Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Tesis ini membahas mengenai kelalaian Notaris yang dilakukannya dalam memenuhi perjanjian yang mengikat Notaris. Notaris yang telah melakukan kelalaian dalam memenuhi perjanjian. Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penulisan tesis ini adalah mengenai akibat hukum terhadap Notaris yang terikat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dan juga mengenai tanggung jawab Notaris atas kelalaian yang dilakukan Notaris dalam memenuhi perjanjian yang mengikat Notaris. Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian dengan bentuk Yuridis Normatif yaitu dengan meneliti data sekunder, dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpulan data adalah dengan studi dokumen, setelah itu analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu disusun kembali sehingga ditemukan simpulan dalam penelitian. Hasil dari penulisan tesis ini adalah bahwa Notaris harus memenuhi perjanjian apabila sudah terikat dalam perjanjian yang dibuatnya meskipun itu bukan merupakan tugas dan kewajibannya, Apabila terjadi pelanggaran  maka Notaris harus bertanggung jawab dengan menerima sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya, dalam kasus ini Notaris harus menerima sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dari Majelis Pengawas Notaris dan juga sanksi perdata yaitu denda. Oleh sebab itu, dalam memberikan jasanya Notaris harus benar-benar memahami aturan yang ada, sehingga tidak mengikatkan dirinya kedalam perjanjian.

---

This thesis discusses Notarys negligence in fulfilling an agreement that binds the Notary.  A Notary who has committed negligence in fulfilling the agreement.  The problem statement raised in this thesis is regarding the legal consequences of a Notary who is bound by the agreement made by the parties.  And also regarding the Notarys liablility for negligence carried out by the Notary in fulfilling the agreement that binds the Notary.  This thesis is written using a research method of Juridical Normative, which examines secondary data, with the research typology of descriptive analytical.  The type of data used to support research is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.  The data collection is conducted through document study, analysis of the data is then carried out qualitatively and rearranged so that conclusions can be drawn from the study. The result of this thesis is that a Notary is obligated to fulfill an agreement if the Notary has been bound by the agreement he made although it is not part of a Notarys duty and obligation. If the Notary committed a breach of agreement, the Notary must accept responsibility by receiving sanctions according to the violation, in this case the Notary must accept administrative sanctions in the form of temporary suspension from the Notary Supervisory Council and civil sanctions in the form of fines.  Therefore, in providing services, the Notary must really understand the rules and regulations, so that the Notary would not enter into an agreement.

"

"ABSTRAKTesis ini membahas bahwa suatu perbuatan hukum jual beli saham dalam suatu perseroan terbatas tidak dapat dilihat dari sisi formilnya saja namun pelaksanaan jual beli saham yang tertuang dalam suatu akta otentik harus benar dilaksanakan isinya. Permasalahan yang hendak dibahas dalam tesis ini adalah tentang akta jual beli saham yang tidak didukung oleh bukti pelunasan dan bukti setor dari pembeli serta akibat hukum terhadap notaris serta pada objek jual belinya, Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan deskriptif analitis. Dalam hal ini, pembeli melakukan wanprestasi karena tidak menjalankan prestasinya yaitu membayar uang pembelian saham tersebut. Akibatnya adalah transaksi jual beli sahamnya tidak sah dan begitu juga dengan akta jual beli saham tersebut menjadi tidak sah. Oleh karena itu, kepemilikan saham tersebut masih dimiliki oleh penjual. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa untuk mencegah timbulnya permasalahan seperti ini lagi, notaris seharusnya lebih berhati-hati dan dengan cara meminta bukti pelunasan pembayaran pada saat penandatanganan akta jual belinya. Karena terhadap kelalaian tersebut, notaris dapat dikenakan sanksi, baik administratif maupun perdata.

---

ABSTRACTThis thesis discusses that a legal act of buying and selling of shares in a limited liability company cannot be seen from the formal side only, but the conduct of buying and selling of shares that contained in an authentic deed must be properly carried out. The problem to be discussed in this thesis is about the deed of sale of shares which is not supported by proof of payment and proof of deposit from the buyer and the legal consequences of the notary and the object of sale and purchase. This research uses a normative juridical method, with analytical descriptive. In this case, the buyer do a breach of contract because he did not do his obligation, that is paying some money to buy the shares. As a result, the sale and purchase of the stock is invalid and the act of sale of the stock becomes invalid. Therefor, the ownership of these shares still belongs to the seller. The results of this study suggest that to prevent the occurrence of problems like this again, the notary should be more careful and ask for proof of payment at the time of signing of the purchase deed. Due to such negligence, notary may be subject to sanctions, both administrative and civil."

"Notaris dan pelaksana jabatan notaris seperti notaris pengganti dalam menyusun akta pernyataan keputusan rapat seharusnya mengonstatir dokumen dan keterangan yang disampaikan oleh penghadap. Hal ini untuk mencegah terjadinya pembatalan akta pernyataan keputusan rapat oleh putusan pengadilan akibat tidak terpenuhinya prosedur formil dalam rapat pembina yayasan mengenai perubahan organ yayasan yang seharusnya dapat diketahui oleh notaris atau notaris pengganti dengan mengonstatir dokumen dan keterangan yang disampaikan oleh penghadap. Salah satu sengketa dalam pembatalan akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/PDT/2020. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab atas tindakan organ yayasan yang diangkat berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat nomor 12 tahun 2016 yang dibuat oleh notaris pengganti dan kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/PDT/2020 dan tanggung jawab notaris pengganti sebagai pembuat akta pernyataan keputusan rapat yang dibatalkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/PDT/2020. Metode penelitian ini adalah doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris yang menggunakan studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah organ yayasan dapat dikenakan tanggung jawab secara administratif, perdata, dan pidana yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan dan putusan hakim. Notaris Pengganti yang membuat akta pernyataan keputusan rapat tanpa mengonstatir terlebih dahulu dokumen pelengkap dengan anggaran dasar yayasan dapat dikenakan tanggung jawab secara administratif, perdata, dan pidana yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan. Notaris atau pelaksana jabatan notaris seharusnya menolak untuk membuat akta pernyataan keputusan rapat apabila tata cara rapat pembina yayasan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar.

---

Notaries and acting notaries such as substitute notaries in drafting the deed of statement of meeting decisions should keep the documents and information submitted by the witness. This is to prevent the cancellation of the deed of statement of the meeting decision by the court decision due to the non-fulfillment of formal procedures in the foundation trustee meeting regarding changes in the foundation organs that should be known by a notary or a substitute notary by stating the documents and information submitted by the witness. One of the disputes in the cancellation of the deed of statement of decision of the foundation board of trustees meeting occurred in the Supreme Court Decision Number 532 K/PDT/2020. This study analyzes the responsibility for the actions of the foundation's organs appointed based on the deed of statement of meeting decision number 12 of 2016 made by the substitute notary and then canceled by the Supreme Court Decision Number 532 K/PDT/2020 and the responsibility of the substitute notary as the maker of the deed of statement of the meeting decision which was canceled in the Supreme Court Decision Number 532 K/PDT/2020. This research method is doctrinal with an explanatory research typology that uses document studies. The result of this study is that the foundation organ can be subject to administrative, civil, and criminal responsibilities derived from the provisions of the law and the judge's decision. A substitute notary who makes a deed of statement of meeting decisions without first registering the supporting documents with the foundation's articles of association may be subject to administrative, civil, and criminal liability derived from the provisions of the law. The notary or the acting notary should refuse to make a deed of statement of the decision of the meeting if the procedures for the foundation trustee meeting are not in accordance with the provisions stipulated in the articles of association."

"ABSTRAKWaralaba di Indonesia berawal dari upaya pemerintah yang melihat waralaba sebagai suatu cara untuk menggiatkan perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan. Perkembangan waralaba tentunya harus didukung dengan kepastian hukum yang mengikat bagi para pihak, baik pihak pemberi waralaba (franchisor) maupun penerima waralaba (franchisee). Kerjasama antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba harus didasari oleh sebuah perjanjian, dimana dalam hal ini dibutuhkan jasa seorang notaris dalam pembuatannya. Dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat adalah mengenai peran dan tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian waralaba yang dibuatnya serta implikasi hukum atas pembatalan akta tersebut oleh pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder, alat pengumpulan data yaitu melalui studi literatur dan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapatlah diketahui bahwa peran notaris dalam hal ini adalah membuat akta autentik dengan tidak memihak kepada pihak manapun, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta yang dibuatnya, serta bertindak secara saksama atau teliti. Sehingga notaris memiliki tanggung jawab secara keperdataan dengan didasari Pasal 1366 KUHPerdata dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUJN dan Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris. Kelalaian notaris yang menyebabkan akta menjadi batal demi hukum menimbulkan kerugian bagi para pihak dalam akta tersebut, yaitu kerugian secara materil dan immateril. Notaris yang telah lalai sebaiknya mendapatkan pembinaan atau penyuluhan, serta harus bekerjasama dalam sidang-sidang atau penyelidikan. Selain itu notaris seharusnya menunjukkan itikad baik dengan mencoba bermusyawarah bersama para pihak untuk mengambil jalan keluar atas batalnya akta tersebut.

---

ABSTRACT

Franchising in Indonesia stems from the government's efforts to see franchising as a way to stimulate the economy and create jobs. Franchise development must be supported by legal certainty that is binding on the parties, both the franchisor and the franchisee. Cooperation between the franchisor and the franchisee should be based on an agreement, which in this case requires the services of a notary in the making. In this research, the issue raised is about the role and responsibility of the notary to the deed of the franchise agreement and the legal implications of the deed that was canceled by the court. The research method used is juridical-normative by using secondary data, data collection tool is through literature studies and data analysis used is a qualitative method. Based on the results of this research, it can be seen that that the role of the notary in this case are to make an authentic deed is not partial to any party, provide legal counseling in connection with the deed made, and act carefully or thoroughly. So that the notary has civil responsibility based on Article 1366 of the Civil Code and can be subject to sanctions under Article 16 paragraph (1) UUJN and Article 6 paragraph (1) Notary Code of Ethics. Notary negligence that causes the deed to become null and void causes harm to the parties in the deed, the material and immaterial losses. Notaries who have been negligent should get coaching or counseling, as well as the need to cooperate in hearings or investigations. In addition, the notary should show good faith by trying to consult with the parties to take a solution to the revovation of the deed."

"Salah satu lembaga yang digunakan untuk memberi jaminan keamanan pada pihak Kreditur dalam agunan kredit adalah Hak Tanggungan. Salah satu ciri dari Hak Tanggungan adalah mudah dalam pelaksanaan eksekusinya. Contoh pelaksanaan eksekusi tersebut adalah dengan menggunakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris. Penulisan ini akan membahas bagaimana prosedur eksekusi objek Hak Tanggungan apabila terjadi kredit macet dan keabsahan dari eksekusi Hak Tanggungan melalui Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1513 K/ PDT/2016. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode pengumpulan data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif.Hasil penelitian adalah pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan harus melalui penjualan di muka umum atau melalui lelang, terdapat pula eksekusi Hak Tanggungan di luar lelang. Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan perjanjian obligatoir, maka keabsahannya dapat ditinjau dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila PPJB dilaksanakan dalam rangka eksekusi Hak Tanggungan, maka untuk menentukan sah nya PPJB tersebut harus memenuhi prosedur eksekusi Hak Tanggungan dalam Pasal dalam Pasal 20 ayat (2) jo. Pasal 20 ayat (3) UUHT.

---

One of the institutions that used to give security assurances on the part of the creditor in collateral credit/loan is a Mortgage. One feature of Mortgage is easy in implementation of their execution. One of such execution is to use a Binding sale and purchase Agreements Act (PPJB) made by the notary. This thesis will elaborate how the execution procedure of Mortgage if there any problem loan and legality od Mortgage execution through sale and purchase Agreements by analyzing Supreme Court Verdict Number 1513 K/PDT/ 2016. This research using juridical normative methods with purely descriptive analytic. This study uses secondary data primary data collection method by which consist of primary law, secondary, and tertiary. For methods of analysis used is qualitative method.

The results of this research  are the Mortgage execution must pass through the sale of publicly or through an auction, there is also the Mortgage execution outside of the auction. Agreement Binding sale and purchase agreement is obligatoir, then its validity can be reviewed from the provisions of article 1320 book of civil law legislation. When implemented in order of Mortgage execution, PPJB procedures must comply with the rights of a dependent in section in article 20 paragraph (2) jo. Article 20 paragraph (3) UUHT."

"ABSTRAK Tesis ini mengenai peraturan yang mengatur tentang eksekusi atas objek hak tanggungan melalui Parate Eksekusi, yang merupakan eksekusi langsung yang dilakukan oleh kreditur atau pemegang hak tanggungan atas objek hak tanggungan tanpa adanya fiat atau izin dari pengadilan. Sehingga terdapatlah permasalahan bagaimana prosedur tentang parate eksekusi yang berkaitan dengan objek Hak Tanggungan serta pelaksanaannya di dalam praktek perbankan, dan dimana hal tersebut telah diatur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, skunder dan tertier. Kemudian bahan hukum itu dideskriptikan dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Sehingga menghasilkan data deskriptip analitis dan diperoleh data yang lebih terstruktur guna menjawab pemasalahan yang telah dirumuskan untuk kemudian didapatkan kesimpulan dan saran apabila masih ada yang perlu diperbaiki. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa parate eksekusi sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan pasal 6, dan juga tercantum dalam dan di APHT (Akta Pembebanan Hak Tanggungan), sehingga lembaga parate eksekusi akan lebih mengikat. Prosedur dan pelaksanaan parate eksekusi itu sendiri harus dengan pelelangan umum yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dan untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut, undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut haruslah menjadi acuan pertama sebagai dasar dari penyelesaian permasalahan yang sedang terjadi.

---

ABSTRACT This thesis deals with the rules governing the execution of objects of mortgages through Parate Execution, which is a direct execution carried out by the creditor or the holder of mortgage rights on the object of mortgages without the existence of fiat or permission from the court. So that there are problems how the procedure regarding the execution of parate relating to the object of Underwriting Rights and its implementation in banking practice, and where it has been regulated. The research method used is normative juridical research using the legal approach and case approach. Legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. Then the legal material is described and analyzed with a qualitative approach. So as to produce analytical descriptive data and obtain more structured data in order to answer the problems that have been formulated for conclusions and suggestions to be obtained if there are still things that need to be corrected. Based on the results of the study, it can be concluded that the execution parate is regulated in Article 6 of the Underwriting Rights Act, and is also listed in and in the APHT (Underwriting Deed), so that the parate execution institution will be more binding. The procedure and implementation of the parate execution itself must be carried out in a public auction in accordance with applicable regulations, in this case regulated in the Minister of Finance Regulation (PMK) number 27 / PMK.06 / 2016 concerning the Auction Implementation Guidelines. And to resolve these conflicts, the laws and regulations relating to them must be the first reference as a basis for resolving the ongoing problems.

 

Keywords : Parate Execution, Execution of Mortgage Rights, Mortgage Rights

"

"Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur bahwa Perseroan Terbatas (PT) dapat didirikan oleh minimal 2 (dua) orang dan tanpa ada peraturan lebih lanjut terkait kepemilikan jumlah saham sehingga dapat memungkinkan terjadinya kepemilikan jumlah saham yang berimbang dalam hal PT hanya dimiliki oleh 2 (dua) orang pemegang saham. Kepemilikan jumlah saham yang berimbang mengakibatkan deadlockdalam hal pengambilan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pemegang saham mayoritas dan minoritas sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah dalam hal terdapat salah satu pemegang saham yang tidak menyetujui usulan RUPS atau bahkan ketika kedua pemegang saham tersebut berselisih seperti pada contoh kasus Penetapan Pengadilan Nomor: 176/PDT.P/2015/PN.JKT.PST. Permasalahan yang dibahas dalam Penulisan ini ialah tentang pengaturan mengenai kepemilikan saham pada PT, akibat hukum yang ditimbulkan pada PT dengan kepemilikan saham berimbang bagi para pihak dan perlindungan hukum pemegang saham pada PT dengan kepemilikan saham berimbang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa UUPT tidak mengatur mengenai kepemilikan saham dalam suatu PT. Tidak diaturnya kepemilikan saham dalam suatu PT dapat berakibat tidak dapat diambilnya keputusan yang sah dan mengikat dalam RUPS. Terkait perlindungan hukum pada pemegang saham dengan kepemilikan saham berimbang secara tersirat diatur dalam UUPT yaitu salah satunya adalah meminta pembubaran terhadap PT tersebut.

---

Article 7 of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company stipulates that a Limited Liability Company (Company) can be established by a minimum of 2 (two) people and without further regulations relating to the ownership of shares, so as to allow the ownership of balanced shares in the case that Company is only owned by 2 (two) shareholders. The ownership of a balanced number of shares results a deadlock in terms of voting at the General Meeting of Shareholders (GMS). This is due to the absence of majority and minority shareholders so that the GMS cannot make legitimate decisions in the event that one of the shareholders does not approve the proposed GMS or even when the two shareholders disagree as in the example case of Court Verdict Number: 176/PDT.P/2015/PN.JKT.PST. The problems discussed in this thesis are about the regulation of share ownership in Company, the legal consequences caused by Company with balanced share ownership for the parties and the legal protection of shareholders in Company with balanced share ownership. The research method used is normative juridical research using the legal approach and case approach. Based on the results of the study, it can be concluded that the Company Law does not regulate the ownership of shares in a Company. The lack of regulation in share ownership of Company can result in a legal and binding decision in the GMS. Related to legal protection for shareholders with balanced share ownership is implicitly regulated in the Company Law, one of which is to request the dissolution of the Company. "

"ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pengambilalihan saham yang dilakukan oleh sebuah badan hukum asing yaitu Y Pte Ltd terhadap badan hukum indonesia yaitu PT X. Namun, sebelum dilaksanakannya pengambilalihan, seringkali didahului dengan perjanjian pengambilalihan bersyarat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah keabsahan Perjanjian Pengambil Bagian Saham Bersyarat antara PT X dengan Y Pte Ltd dan akibat hukum yang timbul dikarenakan pengambil bagian saham tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dan bersifat deskriptif analitis, dikarenakan menggambarkan masalah yang kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori hukum di bidang perjanjian dan perseroan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data yaitu studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian pengambilalihan saham PT X oleh Y Pte Ltd telah memenuhi syarat sah perjanjian ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan di indonesia, kemudian akibat hukum akibat pengambilalihan tersebut berdampak kepada organ perseroan dan status perseroan dari perusahaan modal dalam negeri menjadi perusahaan modal asing.

---

ABSTRACT

---

This study discusses the shares acquisition by a Foreign Legal Entity, Y Pte Ltd against Indonesian Legal Entity, PT X. However, it is often preceded by a conditional takeover agreement before the acquisition. The subject of this study is the validity of the conditional conditional shares subscription agreement between PT X and Y Pte Ltd and the legal consequences arising from the acquisition of the shares. This research is a juridical-normative and analytical descriptive research, because this study illustrates the problem then analysed based on the laws and legal theory in the field of agreement and the company. Data used in this research is secondary data with data collecting tool that is library study. The results of this research concluded that the conditional share subscription agreement between PT X and Y Pte Ltd fulfilled the legal requirements of the agreement reviewed based on Indonesian laws and regulations, then process of this acquisition itself is fulfilled the legal requirement based on Indonesian Laws and Regulations.

 

"

"Tesis ini membahas pembatalan sertipikat hak milik atas tanah karena akta jual beli yang dijadikan sebagai dasar pendaftaran tanah terdapat cacat hukum. Akta jual beli menjadi penting dalam proses pendaftaran tanah karena keabsahannya mempengaruhi keabsahan sertipikat yang akan diterbitkan, sehingga jika akta jual beli cacat hukum maka sertipikat yang diterbitkan dapat dilakukan pembatalan seperti dalam kasus pada putusan nomor 72/G/2018/PTUN.BDG. Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah berkaitan dengan akibat hukum pembatalan sertipikat hak milik atas tanah karena akta jual beli yang cacat hukum, tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap akta yang cacat hukum, serta proses pembatalan sertipikat berdasarkan putusan pengadilan pada Badan Pertanahan Nasional Kota Depok. Metode penilitian tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif, dan menggunakan data sekunder yang didukung dengan wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi dan pengetahuan terhadap tesis ini. Hasil penelitian dalam tesis ini yaitu, pertama akibat hukum adanya pembatalan sertipikat, mengakibatkkan pihak yang namanya tertulis di sertipikat kehilangan haknya dan pemilik yang sesungguhnya dapat memperoleh haknya, kedua PPAT dalam putusan nomor 72/G/2018/PTUN.BDG, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif, perdata maupun pidana karena akta jual beli yang cacat hukum tidak tidak terdaftar di kantor PPAT dan tidak dibuat oleh PPAT yang bersangkutan, ketiga Proses pembatalan sertipikat berdasarkan putusan nomor 72/G/2018/PTUN.BDG belum dapat dilaksanakan karena menurut Badan Pertanahan Nasiolan Kota Depok, belum ada permohonan dari pihak penggugat sebagaimana diamanatkan pada Pasal 50 Ayat (1) PMNA 11/2016. Sehingga Menurut BPN Kota Depok walaupun telah diterima putusan pengadilan, tidak serta merta sertipikat menjadi otomatis batal melainkan harus dilakukan permohonan terlebih dahulu. Agar permasalahan pada tesis ini tidak terulang di masa mendatang sebaiknya Badan Pertanahan Nasional lebih cermat dan teliti lagi dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah.

---

This thesis discusses the cancellation of a certificate of land ownership due to the deed of sale and purchase which is used as the basis for land registration has legal defects. Deed of sale and purchase becomes important in the process of land registration because its validity affects the validity of the certificate to be issued, so that if the sale deed is legally flawed, the certificate issued can be canceled as in the case in decision number 72/G/2018/PTUN.BDG. The problem in this thesis is related to the legal consequences of the cancellation of certificate of land ownership due to the deed of sale and purchase is legally defected, PPAT's responsibility for the legal defect, and the process of cancellation the certificate based on court decision at BPN Depok City. This thesis research method uses a form of juridical-normative research with descriptive research typology, and uses secondary data which is supported by interviews with resource persons who have the competence and knowledge of this thesis. The results of research in this thesis are, firstly due to the legal existence of certificate cancellation, resulting in the party whose name is written on the certificate losing their rights and the real owner can obtain their rights, secondly PPAT in decision number 72/G/2018/PTUN.BDG, cannot be held liable for administrative, civil or criminal liability because deed of sale and purchase is legally flawed are not registered at the PPAT office and not made by the relevant PPAT, thirdly, the process of certificate cancellation is based on decision number 72/G/2018/PTUN.BDG cannot be implemented because according to the BPN Depok City, there is no application from the plaintiff as mandated in Article 50 Paragraph (1) PMNA 11/2016. So according to the BPN Depok City even though a court decision has been received, it does not necessarily mean that the certificate will automatically be canceled, unless the application must be done in advance. In order for the problem in this thesis are not repeated in the future, the National Land Agency should be more carefully and more thorough in the process of issuing certificates of land rights."