Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sheila Namira Marchellia
Tanggung jawab notaris atas penyesuaian anggaran dasar yayasan yang tidak didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam putusan nomor 555K/TUN/2017 = The responsibiliy of a notary on adjustment of foundation's unregistered articles of association to The Ministry Of Law and Human Rights of Republic Indonesia based On court decision number 555K/TUN/2017.
" Penelitian ini membahas mengenai masalah yang dapat ditimbulkan apabila Notaris tidak mendaftarkan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya dan melakukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran penyesuaian anggaran dasar, serta upaya yang dapat dilakukan apabila penyesuaian anggaran dasar tersebut tidak dilakukan. Kedua ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Milzam Elkarami Bahar
Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Melaksanakan Kewajiban Terkait dengan Rahasia Jabatan dalam AD/ART PT. Joloy Timur Berjaya (Studi putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw) = Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Melaksanakan Kewajiban Terkait dengan Rahasia jabatan dalam AD ART PT. Joloy Timur Berjaya (Studi Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2017/ PN.Mtw)
"

ABSTRAK

 

Nama                           : Milzam Elkarami Bahar

NPM                           : 1606960731

Program Studi             : Magister Kenotariatan

Judul                           :Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Melaksanakan Kewajiban        Terkait dengan Rahasia jabatan dalam AD ART PT. Joloy Timur Berjaya  (Studi Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2017/ PN.Mtw)

 

Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah ... "

2020
T54775
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kurnia Oetama Noviansyah
Implementasi Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi (Studi Kasus pada Koperasi Di Kabupaten Bogor) = Implementation of Ratification of the Deed of Amendment to the Articles of Association of Cooperatives After the Entry into force of Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 14 of 2019 Concerning Legalization
" Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi telah mengatur bahwa setiap perubahan anggaran dasar koperasi yang memuat perubahan bidang usaha harus mendapat pengesahan Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Pada prakteknya ketidaktahuan pihak koperasi dan ketidakcermatan Notaris mengenai ketentuan tersebut mengakibatkan salah satu koperasi di Kabupaten Bogor tidak mendapat pengesahan Menteri dalam perubahan anggaran dasarnya padahal perubahan anggaran tersebut memuat perubahan bidang usaha. Dalam penelitian ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Berliana Chandra Dewi
Peran dan Fungsi Notaris dalam Mekanisme Pengesahan Legalitas Badan Hukum Generasi Muda FKPPI yang Mengalami Konflik Internal dalam Peleburan = Role and Functions of the Notary in the Legality Approval Mechanism FKPPI Young Generation Legal Entities which Experience Conflict Internals in Smelting
" Peran dan fungsi Notaris dalam mekanisme pengesahan legalitas badan hukum perkumpulan diperlukan, karena legalitas suatu badan hukum perlu didaftarkan melalui akta notaris kemudian, didaftarkan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia namun, bukan hanya pendaftaran legalitas, namun peran notaris juga diperlukan dalam pembatalan akta tersebut, apabila terjadi konflik dalam pengesahan legalitas badan hukum perkumpulan tersebut. Hal tersebut terjadi pada perkumpulan FKPPI dan Generasi Muda FKPPI yang saat peleburannya mengalami konflik internal terkait pengesahan legalitas badan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Samuel Partogi Apriliano
Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Atas Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Secara Sepihak (Studi Kasus Dalam Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2020//Pn Jkt.Ut) = LEGAL PROTECTION FOR BOTH PARTIES PUBLIC FOR CANCELLATION OF SALE AND PURCHASE AGREEMENT BY ONE OF THE PARTIES (STUDY CASE:PUTUSAN:7/PDT/G/2020/PN/JKT.UT)
" Pembatalan secara sepihak oleh penjual dalam perjanjian pengikatan jual beli apartemen xy berdampak bagi para pihak yaitu notaris dan pembeli tidak mendapatkan hak yang seharusunya didapatkan yaitu berupa unit apartemen xy, akibat tindakan tersebut perlu adanya penyelesaian. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengertian mengenai perlindungan hukum untuk para pihak atas pembatalan perjanjian pengikatan jual beli secara sepihak, selain itu dampak bagi para pihak dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Penelitian hukum menggunakan metode ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sheila Namira Marchellia
Tanggung jawab notarisa Penyesuaian anggaran Dasar yayasan yang tidak didaftarkan Kepada”Kementerian”Hukum dan”Hak”Asasi”Manusia”Republik”Indonesia dalam Putusan Nomor 555K/TUN/2017 = The responsibiliy of A notary On Adjustment of foundation's Unregistered articles of association To The Ministry Of Law And human rights of Republic Indonesia based On court decision Number 555K/TUN/2017
" Penelitian ini membahas mengenai masalah yang dapat ditimbulkan apabila Notaris tidak mendaftarkan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya dan melakukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran penyesuaian anggaran dasar, serta upaya yang dapat dilakukan apabila penyesuaian anggaran dasar tersebut tidak dilakukan. Kedua ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library