Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang penegakan hukum terhadap kejahatan Benda CagarBudaya, khususnya pada tahap penyelidikan dalam studi kasus pencurian koleksiemas di Museum Sonobudoyo Yogyakarta tahun 2010. Benda Cagar Budayamerupakan sumber ilmu pengetahuan dalam merekonstruksi kehidupan masa lalu.Kasus pencurian yang tidak kunjung terungkap selama lebih dari empat tahunmenunjukan adanya masalah dalam sistem penegakan hukum terhadap kejahatanBenda Cagar Budaya. Skripsi ini juga membicarakan kejahatan Benda CagarBudaya dalam kaitannya dengan Organized Crime. Penelitian dilakukan secarakualitatif dengan menggunakan teknik wawancara pada pihak kepolisian, ppns,museum dan juga lembaga swadaya masyarakat.

---

ABSTRACTThis research will discuss about law enforcement effort on crime against culturalproperty, concern with investigation obstacle within the case of larceny inMuseum Sonobudoyo Yogyakarta. Cultural property, as source of knowledge, inthe course of historical reconstruction. This particular case, that has been leftunsolved for over four years, indicate problems within the law enforcement efforton crime against cultural heritage object. Also within this research, relationbetween crime against cultural heritage objects and organized crime will bediscussed. This Research uses qualitative approach with interviews with police,government internal affairs, museum?s manager and also NGO?s."

"Kemajuan teknologi mengubah cara-cara tradisional manusia untuk melakukan segala hal. Tak terkecuali dengan perdagangan. E-commerce XYZ sebagai salah satu pemain e-commerce yang beroperasi di Indonesia ikut mengubah cara bertransaksi secara tradisional. Dari yang harus bertatap muka dengan pedagang, mereka ubah hingga cukup berdiam diri di rumah sambil membuka website e-commerce yang mereka kelola untuk memesan barang.Hingga saat ini, e-commerce XYZ memiliki banyak layanan dalam platform e-commerce-nya, seperti jual-beli, pembelian pulsa, pembelian tiket kereta api, pembayaran asuransi, pembayaran internet, dan masih banyak lagi. Sehingga orang-orang tidak kesulitan untuk melakukan transaksi. Namun, berdasarkan dari pengakuan orang-orang di berbagai forum dalam jaringan internet, e-commerce XYZ ini masih memiliki masalah yang cukup pelik, seperti penipuan karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh penjual, pembajakan akun, phising, dan penipuan yang menggunakan dalih sebagai pegawai customer service e-commerce XYZ.Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan saat ini oleh e-commerce XYZ adalah membuat suatu divisi pengawasan yang bernama Fraud Prevention Specialis. Namun, kinerja dari divisi ini masih belum efektif dimana tindak kejahatan yang berada dalam e-commerce XYZ masih ada. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis mencoba melihat berbagai permasalahan tersebut dengan menggunakan prinsip Situational Crime Prevention dari Clarke dan dibantu dengan Teori Pilihan Rasional dari Gary Becker dan Teori Aktivitas Rutin dari Cohen dan Felson.Hasil penelitian ini adalah terdapat celah dimana kode kupon potongan harga dapat digunakan secara terus-menerus sehingga menjadi tidak efektif penggunaannya, sumber daya yang kurang cakap dalam menangani permasalahan yang diadukan oleh anggota e-commerce XYZ dan kurangnya edukasi yang diakukan oleh e-commerce XYZ untuk melakukan penanganan permasalahan yang diadukan oleh anggota e-commerce XYZ.

---

Technological advances are changing the traditional ways people do things. No exception with commerce. E commerce XYZ as one of the e commerce players operating in Indonesia also changed the way of traditional transactions. From face to face with merchants, they change enough to stay at home while open their e commerce website that they manage to order goods.Up to this date, e commerce XYZ has many services in its e commerce platform, such as buying and selling, purchasing credit, purchasing train tickets, insurance payments, internet payments, and much more. So, people do not have to go out of home again for making transactions. However, based on the recognition of people in various online forums, this e commerce XYZ still has quite a complicated problem, such as fraud because purchased goods do not fit the description from the seller, account hijacking, phishing, and fraud that uses the pretext of being a customer service employee e commerce XYZ.Therefore, one of the current efforts by XYZ e commerce is to create a division called Fraud Prevention Specialist. However, the performance of this division is still not seen and the crime within the XYZ e commerce platform still exists. Using a qualitative approach, the author tries to look at these problems using the Crime Prevention Principle by Clarke and assisted by Rational Choice Theory by Gary Becker and the Theory of Routine Activities from Cohen and Felson.The result of this study is that there is a bug where the discounted coupon code can be used continuously so it becomes ineffective, resource incompetent in handling e commerce XYZ member complaints and lack of education provided by XYZ e commerce to complain."

"Penyalahgunaan prekursor pada clandestine laboratory narkotika merupakan sebuah masalah global, termasuk di Indonesia. Dari hal tersebut, dibutuhkan tindakan yang tepat untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan prekursor non farmasi pada clandestine laboratory narkotika di Indonesia. Salah satu upaya pencegahan tersebut dilakukan melalui pengawasan oleh Direktorat Prekursor dan Psikotropika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (Dit P2 BNN RI). Upaya Pengawasan oleh Dit P2 BNN RI terdapat dalam bentuk peraturan dan kebijakan yang diatur secara tertulis. Beberapa upaya pengawasan oleh Dit P2 BNN RI dianalisis lebih lanjut menggunakan menggunakan aspek strategi pencegahan kejahatan situasional. Analisis ini menggunakan teknik analisis isi untuk mendapatkan penjelasan dan penggambaran yang menyeluruh dari upaya pengawasan dan aspek startegi pencegahan kejahatan situasional. Hasil kategorisasi dan analisis menunjukkan terdapat 8 aspek pencegahan kejahatan situasional yang terlihat pada berbagai upaya pengawasan oleh Dit P2 BNN RI. Kemudian, 8 aspek strategi pencegahan kejahatan situasional tersebut sejalan dengan beberapa upaya pengawasan yang dilakukan oleh Dit P2 BNN RI. Oleh karena itu, keseluruhan hasil analisis menunjukkan bahwa pengawasan oleh Dit P2 BNN RI dapat dikatakan sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan prekursor non farmasi pada clandestine laboratory narkotika di Indonesia.

---

Precursor abuse in clandestine laboratory narcotics is a global problem, including in Indonesia. From this, appropriate action is needed to prevent the abuse of non- pharmaceutical precursors in clandestine narcotics laboratories in Indonesia. One of the prevention efforts is carried out through supervision by the Directorate of Precursors and Psychotropics of the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia (Dit P2 BNN RI). Supervision efforts by Dit P2 BNN RI are in the form of regulations and policies that are regulated in writing. Several monitoring efforts by Dit P2 BNN RI were further analyzed using aspects of situational crime prevention strategies. This analysis uses content analysis techniques to obtain a thorough explanation and description of monitoring efforts and aspects of situational crime prevention strategies. The results of the categorization and analysis show that there are 8 aspects of situational crime prevention seen in various monitoring efforts by the Directorate of P2 BNN RI. Then, the 8 aspects of the situational crime prevention strategy are in line with several monitoring efforts carried out by Dit P2 BNN RI. Therefore, the overall results of the analysis show that supervision by Dit P2 BNN RI can be regarded as a form of preventing the abuse of non-pharmaceutical precursors in clandestine narcotics laboratories in Indonesia."

"Ancaman penyelundupan narkotika dari luar negeri masuk ke Indonesia sangat besar. Sehingga diperlukannya reaksi dari aparat untuk mengatasi ancaman tersebut. Dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki pembagian wilayah perairan dan laut serta memiliki berbagai instansi di laut yang memiliki kewenangan di wilayah operasionalnya masing-masing sehingga BNN dan Polri sebagai penegak hukum bidang narkotika memerlukan kerjasama dengan instansi berwenang di laut untuk dapat melaksanakan pencegahan penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencegahan kejahatan melalui multi-Agency terhadap penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan melaporkan temuan data tersebut dalam pemaparan yang bersifat deskripstif dengan narasumber dari penegak hukum bidang narkotika dan instansi yang berwenang di laut. Dalam menghadapi ancaman tersebut, diperlukan adanya langkah rasional melaksanakan Criminal Policy dengan menerapkan cara Criminal Law Application (Tindakan Hukum), Prevention Without Punishment (Tindakan Non-Hukum) dan Influencing Views of Society on Crime and Punistment (Pemanfaatan media massa). Untuk menjalankan langkah rasional tersebut antara BNN dan Polri  dengan instansi berwenang di laut memerlukan adanya kerjasama multi-agency. Dalam menjalin kerjasama multi-agency diperlukan konsep sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kelangsungan kerjasama yang terjalin serta menjalankan strategi pencegahan kejahatan yang tepat. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan kejahatan melalui multi-agency terhadap penyelundupan narkotika melalui jalur laut berdasarkan kondisi geografis dan aset yang dimiliki masing-masing lembaga dapat dilakukan dengan menerapkan strategi pencegahan kejahatan, yaitu mempersulit upaya (increase the effort) dengan menerapkan 3 subteknik memperkuat sasaran (target harden), Mengendalikan akses ke dalam fasilitas (control access to facilities) dan Mengendalikan peralatan/ senjata yang digunakan pelaku (control tools/weapons) dan meningkatkan resiko (increse the risk) dengan menerapkan 3 subteknik Memperkuat pengawasan formal (strengthen formals surveillance). Memperluas penjagaan (extend guardianship) dan Membantu pengawasan alamiah (assist natural surveillance) mengingat laut tidak dapat dipagari, laut tidak dapat diduduki, namun dapat dikendalikan dengan data intelijen yang akurat dan penggelaran unsur diwaktu dan tempat yang tepat (Taufiqoerrochman, 2019).

---

The threat of narcotics smuggling from abroad into Indonesia is very large. So that a reaction from the authorities is needed to overcome this threat. With Indonesia's geographical condition which has a division of water and sea areas and has various agencies at sea that have authority in their respective operational areas, the National Narcotics Agency and the National Police as law enforcers in the narcotics sector need cooperation with the authorized agencies at sea to be able to carry out prevention of narcotics smuggling through the sea. This study aims to determine the prevention of crime through multi-agency against narcotics smuggling by sea. This research method uses a qualitative approach and reports the data findings in a descriptive presentation with resource persons from law enforcement agencies in the field of narcotics and authorized agencies at sea. In dealing with these threats, it is necessary to take rational steps to implement Criminal Policy by applying the Criminal Law Application (Legal Action), Prevention Without Punishment (Non-Legal Actions) and Influencing Views of Society on Crime and Punishment (Utilization of mass media). To carry out these rational steps between the National Narcotics Agency and the National Police with the authorized agencies at sea, multi-agency cooperation is required. In establishing multi-agency cooperation, the concept of synergy and collaboration is needed to maintain the continuity of existing cooperation and carry out appropriate crime prevention strategies. The results of this study conclude that crime prevention through multi-agency against narcotics smuggling by sea based on geographical conditions and assets owned by each institution can be done by implementing crime prevention strategies, namely increasing the effort by applying 3 sub-techniques to strengthen target (target harden), Control access to facilities (control access to facilities) and Control equipment/weapons used by perpetrators (control tools/weapons) and increase risk (increse the risk) by implementing 3 sub-techniques Strengthening formal surveillance (strengthen formals surveillance) ). Expanding guard (extend guardianship) and assisting natural surveillance (assist natural surveillance) considering the sea cannot be fenced off, the sea cannot be occupied, but can be controlled with accurate intelligence data and deploying elements at the right time and place (Taufiqoerrochman, 2019)."

"Penelitian ini merupakan kajian kriminologi yang melihat pola memperdagangkan pengaruh dalam kasus korupsi politik di Indonesia. Berfokus pada kasus-kasus yang melibatkan aktor-aktor politik seperti anggota DPR RI, partai politik dan kepala daerah. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan studi literatur dan kajian terhadap dokumen persidangan dan wawancara sebagai teknik pengumpulan datanya. Penjelasan terkait dengan pola memperdagangkan pengaruh pada penelitian ini menggunakan teori pola kejahatan oleh Brantingham (1981). Penelitian ini menemukan bahwa pola memperdagangkan pengaruh dalam kasus korupsi politik di Indonesia, dapat dijelaskan dengan teori pola kejahatan. Lebih jauh, penelitian ini menemukan adanya kesempatan struktural yang muncul dari proses sah yang kemudian mampu menyebabkan terjadinya korupsi dengan pola memperdagangkan pengaruh.

---

Current research is a criminological study that examines the pattern of trading influence in political corruption cases in Indonesia. Focusing on cases involving political actors such as members of the Indonesian Parliament, political parties and regional leaders. Current research's approach is qualitative utilizing scientific literature, trial documents studies and interviews as data collection techniques. The explanation related to the pattern of trading influence in this study uses the theory of crime patterns by Brantingham (1981). This study found that the pattern of trading influence in political corruption cases in Indonesia, can be explained using theory of crime patterns. Furthermore, current study found structural opportunities arising from legal processes which were then able to cause corruption by trading patterns of influence."

"Penelitian mengenai community policing telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan di berbagai negara. Dengan mengusung kinerja kepolisian yang lebih humanis dan berpendekatan kepada penyelesaian masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat, community policing menjadi konsep pemolisian yang dianggap positif dengan menempatkan masyarakat tidak lagi sebagai obyek pemolisian tetapi turut bermitra dengan polisi sebagai subyek dalam mengatasi masalah-masalah gangguan keamanan dan ketertiban.Dalam tesis ini, penulis (sekaligus sebagai peneliti) ingin memberikan gambaran yang berbeda dari sisi community policing yang notabene dikonsepkan oleh kepolisian dengan programnya yang sering disebut sebagai grand strategy Polri dengan mendekatkan diri kepada masyarakat. Community policing juga merupakan suatu filosofi bagi lahirnya pemolisian yang bermitra dengan masyarakat, tidak selalu dipandang sebagai konsep yang positif saja. Ternyata dari hasil penelitian ini, penulis mendapatkan realitas-realitas di lapangan bahwa terdapat relasi kuasa yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan community policing.Dengan metode penelitian kualitatif, penulis ikut berpartisipasi langsung dalam melakukan wawancara dan mengikuti kegiatan-kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh Polda Bali dan pecalang. Penulis melakukan wawancara dengan para informan yang sudah ditentukan yang dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini seperti anggota Satuan Pariwisata Polda Bali, Bhabinkamtibmas Pariwisata Polda Bali dan pecalang serta beberapa informan tambahan yang memiliki kompetensi untuk memberikan informasi mengenai relasi kuasa yang terdapat dalam pelaksanaan community policing di Denpasar, Bali diantara Polda Bali dan pecalang.Pemikiran Dahrendorf mengenai Teori Konflik terkait dengan penggunaan kekuasaan menjadi teori utama dalam penelitian ini. Dengan kerangka Teori Dahrendorf, penulis melihat bahwa relasi kuasa yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan community policing di Denpasar, Bali sesuai dengan buah pikir Dahrendorf mengenai kelompok superior dan kelompok subordinat.Polda Bali sebagai institusi formal dan pecalang sebagai wakil masyarakat jelas memiliki kapasitas kekuasaan yang berbeda dalam melakukan pengamanan di lingkungannya. Pecalang yang dijadikan mitra oleh Polda Bali dalam setiap kegiatan pengamanan di Bali menjadi bentuk kooptasi yang dilakukan Polda Bali dengan tujuan untuk melegitimasi kekuasaan yang dimiliki Polda Bali sebagai bagian dari pemerintah.

---

There are many studies about community policing that held in many regions in Indonesia, also in other countries. By doing the policing that comes to solve the criminal problems in the society, community policing became positively minded, because community policing puts the society not as an object of the policing, but the society is the subject of the policing to solve the society's problems in criminals.This thesis explains about the community policing from the form that already settled by the police in Indonesia as the program called Grand Strategy Polri that aiming the partnership between the police and the community. As a philosophy of humanist policing, community policing is not always give the positive impacts. In this thesis, the author (also as the researcher) got so many realities that there is a power relationship in doing the community policing.Using the qualitative method of study, the author participated directly in doing the interview and take part in the activities that put Polda Bali dan pecalang together in community policing. The author had interviewed with the purposive informans such as Satuan Pariwisata Polda Bali, Bhabinkamtibmas Pariwisata Polda Bali and pecalang and the other informans that competent to give the explanations about the power relationship in the community policing.Dahrendorf's theory about the power relationship in society is the main theory of this thesis. As seen by the author, there is the power relationship between Polda Bali dan pecalang in implementing the community policing in Denpasar, Bali, as Dahrendorf?s thought about superiority and the subordinant group."

"ABSTRAKKetika terjadi banjir di Jakarta ada realitas masyarakat tidak mau meninggalkan rumah mereka meski di rendam banjir. Masyarakat tidak mau mengungsi karena khawatir harta bendanya tidak terjamin keselamatannya. Penelitian ini melihat perilaku polisi yang di visualisasikan melalui foto oleh media ketika terjadi banjir di Jakarta, Januari-Februari 2014. Kemudian visualisasi perilaku polisi tersebut di analisa menggunakan teori perilaku Polisi James Q. Wilson dan Tupoksi Polri. Penelitian ini menggunakan analisis isi konstruksi dengan melihat foto sebagai sebuah teks. Hasilnya, media hanya melakukan konstruksi visualisasi polisi dengan gaya layanan jika menggunakan teori Wilson dan polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dengan analisa Tupoksi Polri. Baik polisi maupun media tampaknya mengabaikan realitas lain bahwa masyarakat tidak memperoleh rasa aman dari kepolisian sehingga mereka tidak mau mengungsi meskipun rumah mereka tenggelam.

---

ABSTRACT

When there was flooding In jakarta there is a reality people didn?t want to leave their homes although flooded. People scare their property will be unsafety guaranteed. This research see the police behaviour was visualized through photo by media when happened flooding in Jakarta, Januari-February 2014. Then visualization of police behaviour anaysed content of construction by see the photo as a text. Resulting, the media only doing construction visualization police with service style if used Wilson?s theory and police as protector, publict servant by analysed tupoksi Polri. Both of the police and media seems ignored realiy to make feel confort from the police from the police. So they didn?t want evacuated although their home under flood."

"ABSTRAKKarya akhir ini membahas tentang efektifitas hukuman mati dalam mengurangi angka kejahatan narkotika di Indonesia. Karya akhir ini mencoba melihat bagaimana penegakan hukum berupa hukuman mati ini tidak memiliki efek jera serta menimbulkan dampak sosial dan politik yang akan ditanggung negara dalam pelaksanaannya. Analisa pengendalian kejahatan narkotika dan efektifitas hukuman mati dalam penelitian ini menggunakan teori detterence dari Cesare Beccaria dan juga teori pengendalian sosial.Melalui kedua teori ini, penulis mendapatkan hasil analisa yang menunjukkan bahwa hukuman mati tidak memiliki efek jera dan hanya akan menimbulkan dampak dalam pelaksanannya, serta tidak efektif dalam mengurangi angka kejahatan narkotika di Indonesia.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the effectiveness of the death penalty in reducing narcotics crime rate in Indonesia. This thesis try to see how the law enforcement in the form of the death penalty has no deterrent effect and cause social and political impact will be borne by the state in its implementation. Analysis of the effectiveness of crime control narcotics and sentenced to death in this study using detterence theory of Cesare Beccaria and also the theory of social control.

Through these two theories, the authors obtain analytical results show that the death penalty has no deterrent effect and would only have an impact in its implementation, as well as ineffective in reducing drug crime rate in Indonesia."

"Studi ini membahas tentang manajemen keadaan darurat dan bencana pada institusi perguruan tinggi, Universitas Indonesia tahun 2016. Studi merupakan studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang akan mendeskripsikan aspek manajemen keadaan darurat dan bencana berdasarkan kerangka Perencanaan - Implementasi - Pemeriksaan - Pengembangan atau Plan - Do - Check Action (PDCA). Hasil studi diperoleh dari wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil studi menunjukkan bahwa meski baru ditetapkan pada tahun 2015, penerapan manajemen keadaan darurat UI telah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan kesesuaian implementasi dengan pedoman dan teori yang ada. Hasil analisis kesesuaian penerapan manajemen keadaan darurat Universitas Indonesia berdasarkan penilaian mencapai 83,63%.

---

This study discusses about emergency and disaster management of University of Indonesia in 2016. It is descriptive study with qualitative approach that describes emergency and disaster management aspect based on plan-do-check-action (PDCA) framework. The result of the study is obtained through in-depth interviews, observation and review of related document.

The result of this study indicates the implementation of emergency management in University of Indonesia has been pretty good although it was newly implemented in 2015. It is based on the conformity to the guidelines and theories. The analysis result of this study shows that Universitas Indonesia?s conformity to NFPA 1600 regarding emergency and disaster management is 83,63%."