa. Dalam penelitian ini modal finansial hanya dapat dimanfaatkan untuk meyakinkan partai politik ketika mengusung kandidat perempuan Tionghoa pada proses rekrutmen caleg. Sementara pada saat dimanfaatkan pada strategi pemenangan pemilu, tidak semua dari mereka dapat terpilih sekalipun telah memanfaatkan modal finansialnya

---

ABSTRACTThe aim of this study is to analyze how the Chinese Indonesian women 39 s electability and unelectability are perceived by the PDI Perjuangan, Democrat Party, and Nasdem Party 39 s political recruitment and election winning strategies by each of the CHinese Indonesian women candidates. This study will also prove whether the utilization of financial capital by Chinese Indonesian women candidates can support her election in the election. This argument starts from the results of some previous research which states that financial capital is a more dominant capital supporting one 39 s election in the current electoral system which on the other hand, the capital is controlled by ethnic Chinese in this country.The method used in this study is a qualitative method with explanative research type, which uses primary data source through in depth interviews with political party leaders, candidates, and other main documents. Field findings show that the party considers three levels of analysis in the process of political recruitment as proposed by Pippa Norris and Lovenduski national political facts politics, party internal democracy, social background and financial resources and network of candidates. With such recruitment process, seen from Almond 39 s political recruitment theory, the political recruitment of Chinese women 39 s candidates by all staging parties is open recruitment based on pragmatic considerations to meet party administration requirements related to women quota. Meanwhile, when viewed using political recruitment theory proposed by Geddes, the recruitment conducted by PDI Perjuangan is classified on Immediate Survival type which does not consider candidate competence and aims to foster good relationship with Chinese group of Semarang City. In the case of Democratic Party recruitment to Ika Angajaya, the recruitment is a Civil Service Reform typology that considers the qualities of candidates with formal meritocracy selection and Partisan typology on the recruitment of Anggraeni Angajaya who pay little attention to the quality of candidates but based their loyalty to the party. Finally, recruitment by the Nasdem Party can be categorized as a Compartmentalization typology that considers the quality of candidates but with informal selection.In relation to the winning strategy of the election, the specification of the issues raised and the segment of voter targets determined by a candidate proved to have little effect on her election. The elected of Chinese Indonesian women candidates is influenced by the utilization of social capital in the form of candidate networks, kinship with elites patrons, and cultural capital related to certain ethnic, custom, or ethnic symbolic identities. Meanwhile, the unelected of Chinese Indonesian women candidates is influenced by the inconsistency of election winning teams due to the conflict of interests between individual candidates, private teams, and parties and the absence of an attempt to build a social identity closer to voters with the same social identity.The theoretical implications show that the recruitment theory proposed by the three scholars mentioned above can be applied in this study. However, in viewing the winning strategy of the election, the writer needs to modify the definition of Cultural Capital proposed by Bourdieu because cultural capital here is not related to one 39 s knowledge but relates to the common identity, ethnicity, or ethnic identity. This study also denied the results of previous studies conducted by Darawijaya, Idil Akbar, Tirto Soeseno, Fitriyah and Supratiwi stating that financial capital supports the election of both women and ethnic Chinese. In this study, financial capital can only be used to convince political parties when carrying Chinese Indonesian women candidates in the candidate rsquo s recruitment process. While at the time used in the election winning strategy, not all of them can be elected even if they have utilized their financial capital"

"Salah satu tahapan dalam proses refining minyak sawit adalah deacidification yang bertujuan untuk memisahkan asam lemak bebas dari minyak sawit. Proses deacidification menggunakan green solvent yaitu NADES yang mengandung betain anhidrat dan donor ikatan hidrogen jenis 1,2-propanediol NADES-1 dan 1,4-butanediol NADES-2 dengan rasio molar masing-masing 1:5 dan 1:4. Pada penelitian ini, kondisi operasi ekstraksi dioptimasi dengan response surface methodology RSM melalui central composite design untuk memperkirakan jumlah asam palmitat yang terserap dalam NADES secara maksimal. RSM merupakan suatu metode gabungan antara teknik matematika dan teknik statistik yang digunakan untuk membuat model dan menganalisa suatu respon y yang dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas / faktor x guna mengoptimalkan respon tersebut. Persamaan regresi yang dihasilkan dari model untuk optimisasi dengan NADES-1 adalah Y = 39,3 1,78X1 4,24X2 - 10,3X12 - 3,3 X22 0,35X1X2 dan NADES-2 yaitu Y = 30,54 - 2,23X1 10,65X2 - 4,85X12 6,23X22 - 4,73X1X2. Variabel bebas yang digunakan adalah X1 = suhu ekstraksi 40, 60, 80oC dan X2 = rasio massa NADES dan minyak sawit 1:2, 1:1, 2:1. Kondisi proses optimum ekstraksi menggunakan pelarut NADES-1 tercapai pada suhu 50,91oC dan rasio massa NADES terhadap minyak sawit sebesar 1,64:1. Sementara untuk pelarut NADES-2 tercapai pada suhuh 42,83oC dan rasio massa NADES terhadap minyak sawit sebesar 2:1. Kondisi optimal untuk NADES-1 menghasilkan persentase penyerapan asam palmitat sebesar 40,73 dan untuk NADES-2 sebesar 49,92.

---

Deacidification is one of many steps in palm oil refining process which aims to separate free fatty acids from the oil. The deacidification process was using green solvent, known as Natural Deep Eutectic Solvent NADES, that consisted of betaine anhydrous and hydrogen bonding donor of 1,2 propanediol NADES 1 and 1,4 butanediol NADES 2 at molar ratio of 1 5 and 1 4, respectively. In this study, the process condition was optimized using response surface methodology RSM through central composite design to predict the maximum palmitic acid content in NADES extract. RSM is a combined method of mathematical techniques and statistical techniques used to model and analyze y response that is influenced by some independent variable factor x in order to optimize the response.

The obtained regression equation of the basic model for optimization with NADES 1 is Y 39.3 1.78X1 4.2X2 10.3X1 2 3.3X2 2 0.35X1X2 and NADES 2 is Y 30.54 2.23X1 10.65X2 4.85X1 2 6.23X2 2 4.73X1X2. The independent variables are X1 extraction temperature 40, 60, 80oC and X2 mass ratio of NADES to oil 1 2, 1 1, 2 1. The optimum process condition for NADES 1 was reached at temperature of 50.91oC and NADES to palm oil mass ratio of 1.64 1. Meanwhile for NADES 2 was reached at temperature of 42.83oC and NADES to palm oil mass ratio of 2 1. These optimum conditions resulted the maximum palmitic acid content of 40.73 and 49.92 for NADES 1 and NADES 2, respectively."